1 / 20

O leh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara :

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN. O leh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011. OUTLINE. POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI.

karim
Télécharger la présentation

O leh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REVITALISASI MUSRENBANGDA“LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011

  2. OUTLINE POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA (?) PERENCANAAN KEWILAYAHAN VS SEKTORAL

  3. POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI

  4. AGENDA PENYUSUNAN RKPD JANUARI - PEBRUARI JANUARI - MARET PEBRUARI - MARET MARET MARET APRIL MEI - JUNI ANALISIS : BAGAIMANA PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI (PP 19 TAHUN 2010 : PERKUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

  5. PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN • KABUPATEN • KOTA • SKPD PROV.

  6. ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI ARAH KEBIJAKAN PROVOKASI BAPPEDA PROVINSI RATEK PROVINSI KABUPATEN / KOTA • KOORDINASI • INTEGRASI • SINKRONISASI • SIMPLIFIKASI

  7. RAPAT TEKNIS USULAN SKPD PROVINSI RANCANGAN AWAL 1 RKPD

  8. FORUM SKPD USULAN KABUPATEN/KOTA RANCANGAN AWAL 2 RKPD

  9. MUSRENBANG USULAN DEFINITIF RANCANGAN AKHIR RKPD

  10. HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI • PERSENTASE PROGRAM DAN KEGIATAN KAB/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH • SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIDUKUNG SHARING ANGGARAN KAB/KOTA DENGAN PROV • FOKUS PADA TARGET RPJMD PROV  ACUAN KAB/KOTA INTEGRASI

  11. KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 41 th 2007 • MASALAH : BAGIAN PERENCANAAN SKPD (ESS. IV) • MASALAH : JABATAN FUNGSIONAL KURANG DIMINATI • (persyaratan berat, remunerasi belum pasti) USULAN • BAGIAN PERENCANAAN SKPD ESELON MIN. III • DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL TELAH MENYESUAIKAN (KABID PROGRAM DAN PERENCANAAN ) • REALISASI JABATAN FUNGSIONAL

  12. STRUKTUR ORGANISASI PROVINSI STRUKTUR ORGANISASI KAB/KOTA = ATAU ≠ ?

  13. STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA ?

  14. PERENCANAAN WILAYAH VSSEKTORAL ANALISIS KONDISI RIEL KAB/KOTA ALOKASI ANGGARAN APBD PROVINSI SESUAI LOKASI

  15. POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 • Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengurangan jumlah kemiskinan cepat: Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Empat Lawang •  Menjaga momentum pembangunan. • Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi rendah, tapi pengurangan kemiskinan cepat: Lahat, OKI, Muara Enim, Ogan IlirdanBanyuasin •  Mempercepat pembangunan ekonomi. • Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi rendah dan pengurangan kemiskinan lambat: Pagar Alam, OKU, Lubuk Linggau dan OKU Selatan Meningkatkan kinerja pembangunan • Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pengurangankemiskinanlambat: Palembang, Kota Prabumulih •  MemperbaikipelayananPublikbagipendudukmiskin

  16. POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 • Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi tinggi dan peningkatan IPM tinggi: Prabumulih  Menjaga momentum pembangunan. • Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi rendah, tapi peningkatan IPM tinggi: OKU Timur, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam  Mempercepat pembangunan ekonomi. • Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi rendah dan peningkatan IPM rendah: OKU Selatan, OKU, Banyuasin, OKI danMuaraEnim Meningkatkan kinerja pembangunan. • Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi peningkatan IPM rendah: MusiBanyuasin, MusiRawas, EmpatLawang, Palembang  Memperbaiki pelayanan publik. Kota Palembang

  17. POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN APBD DAN PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 • Kuadran 1: Peningkatan APBD tinggi dan peningkatan IPM tinggi: OKU Timur, OganIlir, PagarAlam Menjaga momentum danmenjagakualitasbelanja pembangunan. • Kuadran 2: Peningkatan APBD rendah, tapi peningkatan IPM tinggi: Lahat, PrabumulihdanLubukLinggau Mengoptimalkan APBD dalammempercepat pembangunan manusia. • Kuadran 3: Peningkatan APBD rendah dan peningkatan IPM rendah: Palembang, MusiRawas, MusiBanyuasin, MuaraEnim, dan OKI Meningkatkan kinerja pengelolaan APBD bagipembangunanmanusia. • Kuadran 4: Peningkatan APBD tinggi, tapi peningkatan IPM rendah: OKU, Banyuasin, OKU Selatan Memperbaiki kualitasbelanjauntukpelayanan publikdanpembangunanmanusia.

  18. ANALISIS AWAL: peningkatan APBD yang pesat belum tentu diiringi dengan penurunan kemiskinan lebih cepat pula  fokus belanja APBD perlu lebih menyentuh sektor-sektor di mana penduduk miskin terkonsentrasi POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN APBD DAN PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008

  19. Terima Kasih

More Related