1 / 23

Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh

Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Disampaikan pada : Rapat Penjelasan dan Tindaklanjut Penyusunan RTRWA Banda Aceh, 04 Agustus 2011. OUT LINE. - Maksud , Tujuan dan Permasalahan 2 - Pembentukan BKPRD Aceh 3 - Riwayat RTRWA 4

kera
Télécharger la présentation

Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PercepatanPenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Disampaikanpada : RapatPenjelasandanTindaklanjutPenyusunan RTRWA Banda Aceh, 04 Agustus 2011

  2. OUT LINE - Maksud, TujuandanPermasalahan 2 - Pembentukan BKPRD Aceh 3 - Riwayat RTRWA 4 - KetentuanPenyusunanPenyusunan RTRW Provinsi 6 - Berdasarkan UU no. 26/2007 - Kandungan RTRWA 7 - StrukturRuang Aceh KeDepan 8 - PolaRuang Aceh 9 - TigaPersetujuanSubstansididalamPenyusunan RTRWA 11 - UrutanPenyusunan RTRWA 12 - HasilPaduserasi 18 - Penyusunan KLHS RTRWA 20 - TindakLanjut 21 - Time Schedule RTRWA 2011 22

  3. MAKSUD, TUJUAN, dan PERMASALAHAN • Maksud : Menyampaikansejauhmanaprosespenataanruang Aceh dalamRangkaPercepatanPenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Aceh. • Tujuan : MenyelesaikanRencana Tata Ruang Wilayah AcehTahun 2010 - 2030 akhirtahun 2011. • Permasalahan : • Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh sampaidengansaatinibelumdiqanunkansesuaidenganamanatUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuangbesertaturunannya. • Pemotongandanainfrastruktur

  4. KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : 050/07/2010T E N T A N GPEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH I. SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) ACEH PenanggungJawab : Gubernur Aceh, WakilGubernur Aceh Ketua : Sekretaris Daerah Aceh Sekretaris : KepalaBappeda Aceh Anggota : Asisten I, Asisten II, KakanwilBPN, beberapaKepalaDinasterkait, bebrapaKepala Biro terkait, unsurKodam IM, danUnsurPolda II. SEKRETARIATBADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH III. POKJA PERENCANAAN TATA RUANGBADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH IV. POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGBADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH ACEH

  5. RIWAYATRTRW ACEH RTRW 1993, disusun sejak 1990 dan diperdakan 1995 (Perda No. 9/1995 tentang RTRWP Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 : Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan Tahun 2004 : Peninjauan Kembali RTRW, tidak selesai. Tahun 2006 Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan belum di Qanunkan Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang RTRWN Tahun 2009-sekarang : Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008

  6. KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007 Peraturan Daerah Provinsi Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007 Tentang Penataan Ruang • RTRWN • Pedoman bidang penataan ruang • RPJPD • UU 26/2007 Psl 22 ayat (1) • Perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi • Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi • Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup • RPJPD • RTRWP yang berbatasan • RTR Kawasan Strategis Provinsi • RTRWK • Psl 22 ayat (2) ditetapkan dengan mengacu Disusun dengan memperhatikan RTRWP memuat Pedoman untuk • Tujuan, kebijakan, danstrategipenataanruangwilayahprovinsi • Rencanastrukturruangwilayahprovinsi yang meliputisistemperkotaandalamwilayahnya yang berkaitandengankawasanperdesaandalamwilayahpelayanannya & sistemjaringanprasaranawilayahprovinsi • Rencanapolaruangwilayahprovinsi yang meliputikawasanlindungdankawasanbudidaya yang memilikinilaistrategisprovinsi • Penetapankawasanstrategisprovinsi • Arahanpemanfaatanruangwilayahprovinsi yang berisiindikasi program utamajangkamenengah lima tahunan • Arahanpengendalianpemanfaatanruangwilayahprovinsi yang berisiindikasiarahanperaturanzonasisistemprovinsi, arahanperizinan, arahaninsentifdandisentif • Psl 22 ayat (2) Jangka waktu 20 tahun Psl. 23 ayat (3) • PenyusunanRPJPD • PenyusunanRPJMD • Pemanfaatanruang & pengendalianpemanfaatanruangdalamwilayahprovinsi • Mewujudkanketerpaduan, keterkaitan & keseimbanganperkembanganantarwilayahkabupaten/kota, sertakeserasianantarsektor • Penetapanlokasidanfungsiruanguntukinvestasi • Penataanruangkawasanstrategisprovinsi • Penataanruangwilayahkabupaten/kota • Psl23 ayat (2) Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun Psl. 23 ayat (4) • Di tinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal • Perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, dan/atau • Perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi • Psl. 23 ayat (5) Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Ditjend Penataan Ruang, DPU

  7. KANDUNGAN RTRWa STRUKTUR RUANG Definisi : Sistemperkotaandansistemjaringanprasaranawilayah yang mempunyaifungsimendukungkegiatansosialekonomimasyarakat yang secarahirarkimempunyaihubunganfungsional Pola RUANG Definisi : Distribusiperuntukanruangdalamsuatuwilayah yang meliputiperuntukanruanguntukfungsilindungdanperuntukanruanguntukfungsibudidaya Kawasanlindungkawasan yang memberikanperlindunganthdpkawasanbawahannya; kawasanperlindungansetempat; suakaalam, pelestarianalam, dancagarbudaya; rawanbencanaalam; lindunggeologi; dankawasanlindunglainnya Kawasanbudidayakawasanperuntukanhutanproduksi, hutanrakyat; pertanian; perikanan; pertambangan; industri; pariwisata; permukiman; peruntukanlainnya.

  8. STRUKTUR RUANG ACEH KE DEPAN • SistemPerkotaan • SistemTransportasi • SistemJaringanJalurKeretaApi • SistemTransportasiPenyeberangan, PelabuhanNasional, danInternasional • Bandar UdaraPusatPenyebaran • SistemjaringanPrasaranaLainnya • SistemjaringanSumberDaya Air (SDA) • SistemJaringanEnergi • SistemJaringan Telekomunikasi

  9. POLARUANG ACEH • PerwujudanKawasanLindung(melindungiLHdanSDA) 2. KawasanAndalan (potensipertumbuhanekonomi) • Kawasan Banda Aceh, SabangdanA.Besar (pariwisata, industri, pertaniandanperikananlaut) • KawasanPidiedanPidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanandanpertambangan) • Lhokseumawe, BireundanA.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan) • Langsa, A.TimurdanA.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan, pertambangan) • KawasanA.Tengah, BenerMeriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan, danpertanian) • KawasanA.TenggaradanGayoLues (Perkebunan, pariwisatadanpertanian) • KawasanA.Jaya, A.BaratdanNagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan) • Kawasan Aceh Selatan danAbdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata) • KawasanSubulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanandanpariwisata) • KawasanSimeulu ( Perikanan, Perkebunan danpariwisata)

  10. 3. KawasanStrategisPropinsi • Sudutkepentinganekonomi, • Kawasanpengembanganberbasis SDA (termasukkelautan) terbagidalam 10 kawasanandalan • Sudut sosial budaya • Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar. • Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara • Kawasan pemakaman massal korban tsunami • Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain: • Kawasan ekosistem Ulu Masen • Kawasan Gunung Seulawah • Taman wisata alam laut Pulau Weh • Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di Gosong Telaga Singkil) • Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil) • Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi )

  11. TIGA PERSETUJUAN SUBSTANSI di dalam penyusunan RTRWA Persetujuansubstansiteknis RTRW yang diterbitkanolehMenteriPekerjaanUmumsesuaidenganPermen PU No. 15/PRT/M/2009tentangPedomanPenyusunan RTRW Provinsi. Persetujuansubstansikehutananyang diterbitkanolehMenteriKehutanansesuaidenganPeraturanPemerintah No : 10/2010 tentangTata Cara PerubahandanPeruntukandanfungsikawasanHutan. PersetujuanrancanganPerda/Qanun yang diterbitkanolehMenteriDalamNegerisesuaidenganPermendagri No. 28/2008tentang Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Tata RuangDaerah.

  12. URUTANPENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH Draft NaskahAkademis & RanQanun RTRWA Pembahasan DPRA Qanun RTRWA

  13. Beberapa capaian percepatan di dalam penyusunan RTRWA, sebagai berikut: Telah dilaksanakan pembahasan substansi Teknis dan materi muatan RTRWA, serta telah memenuhi ketentuan permen PU No. 15/PRT/M/2009 dan dapat diterima secara teknis oleh kementrian PU; Telah diserahkan Naskah Akademis dan Rancangan Qanun RTRWA kepada pihak DPRA pada tanggal 21 Juli 2010 dan ditindaklanjuti dengan telah dibentuk Komisi 11 di DPRA guna menyusun Raqan dimaksud. Telah dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tim Terpadu (25 November s/d 4 Desember 2010), ditindaklanjuti pertemuan awal Tim terpadu (24-26 Mei 2011) guna meneliti usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam RTRWA.

  14. Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan: • Pertemuan Tim Terpadudi Bogor padatanggal 24-26 Mei 2011, dengancapaian : • a. TersusunnyaKriteriadanindikatoruntukmengkajipemaduserasianTGHKdenganRTRWA • TaatAzazHukum • (MemperhatikandanmempertimbangkanPeraturandanPerundang-undangan yang berlaku : UU, Keppres, Permen/SK Menteri, Perda) • TaatAzazEkologi/DayaDukungLingkungan • TaatAzazAspekSosial, Ekonomi, danBudaya • b. TerbentuknyaTim Kecil dengantugas: • Merumuskanpolaeksekusi; • Merumuskanrekomendasisementara; dan, • Membuat draft laporanke Tim Terpadu • c. Tersusunnyajadwalwaktupelaksanaantimterpadu.

  15. Lanjutan… Time schedule Tim Terpadu, sbb:

  16. Lanjutan… • Pertemuan Tim BKPRN yang dipimpin oleh Setditjen Penataan Ruang Pekerjaan Umum di Jakarta tanggal 26 Mei 2011, dengan kesepakatan : • Provinsi diharapkan mengundang seluruh kabupaten/kota melalui Ketua Tim BKPRK untuk memaduserasikan RTRWA dengan RTRW kabupaten/kota. • Terus mengupayakan penyelesaian masalah ranqanun RTRWA dengan pihak DPRA. • Seluruh hasil kesepakatan yang akan dilakukan dituangkan dalam satu kesepakatan, untuk itu pusat bersedia sebagai narasumber (yang berperan sebagai penghubung).

  17. Lanjutan… • Pertemuanantara Tim BKPRA dengan Tim BKPRK diBappeda Aceh padatanggal 30 Mei 2011, dengankesepakatan: • Diperlukan ‘platform’ bersama yang benarsecarateknis, legal secaraaturan, dansesuaifaktadilapangan (baikbiofisik, sosialekonomi, maupun status hukum); • DiperlukanpemaduserasianstrukturdanpolaruangRTRW Aceh denganRTRWkabupaten/Kota (dilakukan pd tanggal 4 – 25 Juli 2011), melaluipenandatangan : • KesepakatanBeritaAcara • KesepakatanPetadan Data

  18. HASIL PADUSERASI

  19. 4. Pertemuan dengan Tim Pansus XI DPRA (tanggal 21 Juli 2011) Kesepakatan yang dicapai adalah : • Basis rancangan qanun yang dibahas adalah rancangan qanun RTRWA yang diusulkan oleh pihak Legeslatif. • Sebelum dilakukan pembahasan, diperlukan pertemuan awal antara tim ahli/teknis masing-masing pihak. • Jadwal pembahasan rancangan qanun RTRWA akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2011.

  20. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWA • Penyusunan KLHS terhadap RTRWA akan dibantu oleh tim Konsultan Majemen Regional (KMR) yang ditunjuk oleh pihak kementrian • Diperlukan kepastian dari pihak Kementrian PU secara tertulis terhadap mekanisme dan metodologi pelaksanaan penyusunan KLHS tersebut. • Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ToR di dalam penyusunan KLHS mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Dalam Negeri Nomor 660/5113/SJ dan 041/MENLH/12/2010

  21. TINDAK LANJUT • SetiapanggotatimBKPRD Aceh mencermatikembalikandunganRTRWA (strukturdanpolaruang) • Pembahasanlanjutandengan Tim Terpadudimulaipadatanggal 15 Agustus 2011 • Pertemuanawaldengan Tim AhliRTRWPansus XI DPR Aceh (tanggal 5 Agustus 2011) • KLHSakanmelibatkanbanyaksektordidalampemanfaatanruangsehinggadiperlukanFokus Group Discussion (FGD), selanjutnyajugadiperlukansosialisasiKLHSkepadatimBKPRA

  22. TIME SCHEDULE RTRWA 2011

  23. TERIMAKASIH

More Related