1 / 22

Pendahuluan Audit Sektor Publik

Pendahuluan Audit Sektor Publik. Definisi Audit.

joshwa
Télécharger la présentation

Pendahuluan Audit Sektor Publik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pendahuluan Audit SektorPublik

  2. Definisi Audit • Secaraetimologi, pemeriksaan (audit) berasaldaribahasalatindengan kata “auderee” yang berartimendengar. Mendengar yang efektifadalahsebuahaktivitasmenyerapinformasidalamsuatu media denganmenggunakanalatpendengaran yang diikutidenganrespon yang terprogram • Pemeriksaanadalah proses identifikasimasalah, analisis, danevaluasi yang dilakukansecaraindependen, objektif, danprofesionalberdasarkanstandarpemeriksaan, untukmenilaikebenaran, kecermatan, kredibilitas, dankeandalaninformasimengenaipengelolaandantanggungjawabkeuanganNegara (SPKN dan UU no 15 tahun 2004)

  3. Definisi Audit • (ArensdanLoebbecke) mendefinisikanauditing sebagaipengumpulandanevaluasibukti-buktidariinformasiyang dilakukanoleh orang yang kompetendanindependen, untukmenentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengankriteria yang telahditetapkan • Terkaitdenganpraktekakuntansisebuahentitas, auditing lebihdikenalsebagaisuatu proses pengumpulandanpengevaluasianbahanbuktitentanginformasiuntukmenentukandanmelaporkantingkatkesesuaianantarainformasidengankriteria yang ditetapkan

  4. Esensi Audit • Terdiridaribeberapakegiatan; • Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya; • Disampaikankepadapihak yang berkepentingan; • Pihakyang berkepentinganmenindaklanjutinya.

  5. Freeman dan Shoulder menekankantigahal: • Auditanmerupakanpihak yang bertanggungjawabataskejadiankejadian, aktivitas-aktivitasdantransaksi-transaksi, danmembuatasersitentangpertanggungjawabanhal-haltersebutsecaralangsungmaupuntidaklangsung. • Auditor membandingkanasersiauditanterhadapkriteriayang ditetapkan– denganmengikuti proses-proses danstandar-standaraudit yang sesuai – dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaandenganhasil audit. Auditor inidapatmerupakanauditor eksternalatau internal. • Penggunalaporanmemperolehinformasidariauditan (dalamhalasersi) dan auditor (dalamhalpendapatataupertimbangan) untukdigunakandalammembuatevaluasi-evaluasiataupengambilankeputusanberkenaandenganpertanggungjawabanauditan.

  6. HubunganPengendalian, Pengawasandan Audit • Pengendaliansecaraumumbertujuanuntukmemastikanbahwakegiatandapatberjalansesuaidenganapa yang seharusnyaatausepertiapa yang telahdirencanakan. • Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepadakerugian yang besardanbahkankemungkinanterjadinyakegagalanorganisasi • Selamaaktivitas/kegiatanberlangsung, fungsipengendalianmanajementetaplahdibutuhkan. Contoh dari jenis pengendalian ini adalahpengawasanmanajemen (management control/oversight), pengawasanatasanlangsung (melekat) danpenyeliaan (supervision). • Pemeriksaanolehakuntan (audit) yang bertanggungjawabdibawahmanajemenakandisebutsebagaipemeriksaan intern yang dilakukanolehaparat pemeriksa intern sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen.

  7. AKUNTABILITAS • PengertianpengelolaandantanggungjawabKeuanganNegara mencakupakuntabilitas yang harusditerapkansemuaentitasolehpihakyang melakukanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. • Akuntabilitasdiperlukanuntukdapatmengetahuipelaksanaan program yang dibiayaidengankeuangannegara, tingkatkepatuhannyaterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku, sertauntukmengetahuitingkatkehematan, efisiensi, danefektivitasdari program tersebut.

  8. JENIS PEMERIKSAAN • PemeriksaanKeuangan, • PemeriksaanKinerja, • PemeriksaanDenganTujuanTertentu

  9. PemeriksaanKeuangan • Pemeriksaankeuanganadalahpemeriksaanataslaporankeuangan • Pemeriksaankeuangantersebutbertujuanuntukmemberikankeyakinanyang memadai (reasonable assurance) apakahlaporankeuangantelahdisajikansecarawajar, dalamsemuahal yang material sesuaidenganprinsipakuntansiyang berlakuumum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensifselainprinsipakuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

  10. PemeriksaanKinerja • pemeriksaanataspengelolaankeuangannegara yang terdiriataspemeriksaanaspekekonomidanefisiensisertapemeriksaanaspekefektivitas. • Dalammelakukanpemeriksaankinerja, pemeriksajugamengujikepatuhanterhadapketentuanperaturanperundangundangansertapengendalian intern. • Pemeriksaankinerjadilakukansecaraobyektifdansistematikterhadapberbagaimacambukti, untukdapatmelakukanpenilaiansecaraindependenataskinerjaentitasatau program/kegiatanyang diperiksa • Pemeriksaankinerjamenghasilkaninformasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawabuntukmengawasidanmengambiltindakankoreksisertameningkatkanpertanggungjawabanpublik

  11. PemeriksaanKinerja • Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luasatausempitdanmenggunakanberbagaimetodologi; berbagaitingkatanalisis, penelitianatauevaluasi. Pemeriksaankinerjamenghasilkantemuan, simpulan, danrekomendasi. • Tujuanpemeriksaan yang menilaihasildanefektivitassuatu program adalahmengukursejauhmanasuatu program mencapaitujuannya. • Tujuanpemeriksaan yang menilaiekonomidanefisiensiberkaitandenganapakahsuatuentitastelahmenggunakansumberdayanyadengancarayang paling produktif di dalammencapaitujuan program

  12. CONTOH • Sejauhmanatujuanperaturanperundang-undangandanorganisasidapatdicapai. • Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program ataumenghilangkanfaktor-faktor yang menghambatefektivitas program. • Perbandinganantarabiayadanmanfaatatauefektivitasbiayasuatu program. • Sejauhmanasuatu program mencapaihasil yang diharapkanataumenimbulkandampak yang tidakdiharapkan. • Sejauhmanaprogram berduplikasi, bertumpangtindih, ataubertentangandenganprogram lain yang sejenis. • Sejauhmanaentitas yang diperiksatelahmengikutiketentuanpengadaan yang sehat. • Validitasdankeandalanukuran-ukuranhasildanefektivitas program, atauekonomidanefisiensi. • Keandalan, validitas, danrelevansiinformasikeuangan yang berkaitandengan kinerja suatu program.

  13. PemeriksaanDenganTujuanTertentu • Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untukmemberikansimpulanatassuatuhal yang diperiksa. • PemeriksaanDenganTujuanTertentudapatbersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atauprosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). • Pemeriksaandengantujuantertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidangkeuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistempengendalian intern.

  14. PemerintahdanSektorPublik • Aktivitas-aktivitas yang didanaiolehpemerintahdarihasilpungutanpajak(termasukhutang yang kemudiandilunasidenganmenggunakanpajak). • Aktivitas-aktivitaspenyediaanlayanan yang bersifatmonopolistic yang dipandangsebagaibagiandariinfrastrukturmasyarakatyang pendanaannyasebagiandisediakanolehpemerintah.

  15. Praktikakuntansidan auditing sektorpublikmencakupduabagianutama • Akuntansidan Auditing SektorPemerintah (Pusat/Daerah) • AkuntansidanAuditing SektorOrganisasiNirlabayangdimilikiolehLembagaSwadayaMasyarakat (LSM), Yayasan, dansebagainya yang ditujukanuntukkegiatanpelayanansosial

  16. KarakteristikEntitasSektorPublik • Sektoryang mengelolakekayaan/rumahtangganegara yang sangatbesar(makro) dibandingkandenganentitassektorperusahaan (mikro). • Pencatatanatauakuntansinyatidakmemperhitungkanataumenghitunglabaataurugitetapidefisitatau surplus sejalandenganpenekananpada pendapatandanbelanja. • Pemilikkekayaanadalahmasyarakatatau orang banyak (publik) sehinggapemerintahsebagaipengelolanyasebenarnyadiawasiolehmasyarakatatau orang banyakmelaluiperwakilannya di legislatif. • Pengelolanyawajibmenyusunpertanggungjawabansecaratransparankepadapublik.

  17. KemunculanAkuntansiSektorPublik • Semangatkapitalisasi (Capitalistic Spirit) • Peristiwapolitikdanekonomi (Economic and Politic Events) • Inovasiteknologi (Technology Inovation)

  18. LingkupPemeriksaan BPK • haknegarauntukmemungutpajak, mengeluarkandanmengedarkanuangdanmelakukanpinjaman; • kewajibannegarauntukmenyelenggarakantugaslayananumumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • penerimaannegara; • pengeluarannegara; • penerimaandaerah; • pengeluarandaerah; • kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/perusahaandaerah • kekayaanpihak lain yang dikuasaiolehpemerintahdalamrangkapenyelenggaraantugaspemerintahdan/ataukepentinganumum; • kekayaanpihak lain yang diperolehdenganmenggunakanfasilitasyang diberikanpemerintah.

  19. Dalammelaksanakanaudit, BPK dapatmemanfaatkanhasilpemeriksaanaparatpengawasan intern pemerintah. • Selainitu, BPK dapatmenggunakanpemeriksadan/atautenagaahlidariluar yang bekerjauntukdanatasnama BPK • BPKP mempunyaitugasuntukmelakukanevaluasiefisiensidanefektivitasoperasiberbagai program pemerintahdan BUMN

  20. Obyek Audit • Obyek audit padadasarnyameliputisemuakegiatanorganisasisejakperencanaan, pelaksanaan kegiatan operasional sampai dengan pelaporan pertanggungjawabanakhirperiodedarisuatuorganisasi/lembaga

More Related