1 / 16

Badan Usaha/ Bentuk Usaha (BU) Sub Bhsan Aspek Hukum Bisnis / Ekonomi Oleh :

Badan Usaha/ Bentuk Usaha (BU) Sub Bhsan Aspek Hukum Bisnis / Ekonomi Oleh : Dr. Mufarrijul Ikhwan , SH ., MHum 2011. A. Bbrp Bentuk Badan Usaha. Di Indonesia ada beberapa bentuk BU , tergantung perspektif yg digunakan , seperti :

manasa
Télécharger la présentation

Badan Usaha/ Bentuk Usaha (BU) Sub Bhsan Aspek Hukum Bisnis / Ekonomi Oleh :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Badan Usaha/Bentuk Usaha (BU) Sub BhsanAspekHukumBisnis/Ekonomi Oleh: Dr. MufarrijulIkhwan, SH.,MHum 2011

  2. A. BbrpBentukBadan Usaha • Di Indonesia adabeberapabentuk BU, tergantungperspektifygdigunakan, seperti : 1. JumlahPemilik: Pertama, BU Perseorangan: dimilikiperseorangan/ satupengusaha; Kedua, BU Persekutuan : dimilikibbrporang/ pengusahaygbekerjasamadlmsatupersekutuan/ partnership. 2. Status Pemilik: Pertama, Swasta: dimilikipengusahaswastanasional/asing; Kedua,Negara : dimilikiolehnegara (BUMN). 3. BentukHukum: Pertama, BadanHukum: Persekutuan; Kedua, BukanBadanHukum: Perseorangan / Persekutuan.

  3. B. Klasifikasi BU • Klasifikasi Bentuk Usaha, dpt digolongkan tiga macam : 1) BU Perseorangan : Perusahaan/BU swasta yg didirikan & dimiliki oleh pengusaha perseorangan, yg bukan badan hukum. Contoh : - Usaha Dagang (UD) spt toko elektronik, swalayan, toko barang, toko kebutuhan keluarga, restoran, dll. - Usaha Jasa spt salon, bengkel motor/mobil, biro konsultasi, dll. - Usaha Industri seperti usaha batik, kerajinan, dll.

  4. Pengaturannya : banyakberbentukPerda. • Prosespendiriannya : tergantungbesarkecilnya & tempatusaha. 1. Usahakecil (1-5 orangpekerja) & tempatnyadiperkampungan/pedesaan : belumdibutuhkanprosespendirian formal keDisperindagygberbentuk SIUP (suratijinusahaperdagangan) & SITU (suratijintempatusaha). 2. Usahasedang (5-50 orangpekerja) danusahabesar (50 lebihorangpekerja) sertatempatnyadiperkotaan : makadibutuhkanprosespendirian formal keDisperindagygberbentuk SIUP dan SITU. • Tanggungjawab BU : termasuktanggungjawabpribadipengusaha, sesuaiPasal 1131 KUHPerdata.

  5. 2) BU Persekutuan BukanBadanHukum: BU swastaygdidirikan & dimilikibbrporangpengusahasecarabekerjasama. Contoh : Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (CV). a) Persekutuan Firma (Fa). • Famrppersekutuan, krnpengusahanyasekutu/partner yglebihdarisatuorang. • SetiapFaumumnyamenggunakansatunamabersamadantanggungjawabsecaratanggungmenanggung.

  6. FadiaturdlmPasal 16 s/d Pasal 35 KUHD, danKUHPerttgpersekutuanperdatadanperikatan. • Prosespendirian Fa adadua cara : 1) Tidakmelaluiproses formal/langsungberdiri (melakukanaktivitas) tanpaadaakteNotaris, sesuaiPasal 22 & 23 KUHD. 2) Melaluiproses formal, sepertiadanyaaktenotaris; pendaftaranaktekePaniteraPengadilanNegeri (PN) & diumumkanmelaluiBerita Negara; SIUP; SITU; AMDAL; dll.

  7. TanggungjawabFa, mrptggjwbbersamaartinyaapabilaadasengketadgnpihakketiga, makamenjadibebandarianggota Firma keseluruhan. Pihakketigablhmenggugatsatu/semuaanggotaFatermsk pd hartakekayaanFa/hartakekayaanpribadianggotaFa. b) Persekutuan Komanditer (CV/CommanditaireVennottchap). • Pd umumnya CV mrptindaklanjut /pengembangandariFa. • CV memilikisekutuaktifsptdiFa, dansekaligusmemilikisekutupasif (tidakmasukdalamstruktur CV, tapihanyaberinvestasidlmbentuk modal).

  8. CV diaturdlmPasal 19 s/d Pasal 21 KUHD & diKUHPerttg Persekutuan Perdata & Perikatan. • Prosespendirian CV adadua, yaitu sama dengan Fa. • Tggjwbdlm CV, juga adaduahal : 1) Sekutuaktif (masukstrukturpengurus CV & ygmenjalankan CV), danbertggjwbpenuhterkaitdgnpihakketiga. 2) Sekutupasif (tidakmasukdlmstruktur CV, tapihanya berinvestasidlmbentuk modal), danhanyabertggjwbterkait besarnyainvestasi modal dlmperusahaan.

  9. 3) BU Persekutuan BadanHukum: BU ygdidirikan & dikuasaiolehpengusahaswasta/ negara, ygprosespendiriannyaharusmelaluiproses formal (sepertiadanyaakteNotaris, dsb), berdasarkanPeraturanPerundang-undangandi Indonesia. Contohnya: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

  10. a) Perseroan Terbatas (PT). • PT diaturoleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). PengertiannyadijelaskandiPasal 1 angka 1 UU PT (lihatrumusannya). • Adabbrpunsurdaripengertian PT, yang diaturdi UU PT seperti : 1) PT harusberbentukbadanhukum, artinya hrs melaluiproses formal ygdiaturdlmPasal 7 s/d 14 UU PT. 2) BerdsrkanPerjanjian, artinya Persekutuan ygdidirikanolehduaorang/lebihygsebelumnyatelahmelakukanperjanjiantertentuygtertulis, seperti yang terteradalam AD & ART PT (Pasal 7 ayat (1) UU PT).

  11. 3) Persekutuan Modal : ada bbrp pengusaha yg berinvestasi dlm bentuk modal unt pengembg PT (akumulasi modal). 4) Seluruhnya terbagi atas saham : modal yg ada dlm PT diwujudkan dlm bentuk saham. Pemilik saham tidak bertggjwb secara pribadi atas perjanjian yg telah dibuat/tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, tapi tggjwbnya sebesar setoran saham yang dimiliki (Pasal 3 UU PT). • Proses pendirian PT, diatur dalam Pasal 7 s/d 14 UU PT termasuk pula Anggaran Dasar PT.

  12. Organ dalam PT terdiri dari : 1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) : organ yg punya kekuasaan tertinggi dlm PT. RUPS terdiri bbrp pemegang saham yg dpt mengambil keputusan strategis terkait aktivitas & pengembg PT (Pasal 75 s/d 91 UU PT). 2) Direksi (pengurus PT) : organ yg mengurus & bertggjwb penuh pd aktivitas PT sehari-hari ,yg diangkat oleh RUPS ( Pasal 92 s/d 107). 3) Komisaris (pengawas PT) : organ yg bertugas mengawasi kebijakan Direksi dlm menjalankan PT. Komisaris diangkat & bertggjwb pd RUPS (Pasal 108 s/d 121 UU PT).

  13. b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). • BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 ttg BUMN. Pengertiannya ada di Pasal 1 angka 1 UU BUMN (lihat Pasal tersebut). • BUMN terdiri dari Persero dan Perum (Pasal 9 UU BUMN). • Organ Persero sama dgn PT pada umumnya (Pasal 13 UU BUMN).

  14. Pendirian Persero : diusulkan oleh Menteri pd Presiden, disertakan dasar pertimbangan yg dikaji bersama dgn Menteri Teknis dan Menteri Keuangan (Pasal 10 UU BUMN). • Perum (Perusahaan Umum) : BUMN yg seluruh modalnya dimiliki oleh negara RI dan tidak terbagi atas saham yg bertujuan unt memenuhi kemanfaatan masy umum (Pasal 1 angka 4 UU BUMN) • Proses pendirian Perum, diatur khusus oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 35 UU BUMN).

  15. c) K o p e r a s i . • Kata Koperasi berasal dari kata ”Cooperation” (bhs Inggris) &”Cooperatie” (bahasa Belanda) : kerjasama antara bbrp orang unt mencapai tujuan yg sama. • BU Koperasi ada dua macam yaitu : pertama, koperasi prima (keanggotaannya terdiri dari bbrp perorangan); kedua, koperasi sekunder (keanggotaannya terdiri dari bbrp badan hukum koperasi).

  16. Ada bbrp jenis usaha Koperasi, seperti : 1) K. Produsen : bergerak di bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan keperluan dasar sehari2, seperti K. susu kedelai/sapi, K. Batik, dsb. 2) K. Konsumsi : bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan sehari2, spti K. mahasiswa, K. Pegawai Negeri, dsb. 3) K. Kredit : bergerak di bid simpan pinjam uang, spt K. Simpan Pinjam, dsb. 4) K. Jasa : bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu, spt Koperasi Angkutan, dsb. • Proses pendirian BU Koperasi, diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (lihat bunyi Pasal tersebut). TERIMA KASIH

More Related