1 / 76

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

1. TRAINING FOR TRAINERS K E B A N K S E N T R A L A N. SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BANK INDONESIA Bandung, 15 Februari 2012. MATERI KULIAH. Sistem dan K ebijakan Perbankan di Indonesia. Dasar : UU BI, UU Perbankan

nuri
Télécharger la présentation

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1 TRAINING FOR TRAINERS K E B A N K S E N T R A L A N SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA PusatPendidikandanStudiKebanksentralan BANK INDONESIA Bandung, 15 Februari 2012

  2. MATERI KULIAH

  3. Sistem dan KebijakanPerbankandi Indonesia • Dasar: UU BI, UU Perbankan • VisidanMisi BI • Adakebijakan yang relatively tidakdigantidalamjangkapanjang. • ArahKebijakanPerbankan : Kebijakanperbankan yang lahirberdasarkankebutuhanpadaperiodetertentu, bersifatdinamismisalnyaKebijakanKepemilikan Tunggal. • Pengaturandanpengawasan yang dilakukanmerupakanimplementasikebijakanperbankandi Indonesia. • Tujuan: Terciptanyasistemperbankan yang sehat • Wewenang • Paradigma: Compliance based atau Risk based utkPengawasan

  4. Visi dan Misi Bank Indonesia • Visi Bank Indonesia Menjadilembaga Bank Sentral yang dapatdipercaya(kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatannilai-nilaistrategis yang dimilikisertapencapaianinflasi yang rendahdanstabil. • Misi Bank Indonesia Mencapaidanmemeliharakestabilannilai Rupiah melaluipemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitassistemkeuanganuntukpembangunannasionaljangkapanjang yang berkesinambungan.

  5. Sistemdan Kebijakan Perbankandi Indonesia Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan • Jenis Bank di Indonesia: • Bank Umum • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sistem konvensional Sistem Syariah Dual Banking • Jenis Bank Umumberdasarkanpemilik: • Bank MilikPemerintah • Bank MilikPemda • Bank SwastaNasional • Bank Asing • Bank Campuran • Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi • Bank Devisa • Bank Non Devisa Bank umum Dapatmemberikanjasalalulintaspembayaran  Penciptauang BPR  Tidakdapatmemberikanjasalalulintaspembayaran

  6. Peranan BI dalamKebijakanPerbankan • Perbankan Indonesia telahadasebelumkemerdekaan • UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia  BI diberitugasmemajukanperkembangan yang sehatdariurusankreditdanmelakukanpengawasanterhadapurusankredit. • UU No. 14 tahun 1967 ttgperbankan Pengaturandanpengawasan bank oleh BI atasnamaDepartemenKeuangan  SeluruhketentuanperbankandituangkandalambentukKeputusanMenteriKeuangan. • UU No. 13 tahun 1968 ttg Bank Sentral PembentukanDewanMoneter • UU No. 7 tahun 1992 ttgperbankan tidakbanyakperubahanterkaitperanan BI dalammengaturmengawasi bank • UU No. 10 tahun 1998  amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttgperbankan perubahanmendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikanasingatas bank tidakdibatasi, pengembangan bank berdasarkansyariah, rahasia bank hanyameliputinasabahpenyimpandansimpanannya, pembentukan LPS, pendirianbadankhusussementara d/r penyehatanperbankan.

  7. Peranan BI dalamKebijakanPerbankan • UU No. 23 tahun 1999 ttg Bank Indonesia  Independensi BI danPengawasan bank akandialihkanke LPJK. • UU No.3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999  Perubahan menyangkut penetapan OJK. • UU No. 6 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 1999  Perubahan menyangkut pemberian pembiayaan darurat bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan berdampak sistemik serta berpotensi membahayakan sistem keuangansertamenambahkan asset kreditberkualitaslancarsebagaiagunan yang berkualitastinggi.

  8. PengertianKebijakanPerbankan • Seperangkatalat-alatdalamrangkapengawasan, pengaturandanpengembanganperbankandi Indonesia baiksecaraindividumaupunsecarakeseluruhan yang terdiridaridasarhukum/perundang-undangandanperaturan, kewenangan, sistempengawasan, sisteminformasi, dantermasukpengenaansanksiuntukmencapaitujuan yang telahditetapkan.

  9. TujuanKebijakanPerbankan • Untukmengoptimalkanfungsiperbankan Indonesia agar terciptasistemperbankan yang sehatsecaramenyeluruhmaupun individual, danmampumemeliharakepentinganmasyarakatdenganbaik, berkembangsecarawajardanbermanfaatbagiperekonomiannasional.

  10. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan di Indonesia • Kewenanganmemberikanizin (right to license) • Kewenanganmengatur (right to regulate) • Kewenanganmengawasi (right to control) • Kewenanganmemberikansanksi (right to impose sanction)

  11. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan- Kewenangan Memberikan Izin • Pendirianusaha Izinprinsipdanizinusaha • Pembukaan, penutupan, pemindahan, danpeningkatan status KC • Kepemilikandankepengurusan bank  fit and proper test • Izinpelaksanaankegiatantertentu

  12. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan - Kewenangan Mengatur • Tujuan Pengaturan umumnya: - Prudential - Mengurangi risiko sistemik - Menghindarkan penyalahgunaan bank: pencucian uang - Melindungi kerahasiaan bank: nasabah penyimpan - Alokasi kredit ke sektor yang diperlukan • Macroprudential regulation terkait kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan; microprudential terkait kesehatan individual bank • Pengelompokkan ketentuan: Ketentuankelembagaan; Kepengurusandankepemilikan bank; Ketentuankegiatanusahadanproduk bank; Ketentuankehati-hatian; Ketentuanpenilaiantingkatkesehatan;Ketentuanself regulatory banking(SRB); Ketentuanpembiayaan; Ketentuandalampelaporan; Ketentuankhususdalammendukungpercepatanpertumbuhanekonomi; Ketentuanlainnya.

  13. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan - Kewenangan Mengawasi • PengawasanBerdasarkanKepatuhan (Compliance Based Supervision): pemantauankepatuhanterhadapketentuanterkaitoperasidanpengelolaan bank dengantujuanbahwa bank telahberoperasidandikelolasecarabaikdanbenarmenurutprinsipkehati-hatian. • PengawasanBerdasarkanRisiko (Risk Based Supervision): Risikokredit, risikopasar, risikolikuiditas, risikooperasional, risikohukum, risikoreputasi, risikostratejik, risikokepatuhan

  14. Struktur PedomanPengawasan Bank (1) PBIdan UU PDG RBS Pedoman RBS Pedoman terkait Aspek Kepatuhan Pedomanterkait Pengawasan BerdasarkanRisiko: Pedoman Know Your Bank Pedoman penilaian risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Pedoman penyusunan Supervisory Plan Pedoman penyusunan Audit Working Plan Pedoman TeknikPemeriksaan Berdasarkan Risiko PedomanPenyusunanLaporanHasilPemeriksaan (LHP) Pedoman Tindakan Pengawasan dan Monitoring PedomanPenanganan Bank Bermasalah Pedomanterkaitaspekprudensial: Pedoman BMPK Pedoman Kualitas Aktiva Pedoman GWM Pedoman PDN Pedoman prudensial lainnya Pedomanterkaitaspekkelembagaan: Pedoman Bank Umum Pedoman Fit & Proper Test Pedoman Exit Policy Pedoman KYC Pedoman Merger danAkusisi Pedoman kelembagaan lainnya

  15. Struktur Pedoman Pengawasan Bank (2) PDG RBS PBIdan UU Pedoman RBS Pedoman terkait Aspek Kepatuhan • Pedoman Quality Assurance melalui Forum Panel RBS • Pedoman Bank Performance Report • Handbook penilaian risiko dan Tingkat Kesehatan Bank • Handbookpenilaiainrisikokredit • Handbook penilaiainrisikopasar • Handbook penilaiainrisikooperasional • Handbook penilaiainrisikolikuiditas • Handbook penilaiainrisikokepatuhan • Handbookpenilaiainrisikoreputasi • Handbookpenilaiainrisikostrategis • Handbookpenilaiainrisikohukum • Handbookpenilaiainpermodalan bank • Handbook penilaiainrentabilitas bank Pedomanterkaitsistempengawasandansisteminformasimanajemen: Pedoman SIM-SPBI Pedoman Stress Test RBB PedomanSistemPengendalian Intern (SPI) Bank Pedomanterkaitprodukdanlayananjasaperbankan: Pedoman Pengawasan TransaksiDerivatif Pedoman Pengawasan Structured Product danDerivatifKompleks Pedoman Lainnya Pedomanterkait SSK: Pedoman FPJP Pedoman FPD

  16. Pengawasan Bank Pengaturan Bank (Prudential Banking Principles) Pengawasan Bank (Otoritas)  Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian TIDAK LANGSUNG (off site supervision) LANGSUNG (on site supervision) Melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada lembaga otoritas Mendatangi dan memeriksa bank • Umum • Khusus • Periodik • Ad hoc

  17. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan - Kewenangan Mengawasi

  18. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan -Pengawasan: Tingkat Kesehatan Bank Pengaturan & Pengawasan Bank Agar bank dapat bekerja dengan baik dan sistem perbankan stabil Indikator? Indikator keberhasilan pengaturan dan pengawasan bank Tingkat Kesehatan Bank Definisi: Bank yang sehatadalah bank yang dapatmenjagadanmemeliharakepercayaanmasyarakat, dapatmenjalankanfungsiintermediasi, dapatmembantukelancaransistempembayaran, sertadapatdipergunakanolehpemerintahdalammelaksanakankebijakannya, terutamakebijakanmoneter.

  19. StrukturPemeriksaan Sumber: Basel Committee for Banking Supervision

  20. Tingkat Kesehatan Bank • Ketentuan Terbaru: PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, merupakan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan terdahulu yang menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Rating). • Latar belakang: Perubahankompleksitasusahadanprofilrisiko, penerapanpengawasansecarakonsolidasi, sertaperubahanpendekatanpenilaiansecarainternasional. • Bank wajibuntukmelaksanakanujicobapenilaiansejaktanggal 1 Juli 2011 yaituuntukposisipenilaian Tingkat Kesehatan Bank akhirbulanJuni 2011. • PBI tersebut resmi diterapkan pada tgl. 1 Januari 2012 untuk posisi akhir Desember 2011. .

  21. Tingkat Kesehatan Bank Tingkat Kesehatan Bank (1 s.d. 5)

  22. Tingkat Kesehatan Bank • Pokok-pokok Penyempurnaan: 1. Bank (termasukkantorcabang bank asing) wajibmelakukanpenilaian Tingkat Kesehatan Bank baiksecara individual maupunkonsolidasidenganmenggunakanpendekatanrisiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secarakonsolidasidilakukanbagi Bank yang melakukanpengendalianterhadap Perusahaan Anak. • Faktor-faktorpenilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiridari: Profilrisiko (risk profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (earnings) danPermodalan (capital). • Bank wajibmelakukanpenilaiansendiri (self assesment) Tingkat Kesehatan Bank danhasilself assesmentTingkat Kesehatan Bank yang telahmendapatpersetujuandariDireksiwajibdisampaikankepadaDewanKomisaris. Selanjutnya, hasilself assesmentdimaksudwajibdisampaikankepada Bank Indonesia. • Periodepenilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan paling kurangsetiap semester (untukposisiakhirbulanJunidanDesember) sertadilakukanpengkiniansewaktu-waktuapabiladiperlukan.

  23. Profil Risiko Dilakukan terhadap: • Risiko Inheren • Penerapan Manajemen Risiko dalam operasional bank terhadap 8 risiko: - risikokredit; - risikopasar; - risikolikuiditas; - risikooperasional; - risikohukum; - risikostratejik; - risikokepatuhan; - risikoreputasi

  24. Good Corporate Governance (GCG) • Penilaian berdasarkan implementasi TARIF GCG : Transparency, Accountability, Reliability, Independence, Fairness • Penilaian GCG merupakanpenilaianterhadapmanajemen Bank ataspelaksanaanprinsip-prinsip GCG daninformasilainnyaterkait GCG bank.

  25. Rentabilitas (Earnings) Komponen Faktor Penilaian: • ROA (Return on Assets), • ROE (Return on Equity), • NIM (Net Interest Margin), • RasioEfisiensi (BOPO) • PerkembanganLaba Ops (12 bulan) • Komposisi Portfolio AktivaProduktif • Ketaatanterhadapmetodologipengakuanpendapatandanbiaya • ProspekLabaOperasional

  26. Capital Komponen Faktor Penilaian: • Kecukupanpemenuhan KPMM terhadapketentuan yang berlaku; • KomposisiPermodalan; • Trend kedepan/proyeksi KPMM; • AktivaProduktif Yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkandengan Modal Bank; • Kemampuan Bank memeliharakebutuhanpenambahan modal yang berasaldarikeuntungan (labaditahan); • Rencanapermodalanuntukmendukungpertumbuhanusaha; • Akseskepadasumberpermodalan; • Kinerjakeuanganpemegangsaham (PSP) untukmeningkatkanpermodalan Bank

  27. Tingkat Kesehatan Bank • Penilaian secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: - signifikansi / materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi - permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

  28. PROSES PENETAPAN PERINGKAT BERDASARKAN PBI DAN SE EKSTERN Analisis Peringkat Komponen Judgement Analisis Data Base & InformasiRelevan PeringkatFaktor Perhitungan Rasio Analisis & Judgement Peringkat Komposit

  29. Peringkat Komposit

  30. Tindak Lanjut Hasil Penilaian TKS • - Direksi, DewanKomisaris, dan/ataupemegangsahamwajibmenyampaikanaction plan kepada Bank Indonesia dalamhalberdasarkanhasilpenilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukanoleh Bank Indonesia dan/atauself assesmentoleh Bank terdapat: • FaktorTingkat Kesehatan Bank yang ditetapkandenganperingkat 4 atauperingkat5; • PeringkatKomposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkandenganperingkat 4 atauperingkat5; • PeringkatKomposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkandenganperingkat 3, namunterdapatpermasalahansignifikan yang perludiatasi agar tidakmengganggukelangsunganusaha Bank. • - Bank Indonesia berwenangmelakukanpemeriksaanterhadappelaksanaanaction plan oleh Bank 30

  31. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan -Kewenangan Mengenakan Sanksi Note : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan  Perlu ada sanksi SANKSI ADMINISTRASI PIDANA Pidana Kejahatan Pelanggaran Ketentuan Lalai dalam memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sbgmn dimaksud dlm UU • Denda uang • Teguran tertulis • Penurunan Tk Kesehatan • Larangan ikut kliring • Pembekuan kegiatan usaha tt • Pemberhentian Pengurus • Pencantuman dalam DOT • Melanggar • Perizinan bank • Rahasia bank • Perpajakan Ps. 30 ayat 1,2  kooperatif thdp pengawasan BI Ps. 34 ayat 1,2  Kewajiban menyampaikan Laporan keuangan ke BI

  32. KebijakanDalamHal Bank-bank MengalamiKesulitan Prudential Banking Regulations  mencegah terjadinya bank dalam kesulitan Kebijakan Perbankan Keadaan normal Keadaan bank dlmkesulitan Membahayakan kelangsungan usaha bank ybs Membahayakan bank lainnya (sistem perbankan) Membahayakan sistem keuangan dan sistem perekonomian • Menambah modal • Pergantian pengurus • Penghapusbukuan kredit macet • Merger, konsolidasi, akuisisi • Pengalihan pengelolaan • Menjual harta/kewajiban BI meminta pemerintah membentuk (atas persetujuan DPR) badan khusus yg bersifat sementara untuk penyehatan perbankan LIKUIDASI

  33. MATERI KULIAH • Sistem dan KebijakanPerbankandi Indonesia

  34. MEMPERBURUK PEREKONOMIAN INDONESIA • SEKTOR EKSTERNAL : • - Neraca Pembayaran memburuk • akibat capital outflow • SEKTOR RIIL : • - Inflasi Meningkat • - Pertumbuhan Ekonomi Menurun • - Kewajiban hutang LN Corporate • sektor meningkat (Rp) • - Biaya Produksi Meningkat • FISKAL : • - Pengeluaran Pemerintah (LN) • meningkat tajam • KEUANGAN/MONETER : • - Kewajiban LN bank dlm rupiah • meningkat tajam • - Kredit bermasalah karena • pertumbuhan melambat • - Meningkatkan Fragility di • Perbankan Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Latar Belakang Kebijakan Krisis Perbankan berawal dari krisis nilai tukar • Krisis Nilai Tukar di Thailand • Penurunan Kepercayaan • Investor Asing terhadap • Perekeonomian Nasional KRISIS NILAI TUKAR RUPIAH

  35. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Latar Belakang Kebijakan Dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dari krisis dilakukan program stabilisasi dan reformasi perekonomian PROGRAM STABILISASI DAN REFORMASI PERKEONOMIAN • KebijakanMakroekonomi : • 1. KebijakanFiskal: • - Mengurangisubsidi • - Transparansifiskal • - Penundaan/pembatalanProyek • 2. KebijakanMoneter : • - Meningkatkansukubunga • - Intervensivalas • RestrukturisasiSektorKeuangan • 1. Pencabutanijinusaha bank-bank tidaksehat • 2. Penyediaanbatuanlikuiditas • 3. Merger bank • ReformasiStrukturaldiSektorRiil • 1. PerdaganganLuarNegeri • 2. Investasi • 3. DeregulasidanPrivatisasi • JaringanPengamanSosial • - Meningkatkanbantuankerakyatkecil PENYEHATAN DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

  36. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Latar Belakang Kebijakan Penutupan 16 Bank bermasalahpada1 November 1997 yang dimaksudkanuntukmenyehatkansektorkeuangan, sebaliknyatelahmengakibatkanterjadinya bank runs padasejumlah bank yang dianggapnasabahmerupakan bank “Bermasalah” khususnya bank swasta. Pa n g s a Da n a P i h a k III Sumber: Bank Indonesia

  37. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Latar Belakang Kebijakan Krisisperbankantelahmengakibatkanpenurunankinerjaperbankannasional. Pada tahun 1998 CAR menjadinegatif 15,7% sedangkan RoA menjadi negatif 18,76%. Non performing loan (NPL) meningkattajam dari 8,1% pada tahun 1997 menjadi 50%.

  38. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan • Penutupan bank telahmengakibatkanhilangnyakepercayaanmasyarakatterhadap bank sehinggaterjadi bank runs dankrisisperbankan. • Krisisperbankantelahmengakibatkananjloknyakinerjaperbankannasionaldanpermasalahanlikuiditastelahmeluasmenjadipermasalahansolvabilitas. • UntukmengatasikrisisperbankantersebutbeberapalangkahkebijakandilakukanolehPemerintahdan BI, denganbeberapakebijakanutama • PemberianBantuanLikuiditas Bank Indonesia • Program PenjaminanPemerintah • PendirianBadanPenyehatanPerbankanNasional (BPPN) • RestrukturisasiPerbankan

  39. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan • PemberianBantuanLikuiditas Bank Indonesia (BLBI) : • Sepertidiuraikansebelumnyapenutupan bank telahmengakibatkanterjadinyapenarikandanabesar-besaran (Bank Runs) padasejumlah bank. • Risikosistemik yang terjadipadaperbankannasionalmendorongPemerintahuntukmenetapkankeputusanmemberikanbantuanlikuiditaskepadaperbankanmelalui Bank Indonesia yang kemudiandikenalsebagai BLBI. • Pemberian BLBI tersebutdimaksudkanuntukmenjagakepercayaanmasyarakatterhadap bank danpadalanjutannyadapatmencegahpenarikandanabesar-besaranpadaseluruh bank (risikosistemik). • Berbedadenganfungsilender of last resort (LOLR). BLBI merupakanbantuanlikuiditasdaruratuntukmencegahrisikosistemik (systemic risk), sedangkanLOLR adalahpinjamandiberikan BI terhadap bank yang mengalamiliquidity missmatch.

  40. DilemaKebijakan BI 1997-1999 Ada 2 alternatifkebijakanutkmengatasikrisistsb: • Menutup bank danatauskorskliring • Kepanikandeposan • Kekacauanlalulintaspembayaran • Risikosistemik • Menyelamatkansistemperbankan & Sist. Pembayaran • Bantuanlikuiditastetapiada moral hazard Pilihan yang diambil: Menyelamatkansistemperbankan dansistemPembayaran

  41. Dilema kebijakan Pemerintah : Besarnya dana pihak ketiga yang harus dibayar dalam sistem perbankan jika opsi penutupan bank secara massal dilakukan Mengapa Sistem Perbankan Perlu Diselamatkan Melalui Bantuan Likuditas? Desember 1997 376,8 triliun 77,6 triliun 454,4 triliun 48,8 triliun a. Total dana perbankan tanpa bank asing b. Utang Luar Negeri (valas) Dana pihak ketiga dan Utang Luar Negeri Jumlah Penyaluran BLBI *) CADANGAN DEVISA DEC 98 = +/- USD 22,1 M; Kurs 1USD = Rp.17.000,- Desember 1998 584,5 triliun 95,7 triliun 680,2 triliun 144,54triliun Sumber : BI

  42. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan i. PemberianBantuanLikuiditas Bank Indonesia (BLBI) : • Program PenjaminanPemerintah • Tidakterdapatnya program penjaminannasabahpadasaatpenutupan bank danasymmetric informationnasabahterhadap bank mengakibatkanhilangnyakepercayaannasabahterhadap bank. • Hilangnyakepercayaannasabahmengakibatkanterjadinyapenarikandanabesar-besaran (bank runs) pada bank swastanasional. • Untukmencegahmeluasnya bank runs, Pemerintahmemberikanblanket guarantee padaakhirbulanJanuari 1998 sesuaidenganKeputusanPresiden No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998. • Kebijakanblanket guarantee merupakanpemberianjaminanataskewajiban bank terhadapdeposandankewajibankrediturdalamdanluarnegeri. • Padaawalpenjaminan s/d akhir 2001; diperpanjang s/d akhir 2003. Secarabertahapblanket guarantee dikurangidandihapussetelahpendirian LPS. Setelahberdirinya LPS, penjaminandilakukanoleh LPS sesuaiketentuan.

  43. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan • PembentukanBadanPenyehatanPerbankanNasional (BPPN) • BPPN didirikandenganmaksud agar terdapatlembagatersendiriuntukmenyehatkanperbankanbermasalahsehingga BI dapatlebihberkonsentrasimengawasidanmembina bank. • BPPN didirikanberdasarkanKeppres No. 27 tanggal 27 Februari 1998. Sesuaidengan PP No. 17 tanggal 27 Februari 1998, masatugas BPPN 5 tahun, dengantugas-tugassbb: • Melakukanpenyehatan bank yang ditetapkandandiserahkanoleh BI • Menyelesaikanaset bank baikasetphisikmaupun non phisikmelalui unit pengelolaanaset • Mengupayakanpengembalianuangnegara yang telahtersalurdi bank-bank • BI telahmengalihkanpengawasan 54 bank yang bermasalahkepada BPPN

  44. Kebijakan Perbankan Indonesia Pasca Krisis 1997/1998:Cakupan kebijakan 44 …Setelahketigakebijakansebelumnyadilakukan, restrukturisasiperbankanmenyeluruhjugadilakukan BI danPemerintah….. • RestrukturisasiPerbankan Indonesia Restrukturisasiperbankandilakukanmelaluidua program utama: • Program penyehatanperbankan, meliputi: • Program Penjaminan • Program Rekapitalisasi Bank Umum • Program RestrukturisasiKredit • Program PemantapanKetahananSistemPerbankan, meliputi: • PengembanganInfrastrukturPerbankan • PeningkatanMutuPengelolaanPerbankan • PemantapanPengawasan Bank Keseluruhan Program RestrukturisasidapatdilihatpadaGambar 1 halamanberikutnya

  45. KebijakanPerbankan Indonesia PascaKrisisKeuangan Global 2008:Latarbelakang • Merupakanimbaskrisissubprime mortgage di AS. • Lehman Brothers yang merupakansalahsatu bank investasiterbesardi AS ditutup, begitujugapenutupan Northern Rock diInggris, Credit LyonnaisediPrancis, dan UBS di Swiss. Krisiskeuanganinikemudianmerambatkenegara lain seperti Korea karenaadanyacross border banking. • Rupiah sempatmelemahhingga Rp12.000/USD darisebelumnya Rp9.000/USD. • IHSG melemahhinggalebihdari 10% sehinggasempatdisuspend. • Terjadisegmentasilikuiditaspasarantarbankdi Indonesia yang akhirnyamenimbulkanpeningkatansukubungadepositodanlikuiditasmengering. • Bank Century diselamatkandenganFasilitasPendanaanJangkaPendek (FPJP) dari BI dankemudiandiberikanbantuanlikuiditasoleh LPS yang menjadiPenyertaan Modal Sementara (PMS).

  46. KebijakanPerbankan Indonesia Terkait KrisisKeuangan Global 2008Latarbelakang Sumber: BI Sumber: BI Sumber: BI dan Yahoo Finance

  47. KebijakanPerbankan Indonesia Terkait KrisisKeuangan Global 2008CakupanKebijakan • Pelonggaran Likuiditas: penurunan O/N repo rate, FASBI rate, perubahan ketentuan GWM, perpanjangan jangka waktu FX swap, perpanjangan waktu FTO. • Penyediaan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek)  Perppu No. 2 th. 2008 tentang FPJP: Perluasan jenis asset yang dapat dijadikan agunan FPJP. Kredit berkolektibilitas Lancar dapat menjadi agunan FPJP • Peningkatan penjaminan  Perppu No. 3 th. 2008 tentang Amandemen UU LPS: Peningkatan plafond penjaminan LPS dari Rp100 juta menjadi Rp2M/nasabah (Singapura, Inggris, Korsel, China, AS memberikan blanket guarantee) ; Penyertaan modal sementara LPS pada Bank Century • Ketentuan kehati-hatian: mewajibkan adanya underlying transaksi valas, melarang transaksi derivatif structured product terkait valas.

  48. Kebijakan Perbankan terkait Krisis Keuangan Global

  49. MATERI KULIAH • Sistem dan KebijakanPerbankandi Indonesia

  50. ArsitekturPerbankan Indonesia • Banyaknyatantanganperbankannasionalbaik internal, nasionaldan global mendorongperlunyadilakukanpenataanindustriperbankankedepan agar dapatberkembanglebihsehat, kuatdanmampubersaingsecara global. • Padatahun 2003, BI merumuskancetakbirupembangunanperbankan Indonesia ataulebihdikenalArsitekturPerbankan Indonesia (API). • API merupakansuatukerangkadasarsistemperbankan Indonesia yang bersifatmenyeluruhdanmemberikanarah, bentuk, dantatananindustriperbankanuntukrentang 5 s/d 10 tahunkedepan. • Visi API: Mencapaisuatusistemperbankan yang sehat, kuat, dam efisiengunamenciptakankestabilansistemkeuangandalamrangkamendorongpertumbuhanekonominasional.

More Related