270 likes | 1.16k Vues
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN OLEH PEMERINTAH. MK MANAJEMEN SD PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2012. Pengertian. Rezim pengelolaan sumberdaya dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya
E N D
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN OLEH PEMERINTAH MK MANAJEMEN SD PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2012
Pengertian Rezimpengelolaansumberdayadenganpemerintahsebagaipemegangkuasadanwewenangdalammemanfaatkansumberdaya Pemerintahmemilikiseluruhhak yang berkenaandenganpemanfaatansumberdaya, yaituhakakses, hakmemanfaatkan, hakmengatur, hakeksklusifdanhakmengalihkanpemiliksumberdaya
Hak-hakpemerintahdigunakanpemerintahmelalui : • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Rakyat • Dijualkeswastanasional • Dijualkeswastaasing
TujuanPengelolaanolehPemerintah UntukmemakmurkanrakyatPasal 33 UUD 1945 Tujuan Lain : Supayasumberdayadapatdikonservasi, yang lebihmenekankanpadamanfaatekologidaripadaekonomi
PerlunyapengelolaanolehPemerintah 4 Fungsiutama : • Fungsialokasi • Fungsidistibusi • Fungsikeadilan • Fungsistabilisasi
Jentoft (1989) mengatakanharusterlibatdalampengelolaan SDP karena : • AlasanEfisiensi Dalamhalmengendalikanupayapenangkapansehinggatidakterjadikelebihankapasitas yang berakhirpadainefisiensi 2. Supayakeadilandapatdiwujudkan Ketidakikutsertaanpemerintahdalammengelola SDP akanmelahirkanketimpangandanketidakadilandalamdistribusimanfaatdiantaraparapengguna SD 3. AlasanAdministrasi Hanyapemerintah yang berhakmenjalankanadministrasidenganotoritasdankemampuannya
KelemahanPengelolaanolehPemerintah • Kegagalanreziminidalammencegahkelebihaneksploitasisumberdayaperikanankarenaketerlambatandlampelaksanaanperaturan yang sudahditetapkan • Kesulitandalampenegakanhukum • Kemampuandankeberhasilanmasyarakatuntukmenghindardariperaturan • Kebijakan yang tidaktepatdanjelasatauadanyakebijakan yang salingbertentangan
5. Administrasi yang tidakefisiendalambentukbiayatransaksi yang relatiftinggi 6. Wewenang yang terbagi-bagikepadabeberapalembagaataudepartemen 7. Data daninformasitidak (kurang) benardanakurat 8. Kegagalandalammerumuskankeputusanmanajemen