1 / 30

INDIKATOR MUTU UTAMA PROGRAM STUDI

INDIKATOR MUTU UTAMA PROGRAM STUDI. Lama studi rerata (mendekati lama studi terprogram) Indeks prestasi rerata (makin tinggi seharusnya menunjukkan kemampuan akademik yang tinggi) Prosentasi mahasiswa lulus sesuai lama studi terprogram (> 80%) Prestasi lulusan di masyarakat.

ohio
Télécharger la présentation

INDIKATOR MUTU UTAMA PROGRAM STUDI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INDIKATOR MUTU UTAMA PROGRAM STUDI • Lama studi rerata (mendekati lama studi terprogram) • Indeks prestasi rerata (makin tinggi seharusnya menunjukkan kemampuan akademik yang tinggi) • Prosentasi mahasiswa lulus sesuai lama studi terprogram (> 80%) • Prestasi lulusan di masyarakat

  2. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM STUDI • Jumlah mahasiswa yang mendaftar • Jumlah dosen yang mendaftar • Jumlah kunjungan • Jumlah institusi yang bekerjasama • Jumlah bantuan dana dan fasilitas • Perpustakaan dan sumber belajar • Suasana akademik yang kondusif

  3. INDIKATOR KEBERHASILAN SUASANA AKADEMIK • Jumlah pengunjung perpustakaan (dosen/mahasiswa) • Jumlah pemakaian internet • Kehadiran kuliah/studio/praktikum • Kontak dosen-mahasiswa tak terprogram • Forum ilmiah jur/fak/univ/nas/int • Jumlah dosen tamu • Kegiatan asosiasi mhs/pendidikan/profesi

  4. INDIKATOR PENCAPAIAN KESEHATAN ORGANISASI • Berkembangnya kebebasan akademik • Terciptanya suasana akademik • Terciptanya kerjasama staf • Kerja keras mencapai unggulan • Pemasaran produk intelektual • Kerjasama eksternal • Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan sumberdaya

  5. ? Contoh mendapatkan:Baseline Performance Indicator [ Model Dikti ] • Baseline : • Untuk data performance yang cenderung meningkat, diambil yang terakhir • Rata-rata IPK lulusan • 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 • 2.65 2.72 2.81 2.85 2.87 • Untuk data performance yang cenderung menurun atau fluktuatif, diambil nilai rata-ratanya • Rata-rata IPK lulusan • 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 • 2.72 2.74 2.76 2.65 2.77 • Rata-rata 5 tahun : 2.73

  6. (4)PENYUSUNAN STANDAR MUTU PT

  7. Perumusan Standar Mutu Standar mutu dapat dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Sebagai standar mutu, rumusannya harus spesifik dan terukur yang mengandung unsur ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).

  8. lanjutan .. Standar mutu yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas PT, maka pengembangan standar mutu bukan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan kajian berulang kali sebelum menjadi standar mutu yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam PT.

  9. Tahap-Tahap Penetapan Standar

  10. lanjutan …

  11. lanjutan …

  12. lanjutan …

  13. Keterkaitan penyusunan STANDAR dengan PENJAMINAN MUTU Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkat-kan melalui benchmarking secara berkelanjutan.

  14. (5) PENGELOLAAN STANDAR MUTUPT

  15. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menurut Pasal 1 butir 1 PP.No.19 Tahun 2005). SNP memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan tinggi, yang memungkinkan jenjang dan jalur pendidikan tinggi untuk mengembangkan pendidikan tinggi secara optimal, sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Pengaturan secara minimal dalam SNP, juga memberi keleluasaan pada perguruan tinggi untuk meraih keunggulan berdasarkan kekhasan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan.

  16. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) MELIPUTI: 8 (delapan) butir standar, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP, yaitu: Standar isi; Standar proses; Standar kompetensi lulusan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana; Standar pengelolaan; Standar pembiayaan; dan Standar penilaian pendidikan. SNP merupakan pedoman pengelolaan standar mutu perguruan tinggi, bukan standar mutu pendidikan tinggi, karena apabila dilihat delapan jenis tersebut memuat standar bidang pendidikan maupun standar bidang non pendidikan di dalam suatu perguruan tinggi.

  17. STRUKTUR STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Jika dilihat struktur SNP tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa Pemerintah memberikan peluang yang jauh lebih besar pada perguruan tinggi untuk menetapkan sendiri berbagai standar yang sebelumnya selalu ditetapkan oleh Pemerintah. Kondisi ini harus dipandang sebagai peluang bagi perguruan tinggi untuk dapat meraih peringkat mutu yang tinggi sesuai visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Di samping itu, Pasal 91 ayat (2) PP.No.19 Tahun 2005 menyatakan bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP (standar mutu minimal perguruan tinggi).

  18. Dalam bentuk bagan, SNP sebagai standar mutu perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar berikut. Ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi, misal a. Penelitian dan publikasi b. Pengabdian kepada masyarakat; c. Sistem informasi; d. Kerjasama institusional dalam dan luar negeri; e. Kemahasiswaan; f. Suasana akademik; g. Sumber pendanaan h. Bidang lain sesuai ciri khas perguruan tinggiyang bersangkutan. Standar Lain (Melampaui SNP) Inisiatif Peruruan Tinggi Psl 2 ayat (1) PP No 19/2005 1. Standar Isi 2. Sandar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian Pendidikan 8 Jenis SNO (Standar Minimal) Diwajibkan oleh PP No. 19/2005

  19. Perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila • minimal memenuhi SNP (standar minimal) yang berjumlah 8 macam sebagaimana digambarkan di atas. • mampu melampaui 8 macam standar tersebut, baik dari macam maupun substansi standar tersebut, • maka perguruan tinggi itu dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement).

  20. Proses Penetapan Standar Mutu Perguruan Tinggi Proses penetapan standar mutu memperhatikan lingkungan eksternal seperti: Local community, labor market, competitor, stakeholder, educational system, high school graduate, industry and government; serta lingkungan internal seperti: Management/organization, culture, facilities, resource/funding Kemudian secaradeduktifvisi perguruan tinggi dijabarkan kedalam aspek dari Standar mutu. Pemenuhan kebutuhan stakeholders perguruan tinggi kedalam standar mutu dijabarkan secara induktif. Standar Lain (Melampaui SNP) Visi Perguruan Tinggi Inisiatif Perguruan Tinggi Kebutuhan Stakeholders 8 Jenis SNP (Standar Minimal) Diwajibkan oleh PP No.19/2005

  21. STRATEGI PENETAPAN STANDAR PERTAMA:Pemetaan Komponen dan Sub Komponen Perguruan Tinggisebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap sub komponen. Pemetaan didasarkan atasSNP (8 macam komponen) danstandar yang melampaui SNP(sesuai visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders. Keluaran dari langkah pertama berupa daftar komponen dan sub komponen KEDUA: Perumusan Standar Mutu Setiap Sub Komponen. Rumusan standar mutu pada setiap sub komponen harus didasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders Keluaran langkah kedua berupa standar mutu untuk setiap sub komponen. Standar mutu tersebut harus didiskusikan dengan unit pada perguruan tinggi yang relevan dan kemudian disampaikan kepada Senat Perguruan Tinggi untuk mendapat persetujuan.

  22. IMPLEMENTASI STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI • Tahap implementasi standar mutu perguruan tinggi terdiri atas beberapa langkah berikut: • Penetapan kelembagaan (penetapan sistem mutu); • Penyusunan manual (penyusunan manual mutu); • Penyusunan dokumen implementasi (penyusunan manual prosedur, instruksi kerja, dan borang); • Sosialisasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen pada internal stakeholders; • Implementasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen.

  23. EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI Kegiatan evaluasi implementasi standar mutu bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkandengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi harus menggunakan dokumen implementasi dan dokumen standar mutu. Hal ini sesuai dengan prinsip ‘speak with data’ sebagaimana dikemukakan dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu, Ditjen. Dikti. 2003. Evaluasi implementasi standar mutu atau manajemen kendali mutu terdiri atasdua langkah, yaitu: Langkah Pertama:Pengendalian atau pengecekan kesesuaianimplementasi standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; dan Langkah Kedua:Penetapan standar barusetelah diketahui hasil pengendalian atau pengecekan.

  24. PROSES PENINGKATAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI • Mengacu pada model penjaminan mutu dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti, 2003) kegiatan peningkatan mutu termasuk dalam kegiatan kedua dalam manajemen pengendalian standar mutu atau manajemen kendali mutu. • Kegiatan penetapan standar baru mencakup tahap kegiatan: • Perumusan tindakan koreksi; • Peningkatan mutu; • Benchmarking; dan • Penetapan standar baru.

  25. DOKUMEN SMM • Dokumen Akademik: - Kebijakan Akademik - Standar Akademik - Peraturan Akademik (GJM/GKM) - Spesifikasi PS - Kurikulum dan Peta Kurikulum - Kompetensi Lulusan - GBPP/ Outline • Dokumen Mutu: - Manual Mutu - Manual Prosedur - Instruksi Kerja (IK), Dokumen Pendukung (DP), Borang (Bo)

  26. DA Berisi kebijakan, tujuan, dan sistem akademik KA Berisi standar akademik yang diacu dan yg ingin dicapai SA Peraturan kegiatan operasional PA Untuk GKM secara lebih spesifik sesuai dengan kekhas-an masing-masing SpPS, Kuri/Peta, Komp.Lul Hirarki dokumen sistem mutu

  27. DM Berisi kebijakan, tujuan, dan sistem mutu Mengapa (Tingkat I) MM Berisi pelaksanaan rangkaian kegiatan organisasi Siapa, Apa, Kapan, Di mana (Tingkat II) MP Tahapan rinci kegiatan operasional Bagaimana (Tingkat III) IK Pembuktian bahwa kegiatan Operasional telah dilaksanakan Rekaman (Tingkat IV) FORMULIR Hirarki dokumen sistem mutu

  28. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) USU SIKLUS I (PEMBUATAN) DOK. AKADEMIK (KEBIJAKAN AKAD, STANDARD AKAD, SPESIFIKASI PS, DLL DOK. MUTU (MANUAL MUTU & MANUAL PROSEDUR) MONITORING STANDAR PELAKSANAAN 06 SEPT 07 Standar Baru OKT 07 DEC 2007 BENCHMARK OCT-NOV 2007 AUDIT INTERNAL PENINGKATAN MUTU RUMUSAN KOREKSI EVALUASI DIRI Training auditor USULAN TINDAKAN KOREKSI umm usu

  29. Medan, 6 September 2007

  30. (6)Evaluasi Diri dan Instr. Uji Kinerja

More Related