Créateur de présentation | Survey | Quiz | Lead-form Accédez à 1,00,000+ modèles PowerPoint (pour les utilisateurs de SlideServe) - Parcourir maintenant
Download
usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p3k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

share
play prev play next
play fullscreen
1 / 18

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

336 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UsulanFormasiPegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja (P3K) Disarikandari UU No 5 tahun 2014 TentangAparaturSipil Negara

  2. JenisPegawai ASN (Pasal 6 & 7)

  3. Hak PNS vs PPPK (pasal 21&22)

  4. Manajemen PPPK (Pasal 93) • PenetapanKebutuhan • Pengadaan • PenilaianKinerja • Penggajiandantunjangan • PengembanganKompetensi • PemberianPenghargaan • Disiplin • PemutusanHubunganPerjanjianKerja • Perlindungan

  5. PenetapanKebutuhan (Pasal 94) • Jenisjabatan yang dapatdiisioleh PPPK diaturdalamPeraturanPresiden. • SetiapInstansiPemerintahwajibmenyusunkebutuhanjumlahdanjenisjabatan PPPK berdasarkananalisisjabatandananalisisbebankerja. • Penyusunankebutuhanjumlah PPPK sebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukandalamjangkawaktu 5 tahun yang diperinci per satutahunberdasarkanprioritaskebutuhan. • Kebutuhanjumlahdanjenisjabatan PPPK sebagaimanadimaksudpadaayat (2) ditetapkandenganKeputusanMenteri.

  6. Pasal 96 ayat (2) Pengadaancalon PPPK dilakukanmelaluitahapan :

  7. Pasal 97 • Penerimaancalon PPPK dilaksanakanolehInstansiPemerintahmelaluipenilaiansecaraobjektifberdasarkankompetensi, kualifikasi, kebutuhanInstansiPemerintah, ataupersyaratan lain yang dibutuhkandalamjabatan.

  8. Pasal 98 • Pengangkatancalon PPPK ditetapkandengankeputusanPejabat Pembina kepegawaian • MasaPerjanjiankerja paling singkat 1 (satu) tahundandapatdiperpanjangsesuaikebutuhandanberdasarkanpenilaiankinerja.

  9. Pasal 99 • PPPK tidakdapatdiangkatsecaraotomatismenjadicalon PNS. • Untukdiangkatmenjadicalon PNS, PPPK harusmengikutisemuaprosesseleksi yang dilaksanakanbagicalon PNS dansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  10. PenggajiandanTunjangan (Pasal 101) • Pemerintahwajibmembayargaji yang adildanlayakkepada PPPK. • Gajisebagaimanadimaksudpadaayat (1) diberikanberdasarkanbebankerja, tanggungjawabjabatan, danresikopekerjaan. • Gajisebagaimanadimaksuddibebankanpada APBN untuk PPPK diInstansiPusatdan APBD untuk PPPK diInstansi Daerah. • SelainGajisebagaimanapadaayat (1), PPPK dapatmenerimatunjangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  11. PemutusanHubunganKerja(Pasal 105) • PHK PPPK dilakukandenganhormatkarena : a. jangkawaktuperjanjiankerjaberakhir b. meninggaldunia c. ataspermintaansendiri d. perampinganorganisasiataukebijakanpemerintah yang mengakibatkanpengurangan PPPK, atau e. tidakcakapjasmanidan/ataurohanisehinggatidakdapatmenjalankantugasdankewajibansesuaiperjanjiankerja yang disepakati.

  12. (2) PHK PPPK dilakukandenganhormattidakataspemintaansendirikarena : (a) dihukumpenjaraberdasrkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana paling singkatduatahundantindakpidanatersebutdilakukandengantidakberencana, (b) melakukanpelanggarandisiplin PPPK tingkatberat; atau (c) tidakmemenuhi target kinerja yang telahdisepakatisesuaidenganperjanjiankerja.

  13. (3) PHK PPPK dilakukantidakdenganhormatkarena : (a) melakukanpenyelewenganterhadapPancasiladan UUD tahun 1945, (b) dihukumpenjaraataukurunganberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemilikikekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidanakejabahatanjabatanatautindakpidanakejahatan yang adahubungannyadenganjabatandan/ataupidanaumum, (c) menjadianggota/ataupenguruspartai, (d) dihukumpenjaraberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemilikikekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanapenjara paling singkatduatahunatautindakpidanatersebutdilakukandenganberencana.

  14. Perlindungan (Pasal 106) (1) Pemerintahwajibmemberikanperlindunganberupa : (a) jaminanharitua, (b) jaminankesehatan, (c) jaminankecelakaankerja, (d) jaminankematian, dan (e ) bantuanhukum. (2) Perlindungansebagaimanadenganayat (1) dilaksanakansesuaidengansistemjaminansosialnasional. (3) Bantuanhukumsebagaimanapadaayat (1) berupapemberianbantuanhukumdalamperkara yang dihadapidipengadilanterkaitdenganpelaksanaantugasnya.

  15. UsulanalokasiFormasi PPPK Harisenintanggal 5 Mei 2014 harusmasukkeKepala Biro kepegawaianKemendikbud. Seharusnyakitasudahmenyampaikantanggal 30 April 2014.

  16. Kriteria PPPK versi IPB sesuaiRapim 2 Mei 2014

  17. PenetapanKualifikasi • Contoh Form yang harusdiisi :

  18. sekiandanterimakasih