KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA Disampaikan oleh : Widodo Cahyono

1. UNIVERSITAS TRISAKTI 10 Mei 2011 KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA Disampaikanoleh: WidodoCahyono PusatPendidikandanStudiKebanksentralan Bank Indonesia

2. MODUL: KEBIJAKAN MONETER I 2 • Review KonsepMoneter • Review KonsepInflasi • KebijakanMoneterPeriodePraKrisisEkonomi 1997 • KebijakanMoneterPeriodeSelamaKrisisEkonomi 1997 • KebijakanMoneterPeriodePascaKrisisEkonomi 1997 • ProsesPerumusanKebijakanMoneter • MekanismePengendalianMoneter • PendekatanKuantitasvsHarga (SukuBunga) POKOK BAHASAN:

3. Review Konsep dan Teori Moneter 3 • I. Kebijakan Moneter di Indonesia • Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro • Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare)

4. SEKTOR RIIL SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL) SEKTOR MONETER Konsumsi Investasi Ekspor Impor • Anggaran Negara (APBN) • Penerimaan, termasuk hibah • Pengeluaran • Keseimbangan (overall) • Pembiayaan • Dalam Negeri • Luar Negeri Otoritas Moneter Aktiva Luar Negeri Bersih Aktiva Domestik Bersih Net Claim on Government Bank Umum Aktiva Luar Negeri Bersih Aktiva Domestik Bersih SEKTOR EKSTERNAL • Transaksi Berjalan • Ekspor • Impor • Transfer • Penghasilan (Income) • Transaksi Modal dan Keuangan • Investasi Langsung • Aliran Keuangan • Pemerintah • Swasta • Cadangan Devisa HUBUNGAN KEBIJAKAN MONETER DENGAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO LAINNYA 4 Uang Primer Uang Beredar

5. Apa itu Kebijakan Moneter ? 5 • I. Kebijakan Moneter • Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter / bank sentral dalam rangka pengendalian besar-besaran moneter (uang beredar, uang primer, kredit, sukubunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang ditetapkan • Kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka relatif sulit karena adanya: • Aliran Modal (masuk / keluar) • Perdagangan internasional • Perbedaan Suku Bunga Riil • Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dapat diambil beberapa strategi : • Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting) • Penargetan Besaran Moneter • Penargetan Inflasi (Inflation Targeting)

6. Peran Kebijakan Moneter 6 Peran penting dari kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakanekonomi:  Mempengaruhi: a. stabilitas harga b. pertumbuhan ekonomi c. perluasan kesempatan kerja d. keseimbangan neraca pembayaran (a) – (d) menjadi sasaran akhir (objectives/ final targets) kebijakanmoneter Konflik pencapaian sasaran kebijakan: Secara ideal, semua sasaran akhir (multiple objectives) di atas dapat dicapaibersamaan.Namun, seringkali mengandung unsur-unsur yang kontradiktif. Misal: - Mendorong tingkat pertumbuhan ekonomidanmemperluas kesempatan kerja dapat berdampak negatifterhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.  Dalamperkembangannya, dewasainikebijakanmoneterumumnyalebihfokuspadapencapaiansasarantunggal, yaitupengendalianlajuinflasi.

7. Review Konsep Inflasi 7 • 1. ApaituInflasi? • Inflasiadalahkecenderungankenaikanhargabarangdanjasadalamsatuperiode. Umumnyainflasidiukurdenganperubahanhargasekelompokbarangdanjasa yang dikonsumsiolehsebagianbesarmasyarakat, sepertitercerminpadaperkembanganIndeksHargaKonsumen (IHK). • SumberInflasi • Dari faktor yang mempengaruhinya, inflasi total disebabkanolehperubahanhargadarisisipermintaan (inflasiintiatau core inflation) dandarisisipenawaran (inflasi non intiataunoise inflation). Inflasi Total seringdisebut pula denganistilahHead Line Inflation.

8. Review Konsep Inflasi 8 3. Core Inflation Core Inflation (inflasi inti) adalah inflasi yang konsisten dengan kondisi fundamental ekonomi dan secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. 4. Noise Inflation Noise Inflation (inflasi non inti) adalah inflasi yang disebabkan oleh gangguan dari sisi penawaran dan berada di luar kendali otoritas moneter.

9. Review Konsep Inflasi 9 • Inflasidanfaktor-faktor yang mempengaruhinya

10. Definisi Uang Primer (Mo) 10 • Adalah : • KewajibanOtoritasMoneter (Bank Indonesia) terhadapsektorswastadomestikdan bank umum, yang berupauangkertasdanuanglogam yang beradadiluar Bank Indonesia sertasimpanangiro bank umumdi Bank Indonesia • AtauUangPrimer adalah : • Uangtunai (uangkartal) yang dipegangbaikolehmasyarakatmaupun bank umum, ditambahdengan • Saldorekeninggiroataucadanganmilik bank umumdanmasyarakatdi Bank Indonesia

11. Hubunganantara M0, M1, M2 11 M0: M2 M1 • Uangkartaldi Bank • UangkartaldiMasyarakat • SaldoGiro Bank Umumdi BI • SaldoGiroMasyarakatdi BI UangKuasi UangGiral

12. NeracaOtoritasMoneter& NeracaSistemMoneter 12 Faktor-faktor yang mempengaruhi Uang Primer

13. 13 Kebijakan Moneter di Indonesia pada Berbagai Periode

14. KebijakanMoneter: PeriodePra-KrisisEkonomi (1997) 14 Periode 1945 - 1952 - PeriodeAwalKemerdekaan - KondisiEkonomi Kebijakan Moneter • BNI, BRI sebagai bank sirkulasi ORI ygmenggantikanperanuangHindiaBelanda & Jepang • ORI ditarikdigantidgnuangDe Javasche Bankygditunjuksbg bank sirkulasi • De Javasche Bankditetapkansebagai bank sentralpadapemerintah RIS • Tindakanmonetersaneringpada 1950 (GuntingSjafruddin) • Mata uangHindiaBelanda & Jepangmasihdigunakan • Belumterdapatbentuk bank sentralsecaraformal • UUD 1945 Ps.23: perlunyadibentuksebuah bank ygdisebut Bank Indonesia, ygmengeluarkan & mengaturuangkertas • UU nasionalisasiDe Javasche Bank 6/12/51 disahkan • Dominasidinamikaperkembanganpolitikterhadappermasalahanekonomi

15. KebijakanMoneterPeriodePra-KrisisEkonomi (1997) 15 Periode1953 - 1967 - PeriodeHyperinflation - Kondisi Ekonomi KebijakanMoneter • Telahbanyakmatauang yang beredardanberbeda-bedadiberbagaiwilayahdi Indonesia • Lahir UU No.11/1953 tentangPokok Bank Indonesia sbgpenggantiJavasche Bank Wet 1922 • Pemerintahmembangun proyek2 ‘mercusuar’ danpengeluaranbesaruntukmiliter • Jumlahuangberedarberlebihanmenyebabkanhyperinflation (+/- 600%) pd pertengahan1960-an. • Bank Indonesia sbg bank sirkulasimenerbitkanmatauangbaru, Rupiah, sbg satu2nya alatpembayaranygsahdiwilayahnegaraIndonesia • DibentukDewanMonetertddMenkeu (ketua), MenteriEkonomi, dan GBI. • BI jgsbg bank komersialdgnmemberikreditkpdswasta, pemerintah, yayasanpem., dll. • BI sbgagenpembangunan: (1). Cetakuang u/ menutupdefisitfiskal (2). Pembiayaanscrlgsdlm keg. ekonomi

16. KebijakanMoneterPeriodePra-KrisisEkonomi (1997) 16 Periode 1968 - 1972 - PeriodeStabilisasidanRehabilitasiEkonomi - KondisiEkonomi KebijakanMoneter • Pemerintahsebelumnyakurangmemegangprinsip kehati2an terkaitkebijakanmoneterdanfiskal • Lahir UU No.13/1968 tentang Bank Sentral • Lajuinflasiturundrastishinggadibawah 10% • Kegiatanperekonomiannasionalsecara berangsur2 mulaitertata & mengalamipeningkatan. • Pengaturankelembagaan, positifkrnkebijakanmoneter-fiskalterintegrasi & terkoordinir. Sisinegatif, tdkadacheck & balancekebijakan2 ekonomi • Kebijakanmoneterdifokuskanpadapengendalianinflasi. Pencetakanuangutkpembiayaandefisitanggarandihentikan. • Koordinasikebijakanfiskal-moneterditingkatkanshgstabilitasekonomipulihdgncepat. • KebijakanmoneterdirumuskanolehDewanMoneterdan BI melakukantugaskebijakanmonetersesuaidgnkeputusanDewanMoneter • ∆M0 ke NCG dibatasi JUB terkendali

17. KebijakanMoneterPeriodePra-KrisisEkonomi (1997) 17 Periode 1973 - 1982 - PeriodeBooming HasilMinyak - KondisiEkonomi Kebijakan Moneter • Penerimaandevisahasilminyakmenyebabkanekspansijumlahuang primer (M0) shg BI melakukanpenyerapanekspansimoneterdarisisifiskalutkmeredaminflasi • Kebijakankreditselektifdiluncurkanthn 1974 utkmengendalikan JUB terutamadgnmengaturbesarnyaekspansikredit bank. Pagukredit individual bank setiaptahunditentukanoleh BI • ∆NFA   M0  Kreditdipagu • RR diturunkandr 30% mjd 15% thn 1978 terutamautkmendorongpemberiankreditkpdsektorswasta • Awaldekade 70-an ditemukan ladang2 minyakbarusecarasignifikanshgpenerimaannegarameningkat • Pengeluaranrutindanpembangunanolehpemerintahmeningkatshgmendorongkegiatanekonomiriil • Kebijakankreditselektifmembuatsektorperbankankurangbergairahkrnsumberdana yang langkadanpenyalurankreditsangatdibatasi

18. KebijakanMoneterPeriodePra-KrisisEkonomi (1997) 18 Periode 1983 - 1997 - Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan Liberalisasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Awal80-an hargaminyakmerosotkrnkecenderunganresesidunia. Penerimaannegarautkpembiayaan APBN mjdterbatas. Peranswastaperluditingkatkan. • Pakjun 1983 menandai era liberalisasisektorperbankandankeuangan. Jml bank, mobilisasidana, bentukkredit, jenispembiayaan, vol. transaksidanjenisprodukkeuanganmeningkat. • Pakto 1988 mendorongkegiatanekonomi DN dlmmenghadapipersaingan global. Scrumummrppaketpenyempurnaankebijakandibidangkeu., moneter, & perbankan • StlPakjun 1983, kebijakanmoneterlangsungmelaluiselective credit policydigantidgnkebijakanmonetertidaklangsungmelalui OPT. SBI diterbitkanthn 1984 sbginstrumenutama OPT ditambahdgnintervensidipasaruang rupiah (1 s.d. 7 hari). • ∆M0 dikendalikan M1& M2 • Pakto 1988 menurunkan RR dr 15% mjd 2%, pelonggaranizinpendirian bank shgperbankantumbuhpesat. • RR ↓  ∆M0   M1 & M2 

19. KebijakanMoneterPeriodePra-KrisisEkonomi 19 Periode 1983 - 1997 ( L a n j u t a n . . . ) - Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan Liberalisasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Pengendalian JUB (M1& M2) makinsulitkrnoperasi & produkperbankanmakinberagam (CDs, CPs, promissory notes, ATMs) . Produkpasar modal jgberkembangpesatbaikvol. transaksimaupun SSB ygdiperdagangkan. Tjddecoupling sektorkeuangan & sektorriil. • Liberalisasisektorkeuanganmenyebabkanalirandana LN khususnyapinjaman LN swastajgkpendeksemakinbesardanpesat. • PinjamaninitidakdilindungidrrisikoNT, dimanfaatkanutkproyekjgkpanjang & tdkmenghasilkandevisa. • Besaran & mobilitasalirandana LN mempersulitpelaksanaankebijakanmonetershgBI melakukanpenyerapanlikuiditasdlmperekonomian. Hal inimendorongsukubunganaik. • Sukubungatinggimakinmendorongaliran modal masukkhususnyaygberjangkapendek. • Prinsipgood corporate governancetdkdijalankandgnbaikshgmjdpenyebabutamakrisisthn 1997. • ∆NFA   ∆M0   OPT  ∆M0 ↓ , i ∆NFA  (jkpndk)

20. KebijakanMoneterSaatKrisisEkonomi 20 Periode 1997 - 1998 Kondisi Ekonomi KebijakanMoneter • Di bawahsistem NT managed floating pd saatitu, kebijakan2 ygdiambiladlmelakukanintervensidipasarvalas & melebarkanband intervensi. Tekananbegitukuat & cadangandevisamenurun, shgsistem NT floating diadopsi. Pemerintahikutprogram IMF (1998). • Bank run & penutupan bank diatasidgnpenyediaandanatalanganolehpemerintahmelalui BI dibawah program penjaminanpemerintahatasseluruhkewajiban bank. • Kebijakansukubungatinggiuntukmenghadapitekananinflasiakibatekonomikelebihanlikuitas. • Spekulasithd Baht menjalarke Rupiah (contagion effect) shg investor asingmenarikdananyascr tiba2. Timbulkepanikandipasarvalasdantjdaksiborongdevisaygmenyebabkan Rupiah merosottajamdlmwktsingkat. Inimrpawaldrkrisisekonomithn 1997. • Pemerintahmenutupsejumlah bank shgtjdkrisiskepercayaanthd bank dan rupiah, tjdbank run. • Tjdexcesslikuiditas, lajuinflasimencapai 77,63% tahun 1998, dansukubunga SBI 1 bulanmencapai 38,44% pd tahunygsama.

21. KebijakanMoneterPeriodePascaKrisisEkonomi 21 Periode 1999 - sekarang Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • PengendalianJUB, melaluisasaranoperasionaluangprimer, dilaksanakansesuaikesepakatanPemerintahdan IMF • Sukubungaditurunkanstl NT stabildantekananinflasiterkendali. • Tugaspokok BI menurut UU No.23/99 adl (1) menetapkan & melaksanakankebijakanmoneter (2) mengatur & menjagakelancaransistempembayaran (3) mengatur & mengawasisistemperbankan. Terkaitupayam’capaikestabilanRp. • BI diberiwewenangmelaksanakankebijakan NT & pengelolaan cad. devisasesuaidgnsistem NT dansistemdevisaygditetapkan. • NT rupiah masihrentandantekananinflasimasihtinggi. • Kebijakanygdiambilberangsur2 mampumenstabilkanNT dantekananinflasi. NT menguatmjdrata2 Rp8.572/dolardanInflasiturunmjd5,06% thn 2003. Sukubunga SBI turunmjd7.34% pd Juni 2004. • Lahir UU No.23/1999 ttgBank Indonesia sbgpenguatan BI scrkelembagaansbg bank sentral, dgnfokusmencapaidanmemeliharakestabilannilai rupiah. BI mjdbank sentralygindependen, namuntransparan & accountable.

22. KebijakanMoneterPeriodePascaKrisisEkonomi 22 Periode 1999 - sekarang ( L a n j u t a n . . . ) KondisiEkonomi Kebijakan Moneter • Munculnyaparadigmabarukebijakan bank sentraldibidangmoneter (ITF), perbankan(API) dansistempembayaran(RTGS). • Amandemen UU ttg BI dalam UU No.3/2004, dgn pokok2 antara lain: (1) penetapansasaraninflasiolehpemerintahstlberkoordinasidgn BI, (2) pengalihanfungsipengawasan bank pada 2010, (3) penyediaanFinancial Safety Nets, (4) pembentukanBadanSupervisi, (5) Keanggotaan DG: internal/eksternal, dan (6) Aspek2 transparansi, akuntabilitas, dankredibilitas. • Tugaspokokygtelahditetapkandalam UU, menuntut BI untukjugaresponsifterhadapdinamikaygterjadidalambidangtugasnya. • Terdapattuntutanuntukmelakukanamandementhd UU No.23/1999 ttg BI sbgupayauntukmenyesuaikandenganperkembangankondisiekonomi, sosial, danpolitik. • UU No.23/1999 diamandemendengan UU No.3/2004

23. 23 PendekatanKuantitasvsHarga (SukuBunga) SebagaiSasaranOperasional KebijakanMoneterdi Indonesia

24. 24 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Kerangka Operasional Kerangka Strategis Sasaran Akhir Instrumen Sasaran Operasional Sasaran Antara - OPT - sk bunga jk. pd - sk. bunga jk. pj - Inflasi - Fas. Diskonto - uang primer - M1, M2, kredit - Pertumbuhan Ek. - Giro Wajib Min - Imbauan, dll “Jangkar” Nominal • - Nilai tukar • Besaran moneter • Inflasi (inflation targeting) • Output nominal • No explicit nominal anchor Penargetan

25. PergeseranSistemOperasiKebijakanMoneter: ..pendekatankuantitatifkependekatanharga.. 25 PENDEKATAN SISTEM OPERASI Sasaran Operasional Sasaran Akhir Instrumen Pendekatan Harga Variabel-variabel Informasi • Langsung • Tidak langsung Sk.bunga PUAB Stabilitas harga Sasaran Operasional Sasaran Antara Sasaran Akhir Instrumen Pendekatan Kuantitas • Monetary Base, spt: • Uang Primer (M0) • Reserve Bank • AgregatMoneter, spt: • M1, M2 • Kreditperbankan • Sukubunga StabilitasHarga PertumbuhanEkonomi Kesempatankerja Keseimbangan NP • Langsung • Tidak langsung Sumber: Junggun Oh. “Inflation Targeting, Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules in Korea”, Economic Paper, , Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea (dimodifikasi).

26. Ms’ Ms* Ms” “ Tingkat Bunga, i Tingkat Bunga, i Ms i” i” i* i* Target Tingkat Bunga, i* Md” i’ Md” i’ Md* Md* Md’ Md’ M’ M* M* M” Kuantitas Uang, M Kuantitas Uang, M Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter 26 Mekanisme Quantity-based Approach vs Price-based Approach Sasaran kuantitas uang Sasaran “harga” uang

27. Pertimbangan BI BeralihkePendekatanHarga 27 Quantity-based Approach vs Price-based Approach ? Asumsi yang digunakan dalam Pendekatan Kuantitas adalah sbb: • Kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain (fiskal, nilai tukar, dan riil) akan berjalan seperti yang ditetapkan. • Adanya hubungan yang stabil antara uang beredar (sebagai sasaran antara) dengan kegiatan ekonomi riil (sebagai sasaran akhir)  stabilitas fungsional income velocity dan demand for money • Adanya hubungan yang stabil antara uang primer (sebagai sasaran operasional) dengan uang beredar (sebagai sasaran antara)  stabilitas fungsional angka pengganda uang (money multiplier) Namun, hasil kajian empiris BI menyimpulkan bahwa: • Income velocity, demand for money, dan money multiplier cenderung “kurang” stabil. • M0 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Bank Indonesia. + 70% dari komponen M0 adalah uang kartal yang merupakan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran. • Agregat moneter M1 relatif stabil dibandingkan dengan M2.

28. Pertimbangan BI BeralihkePendekatanHarga 28 Quantity-based Approach vs Price-based Approach ? Penyebab Ketidakstabilan Struktural tersebut adalah karena: • Pesatnya perkembangan sektor keuangan dan majunya inovasi produk keuangan yang menyebabkan kegiatan penciptaan uang (money creation) oleh sistem keuangan menjadi berlipat ganda. • Terjadinya proses decoupling antara sektor moneter dan sektor riil. • Sulitnya mengidentifikasi arah kausalitas antara uang beredar dan kegiatan ekonomi. Adanya kecenderungan kegiatan ekonomi mempengaruhi uang beredar, bukan sebaliknya.

29. Pertimbangan BI BeralihkePendekatanHarga 29 Quantity-based Approach vs Price-based Approach ? • Sejalandenganpermasalahandalampengendalianmoneterdenganmenggunakanagregatmoneter, paradigmabaru yang lebihmeyakini “harga” uang, yaitusukubungadannilaitukar, sebagaijalurutamatransmisikebijakanmoneter (price targeting) di Indonesia semakinmendapatkanperhatian. • Bond (1994) menunjukkansecaraempirisbahwahubunganantarasukubungadenganlajuinflasijauhlebihkuatdibandingkandenganhubunganantarauangberedardenganinflasi. • Di sisi lain, dalamekonomi yang semakinterbukadengansistemnilaitukar yang fleksibel, pergerakannilaitukar rupiah jugadianggapsangatpentingdalammempengaruhipermintaanagregat, pertumbuhanekonomi, and inflasi. • Isupokok yang sedangdikajiadalahapakahapakahcukuprelevanapabilamanajemenmoneterdi Indonesia dibangunatasdasarjalurmekanismetransmisisalahsatu/keduavariabeltersebut; ataukahberdasarkanjalurmekanismetransmisikebijakanmoneter yanglain?

30. Pertimbangan BI BeralihkePendekatanHarga 30 Quantity-based Approach vs Price-based Approach ? • Hasil kajian empiris tersebut merupakan pertimbangan utama bagi Bank Indonesia untuk mengubah paradigma pengendalian moneternya dari quantity-based approach menjadi price-based approach pada Juli 2005. • Penerapan price-based approach tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia yang akan menerapkan full-fledged inflation targeting framework pada bulan Juli 2005. Pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan pada Modul Kebijakan Moneter 2.

31. KerangkaKerjaPendekatanHargadi Indonesia 31 OPERASI MONETER RESPON KEBIJAKAN INDIKATOR KEBIJAKAN SASARAN AKHIR INSTRUMEN MONETER BI RATE PRAKIRAAN INFLASI SASARAN INFLASI + • Kesejahteraan Masy. • Trade off yg optimal antara Inflasi dan Output • Pengaruh ekspektasi • Manajemen Likuiditas • Koridor suku bunga • Struktur suku bunga PERTUMBUHAN OUTPUT • Stabilisasi nilai tukar • Kebijakan moneter lain • Kebijakan perbankan • Determinan inflasi • Keterkaitan antar variabel ekonomi • Transmisi moneter + Koordinasi Pemerintah Model, riset, statistik, expert opinion, judgement KREDIBILITAS KEBIJAKAN • KOMUNIKASI KEBIJAKAN • Komitmen & Konsistensi • Pembentukan ekspektasi

32. Perkembangan Kebijakan & Pengendalian Moneter di Era Modern 32 SasaranAkhir SasarantunggalberupaKestabilanHarga (Inflation Targeting) Pertimbangan Utama : 1. Lajuinflasi yang tinggiadalahsuatubentukbiaya yang harusditanggungolehperekonomian; 2. Kebijakanmonetermelaluipengendalianuangberedartidak dapatmempengaruhipertumbuhan output riildalamjangka panjang; 3. Pengendalianinflasimelaluikebijakanmoneteradalah dalamrangkastabilisasidanpenurunaninflasidalamjangka panjang.

33. Keunggulan Suku Bunga Sebagai Sinyal Kebijakan Moneter? 33 • Sebagai sasaran operasional, agregat moneter sulit tercapai; sebagai sasaran antara, hubungan agregat moneter dengan inflasi semakin tidak stabil. • Secara empiris terdapat mekanisme transmisi melalui suku bunga. Information content suku bunga lebih tinggi dibandingkan agregat moneter. • Sinyal suku bunga sangat mudah dipahami publik, pembentukan ekspektasi lebih mudah. • Dengan target inflasi yang eksplisit, agregat moneter sulit berfungsi sebagai respon kebijakan. • Kejelasan strategi kebijakan perlu diketahui publik: • Kejelasan suku bunga sebagai sinyal kebijakan. • Ditinggalkannya pendekatan “eclectic” yang mencampurkan sukubunga dengan base money.

34. Keunggulan Suku Bunga Sebagai Sinyal Kebijakan Moneter? 34 Suku bunga sebagai sinyal kebijakan moneter • Stance kebijakan Moneter tercermin dari perubahan suku bunga yang diumumkan oleh Bank Indonesia • Suku bunga sebagai policy rate ditentukan oleh RDG (bulanan/triwulanan) • Pengumuman dilakukan segera setelah RDG • Secara internal policy rate berfungsi sebagai acuandalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter • Secara eksternal policy rate berfungsi sebagai sinyal kebijakandan diharapkan bekerja sebagai titik awal dalam mekanisme transmisi

35. Pemilihan Jenis Suku Bunga 35 Kriteria • Dapatdikendalikanoleh Bank Indonesia • Dapatmempengaruhibiayadanaperbankandenganefektif • Digunakansebagai reference bagipelakuekonomi Best Practices Padaumumnya, negara-negara yang menerapkan Inflation Targeting memilihSukuBungaPasarUangJangkaWaktu O/N sebagaiSasaranOperasionalKebijakanMoneternya. Contoh : Canada, New Zealand, Malaysia, Korea, Australia, dll. Catatan : terdapatjugasejumlahkecilnegara yang tidakmenggunakansukubunga O/N, seperti : Thailand danInggris.

36. Bank Indonesia dan Implementasi Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter 36 Bank Indonesia menggunakansukubungasebagaisasaranoperasionalkebijakanmoneter per Juli 2005 (RDG 3 Januari 2005). SukuBunga SBI 1 bulandipilihsebagaisasaranoperasionalkebijakanmoneter (RDG 8 Februari 2005). Hal tersebutdenganpertimbangan : Dapatsepenuhnyadikendalikanoleh BI. De facto sukubunga SBI 1 bulansudahdijadikanreferensibagipelakuekonomi. Telahdigunakansbg variable skbungautamadalamsetiap model makromaupunsatelite, termasukdalamproyeksiInflasi. Telahdifungsikansebagai variable responkebijakan. Tidakmemerlukanperubahanterhadapmekanismelelangmaupunsistem yang digunakan (BI-SSSS). Tidakmemerlukanperubahanketentuan (PBI maupun SE Eksterndan SE Intern tentang OPT).

37. Penyempurnaan Operasi Perubahan Target Operasi 37 Untuk lebih mengefektifkan operasionalisasi kebijakan moneter, maka sejak April 2008 Bank Indonesia melakukan perubahan terhadap target operasi kebijakan moneter dari suku bunga SBI 1 bulan menjadi suku bunga PUAB O/N.

38. Penyempurnaan Operasi Moneter 38 • Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menerapkankerangkakerjakebijakanmoneter “Inflation Targeting Framework (ITF)” denganmenggunakansukubungasebagaisasaranoperasionalkebijakanmoneter. Dengan ITF, arahkebijakanmonetersecarakonsistenditujukanuntukmencapaisasaraninflasijangkamenengah yang rendahdanstabil. • Arah (stance) kebijakanmoneterdiwakiliolehsuatusukubungajangkapendek (policy rate) yang ditetapkanberjangkawaktu 1 bulan yang kemudiandikenaldenganBI Rate. Secaraoperasional, BI Rate menjadipedomanpelaksanaanoperasimoneterterutamamelaluilelang SBI 1 bulan. • Namun, penggunaanrate SBI 1 bulanmelaluilelanguntukdiarahkankepada BI rate diubahmenjadisukubunga PUAB o/n sejak April 2008.

39. Penyempurnaan Operasi Kerangka Operasional Baru 39 L a m a B a r u Suku Bunga PUAB o/n FTE Repo o/n Repo Rate (o/n) Repo o/n BI Rate Koridor Suku Bunga SBI 1b FASBI o/n FASBI Rate (o/n) FASBI o/n FTK Waktu

40. Penyempurnaan Operasi Tujuan Penyempurnaan 40 • Menghilangkan distorsitransmisi kebijakan moneter: • Fluktuasi rate PUAB O/N yang cukup tinggi dan pergerakan tidak sejalan dengan sinyal kebijakan moneter (BI Rate) • Struktur suku bungajangka pendek yang curam • Memperbaiki infrastruktur pasar keuangan sehingga mempercepat terciptanya kondisi pasar uang yang stabil, kuat dan efisien • Mengurangi risiko likuiditasatas penempatan aset/investasi jangka menengah dan panjang • Dari sisi perbankan, penyempurnaan diharapkan akan mengurangi salah satu hambatan dalam menjalankan fungsi intermediasi • Mendorong pendalaman pasarkeuangan

41. 41 TABLE 1.1 Current Dual Monetary Policy and Instruments Purpose Instrument Conventional Islamic Fractional Reserve Statutory Reserve Reserve Requirement Banking Requirement - FPJP; - FLI - FPJPS; - FLIS Lender of the Last Lending Facilities - Repo of SBI - Repo of S BIS Resort (Standing Facilities) Deposit Facilities FASBI (1 - day) FAS BIS (1 - day) Regular Monetary Open Market - SBI (1 - 12 month) - S BIS (1 - 12 month) Policy Operation (OMO) - TD (1 - 12 month) Irregular Monetary Fine Tune (FT) - FT Expansion - N/A Policy Operation - FT Contraction - N/A FOREX Stabolization Intervention FOREX Intervention

42. TERIMA KASIHemail : w_cahyono@bi.go.id 42