1 / 87

FORMASI

FORMASI. OLEH : AHMAD SHIDDIQ JABATAN : ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT. FORMASI. DASAR HUKUM : UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2004 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003

luna
Télécharger la présentation

FORMASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FORMASI OLEH : AHMAD SHIDDIQ JABATAN : ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

  2. FORMASI • DASAR HUKUM : • UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 • UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2004 • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 • KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 • KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 26 TAHUN 2004

  3. PENYUSUNAN FORMASI PNS • KEBUTUHAN PEG MENURUT JABATAN • KEBUTUHAN PEG MENURUT SYARAT JABATAN • SUSUNAN PNS MENURUT JAB, GOL RUANG, JENIS KELAMIN, & USIA • KEBUTUHAN PEG MENURUUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PETA JABATAN ANALISIS JABATAN PENYUSUNAN FORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

  4. INFORMASI DATA JABATAN • NamaJabatan; • KodeJabatan • Unit Organisasi/Eselon • IkhtisarJabatan; • HasilKerja • BahanKerja • PerangkatKerja • SifatJabatan • DiskripsiJabatan • * UraianTugas • * TanggungJawab • * Wewenang • 10. NamaJabatanBawahan (S) • 11. KorelasiJabatan • 12. KondisiPelaksanaanKerja • 13. SyaratJabatan : • * Pengalaman • * PenggunaanFisik • * KondisiFisik • * Bakat, Minat, Temperamen • 14. FungsiPekerja • * Berhubungandengan Data • * BerhubungandenganOrang • * Berhubungandengan Benda • 15. Informasi Lain ANJAB

  5. NamaJabatan; Pengetik • KodeJabatan : 001 • Unit Organisasi/Eselon : 1eselon IV III II I • IkhtisarJabatan; Pelaksana pada Kepegawaian • - HasilKerja : tersiapkannya peralatan dan bahan pengetikan • terbacanya konsep hasil ketikan • Hasil konsep sesuai dengan pedoman teknik pengetikan • Produk ketikan berupa, SK, Surat Keterangan, • BahanKerja :.Konsep Ketikan • PerangkatKerja : Perangkat Komputer dan printer, Kertas • SifatJabatan : Biasa • DiskripsiJabatan • * UraianTugas : • Menyiapkan peralatan dan bahan pengetikan • Membaca konsep pengetikan dan menanyakan tulisan konsep ketikan yang kurang jelas • Mengetik sesuai dengan konsep dan pedoman teknik pengetikan • Memeriksa hasil ketikan dan memperbaiki kesalahan pengetikan • Menyampaikan hasil ketikan kepada atasan • Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan • * TanggungJawab : • mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan • * Wewenang : mengetik sesuai dengan tata pengetikan dan pedoman • 10. NamaJabatanBawahan (S) • 11. KorelasiJabatan : atasan dan pengagenda surat • 12. KondisiPelaksanaanKerja : Didalam ruangan • 13. SyaratJabatan : • * Pengalaman : pendidikan di bidang komputer • * PenggunaanFisik : Seperangkat alat komputer • * KondisiFisik : Baik • * Bakat, Minat, Temperamen : tekun dan ulet serta teliti • 14. FungsiPekerja • * BerhubungandenganData : ya • * BerhubungandenganOrang : ya • * BerhubungandenganBenda : ya • 15. InformasiLain : seorang pengetik harus tekun dan mengetahui pedoman tata persuratan.

  6. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MELIPUTI : • PERENCANAAN SDM / FORMASI • REKRUITMEN DAN SELEKSI • PEMBINAAN KARIER • PENINGKATAN KAPASITAS • REMUNERASI • PEMBERHENTIAN

  7. PERENCANAAN SDM • KEGIATAN MEMPREDIKSI KONDISI MASA DEPAN YANG DIINGINKAN YANG MELIPUTI JUMLAH, JENIS KEAHLIAN, TINGKAT KOMPETENSI • MENJAMIN TERSEDIANYA SDM DALAM JUMLAH, KOMPETENSI, TINGKAT KOMPETENSI • UPAYA UNTUK MENYESUAIAKAN ANTARA BIDANG-BIDANG YANG TERSEDIA DENGAN KEAHLIAN ATAU KECAKAPAN YANG TERSEDIA

  8. ANALISIS KEBUTUHAN DILAKUKAN BERDASARKAN • JENIS PEKERJAAN • SIFAT PEKERJAAN • BEBAN KERJA • PRINSIP PELAKSANAAN PEKERJAAN • PERALATAN YANG TERSEDIA • ANGGARAN

  9. PRINSIP PENYUSUNAN FORMASI • JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJA • FORMASI TERSEDIA ADANYA POSISI JABATAN YANG • LOWONG. • BEBAN KERJA TIDAK BERUBAH KOMPOSISI JUMLAH • PEGAWAI TIDAK BERUBAH • KEBUTUHAN PEGAWAI DINYATAKAN DALAM JABATAN • DAN SYARAT JABATAN • DITUNJUKAN DENGAN JUMLAH PEG. DALAM JABATAN • TERSEDIA PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN • PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN HASIL ANJAB

  10. SISTEM SAMA SISTEM PENYUSUNAN FORMASI SISTEM YANG MENENTUKAN JUMLAH DAN KUALITAS PEGAWAI YANG SAMA BAGI SEMUA UNIT ORGANISASI YANG SAMA SISTEM YANG MENENTUKAN JUMLAH DAN KUALITAS PEGAWAI BERDASARKAN JENIS, SIFAT DAN BEBAN KERJA SISTEM RUANG LINGKUP

  11. UU NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 128 (1) SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR-FAKTOR TERTENTU DAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH (3) FORMASI DAN PERSYARATAN JABATAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH PASAL 132 PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH PROP/KAB/KOTA SETIAP TAHUN ANGGARAN DILAKSANAKAN OLEH MENPAN ATAS USUL GUBERNUR PASAL 132

  12. PASAL 17 UU NO. 43 TAHUN 1999 • PEGAWAI NEGERI SIPIL DIANGKAT DALAM JABATAN DAN PANGKAT • TERTENTU. • (2) PENGANGKATAN PNS DALAM SUATU JABATAN DILAKSANAKAN • BERDASARKAN PRINSIP PROFESIONALISME SESUAI DENGAN • KOMPETENSI, PRESTASI KERJA, DAN JENJANG PANGKAT YANG • DITETAPKAN UNTUK JABATAN ITU SERTA SYARAT OBYEKTIF • LAINNYA TANPA MEMBEDAKAN JENIS KELAMIN, SUKU, AGAMA, • RAS ATAU GOLONGAN

  13. PASAL 134 • GAJI DAN TUNJANGAN PNS DAERAH DIBEBANKAN • PADA APBN YANG YANG BERSUMBER DARI • ALOKASI DASAR DALAM DANA ALOKASI UMUM • (4) PEMERINTAH MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA • PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMIN- • DAHAN PNS DAERAH UNTUK PENGHITUNGAN • DAN PENYESUAIAN ALOKASI DASAR SEBAGAI- • MANA DIMAKSUD PADA AYAT (3)

  14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 1 FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SELANJUTNYA DISEBUT DENGAN FORMASI ADALAH JUMLAH DAN SUSUNAN PANGKATPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERLUKAN DALAM SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU PASAL 2 AYAT (1) FORMASI PNS SECARA NASIONAL SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, SETELAH MEMPERHATIKAN PENDAPAT MENTERI KEUANGAN DAN PERTIMBANGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. PASAL 1 PASAL 2

  15. PASAL 2 AYAT (2) : • FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERDIRI DARI : • FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT • FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH • PASAL 3 AYAT (1) : • FORMASI PNS PUSAT UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. • PASAL 3 AYAT (2) : • FORMASI PNS DAERAH UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH MASING-MASING SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

  16. PASAL 3 AYAT (3) : • PENETAPAN DAN PERSETUJUAN FORMASI PNS PUSAT DAN PNS DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAN (2) DILAKUKAN BERDASARKAN USUL DARI : • A. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT; • PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH YANG DIKOORDINASIKAN • OLEH GUBERNUR. • PENJELASAN PASAL 3 AYAT (3) HURUP B : • USUL PENGAJUAN FORMASI PNS DAERAH PROPINSI DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI YANG BERSANGKUTAN KEPADA MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA.

  17. PP NOMOR 105 TAHUN 2000 PASAL 29 • GAJI PNS DAERAH DIBEBANKAN DALAM APBD • PNS DAERAH DAPAT DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG OBYEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DEWAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. • PNS DAERAH YANG DIPERBANTUKAN PADA BUMD/UNIT USAHA LAINNYA GAJINYA MENJADI BEBAN PADA BUMD ATAU UNIT USAHA LAIN YANG BERSANGKUTAN. • PEMBIAYAAN PENSIUN PNS DAERAH YANG DIANGKAT OLEH PEMDA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH.

  18. YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN FORMASI • PERUBAHAN TARGET • PERUBAHAN FUNGSI • PERUBAHAN KOMPOSISI • PERUBAHAN LAINNYA

  19. PERSYARATAN JABATAN • SUATU TUNTUTAN MENGENAI SYARAT-SYARAT ORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDUDUKI JABATAN AGAR DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN DENGAN BAIK. • BEDA JABATAN BEDA PERSYARATAN JABATAN DAN BERBEDA PULA TUNTUTAN TUGAS KEPADA PEMEGANG JABATAN : • TUNTUTAN FISIK SATPAM, POLISI PAMONG PRAJA • TUNTUTAN NON FISIK PERENCANA, GURU • PENDIDIKAN FORMAL • PENDIDIKAN NON FORMAL PELATIHAN, KURSUS • BAKAT MINAT

  20. KEGUNAAN PERSYARATAN JABATAN • EVALUASI JABATAN • BAGAIMANA NILAI ATAU BOBOT JABATAN YANG DIHASILKAN DAPAT DIKERJAKAN OLEH PEMEGANG JABATAN SESUAI DENGAN KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMANGKU JABATAN. • REKRUITMEN • SEBAGAI UKURAN CALON PEMEGANG JABATAN/PEKER-JAAN YANG MEMENUHI DAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK BEKERJA. • PROMOSI • SEBAGAI UKURAN SIAPA CALON PEMEGANG JABATAN/ PEKERJAAN YANG MEMENUHI DAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK PROMOSI. • MUTASI/ROTASI. • SEBAGAI UKURAN UNTUK MEMPERSIAPKAN DAN PERSIAPAN APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MUTASI/ROTASI.

  21. YANG MEMBUAT PERSYARATAN JABATAN • ATASAN LANGSUNG • ATASAN TIDAK LANGSUNG • KEPEGAWAIAN

  22. JABATAN PEMBERIAN LAYANAN : PRAMU TAMU LAYANAN UNTUK TAMU PRAMU ACARA LAYANAN UNTUK ACARA PRAMU KANTOR LAYANAN UNTUK KANTOR PRAMU PERIZINAN LAYANAN PEMBERIAN IZIN JABATAN PENANGAN DATA : PENGUMPUL MENGUMPULKAN DATA PENGEVALUASI MENILAI KELAYAKAN PENYUNTING MENGEDIT PENYAJI MENYAJIKAN TABEL PENGENTRI MEMASUKAN DATA

  23. BIDANG HUKUM PEMBELA PENASIHAT PENYAJI PENGANALISIS • BIDANG HUMAS KAMERAMEN PEMOTRET PENERJEMAH • BIDANG PERLENGKAPAN PENGINVENTARIS PEMELIHARAN PENYALUR • BIDANG RUMAH TANGGA TEKNISI OPERATOR MEKANIK TUKANG

  24. Beban Kerja Pengolahan data = 1000 pegawai Mutasi per tahun = 500 peg Contoh peta jabatan Kepala Biro kepegawaian Kabag Kesejah-teraan Kabag Pengembangan peg. Kabag MUTASI Kasubag Perencanaan Kasubag Mutasi Kasubag Pengadaan Kasubag Pemeliharaan Kesehatan Kasubag Pengembangan Kasubag Kesejahteraan • Penyusun rencana kebutuhan pegawai • Pengadm. Umum • Penyusun rencana pengemb. pegawai • 2. Penyusun rencana diklat pegawai. • Pemroses SK CPNS • Operator Komputer • Pemroses TASPEN dan BAPETARUM. • Pemroses SK Penghaargaan dan Hukuman Disp. • Pemroses SK KP • Pemroses SK pensiun • Pemroses Askes • Pengadm. Umum

  25. DAFTAR JABATAN UNIT KERJA : BAG. KEPEGAWAIAN NO NAMA JABATAN SYARAT JABATAN IKHTISAR JABATAN PENDI-DIKAN PELA-TIHAN KEAH LIAN KETRAM-PILAN 1 KABAG MUTASI S1 ADM KOMUNIKASI DIKLAT PIM PERENCANA-AN SDM MEMIMPIN KEGIATAN MUTASI PEGAWAI

  26. SYARAT ISI DAN NORMA PENYUSUNAN URAIAN TUGAS • SYARAT ISI • KALIMAT AKTIF • MENCERMINKAN TINGKAT JABATAN. • * STRUKTURAL • * FUNGSIONAL • MENGANDUNG ASPEK DATA ORANG, DAN BENDA ( DOB) • MENGGUNAKAN WHW • MENUNJUKAN TINDAK KERJA • CARA MELAKUKAN TINDAK KERJA • MENUNJUKAN TUJUAN ATAU HASIL KERJA

  27. CONTOH

  28. FUNGSI PEKERJA • FUNGSI PEKERJA TINGKAT HUBUNGAN PEMEGANG JABATAN DENGAN DOB. • FUNGSI PEKERJA FUNGSI YANG MENUNJUKKAN INTENSITAS HUBUNGAN PEMEGANG JABATAN TERHADAP DOB. • INTENSITAS HUBUNGAN JABATAN TERHADAP DOB • ANGKA YANG KECIL MENUNJUKAN TINGKAT HUBUNGAN YANG TINGGI DAN SEBALIKNYA SEMAKIN BESAR SEMAKIN KECIL TINGKAT HUBUNGANNYA.

  29. ASPEK MENGHITUNG FORMASI 1. BEBAN KERJA ASPEK POKOK YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN. 2. STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA • STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA YANG DIUKUR DARI • SATUAN WAKTU (NORMA WAKTU) • SATUAN HASIL (NORMA HASIL) • NORMA WAKTU = ORANG X WAKTU HASIL CONTOH : 1 ORANG PENGETIK X 30 MENIT 2 LEMBAR KETIKAN

  30. 3. WAKTU KERJA (WAKTU KERJA EFEKTIF) = 365 HARI SATU TAHUN HARI LIBUR SABTU, MINGGU HARI LIBUR NASIONAL CUTI SATU TAHUN HARI KERJA EFEKTIF/TAHUN = 104 HARI = 12 HARI = 12 HARI 128 HARI (-) = 237 HARI KEPPRES NO. 58 TAHUN 1964 JO KEPPRES NO. 24 TAHUN 1972 Jo. Kepres 68 Tahun 1995 HARI KERJA/MINGGU = 37,5 JAM SATU MINGGU = 5 HARI/6 HARI JAM/MG JADI 1 HARI JAM KERJA = 37,5 : 5 X 1 JAM = 7,5 JAM/ HR ALLOWANCE (WAKTU BOROS) STANDAR ILO = 30 %/MG JADI JAM EFFEKTIF/HARI = 30 % X 7,5 = 2,25 JAM = 7,5 – 2,25 = 5,25 JAM/HR JADI JAM KERJA EFFEKTIF DALAM 1 TAHUN = 237 HARI X 5,25 JAM/HR = 1,244,25 (1,250 JAM/TH)

  31. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI PER JENIS JABATAN NORMA WAKTU X BEBAN KERJA JML KEBUT PEG = PER JABATAN JAM KERJA EFEKTIF JAM KERJA EFEKTIF • (Pola 5 Hari Kerja) • Per Hari : 1 x 5 jam = 5 jam = 300 menit • Per Minggu : 5 x 5 jam = 25 jam = 1.500 menit • Per Bulan : 20 x 5 jam = 100 jam = 6.000 menit • Per Tahun : 240 x 5 jam = 1.200 jam = 72.000 menit

  32. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI DENGAN MENGIDENTIFIKASI BEBAN KERJA MELALUI PENDEKATAN : vHASIL KERJA v  OBYEK KERJA v  PERALATAN KERJA v  TUGAS PER TUGAS JABATAN

  33. PENDEKATAN HASIL KERJA • INFORMASI YANG DIPERLUKAN : • WUJUD HASIL KERJA DAN SATUANNYA • JUMLAH BEBAN KERJA YANG TERCERMIN DARI TARGET HASIL KERJA YANG HARUS DICAPAI • STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA

  34. CONTOH : PENDEKATAN HASIL KERJA JABATAN : PENGENTRI DATA HASIL KERJANYA : DATA ENTRIAN BEBAN KERJA : 200 DATA ENTRIAN STANDAR KEMAMPUAN : 30 DATA PER HARI Σ BEBAN KERJA X 1 ORANG Σ STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA  

  35. PENDEKATAN OBYEK KERJA • INFORMASI YANG DIPERLUKAN : • WUJUD OBYEK KERJA DAN SATUANNYA • JUMLAH BEBAN KERJA YANG TERCERMIN DARI OBYEK KERJA YANG HARUS DILAYANI • STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA

  36. CONTOH PENDEKATAN OBYEK KERJA JABATAN : DOKTER OBYEK KERJA : PASIEN BEBAN KERJA : 80 PASIEN STANDAR KEMAMPUAN : 25 PASIEN PER HARI Σ OBYEK KERJA X 1 ORANG STANDAR KEMAMPUAN RATA

  37. PENDEKATAN PERALATAN KERJA • INFORMASI YANG DIPERLUKAN : • SATUAN ALAT KERJA • JABATAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENGOPERASIAN ALAT KERJA • JUMLAH ALAT KERJA YANG DIOPERASIKAN • RASIO JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER ALAT KERJA

  38. CONTOH PENDEKATAN PERALATAN KERJA SATUAN ALAT KERJA : BIS JABATAN YANG DIPERLUKAN : 1 PENGEMUDI 1 BIS        1 KERNET 1 BIS         1 MONTIR 5 BIS Σ PERALATAN KERJA X 1 ORANG RASIO PENGUNAAN ALAT KERJA

  39. PERHITUNGAN PEGAWAI TUGAS PER TUGAS JABATAN Σ WAKTU PENYELESAIAN TUGAS RUMUS JUMLAH PEGAWAI Σ WAKTU KERJA EFEKTIF

  40. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS • INFORMASI YANG DIPERLUKAN : • URAIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA UNTUK SETIAP TUGAS • WAKTU PENYELESAIAN TUGAS • JUMLAH WAKTU KERJA EFEKTIF

  41. CONTOH NO URAIAN TUGAS BEBAN TUGAS SKR WPT 1 2 3 4 5 1 Mengetik Surat 70 lb/hari 12 menit/lb 840 menit 2 Mengagenda Surat 24 surat/hari 6 menit/surat 144 menit 3 Mengarsip Surat 24 surat/hari 5 menit/surat 120 menit 4 Melayani Tamu 4 tamu/hari 6 menit/tamu 24 menit 5 Menyusun Laporan Daftar Hadir 1 laporan/hari 30 menit/data 30 menit 6 Mengadiministrasikan Kepegawaian 16 data/hari 90 menit/data 1.440 menit 7 Dan Seterusnya n menit  WPT 2.598 menit PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM 2.598 + n menit X 1 Orang = …………. Orang 300 menit

  42. PROSEDUR DAN STANDAR WAKTU PENETAPAN FORMASI • BATAS WAKTU • AKHIR BULAN JANUARI • AKHIR BULAN FEBRUARI • AKHIR BULAN MARET • AKHIR BULAN MEI • BULAN JUNI • TUJUH HARI SETELAH PERSETUJUAN • PROSEDUR • DEP/LEMBAGA PADA AWAL TIAP TAHUN ANGGARAN MENYUSUN DAFTAR SUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI BAGI TIAP UNIT ORGANISASI/KANTOR/SATUAN KERJA. • PPK, PUSAT DAN DAERAH MENYUSUN FORMASI • 3. PPK USUL PENETAPAN FORMASI PADA MENPAN DAN BKN • 4. GUBERNUR MENGAJUKAN USUL FORMASI PROPINSI/ KAB/KOTA KEPADA MENPAN DAN KA. BKN • 5. PERTIMBANGAN OLEH KEPALA BKN KEPADA MENPAN • 6. PERSETUJUAN PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH OLEH MENPAN • 7. PERSETUJUAN FORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR • GUBERNUR PPK KAB/KOTA • FORMASI YANG TELAH DITETAPKAN BERLAKU DALAM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN

  43. PENGADAAN PNS

  44. PENGADAAN PNS Untuk memperoleh CPNS/PNS yang berkualitas dan potensial agar dapat dikembangkan dan diberdayakan sbg Aparatur Pemerintah yang profesional, jujur, bertanggung jawab, setia dan netral TUGAS PEGAWAI NEGERI sebagai abdi masy. yg harus menyeleng garakan pelayanan secara adil dan merata kpd masy. dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kpd Pancasila dan UUD ‘45 TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  45. PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI : adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yg telah memenuhi syarat yg ditentukan, diangkat oleh pejabat yg berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yg berlaku. (UU No.43 Tahun 1999 Pasal 1) PEJABAT YANG BERWENANG : adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, Memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdsrkan peraturan perundangan-undangan yg berlaku (UU No.43 Tahun 1999 Pasal 1)

  46. JenisPegawaiNegeriSipilUU No. 43 Tahun 1999, pasal 2, ayat (1) PegawaiNegeriialah : • PegawaiNegeriSipil • AnggotaTentaraNasional Indonesia; • AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia. PNS ygdimaksudpadaayat (1), terdiridari: • PNS Pusat • PNS Daerah

  47. Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan Formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal, atau adanya perluasan organisasi. PENGADAAN PNS “Kegiatan untuk mengisi Formasi yang lowong”

  48. TUJUAN PENGADAAN PNS • Untuk memperoleh CPNS/PNS yang berkualitas dan potensial agar dapat dikembangkan dan diberdayakan sebagai aparatur Pemerintah yang profesional, jujur, bertanggung jawab, setia dan netral • Hasil kegiatan Pengadaan PNS sejumlah pelamar yang telah diselesaikan dan dinyatakan lulus serta diterima untuk dapat diangkat sebagai CPNS/PNS DIANGKAT PELAMAR SELEKSI LULUS & DITERIMA

  49. UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 16 ayat (2) : setiap WNRI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Penjelasannya : ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan PNS harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, golongan, atau daerah

  50. OBYEKTIVITAS UNTUK MENCAPAI EFEKTIF DAN EFISIEN PENGADAAN PEGAWAI HARUS DILAKSANAKAN SECARA OBYEKTIF SECARA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS : OBYEKTIF KUALITAS  EFEKTIF OBYEKTIF KUANTITAS  EFISIENSI UU No.43 dan Penjelasannya Pasal 16 ayat (2)

More Related