TRANSFER PRICI NG

1. TRANSFER PRICING

2. Outline • PrinsipKewajarandanKelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) • Konsep Hubungan Istimewa • Penerapan Arm’s Length Principle • Jenistransaksi • Transfer Pricing Methods • HargaWajar/LabaWajar • KewajibanMenyusunTP Documentation • KewenanganDirekturJenderalPajak • HakWajibPajak (MAP danAPA)

3. DefinisiTransfer Pricing Pengalokasian laba untuk tujuan perpajakan dan tujuan-tujuan lainnya antar bagian-bagian grup perusahaan afiliasiataumultinasional. Umum Pajak Menurut PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 : Transfer Pricing adalah Penentuanharga dalam transaksi antarapihak-pihak yang mempunyai hubunganistimewa

4. Kepentingan DJP • WajibPajaktidakmenggunakanPenetapanHarga Transfer (transfer pricing) sebagaisaranauntukmenghindaripengenaanpajakdi Indonesia • WajibPajakmenggunakanprinsipkewajaran (arm’s length principle), yang merupakankonsensusinternasional, dalampenetapanharga transfer (transfer pricing) transaksiafiliasinya

5. Wajib Pajak tidakterindikasimelakukan TP abuse • WP menerapkanprinsipkewajarandankelazimanusaha (arm’s length principle) dalampenetapanharga transfer (transfer pricing) • WP memilikidandapatmenunjukkanprosesdandokumentasidariprosespenetapanharga transfer yang mengaplikasikanprinsipkewajaran • Melaporkantransaksiafiliasinyadalam SPT TahunanPPh

6. Global TP Enforcement (IFA, 2007) • First level • Second level • Third level • Fourth level

7. Arm’s Length Principle

8. Kewajaran dan Kelaziman Usaha Arm’s Length Principle (PER-43/PJ/2010, Pasal 1 ayat (6)) • prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara: • pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan • kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, • maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding .

9. Kewajaran dan Kelaziman Usaha Update PER-32/PJ/2011pasal 3 ayat (3) • PrinsipKewajarandanKelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) mendasarkanpadanormabahwahargaataulabaatastransaksi yang dilakukanolehpihak-piihak yang tidakmempunyaiHubungan Istimewa ditentukanolehkekuatanpasar, sehinggatransaksitersebutmencerminkanhargapasar yang wajar (Fair Market Value/FMV)

10. ARM’S LENGTH PRINCIPLE

11. Kelaziman Usaha (1) • Penilaianataskelazimanusahasuatutransaksidilakukanberdasarkantinjauanekonomismengenaikondisidansyaratdarisuatutransaksidankondisi WP yang melakukantransaksidibandingkandengankondisidansyaratekonomisdarisektorusaha WP yang didalamnyatidakterdapattransaksidenganpihak yang mempunyaihubunganistimewa, terkaitcara WP melakukankegiatanusahadanhasildarimelakukankegiatanusahanya.

12. Kelaziman Usaha (2) • Suatutransaksidisebutdengantransaksi yang dilakukandengankondisidansyarat yang lazimsertadengannilai yang lazimapabilathe PLI and the conditions of the related party transaction, economically realistic dibandingkandengan PLI dankondisisektorusahanya • Dalampraktekinternasional, prinsipkelazimanusahadigunakansebagaisalahsatufaktoruntukmenentukankasus yang akanditeliti (review) dan/ataudiperiksakewajarannya.

13. Konsep Hubungan Istimewa

14. Pasal 18 ayat (3) UU PPh • Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewadenganmenggunakanmetodeperbandinganhargaantarapihak yang independen, metodehargapenjualankembali, metodebiaya-plus, ataumetodelainnya.

15. Hubungan Istimewa (1) Menurut PER-43/PJ/2010 • Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh • Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan modal langsungatautidaklangsung paling rendah25% padaWajibPajaklain; hubungan antara Wajib Pajak denganpenyertaan paling rendah25% pada dua WajibPajak atau lebih; atauhubungan diantara dua WajibPajak atau lebih yang disebut terakhir; • WP menguasai WP lainnyaatauduaataulebih WP beradadibawahpenguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau • Terdapathubungankeluargabaiksedarahmaupunsemendadalamgarisketurunanlurusdan/ataukesampingsatuderajat.

16. Hubungan Istimewa (2) Menurut PER-43/PJ/2010 • Pasal 2 Undang-Undang PPN (1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. (2) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila : • dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau • Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.

17. HUBUNGAN ISTIMEWA (1)‏ PT A Penyertaan 25% atauLebih PT B Hubunganantara A dan B merupakanhubunganistimewa.

18. HUBUNGAN ISTIMEWA (2)‏ PT A Penyertaan 50% atauLebih PT B Penyertaan 50% atauLebih PT C PT D Hubunganantara A, B, C, dan D adalahhubunganIstimewa

19. HUBUNGAN ISTIMEWA (3)‏ PT K Penguasaanmelalui management atauteknologi PT L PT M • Hubunganantara K, L, dan M merupakanhubunganistimewa • Penguasaanmelalui management; satupihakdikuasai (tergantung) olehpihak lain dalamhalmanagement • Penguasaanmelaluiteknologi; satupihakdikuasai (tergantung) olehpihak lain dalamhalteknologi

20. Hubungan Darah atau Perkawinan : Yaituhubunganistimewakarenaterdapathubungankeluargabaiksedarahmaupunsemendadalamgarisketurunanlurusdan/ataukesampingsatuderajad. • Sedarahlurussatuderajadadalah ; ayah, ibu, dananak. • Sedarahkesampingsatuderajad ; saudara (kandung, seayah, atauseibu). • Semendalurussatuderajad ; mertuadenganmenantuatauorangtuadengananaktiri. • Semendakesampingsatuderajad ; ipar. • Apabilaantarasuamidanistridilakukanperjanjianpemisahanhartadanpenghasilan, makaantarasuamiistritersebutterdapathubunganistimewa.

21. PenerapanArm’s Length Principle

22. Langkah-langkah Penerapan Arm’sALP(PER-43/PJ/2010, Pasal 3 ayat (2)) • Melakukan analisa kesebandingan dan menentukan harga pembanding • Menentukan metode penentuan harga transfer (TP Method) yang tepat • Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisa kesebandingan dan metode penentuan harga WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku

23. Transaksi TP yang didokumentasikan PER-43/PJ/2011 pasal 2 ayat (1) • RuanglingkupPeraturanDirekturJenderalPajakiniadalahtransaksi yang dilakukanWajibPajakdenganpihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa . PER-32/PJ/2011 pasal 2 ayat (1) • PeraturanDirekturJenderalPajakiniberlakuuntukPenentuanHarga Transfer (Transfer Pricing) atastransaksi yang dilakukanWajibPajakDalamNegeriatauBentuk Usaha Tetapdi IndonesiadenganWajibPajakLuarNegeridiluar Indonesia

24. Transaksi TP yang didokumentasikan (PER-43/PJ/2010, Pasal 2 ayat (2)) • penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud; • sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud ; • penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa; • alokasi biaya ; dan • penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud

25. Transaksi TP yang didokumentasikan (PER-32/PJ/2011, Pasal 2 ayat (2)) DalamhalWajibPajakmelakukantransaksidenganpihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa yang merupakanWajibPajakDalamNegeriatauBentuk Usaha Tetapdi Indonesia, PeraturanDirekturJenderalPajakinihanyaberlakuuntuktransaksi yang dilakukanolehWajibPajakdenganpihak-pihak yang mempunyaihubunganistimewauntukmemanfaatkanperbedaantarifpajak yang disebabkanantara lain: a. perlakuanpengenaanPajakPenghasilan final atautidak final padasektorusahatertentu; b. perlakuanpengenaanPajakPenjualanatasBarangMewah; atau c. transaksi yang dilakukandenganWajibPajakKontraktorKontrakKerjaSamaMiga

26. Transaksi TP yang didokumentasikan (PER-43/PJ/2010, Pasal 3 ayat (3)) • Transaksi yang nilainya lebih dari Rp 10 juta (pasal 3 ayat (3)) Hal inimerupakanpenerapankonsep “safe harbour” • a statutory provision that applies to a given category of taxpayers and that relieves eligible taxpayers from certain obligations  compliance relief, certainty, administrative simplicity Update nilai yang diujiberdasarkanPER-32/PJ/2011 • Transaksi yang nilaiseluruhtransaksiuntuksetiaplawantransaksi ≥Rp 10 milyar(pasal 3 ayat (4))

27. Analisa Kesebandingan (1) • analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud .

28. Analisa Kesebandingan (2)(Pasal 4) a. Pengertian “sebanding” (comparable): • tidakterdapatperbedaankondisi yang material atausignifikan yang dapatmempengaruhihargaataulabadaritransaksi yang diperbandingkan; atau • terdapatperbedaankondisi, namundapatdilakukanpenyesuaianuntukmenghilangkanpengaruh yang material atausignifikandariperbedaankondisitersebutterhadaphargaataulaba; b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal (internal comparable) dan Data Pembanding Eksternal (external comparable) dengan tingkat kesebandingan (comparability) yang sama, maka Wajib Pajakwajibmenggunakan Data Pembanding Internal untukpenentuanHargaWajaratauLabaWajar

29. Analisa Kesebandingan (3)Pasal 4 ayat 1 huruf c – update PER-32/PJ/2011 c. dalamhal Data Pembanding Internal yang tersediasebagaimanadimaksudpadahuruf b bersifatinsidental, maka Data Pembanding Internal dimaksudhanyadapatdipergunakandalamtransaksi yang bersifatinsidentalantaraWajibPajakdenganpihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa

30. Analisa Kesebandingan (4)update PER-32/PJ/2011 Pasal 4A Data Pembanding • Data Pembanding Internal dan Data PembandingEksternalharusmemenuhifaktor-faktor yang dapatmempengaruhitingkatkesebandingan; • Dalamhal Data Pembanding Internal telahmemenuhifaktor-faktor yang dapatmempengaruhitingkatkesebandingan, maka Data PembandingEksternaltidakdiperlukan; • Data PembandingEksternaldapatdiperolehdari database komersialmaupun database lainnya;

31. Analisa Kesebandingan (5)(Pasal 5) • Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan: • Karakteristik barang/hartaberwujuddanbarang/hartatidakberwujud yang diperjualbelikan, termasukjasa; • Fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi: • Ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian; • Keadaan ekonomi; • Strategi usaha.

32. Analisisataskarakteristikbarang/jasa(Pasal 6) • Menganalisis karakteristik barang berwujud: • Ciri-ciri fisik barang • Kualitas barang • Daya tahan barang • Tingkat ketersediaan barang, dan • Jumlah penawaran barang

33. Analisisataskarakteristikbarang/jasa(Pasal 6) • Analisis karakteristik barang tidak berwujud: • Jenis transaksi • Jenis barang tidak berwujud yang diserahkan • Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan, dan • Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut

34. Analisis ataskarakteristikjasa • Analisis karakteristik jasa (Pasal 6): • sifat dan jenis jasa ; dan • cakupan pemberian jasa • Menilai kewajaran dan kelaziman transaksi jasa: • Existence / penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; • Economic benefit /terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan • Arm’s length value / nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya

35. Analisis fungsipasal 7 (update PER-32/PJ/2011) Melakukan analisis fungsi: • struktur organisasidanposisiperusahaan yang diujidalamkelompokusahasertamanajemenmatarantai(industry value chain) kelompokusaha • fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaansepertidesain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan,pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen sertakarakteristikutamaperusahaansepertijasamaklon (toll manufacturing), manufakturdenganfungsidanrisikoterbatas (contract manufacturing), danmanufakturdenganfungsidanrisikopenuh (fully fledge manufacturing) • jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi • risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risikokerugian investasi, dan risiko keuangan

36. Analisisketentuandalamkontrak/perjanjianpasal 8 (update PER-32/PJ/2011) • Dalammelakukanpenilaiandananalisisatasketentuan-ketentuandalamkontrak/perjanjian harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagiantarapihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa untukdibandingkandenganketentuan-ketentuandalamkontrak/perjanjian yang dilakukanolehpihak-pihak yang tidakmempunyaiHubungan Istimewa, yang meliputiketentuantertulisdantidaktertulis. • Dalamhaltidakterdapatdokumentertulis, hubungankontrakparapihakdapatditentukandariperan/perilakuparapihakatauprinsipekonomi, yang umumnyamengaturhubunganparapihaktersebut

37. AnalisiskeadaanekonomiPasal 9 (update PER/32/PJ/2011) • Analisiskeadaanekonomidiperlukanuntukmemperolehtingkatkesebandingandalampasartempatberoperasinyaparapihak yang melakukantransaksi.

38. AnalisiskeadaanekonomiPasal 9 (update PER/32/PJ/2011) • Keadaanekonomi yang diharuskandiidentifikasiuntukmenentukantingkatkesebandinganpasarmencakup: • Lokasigeografis • Luaspasar • Tingkat persaingandalampasarsertaposisiantarapenjualdanpembeli • Ketersediaanbarangataujasapengganti • Tingkat permintaandanpenawarandalampasarbaiksecarakeseluruhanmaupun regional

39. AnalisiskeadaanekonomiPasal 9 (update PER/32/PJ/2011) • Keadaanekonomi yang diharuskandiidentifikasiuntukmenentukantingkatkesebandinganpasarmencakup: • Dayabelikonsumen • Sifatdancakupanpemerintahdalampasar • Biayaproduksitermasukbiayatanah, upahtenagakerja, dan modal; biayatransportasi; dantingkatanpasar • tanggaldanwaktutransaksi; dansebagainya

40. Analisisatasstrategiusaha(Pasal 10) • Penilaian dan analisis atas strategi usaha harusdilakukanantara lain denganmengidentifikasiinovasidanpengembanganprodukbaru, tingkatdiversifikasibarang/jasa, tingkatpenetrasipasar, dankebijakan-kebijakanusahalainnya, yang terjadipadapihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa danpihak-pihak yang tidakmempunyaiHubungan Istimewa .

41. Comparability Analysis Matrix

42. Pembanding • Transaksiantarpihakindependen atau • Pihakindependen yang melakukantransaksidenganpihak lain yang independen, yang sebandingdenganpihak yang melakukantransaksiafiliasi

43. CONTOH PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN (DalamTransaksiPenjualanBarangBerwujud) Independent Customer USA PO + L/C D C Invoice and other monetary term’s documents, usually send by post Goods and non monetary term’s documents FOB Low Tax Rate Country FOB 190 B 200 Sales/Marketing Company shareholders/sister Company of “A” FOB PO + Bank Transfer TT 150 Invoice and other monetary term’s documents, usually send by post A Manufacturing Company Subsidiary/Sister Company of “B” INDONESIA COGS = 140 Permasalahan: Berapahargapasarwajaruntukpenyerahanbarangdari “A” to “B”

44. HARGA PASAR WAJAR UNTUK TRANSAKSI A B Penentuanapakahharga transfer padatransaksi A-> B merupakanharga yang wajardibandingkandegan A->D akandipengaruhihasil comparability analysis antaratransaksi A->B dengantransaksi A->D.

45. 2 (DUA) KEMUNGKINAN PENDAPAT Berdasarkanprinsipkewajarandansebagaiaplikasimetode comparable uncontrolled price, terdapat 2 (dua) kemungkinanpendapat:

46. FAKTOR-FAKTOR KESEBANDINGAN OECD Transfer Pricing Guidelines

47. HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DENGAN HASIL ANALISIS FUNGSIONAL

48. HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DENGAN HASIL ANALISIS FUNGSIONAL Beda fungsiygdilakukan “A” Sales price $190 Sales price $150

49. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARANBERDASARKAN HASIL ANALISIS KEWAJARAN • Bilanilaidaribedafungsi “A” dalamtransaksi A->B • dan A->D, setaradengan USD 40/unit, makatransaksi A- • >B disebutwajardibandingkandengan A->D, • Sebaliknya, bilanilaidaribedafungsitidaksetara • dengan USD 40/unit, makatransaksi A->B disebut “tidak • wajar” dibandingkandengan A->D.

50. METODE TRANSFER PRICING