1 / 35

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. www.djpk.depkeu.go.id. Jakarta, 18 Mei 2011. Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintah Pusat. Prinsip Partisipasi. Prinsip Akuntabilitas.

orlando-goodman
Télécharger la présentation

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia HubunganKeuanganPusatdan Daerah DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan KementerianKeuangan www.djpk.depkeu.go.id Jakarta, 18 Mei 2011

  2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat Prinsip Partisipasi Prinsip Akuntabilitas Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan Pemerintah Daerah Prinsip Transparansi

  3. Keuangan Negara DAERAH Dikelola dlm APBD PUSAT Dikelola dlm APBN Pengelolaan Presiden Sbg Kep. Pemerintahan Pimp Lembaga Tinggi Negara sbg pengguna Dikuasakan Diserahkan (desentralisasi) Pembantu Presiden Menkeu sbg pengelola Menteri/pimp lembaga sbg pengguna Gubernur / Bupati / Walikota Tugas Pembantuan Kekayaan Neg yg dipisahkan: BUMN / penyertaan modal lainnya Dekonsentrasi Kekayaan Daerah yg dipisahkan: BUMD / penyertaan modal lainnya Instansi vertikal di Daerah Dikelola dlm Agr Dekon Dikelola dlm Agr Tugas Pemb Dikelola secara otonom oleh BUMN / pihak swasta Dikelola secara otonom oleh BUMD / pihak swasta

  4. KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Kewenangan sumber pendanaan APBD BHP & BP DAU DAK APBN APBN

  5. Pelaksanaan Kewenangan • Tujuan Otda dan Desentralisasi Fiskal : • Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat • Mengurangi kesenjangan • Mendorong investasi daerah • Kewenangan Daerah : • Kewenangan Wajib • Kewenangan Lainnya • Melalui : • Peningkatan Pelayanan (Public Service Obligation/PSO) • Pemberdayaan Masyarakat (partisipasi dan demokrasi) • Peningkatan daya saing Daerah • Sarana : • Good Governance • Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran kinerja dan pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) • Standar Pelayanan Minimum (SPM) • SAP

  6. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. . Pasal 1 UU 33/2004

  7. PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN • Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal • Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

  8. Prinsip ”Money Follow Function” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari didanai dari A P B N A P B D Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

  9. Jenis Pengeluaran APBN untuk Daerah Transfer Daerah (DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian) 1 Pengeluaran APBN untuk Daerah Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 2 Dana Vertikal di Daerah 3 4 Bantuan Langsung ke Masyarakat (PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT) 5 Subsidi (Energi : BBM dan Listrik, dan Non Energi : Pangan, Pupuk, Benih, lainnya) 9 www.djpk.depkeu.go.id

  10. Alur Belanja APBN ke Daerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY Dana Vertikal di Daerah Mendanaikewenangan 6 Urusan PENDAPATAN Melalui AnggK/L Dana Dekonsentrasi Dana TgsPembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Belanja Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Melalui Angg Non K/L SubsididanBantuan APBN BELANJA MasukAPBD Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) Hibah Transfer KeDaerah • Dana Perimbangan • Dana Otsusdan • Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman 10

  11. Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005-2010 63.1% 176.3 34.4 113.0 7.5 33.3 150.8 226.2 253.3 292.4 344.6 309.3 • Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian. • Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008- 2009). • Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya). • Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008-2010. 11 www.djpk.depkeu.go.id

  12. Belanja APBNP 2010 (Triliun Rupiah) Sumber : APBNP2010 Total Belanja = 1.126,15 Dana ke Daerah = 710,05(63,05%) 12

  13. Kebijakan Umum PendanaanDesentralisasi (Transfer ke Daerah) 13 www.djpk.depkeu.go.id

  14. Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah(RPJMN 2010-2014)*) Otsus dan Penyesuaian DAK DAU DBH Triliun Rp 400 322,4 309,3 300 292,4 253,3 226,2 200 150,8 129,7 100 0 2010 APBN 2009 APBNP 2004 2005 2006 2007 2008 • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. • Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. • Meningkatkan daya saing daerah. • Mendukung kesinambungan fiskal nasional. • Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. 344,6 2010 APBN-P Dalam kurun waktu 2004-20010 jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 23,7% per tahun. 14 *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

  15. ArahKebijakan DBH (RPJMN 2010-2014)*) • Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; • Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah. • Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pasca kegiatan eksplorasi. *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 15

  16. ArahKebijakan DAU (RPJMN 2010-2014)*) • Meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap. • Menyempurnakan formula alokasi DAU. • Menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai Analisis Standar Belanja (ASB). **) *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 **) termasuk DAU Tambahan Tunjangan Profesi Guru Rp10,9 T 16

  17. ArahKebijakan DAK (RPJMN 2010-2014)*) • Menyempurnakan desain konsep DAK. • Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK, al. melalui transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah ke DAK. • Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. • Diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). • Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja dan penyediaan data teknis. • Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah. RencanaBidang DAK 2011: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintahan Daerah, Kelautan & Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sapras Perdesaan, Sarana Perdagangan, dan 4 bidangbaru: Penyediaanlistrikdesa, perumahan, penyediaanfasilitaskeselamatanjalan, danperubahaniklim. 17 *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

  18. Dana Insentif Daerah Tahun 2010 • 1.Dana Insentif Daerah (DID) diberikankepadadaerah yang memilikikinerjakeuangandankinerjaekonomi & kesejahteraan yang baik, sertatetapmengupayakanterwujudnyagood governance dan clean government. • a. KinerjaKeuangan Daerah: • Persentasepeningkatan PAD > rata2Nasional. • PeningkatanOpini BPK atas LKPD. • KetepatanWaktuPenyampaian APBD. • KemampuanFiskal Daerah (KFD) < rata2Nasionaldan IPM > rata2Nasional. • b. KinerjaEkonomidanKesejahteraan: • PertumbuhanEkonomi > pertumbuhanekonomiNasional. • Pengurangan Tingkat Kemiskinan > rata2Nasional . • Pengurangan Tingkat Pengangguran > rata2Nasional. • Tingkat Inflasi < rata2Nasional. Terdapat 54 daerah yang memperoleh DID, terdiri dari 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota. 18

  19. KebijakanUmumHibahke Daerah, Pinjaman Daerah, Local Taxing Power, dan Dana Dekonsentrasi & TugasPembantuan 19 www.djpk.depkeu.go.id

  20. Hibahke Daerah • Pemerintahdapatmemberikan Hibahkepadadaerah yang bersumber dari pendapatan APBN, penerusanpinjaman luar negeridan/atau hibah luar negeri. • Hibahdiprioritaskanuntuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. • Hibah yang telahdanakandilaksanakan : • Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project – JBIC. • Local Basic Education Capacity(L-BEC – Belanda & UE. • Hibah Air Minum dan Air Limbah – AusAID. • WASAP-D – World Bank. 20

  21. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (1) • Pencapaiantujuanpeningkatanjumlahpenduduk atasakses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun2015. • Pemerintahberupayamemperluas akses PDAM terhadap kredit investasi (PerpresNo.29/2009) melaluipemberian: • Jaminan sebesar 70% ataskewajibanpembayarankembalikreditinvestasiPDAMkepada bank. Apabilaterjadidefault/gagalbayar, selanjutnyadilakukanpembebanan: • Pemerintahmenanggung 40% yang selanjutnyadiperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM. • Pemdamenanggung 30%, baik yang berasaldari APBD dan/ataukonversibebansebagaiutangkepadaPemerintah (apabilaPemdatidakmembayarutangtersebutdapatdipotongdengan DAU dan/atau DBH). Tanggungantersebutselanjutnya dapat diperhitungkan sebagai penyertaan modal/pinjaman/hibahkepada PDAM. 21

  22. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (2) • Subsidi atasbunga yang dikenakanoleh bank. Penetapantingkatbungakreditsebesar BI rateditambah paling tinggi 5 %, dengan ketentuan: • Tingkat bunga sebesar BI rate akan ditanggung PDAM. • Selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah. 22

  23. Pokok-Pokok Kebijakan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 23

  24. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN • Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. • Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya • Kegiatan bersifat fisik lainnyaantara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. • Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. • Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. • Sebagian kecil Dana Dekon/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L. 24

  25. Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L. K/L tidak diperkenankan mensyaratkandana pendamping. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. • Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur. • Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan/atau Desa. 25

  26. Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antar Instansi Terkait DJPK BAPPENAS (UU 25/2004) KEMDAGRI (UU 32/2004) Pengelolaan Informasi, Evaluasi dan Rekomendasi Pendanaan (PP 7/2008, PMK 156/2008) Penataan Urusan Pemerintahan Penetapan & Sinkronisasi Program DJA Koordinasi Kebijakan, Perencanaan dan Evaluasi Penelaahan RKA-K/L, Penerbitan RABPP, dan SAPSK (PP 21/2004, PMK Standar Biaya) Siklus Pendanaan Penetapan Kegiatan, Lokasi, dan Alokasi DJPB Pendanaan Pengesahan DIPA dan Penerbitan SRAA, Pencairan, Sanksi, SAI dan Pelaporan (PP 24/2005, PP 8/2006, PMK 171/2007) KEMKEU (UU 17/2003, UU 1/2004 UU 33/2004) KEM.TEKNIS (UU Sektoral) Penyaluran dan Monev Pelimpahan (Dekon) / Penugasan (TP) Pelaporan dan Pertanggungjawaban DJKN Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan TP) Pelaporan BMN/D (PP 6/2006) 26

  27. Alur Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan BAPPENAS, KEMKEU, & KEMDAGRI KEMENTERIAN/ LEMBAGA PRESIDEN (MELALUI MENKEU) KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN/ LEMBAGA Bahan Evaluasi dan Perencanaan Bahan LKPP Koordinasi BAPPEDA (Koordinator) GUBERNUR BADAN KEUANGAN/ KEKAYAAN DAERAH (Koordinator wilayah) Penggabungan laporan Penggabungan laporan Bahan Laporan kepada DPRD • LAP. ASPEK MANAJERIAL • (PP 39/2006) • Perkembangan realisasi penyerapan dana • Pencapaian target keluaran • Kendala yang dihadapi • Saran tindak lanjut • LAP. ASPEK AKUNTABILITAS • (PP 8/2006 dan PP 6/2006) • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Catatan Atas Laporan Keuangan • Laporan Barang (BMN) SKPD (DINAS) Ketertiban dan Percepatan Laporan Pertanggungjawaban dibutuhkan dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas LKPP 27

  28. Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DANA DEKON  Kegiatan Non Fisik, namun sebagian kecil dananyadapat digunakan untuk mengadakan aset tetapsebagai penunjang kegiatan DANA TP  Kegiatan Fisik, dapat ditunjang dengan kegiatan non-fisik Besarnya dana penunjang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien serta sesuai karakterisitik kegiatan Dapat menghasilkan output berupa barang • Syarat-syarat Penghibahan: • Bukan barang rahasia Negara • Tidak menguasai hajat hidup orang banyak • Tidak digunakan lagi oleh K/L BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PEMDA Apabila dihibahkan Ditatausahakan K/L Ditatausahakan Pemda Sistem Informasi dan akuntansi BMN Berita Acara Serah terima Barang Neraca Pemerintah Pusat Sistem akuntansi BMD BARANG MILIK DAERAH (BMD) Hapus BMN Pengelolaan Kekayaan Negara oleh Menkeu Neraca Pemerintah Daerah Ketidaktertiban penatausahaan barang hasil Dekon/TP merupakan salah satu faktor diberikannya opini disclaimer oleh BPK atas LKPP 28

  29. 29

  30. Pengalokasian Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan Tahun 2011 Mempertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cluster II (PRIORITAS 2) PEMDA dgn KFD < rata2Nas. IPM > rata2Nasional 11 Propinsidan 188 Kab/Kota Cluster I PEMDA dengan KFD dan IPM > rata2 Nasional 5 Propinsi dan 72 Kab/Kota Cluster IV PEMDA dgn KFD > rata2 Nasional dan IPM < rata2 Nasional 3 Propinsi dan 64 Kab/Kota Cluster III (PRIORITAS 1) PEMDA dengan KFD dan IPM < rata2 Nasional 14 Propinsi dan 167 Kab/Kota 30

  31. Kebijakan Umum PendanaanUrusan Bersama (PNPM) 31

  32. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No.13 Tahun 2009) Tujuan: untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran: Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Tujuan: untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sasaran: Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin II. Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM Mandiri Tujuan: untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sasaran: Pelaku Usaha Mikrodan Kecil III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 32

  33. Sumber Pendanaan Urusan Bersama(PMK No.168/PMK.07/2009 tanggal 4 November 2009) APBN APBD ANGGARAN K/L (RKA-KL) ANGGARAN SKPD (RKA-SKPD) KP KD DK TP UB DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB) DANA URUSAN BERSAMA (DUB) Ket: KP = Kantor Pusat KD = Kantor Daerah DK = Dekonsentrasi TP = Tugas Pembantuan UB = Urusan Bersama BLM = Bantuan Langsung Masyarakat PROGRAM PNPM PERKOTAAN DAN PNPM PERDESAAN (BLM) 33

  34. Kriteria Penentuan Besaran Penyediaan DDUB(PMK No.61/PMK.07/2010 tanggal 10 Maret 2010) KETUA TKPK NASIONAL (WAPRES) MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN KETUA TKPK NASIONAL TENTANG BESARAN DDUB YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH MASING - MASING DAERAH PMK TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH (MEMUAT JUGA PERTIMBANGAN BESARAN DDUB MASING-MASING DAERAH) ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TKPK Nasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL (setiap tahun). Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan dana transfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah. 34

  35. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Terima Kasih 35

More Related