ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS TA 2013

1. ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS TA 2013 Kedeputian SDM Aparatur KementerianPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi

2. 7 ProgramRB Bidang SDM Aparatur • Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS; • Sistem Seleksi CPNS; • Promosi secara Terbuka; • Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur; • Profesionalisasi PNS; • Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; • Penyempurnaan Sistem Pensiun

3. REFORMASI SISTEMPENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

4. TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS • Untukmemperoleh PNS yang kompetensesuaituntutanjabatan • PNS yang memilikikarakteristikpribadiselakuPublic Service • PNS yang mampuberperansebagaiperekat NKRI (memilikiwawasankebangsaan) • PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja • PNS yang kompetensesuaituntutanjabatan • 2. Mewujudkansistemseleksi PNS yang obyektiftransparan, kompetitifdanbebasdarikorupsikolusidannepotismesertatidakdipungutbiaya • 3. Sistempengadaan PNS yang bersihdanberbasiskompetensisebagaipintumasukmembentukprofesionalitas PNS

5. ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 1 Formasi • Usulanformasiwajibberdasarkanhasil : • Analisisjabatan • Analisisbebankerja • Redistribusi PNS • Proyeksikebutuhan PNS 5 Tahun Usulan formasi didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi (tanpa analisis yang cermat)

6. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan • Penetapanformasiberbasisjabatan : • Namajabatan • Kualifikasipendidikan • Gol/ruang • Jumlahalokasi • Unit kerjapenempatan • Penetapanformasiberbasispangkat/ Golonganruang : • Gol/ruang • Jumlahalokasi

7. Kondisi sebelumnya kondisi perubahan 2. Soal ujian a. Penyusunan soal • 1. Pemerintah menetapkan kisi kisi • Soal disusun oleh PPK bekerjasama dengan PTN • kualitas dan relevansi soal dengan kisi kisi kurang terjamin, • kerahasiaan soal kurang terjamin (shg kualitas PNS tidak sama) • Soaldisusunoleh Tim Ahli/konsorsium • Tim penyusunsoaldan Tim peramusoalterpisah • DilakukanUjivaliditasSoal • Seluruhinstansimenggunakanstandarsoal yang sama • Kualitasdanrelevansisertakerahasiaansoallebihterjaminshg PNS kualitasnyasama

8. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan b. Materi Soal • TesKompetensiDasar • TesWawasanKebangsaan • TesIntelegensiaUmum • TesKarakteristikPribadi • 2. TesKompetensiBidang • TesTertulis • Wawancara • TesPsikologiLanjutan • Praktek (performance tes) • DenganPanduan yang dietapkanoleh PPK • 3. Pesertawajib lulus kompetensidasar (Passing Grade) • TesKompetensi • TesPengetahuanUmum • TesBakatSkolastik • TesSkalaKematangan • 2. TesPsikologi

9. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 3. Pengolahan Hasil Ujian • Dilakukan oleh PPK bekerjasama dg PTN • Bersifat tertutup • Nilai tidak diumumkan/ diketahui oleh peserta • Hasil pengolahan oleh diserahkan pada PPK • Kelulusan berdasar Rangking • Penatapan kelulusan olee PPK • (sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK) • DilakukanolehKonsorsium/Tim Ahli • Bersifatterbuka • Nilaidapatdiketahuiolehpeserta • Menggunakan passing grade tertentu • HasilolahandisampaikandariKonsorsiumkePanitiaNasionaldisampaikanke PPK • PenetapanKelulusanoleh PPK berdasarhasilolahanKonsorsium

10. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 4. Pengawasan/Pengamanan • Pengawasan Internal Pemerintah • - Pengawas internal instansi • - BPKP • - BIN • - KPK (DeputiPencegahan) • - POLRI (Bareskrim) • -BPPT • -Lemsaneg • - Kemen.PAN-RB (DeputiWaskun) • - BKN (DeputiDalpeg) • PengawasanEkternal • KonsorsiumLSM • Pengawasan internal instansi (inspektorat) • BKN Deputi Dalpeg

11. ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013

12. ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNSTA 2013 Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

13. Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growthsampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional.

14. POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (Tiga)Pola : • Minus Growthyaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. • Zero Growthyaitu alokasi formasi samadenganjumlah PNS yang pensiun. • Growth yaitu alokasi formasi lebih besardari jumlah PNS yang pensiun.

15. MINUS GROWTH • Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun • Bagi instansi yang : • Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari50 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari 30 % dalam APBD bagi Propinsi

16. ZERO GROWTH • Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun • Bagiinstansi yang : • Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai antara25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi

17. GROWTH • Alokasi formasi lebihbesardarijumlah PNS yang pensiun • Bagiinstansi yang : • Jumlah pegawai sangatkurangberdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari25 % dalam APBD bagi Propinsi

18. Persyaratan pemenuhanusul formasi dariPelamar Umum TA 2013 : Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb : • Instansiyang sudah menyampaikan hasilanalisisjabatandananalisisbebankerja, redistribusidanproyeksikebutuhanpegawai 5 tahun • Instansiyang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II

19. Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun • Anggaran belanja pegawaidalam APBD kurangdari50 % bagiKabupaten/Kota dan25 % bagiProvinsi • Memperhatikanrasiopegawaidenganpenduduk, rasiopegawaidenganluaswilayah, jumlahkekuranganpegawaidanprioritasjabatan

20. Prioritas Jabatan : Prioritasjabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas : • Instansi Pusat • Guru (Guru Kelasdan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa • Dosen • Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir) • Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti

21. Prioritas Jabatan : • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC

22. Instansi Daerah • Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif)yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis; • Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien; • Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth).

23. Instansi Daerah • Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias; • Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat; • Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana.

24. Arah Kebijakan Pengadaan PNS TA 2013

25. RENCANA PENGANGKATAN CPNS TA 2013 • SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II • (berdasarkanPeraturanPemerintah No 56 Tahun 2012) • SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF • PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLIMELALUI FORMASI KHUSUS • (berdasarkanPeraturanPemerintah No 56 Tahun 2012)

26. Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II • melalui seleksisecaranasional 2013 • berdasarkan PP 56 Tahun 2012 • Penyusunan soal TesKompetensiDasar PNS (TKD) oleh Konsorsium • Penyusunan soal TesKompetensiBidang oleh Instansi PembinaJafung • Penggandaan dan distribusi soal secaranasional/desentralisasiatau penggunaan /CAT bila sudah siap • Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CATbagiinstansi yang sudahsiap • Penetapan passing grade TKD oleh Men PANRB

27. Lanjutan.... • PengumumanhasilteskompetensidasarolehMenPANRB • dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs • dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs • Pelaksanaanseleksi/testenagahonorerkategori II untukKabupaten/Kota dikoordinasikanolehGubernur

28. Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013 • Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB • Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD bagi Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB dan Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil UjianTKB, DIPA Instansi • Biaya Koordinasi Pengadaan Pengadaan CPNS Nasional dibebankan DIPA Kementerian PAN dan RB 2013 • Biaya pelaksanaan ujian TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II dan Pelamar Umum oleh masing-masing Instansi.

29. PENUTUP • PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS; • ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUNUNTUK MENGISI LOWONGAN JABATANSECARA SELEKTIF • ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF • RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODE LJK DAN CAT BAGI YANG TELAH SIAP

30. Sekian Sekian TERIMA KASIH TERIMA KASIH