1 / 17

Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa

Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa. Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I. Benarkah PNS Sumber Masalah Negeri ini ?. Mereka menganggap PNS sebagai :. Birokrasi yang berbelit-belit. Lamban menyelesaikan pekerjaan.

melanie
Télécharger la présentation

Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa PeneranganHukum PuspenkumKejaksaanAgung R.I

  2. Benarkah PNS SumberMasalahNegeriini? Merekamenganggap PNS sebagai: Birokrasi yang berbelit-belit Lambanmenyelesaikanpekerjaan Penggunafasilitasnegarauntukkepentinganpribadi Sukamenerimasuapdankorupsi Datangkantortelat, pulangawal, jam kantorseringkeluyuran

  3. Permasalahan: • Adanya kekeliruan menafsirkan, memahami, dan menguji tentang definisi “penyalahgunaan wewenang” baik dari kalangan praktisi apalagi masyarakat awam • Masyarakat kurang memahami mengenai konsep penyalahgunaan wewenang utamanya yang menjadi subyek Tipid Korupsi yakni Pegawai Publik

  4. Definipenyalahgunaanwewenang • Sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 3 UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001, penyalahgunaan wewenang adalah: “Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, apabila Ia menyalahgunakan WEWENANG, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG MELEKAT PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, dan perbuatannya itu dapat merugikan negara atau perekonomian negara dijatuhi pidana” (dibahasakan yang memudahkan)

  5. Konseppenyalahgunaanwewenangdalamhukumadministrasinegara: • Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan; • Abuse de droit atau sewenang-wenang Namun, apakahperbedaanartipenyalahgunaanwewenangantaraHukumAdministrasidan UU TipidKorupsi??

  6. PerbedaanartipenyalahgunaanwewenangantaraHukumAdministrasidan UU TipidKorupsi

  7. Perbedaanhukumpidanadanhukumadministrasi

  8. Perbuatan yang masukranahhukumpidana Perbuatanituharusdiaturdalamsuatuaturanpidana yang sudahadasebelumperbuatanitudilakukan Dari segipengertianhukumpidanamempunyaiciribersanksipidana Apa yang dikategorikanTindakPidanaKorupsi yang merupakanranahhukumpidanatidaktercampurmasukkedalamranahhukumadministrasi

  9. Sehinggasuatuproseduradministrasi yang bersanksiadministrasibukanmerupakanranahhukumpidanaapalagiKorupsi

  10. ProsesPengadaanBarang/Jasa • Dikategorikan TIPID Korupsi, bila: • Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan Suap Menyuap • Dalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya • Pegawai negeri itu menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaan • Ada perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi merugikan keuangan/perekonomian negara

  11. Apabilaadasanggahanatasprosedurlelangdanprosedurterbuktimelanggar, makakepadasipenyediabarang/jasadapatdijatuhkanhukumanadministratifdemikianjugapadapanitialelang yang melanggarantara lain dijatuhihukumanberdasarkan PP 30/1980 • Apabilaadadugaanpersekongkolanpelakuusahadenganpegawainegeriuntukmenentukanpemenanglelangdapatmengajukanlaporan/aduankeKomisiPengawasPersaingan Usaha (KPPU)

  12. EdukasiHukumkepadaMasyarakat • BahwaKoruptorbukanhanyamelabelipegawaipemerintah yang melakukankorupsi, namunjugamasyarakat yang menyuappegawaipemerintah • Bahwaprosespenegakanhukumperluberjalandengankepercayaanmasyarakat, danmasyarakatberhakturutmelakukanpengawasan • Bahwaberbagaiinstitusipemerintahmembukaaduanuntukketidakpuasanataupelanggarandalamlayananpubliktermasukdalamproseshukum, sehinggamasyarakatberhakmelapor

  13. PerluDiwaspadai: • Opini Publik yang dibangun oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi/golongan • Opini Publik hasil persaingan industri media elektronik yang tidak bertanggung jawab • Citizen Journalism dalam situs jejaring sosial

  14. Mulaidaridirisendiriuntukberlakubersih. Pegawaipemerintahan yang menjabatdapatmembuatsebuah program keciluntukpedulipadamembangunbudaya anti korupsi • KemerdekaanPersperludimaknaiuntuklebihbertanggungjawab, utamanyadalammengusungkepentinganumumdanmendukungsupremasihukum • JanganMenggigitLebihBesar Dari Apa Yang BisaAndaKunyah (nasehatdari Mario Teguh, untukberhati-hatimembuatkomentarterhadappermasalahanaktual yang tidaksepenuhnyakitapahami)

  15. Apa yang dapatmengubah budayatersebut??? Pemimpinmudadengan mindset kedepan Peningkatankualitas SDM baikdarisegipendidikanmaupunmoralitas Meninggalkanbudaya KKN dalamprosesrekrutmen Sistemremunerasi yang dapatmemicukinerjapegawai

  16. Zaman sudah berubah Dan PNS pun berubah ke arah yang lebih baik lagi

  17. TERIMA KASIH

More Related