DASAR-DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

1. DASAR-DASAR PENGEMBANGAN WILAYAHUNTUK PRODUKSI BIOMASSA • Prof.Dr.Ir. Azwar Maas • Ir. Susilo • Dr.Ir. Jamhari

2. Bahan Bacaan DPPW • UN., 1979. Guidelines for rural centre planning. Economic and social commission for Asia and the Pacific. • UN Dev. Program, 1994. Rural-urban linkages. Operational implementations for self-sustained development. • Nad Darga T., 1999. Aspek pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam rangka penataan ruang menuju efisiensi penggunaan dan pemerataan penguasaan tanah. PPN. • Lutfi N. 1995. Kebijakan pertanahan nasional. Pengalaman masa lalu, tantangan dan arah ke masa depan. • Santun Sitorus. 1985. Evaluasi sumberdaya lahan. Tarsito Bandung • Johara T.J. 1999. Tataguna Tanah dalam perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah. Penerbit ITB Bandung.

3. Course Contents • Introduction • Theory of rural development planning • Process of rural development strategy • Grouping of rural areas in Indonesia based on geo-system concept • Stakeholders involved in rural development planning Link between RTRW with rural development planning in the district and among the districts. • Issues in rural development • Social pressure: poorness, population growth, labor availability and quality, etc. • Land degradation • National, regional and district policies/strategies.

4. Feasibility for rural development • Physical aspect: actual and potential capability, propose land use and its possibility for development. • Social economic aspect: actual and potential capability; need and ability. • Socio cultural aspect: inherited ethnic habit, culture and religion rules/law, education • Rural infr-structure • Accessibility and trafficability • Marketing system • Organization structure for planning, and planning information system • Economic aspect in rural planning Source of capital: Banking system, credits etc. • Extension program of rural planning development Farmer and key person participations. Demplot, demfarm etc. • Analytical methods, evaluation and monitoring for rural development • Law enforcement and legality • Agropolitant concept and its possible implementation.

5. LAHAN • Lahan adalah suatu mintakat darat (terrestrial zone) yang merupakan kesatuan gejala atmosfer, pedosfer, biosfer, hidrologi, geologi, dan antroposfer, yang membentuk suatu keadaan yang berpengaruh penting atas penggunaan suatu wilayah oleh manusia waktu lalu, kini dan mendatang. • Tata ruang memberikan konotasi pekerjaan memetak-petak lapangan. Di dalam istilah ini tidak tersirat jawaban bagaimana mengatur penggunaan lahan untuk memperoleh manfaat total sebaik-baiknya berdasarkan penilaian semua gatranya selaku suatu sumberdaya. • Tataguna lahan ialah pengarahan penggunaan lahan dengan kebijakan umum (public policy) dan program tata ruang untuk memperoleh manfaat total sebaik-baiknya secara sinambung dari kemampuan total lahan yang tersediakan. Tata ruang akan menempatkan tiap-tiap kegiatan penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan serasi untuk kegiatan masing-masing. Maka tataguna lahan ialah manfaat total sebaik-baiknya dari kemampuan total lahan secara sinambung.

6. Batasan Pengertian • Pembangunan: Merekayasa (membuat, mengatur, mengadakan) sesuatu yang belum ada • Pengembangan: Memajukan, memodifikasi/memperbaiki (mengubah ke arah yang lebih baik), atau meningkatkan sesuatu yang telah ada • Wilayah: Batasan geografis karakter fisik dan sosial-budaya (termasuk sejarah dan peradaban), ekonomi yang mempunyai kesamaan • Perencanaan: Pemikiran ke depan, pengelolaan, membuat keputusan atau prosedur formal (terintegrai) untuk menghasilkan sesuatu secara nyata. Meliputi: • Analisis data/informasi (fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik?) • Kebijakan  • Rancangan/rumusan.

7. Dasar-Dasar Pertimbangan Dalam Perencanaan • RTRW • Tujuan Peruntukan • Kondisi Saat Ini • Kelayakan Aktual X Kebutuhan • Lingkungan: - Fisik dan - Sosial • Potensi/Kelayakan Pengembangan Sumberdaya • Alam/SDA • Aktual • Potensi • Peluang

8. Manusia/SDM  Jumlah, distribusi, struktur (umur, gender, budaya, agama, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, mata pencaharian dan pendapatan, dll.) • Kemampuan • Kebiasaan warisan • Kemauan adopsi • Budaya • Aspek kemitraan tradisional (misalnya gotong royong) • Kepastian hasil, minimal risk • Administrasi & Legalitas • Prasarana-sarana • Sarana produksi, manipulasi air (pengairan) • Asesibilitas • Trapibilitas • Pasar, Prospektif

9. Integrasi/Keterkaitan dengan Peruntukan Lain • Sesama instansi (Pertanian) • Dinas di luar instansi (Kehutanan, Tambang, Pariwisata dll.) • Legalitas/Kepastian Hukum/Keamanan • Kebijakan regional (dalam OTDA, lintas OTDA, atau lintas Propinsi • Keamanan sangat terkait dengan berbagai pertimbangan • Analisis Ekonomi (lokal, regional, nasional, dan multi nasional) • Ketersediaan Dana • Ketersediaan Waktu • Pertimbangan Lain • Sistem monitoring dan evaluasi

10. Nilai dan Alokasi Tanah • Nilai Ricardian (Ricardiant Rent): Mencakup kualitas tanah tersebut sesuai dengan jenis penggunaan yang diinginkan. • Nilai Lokasi (Locational Rent): Mencakup nilai suatu tanah bila digunakan untuk suatu penggunaan, berkaitan dengan lokasinya. • Nilai Lingkungan (Environmental Rent): Mencakup nilai suatu tanah sebagai bagian dari ekosistem bila suatu jenis penggunaan tanah diterapkan di daerah tersebut.

11. Alokasi Penggunaan Tanah • Alokasi penggunaan tanah oleh pemerintah melalui peraturan perundangan • Alokasi penggunaan tanah berdasar mekanisme pasar. • Alokasi penggunaan tanah berdasar kombinasi antara pengaturan pemerintah dan mekanisme pasar.

12. PERTIMBANGAN PENATAAN LAHAN • Tidak mengarah kepada memaksimumkan hasil interaksi dalam setiap pasangan kegiatan dengan lahan, akan tetapi mengoptimalkan jumlah manfaat yang dapat diperoleh dengan sumbangan dari semua pasangan kegiatan dengan lahan. • Tidak diperuntukkan semata-mata bagi individu pengguna lahan, juga tidak semata-mata bagi masyarakat sebagai kumpulan individu, melainkan bagi keduanya secara berimbang. • Pelestarian fungsi sumberdaya. • Pelaksanaan hanya boleh bergeser dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh suatu program pemanfaatan sumberdaya lahan berjangka panjang.

13. Penataan Lahan Dalam Pembangunan Nasional • Mengembangkan ekonomi nasional dengan maksud meningkatkan keluaran komoditi dan layanan jasa, serta memperbaiki efisiensi ekonomi secara nasional. • Meningkatkan mutu lingkungan dengan jalan perlindungan, pengelolaan, pengawetan, pelestarian (preservation), penciptaan, pemugaran, atau perbaikan mutu sumberdaya alamiah atau budaya tertentu, dan ekosistem. • Mengembangkan wilayah dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, pengagihan penduduk, memperbaiki landasan ekonomi dan kesempatan memperoleh pendidikan, berolah budaya serta rekreasi, dan meningkatkan lingkungan.

14. Kemampuan lahan adalah mutu lahan yang dinilai secara menyeluruh, merupakan suatu pengenal majemuk (complex attribute) lahan, yang dalam mempengaruhi kesesuaian lahan untuk suatu macam penggunaan tertentu bertindak berbeda secara nyata dengan tindakannya dalam mempengaruhi kesesuaian lahan untuk macam penggunaan yang lain. Nilai kemampuan lahan berbeda untuk penggunaan yang berbeda. • Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemampuan lahan terjabarkan menjadi pengertian daya dukung lahan. Konsep daya dukung melibatkan spesifikasi tentang: (1) Aras penggunaan lahan, yang akan mengijinkan (2) Pemeliharaan mutu lingkungan secara sinambung pada tingkatan tertentu, di dalam suatu (3) Sistem pengelolaan, yang ruang lingkup dan arasnya ditetapkan dengan mempertimbangakan (4) Biaya pemeliharaan mutu sumberdaya sampai pada suatu aras tertentu, yang masih mendapatkan kepuasan kepada pengguna sumberdaya.

15. Kesesuaian menunjuk kepada suatu mutu lahan yang berkenan dengan imbangan permintaan dengan penawaran dalam suatu lingkup kepentingan khusus. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk suatu macam penggunaan tertentu. • Pada dasarnya pengharkatan lahan adalah pembandingan mutu lahan dengan persyaratan yang diminta oleh kegiatan penggunaan lahan, dan menaksir berapa banyak dari permintaan itu yang secara teori dapat dipenuhi, harkat lahan makin tinggi. • Meningkatkan mutu lingkungan dengan jalan perlindungan, pengelolaan, pengawetan, pelestarian (preservation), penciptaan, pemugaran, atau perbaikan mutu sumberdaya alamiah atau budaya tertentu, dan ekosistem. • Mengembangkan wilayah dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, pengagihan penduduk, memperbaiki landasan ekonomi dan kesempatan memperoleh pendidikan, berolah budaya serta rekreasi, dan meningkatkan lingkungan.

16. SDA, SDM, dan Kelembagaan • Kemampuan lahan dan agihannya di setiap kawasan pembangunan. • Ketercapaian (accessibility) dan keterlintasan (trafficability) setiap satuan wilayah kemampuan. • Teknologi pengelolaan lahan dan teknologi produksi yang tersediakan dalam masyarakat. • Kelembagaan masyarakat yang berpengaruh atau penggunaan lahan. • Tujuan pembangunan nasional, dan peranan yang diberikan kepada kawasan pembangunan masing-masing.

17. Kelembagaan Dalam Perencanaan Tataguna Tanah • Departemen Kehutanan dan Perkebunan: Rencana Tataguna Hutan Kesepakatan (TGHK), lebih dari 70 persen wilayah Indonesia dinyatakan sebagai wilayah kehutanan. • Departemen Kimpraswil: Rencana Tata Ruang di beberapa propinsi atau beberapa wilayah khusus yang obyeknya adalah tanah sehingga identik juga dengan perencanaan Tataguna Tanah. • Departemen Dalam Negeri, DitJen PUOD melakukan pembinaan teknis dan pengarahan dalam menyusun Master Plan Kota yang sebenarnya sama dengan Rencana Tataguna Tanah Perkotaan. • Badan Pertanahan Nasional menyusun penggunaan Tanah Berencana untuk setiap kabupaten/kotamadya Dati II • Departemen Pertambangan dengan Wilayah Kuasa Pertambangannya, • Departemen Perindustrian dengan Industrial Estatenya, • Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan koordinasinya dalam perencanaan Tata Ruang untuk beberapa wilayah khusus.

18. Evaluasi Pemanfaatan Lahan (FAO, 1986) • Status pengelolaan lahan saat ini, kemungkinan kerusakan bila cara tersebut dikerjakan terus menerus • Perbaikan apa yang perlu dilakukan terhadap cara pengelolaan sekarang • Peluang pemanfaatan lain yang relevan dari segi ekonomis • Diantara peluang-peluang tersebut pilihan harus juga mempertimbangkan “produk lestari” dan keuntungan lainnya. • Dampak negatif secara fisik sosial dan ekonomi terhadap masing-masing penggunaan lahan tersebut • Masukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan produksi yang diinginkan untuk menekan hal-hal yang merugikan

19. Perencanaan Tataguna Tanah oleh BPN • Peta Penguasaan Tanah (HGU, hak milik, hutan lindung, dsb.) • Peta Lereng • Peta Ketinggian Tempat • Peta Jenis Tanah • Peta Kemampuan Tanah (jeluk mempan, tekstur, erosi, drainasi) • Peta Kerusakan Tanah dan Banjir • Peta Konservasi Tanah • Peta Penggunaan Tanah • Peta Geologi • Peta Iklim • Peta Potensi Wilayah • Peta Status Tanah • Peta Pengusahaan Hutan • Peta Kepadatan Penduduk • Peta Pendapatan Penduduk • Peta Pendidikan Penduduk

20. PP 26 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Nasional

21. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidupPasal 7 • menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; • mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan • mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah

22. Pelestarian dan Peningkatan daya dukung lingkungan hidupPasal 9 • menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung; • mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; • membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; • membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; • mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan • merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan

23. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan • kawasan hutan lindung; • kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau • kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut. • pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; • ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan • pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat. • kawasan bergambut; • ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa. • pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; • ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan • pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air. • kawasan resapan air. • kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. • pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; • penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan • penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

24. RTRW TK II • Rencana (Umum) Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya dan disusun oleh Pemda Tk. II. • Merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan lokasi dan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, pola jaringan prasarana, dan wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya. • Rencana ini digambarkan dalam peta dengan skala minimal 1:100.000 (kabupaten), 1:50.000 (Kotamadya), dan berlaku selama 10 tahun dengan evaluasi setiap 5 tahun. • Pembuatannya mengacu pada Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi dan menjadi pedoman bagi Pemda Tingkat II dalam menetapkan lokasi dan pemanfaatan ruang dalam menyusun program pembangunan lima tahun dan tahunan. • Juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan ijin lokasi pembangunan.

25. Galian Informasi Data Biofisik: • Tanah, iklim, fauna dan flora • Topografi dan landform – kelerengan dan ketinggian tempat, orientasi terhadap matahari, arah dan keceptan angin. • Air dan Hidrologi • Organisme – tanaman, hewan, mikroorganisme, organisme perairan • Praktek penggunaan lahan dan sistem usahatani

26. Data Biofisik SDM: • Profil kependudukan: jumlah dan struktur penduduk, kategori rumah tangga, kelompok etnik, pola migrasi • Komposisi rumah tangga dan ketersediaan tenaga kerja • Pendapatan rumah tangga dan asalnya, urutan kesejahteraan • Jender • Agama, kepercayaan, adat kebiasaan dan tradisi • Faktor-faktor ekonomi: infra struktur, pasar, pelayanan dan jasa (kredit, pengadaan saprotan, penelitian dan penyuluhan) • Preferensi terhadap tanaman pangan, tanaman perdagangan dan kalender tanam • Penguasaan dan status penguasaan lahan, resolusi konlik • Masalah-masalah sosial (misalnya berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, ketentraman masyarakat, penebangan liar, tebang-bakar, dll.) • Organisasi dan kelembagaan lokal, dinamika kepemimpinan.

27. Hakekat kemampuan, daya dukung, kesesuaian, kemanfaatan, dan kelayakan dalam tataguna lahan

28. 1 - 6 peningkatan harkat lahan dengan masukan teknologi tertentu a - f perubahan progresif penggunaan lahan A - G silih tataguna lahan

29. Kesesuaian Lahan untuk Produsi Biomassa Pertanian • Ketersediaan air dan oksigen • Daya tanah memegang nutrisi dan ketersediaannya • Salinitas dan alkalinitas • Toksisitas dan kemasaman tanah • Ketahanan terhadap erosi • Kemudahan diolah • HPT yang berhubungan dengan tanah • Suhu, dan kelembaban • Radiasi matahari • Banjir dan kekeringan, lama periode kering untuk pematangan, panen • Angin dan badai

30. Bersifat Given, Tidak Dapat Dikelola: • Rejim Radiasi: panjang penyinaran dan lamanya dalam setahun, • Rejim Suhu: Rerata tahunan, rerata bulan dingin dan rerata bulan panas • Rejim Kelembaban Udara • Terrain/Potensi Mekanisasi • Pengelolaan Tinggi: • Ketersediaan Air • Kemudahan Diolah • Retensi Nutrisi, Kegaraman • Media Perakaran • Bahaya Erosi, Banjir, Kekeringan

31. Tanaman Semusim • Berumur pendek, umumnya 3 – 4 bulan • Kebutuhan hidup: masa vegetatif dan masa generatif • Lingkungan yang dibutuhkan (kesesuaian lingkungan) • pH • Hara • Udara dan Air • Proteksi terhadap gangguan tanaman • BNC dapat segera dihitung. Cost bersifat lebih tetap, benefit dapat berubah di masa panen • Hukum risk selalau ada: high yielding akan high cost dan high uncertainty, environment cost ?

32. Tanaman Tahunan 1. Berumur panjang, subsidi dikerjakan sampai masa produktif 2. Kebutuhan hidup: masa vegetatif tergantung dari umur, berbeda macam dan dosisnya dengan masa produktif 3. Lingkungan yang dibutuhkan (kesesuaian lingkungan): idem dengan tanaman semusim 4. Proteksi terhadap gangguan tanaman, cukup resisten 5. BNC tidak dapat segera dihitung. 6. Benefit lebih dapat diperhitungkan karena ada post harvesting process. 7. Pelestarian lingkungan cenderung OK.

33. Konservasi Mutu Lahan • Mekanis: • Irigasi dan Drainasi • Pengolahan • Perbaikan lereng: teras, gulud • Konservasi secara vegetatif • Subsoiling • Kimiawi • Pemupukan: organik, mineral • Ameliorasi: kapur, dolomit, organik • Biologi: • MVA, Rhizobium • Pergiliran Tanaman, cover crop

35. Kompas Geologi, untuk mengetahui arah dan orientasi serta kemiringan lereng lapisan; clinometer, untuk menghitung kemiringan lereng permukaan lahan, penetrometer saku untuk mengukur secara cepat taraf kemampatan tanah.

36. Buku Munsell Soil Color Chart, untuk membandingkan warna tanah, berdasar pada spektrum warna (hue); tingkat gelap-terang (value) dan intensitas warna (chroma)

37. pH meter Hanna dan pH stick, untuk mengukur tingkat kemasaman tanah atau reaksi tanah; pH meter umumnya lebih teliti dibandingkan dengan pH stick; pH stick lebih praktis dan cepat dalam penggunaan; air:tanah = 2,5:1 (1 gram tanah dalam 2,5 ml aquadest)

38. DHL meter atau EC meter untuk mengukur tingkat salinitas tanah

39. Bor tanah sawah/tanah yang melumpur, dimasukkan dan kemudian dicabut dan dipotong bagian sampi ngnya dengan belati untuk diamati perlapisannya

40. SISTEM INFORMASI GEOGRAFI • Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkorelasi menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu secara bersama. • Informasi merupakan data yang telah diorganisikan ke dalam bentukl yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. • Geografis merupakan bagian dari suatu spasial (keruangan) yang mengandung suatu persoalan mengenai bumi: permukaan dua atau 3 dimensi. • SIG dapat ditakrifkan sebagai suatu sIstem komputer digunakan dalam teknologi informasi yang mampu memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan memetakan informasi spatial berikut data deskriptif dengan akurasi kartografi.

41. Land unit dan unit capability • Satuan lahan yang dibatasi secara geografi, yang secara nisbi bersifat seragam dalam hal bentuk lahan, macam dan pola agihan tubuh tanah, iklim, sumberdaya air, vegetasi potensial, dan ragam umum pertanian. • Area produksi potensial adalah suatu agregat tubuh tanah individual beserta iklim mikro yang berserikat, yang berada dalam suatu satuan lahan, yang bersifat cukup serbasama dalam hal ketersesuaian (adaptability), potensi, produktivitas dan persyaratan pengelolaan tanaman, sehingga dapat digambarkan secara terandalkan dengan taksiran agronomi dan ekonomi yang khas bagi perencanaan dan analisis nasional serta regional.

42. Peta Kerusakan Lahan • Suatu sistem evaluasi kerusakan lahan hutan di upland secara umum dapat disidik dari faktor-faktor sebagai berikut: • Faktor iklim • Faktor lereng • Indeks tindakan konservasi tanah dan air • Faktor land use atau kondisi hutan • Faktor tanah (PP 150 th. 2000) • Faktor kebanjiran

43. Penilaian Kerusakan Lahan Kriteria SK MENLH No. 43/MENLH/1O/1996 disesuaikan dengan peruntukan lahan tersebut. Penilaian berdasar Interaksi dari berbagai gatra: Iklim: Hujan  erosifitas Bentuk lahan dan tindakan konservasi  lereng, teras-gulud Vegetasi  kanopi, intesepsi, aliran permukaan Dakhil tanah  PP 150/2000 Banjir  tinggi dan lama genangan Masing-masing gatra diberi bobot sesuai dengan perannya

44. Faktor Tanah(PP 150/2000) • Tebal • Kebatuan • Koloid dan kandungan kuarsa • Berat volume • pH • DHL

45. Pengembangan Model Penilaian Kerusakan Lahan Kering

46. Penilaian Kerusakan Lahan di SulawesiPusreg Sumapua, Makasar • Kabupaten KOLAKA UTARA • Kabupaten MAMUJU • Kabupaten GOWA • Kabupaten BOLANG MANGUNDOW • Kabupaten PARIGI MOUNTONG

49. MAMUJU

50. GOWA