1 / 166

Konsep, Rencana, dan Implementasi Reformasi Layanan

Konsep, Rencana, dan Implementasi Reformasi Layanan. Kementerian Pendidikan Nasional 30 Juni 2010. Skema Reformasi Birokrasi Kemdiknas.

sanura
Télécharger la présentation

Konsep, Rencana, dan Implementasi Reformasi Layanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Konsep, Rencana, dan Implementasi ReformasiLayanan Kementerian Pendidikan Nasional 30 Juni 2010

  2. Skema Reformasi Birokrasi Kemdiknas Renstra 2010-2014: Menyelenggarakan Layanan Prima Pendidikan Nasional dengan meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian (5K) Penguatan Organisasi Penajaman Visi, Misi, Strategi Pembenahan Tata-laksana Rekayasa Ulang Proses Organisasi Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Reformasi Layanan Peserta Didik Reformasi Pelaksanaan Sisdiknas untuk Semua Pemangku Kepentingan (PesertaDidik, OrangTua, Masyarakat, PTK, Dunia Usaha, dll) Simplifikasi dan Integrasi Posedur Restrukturisasi Organisasi Reformasi Layanan Pendidik & Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Redefinisi Tugas dan Fungsi Reformasi Layanan Satuan Pendidikan Penguatan SDM Perumusan Budaya Kerja Manajemen perubahan Analisis Beban Kerja dan Kualifikasi Jabatan Reformasi Layanan Substansi Pendidikan Peningkatan Kompetensi Pengukuran Kinerja & Remunerasi Efisiensi internal, Transparansi, Akuntabilitas Efisiensi eksternal, Efektivitas organisasi, Transparansi Efisiensi Nasional

  3. Daftar Isi • Posisi Reformasi Layanan dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Kemdiknas • Agenda Reformasi Kemdiknas • Permasalahan Layanan Pendidikan • Konsep Reformasi Layanan Pendidikan • Model Pengembangan e-Layanan • Peta Jalan e-Layanan • Metodologi Pengembangan e-Layanan • Daftar Layanan Kemdiknas • Lampiran: UraianReformasiLayananKemdiknas

  4. Posisi Reformasi Layanan dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Kemdiknas

  5. Arahan Strategis VISI : Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif MISI : 5K Keterjangkauan Ketersediaan Kualitas dan Relevansi Kesetaraan Kepastiaan MOTTO : “Melayani Semua dengan Amanah” Dalam Rencana Strategis 2010-2014, Kemdiknastelah menetapkan Visiyakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “.Untuk mencapai visi tersebut, dilaksanakan ”Misi 5K” yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan, dan Kepastian. Selanjutnyaditetapkantatanilai guna mewujudkan layanan prima pendidikan, yakniamanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan, yang dirangkum menjadi sebuah motto “Melayani Semua dengan Amanah”. Motto ini secara strategis menjiwai Kemdiknas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Amanah Professional Visioner Berkeadilan Demokratis Inklusif

  6. Konsep ReformasiBirokrasi Kemdiknas ManajemenPerubahan: Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak Sistem Kondisi Ideal Kondisi Saat Ini Penataan Sistem: Efisien, Transparan, Akuntabel Pemanfaatan TIK • Untuk mewujudkan kondisi Kemdiknas yang ideal agar mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dibutuhkan 3 aspek,yaitu: • Penguatanorganisasi yang sehatdandinamis, • Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif, dan • Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja. • Ketigaaspektersebutperlu didukung dengan penataansistem yang efisien, transparan, danakuntabelmelalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan optimal, serta manajemen perubahan SDM terkait dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak

  7. Fokus Orientasi Basis Sifat Birokrasi Unit kerja Dokumen Ekslusif PendekatanReformasiBirokrasi Kemdiknas BirokrasiKonvensional Birokrasi Ideal Flow & Share Publik Fungsi Informasi • Pendekatan yang dipergunakan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdiknas dari birokrasi konvensional menuju birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut : • Setiap proses dirancang untuk memudahkan yang menerima layanan, bukan yang memberikan layanan (public centric). • Setiap sistem dirancang mengacu pada fungsi organisasi bukan pada struktur organisasi/unit kerja (function based). • Setiap proses mengacu pada informasi yang dibutuhkan bukan pada dokumen fisik (information based). • Setiap informasi yang dihasilkan dari suatu proses harus dapat dipakai bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait (information sharing). • SDM yang kompetendibidangnyadanmempunyai kinerja terukur. • Setiap layanan didukung oleh: • Pemanfaatan TIK sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien. • Lembaga yang kokoh, mandiri, danmempunyai kinerja terukur (performance-basedorganization). SDM yang Kompeten Sistem berbasis TIK (Efisien, Transparan, Akuntabel) Lembaga yang Kokoh-Mandiri

  8. Skema Reformasi Birokrasi Kemdiknas Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional • Reformasi di lingkungan Kemdiknas ditujukan untuk Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam reformasi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu : • Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Pendidikan Nasional yang meliputi penataan organisasi, tatalaksana dan SDM. • Reformasi Layanan, yang terdiri dari: • Reformasi layanan kepada satuan pendidikan, • Reformasi layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, • Reformasi layanan kepada peserta didik, • Reformasi layanan substansi pendidikan. Reformasi Layanan Reformasi Layanan Peserta Didik Reformasi Layanan Satuan Pendidikan Reformasi Layanan Pendidik & Ten. Kependidikan Reformasi Layanan Substansi Pendidikan Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Pendidikan Nasional Organisasi Tatalaksana SDM

  9. Agenda Reformasi Kemdiknas

  10. Agenda Reformasi Kemdiknas Reformasi Layanan Reformasi Birokrasi Internal Reformasi Kemdiknas ditujukan untuk Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dengan menekankan 7 (tujuh) agenda reformasi; 4 (empat) agenda merupakan Reformasi Layanan dan 3 (tiga) agenda merupakan Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Pendidikan Nasional.

  11. RencanaAksi Kelompok • Sekolah • Perguruan Tinggi • Program Studi • Lembaga Pendidikan Non Formal • Sekolah • Perguruan Tinggi • Lembaga Pendidikan Non Formal • Sistem Layanan Penyaluran Hibah • Pengembangan Standar layanan Minimum Pendidikan, Standar Nasional, maupun Internasional • Pengembangan Sistem Pemetaan Daya Tampung • Pengembangan Sistem Pemetaan Kondisi Sekolah • Pengembangan Sistem Penyelarasan Program Studi atau Sekolah dengan Kebutuhan Tenaga Kerja

  12. Kelompok RencanaAksi • Reformasi Sistem Penyaluran Beasiswa Unggulan • Pengembangan Sistem Penjaminan Ketepatan Penyaluran Beasiswa dan Bantuan • Pengembangan Sistem Penjaminan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan • Siswa WNI di Sekolah Kerjasama Lembaga Asing • Siswa WNA ke Sekolah Nasional dan Sekolah Kerjasama Lembaga Asing • Penyaluran Siswa WNI dari Luar Negeri ke Sekolah Nasional atau ke Sekolah Kerjasama Lembaga Asing • Sekolah Luar Negeri • PT Luar Negeri • Pengembangan Sistem Pendataan Peserta Didik dan Penduduk Usia Sekolah • Pengembangan Sistem NISN • Info Lembaga Kursus • Info Penyelenggara Uji Kompetensi

  13. RencanaAksi Kelompok • Dosen • Guru • Tenaga Fungsional Lainnya • Tenaga Administrasi • Sistem Peningkatan Kualifikasi PTK (Pemberian Bantuan Subsidi - Guru, Pengawas dan PTK-PNF) • Sistem Peningkatan Kualifikasi Dosen • Sistem Pensertifikasian Guru • Sistem Inpassing Guru Bukan PNS • Sistem Pensertifikasian Dosen • Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja PTK (guru, kepala sekolah, pengawas) • Pengembangan Sistem Penghitungan Angka Kredit Guru (SIMPAKGU) • Pengembangan Sistem Peningkatan kompetensi PTK berkelanjutan melalui KKG/MGMP/MKKS/ MKPS/KKPS/KKKS • Publikasi Online Database Trainer Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas • Pengembangan Sistem Uji Kompetensi PTK-PNF • Peningkatan Mutu PTK-PNF Melalui Dana Pembantuan Pada SKB Kab/Kota

  14. Kelompok RencanaAksi • Pengembangan Sistem NUPTK Online • Penyediaan dan Pendistribusian Guru • Pengembangan Sistem Pemilihan PTK Berprestasi • Perlindungan dan Bantuan Hukum Terhadap Profesi PTK • Publikasi Pemberian insentif tutor PAUD, honor TLD dan FDI • Publikasi SK Penyaluran Subsidi Tunjangan Fungsional, Khusus, Profesi • Proses Ijin Perjalanan Dinas

  15. Kelompok RencanaAksi • Pendidikan Karakter • Pendidikan Kewirausahaan • Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Industri • Informasi Kurikulum • Sistem Informasi Materi dan Nilai UN • Pengembangan Sistem Pengelolaan Materi, Metode, dan Manajemen Lembaga Persekolahan dan PT • Pengembangan Modul Materi Pembelajaran Berbasis TIK • Kamus Besar Bahasa Indonesia • Glosarium • Garuda

  16. Kelompok RencanaAksi • Penataan Struktur Organisasi Kemdiknas • Penataan Keterpaduan Sistem dan Tata Kerja antar Unit Organisasi • Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Sesuai Dengan Misi dan Tujuan Organisasi • Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi yang Selaras Dengan Misi dan Tujuan Organisasi • Penataan Struktur Organisasi • Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Sesuai Dengan Misi dan Tujuan Organisasi • Penataan Keterpaduan Sistem dan Tata Kerja antar Unit Organisasi • Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi yang Selaras Dengan Misi dan Tujuan Organisasi • Mekanisme Koordinasi Pusat dengan Unit Kerja Daerah

  17. Kelompok RencanaAksi • Penguatan Budaya Kerja Sesuai Dengan Tata Nilai Kemdiknas • Analisis dan Evaluasi Jabatan serta Beban Kerja • Penataan SDM Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Jabatan • Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja Individual yang Selaras Dengan Misi dan Tujuan Organisasi • Pengembangan Sistem Remunerasi Berbasis Beban Kerja dan Kinerja • Penguatan Budaya Kerja Sesuai Dengan Tata Nilai Kemdiknas • Analisis dan Evaluasi Jabatan • Penataan SDM Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Jabatan • Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja Individual yang Selaras Dengan Misi dan Tujuan Organisasi • Pengembangan Sistem Remunerasi Berbasis Beban Kerja dan Kinerja

  18. Kelompok RencanaAksi • Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja • Pengembangan Sistem Pengendalian Manajemen • Penyusunan Database Pengawasan • Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Kinerja • Penerimaan CPNS Online • Pengembangan Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara • Pengembangan Sistem Akuntansi dan Keuangan • Pengembangan Sistem Manajemen Dokumen • Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) • Pengorganisasian Data Kemdiknas

  19. RencanaAksi Kelompok • Pengembangan Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional • Call Center • Pembangunan Portal Pengaduan Masyarakat / Auditan • Pembangunan dan Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi yang selaras dengan misi dan tujuan organisasi • Pembangunan dan Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja Individual yang selaras dengan misi dan tujuan organisasi • Peningkatan Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan • Peningkatan Sistem Pendokumentasian dan Layanan Informasi Perundang-Undangan Bidang Pendidikan • Peningkatan Sistem Layanan Fasilitasi Bantuan Hukum

  20. Permasalahan Layanan Pendidikan

  21. Transformasi Layanan Menuju Harapan Masyarakat Layanan Konvensional Layanan Prima Kuranginformasi Kurangakses advisor calo Kurangkepastian Publik Kemdiknas pengacara Aplikasi e-Layanan Pegawai • Selamaini, publikcukupdisulitkandengansistemlayanan yang ada. Publikharusmenunggu lama untukmendapatkanlayanan, namunmerekajugatidakmendapatkankepastianmengenai status layanantersebut, hinggapublikdapatmembawakedalamjalurhukum. Selainitu, disisi lain, kurangnyainformasidanakseskeKemdiknas, memungkinkanmunculnyapihak-pihakketiga yang memanfaatkansituasi. Padahalmasyarakatsangatmengharapkanlayanan yang dapatmengatasisemuapermasalahandiatas, yaknitanpamenunggu lama, mendapatkankepastian, aksesdaninformasi yang mudahdariKemdiknas. advisor

  22. Permasalahan Penyelenggaraan Layanan Konvensional • Kurang responsifterhadap berbagai keluhan dan tidak sensitif terhadap harapan masyarakat sehingga layanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan layanan. • Kurang informatif yakniberbagai informasi yang lambat atau tidak sampai kepada masyarakat. • Kurang accessible yakniunit pelaksana layanan jauh dari jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi penerima layanan. • Kurang koordinasi menyebabkan pertentangan kebijakan antar instansi layanan sejenis. • Kurangnya keterbukaan sehingga sulit dipantau perkembangan pengajuan yang aktual. • Birokratis berjenjang dan rumit menyebabkan penyelesaian permalahan yang lama. • Kurang efisienyaknibeberapapersyaratan yang sama diperlukan dalam proses yang berbeda karena tidak ada sharing data dalam satu departemen.

  23. Akar Permasalahan • Kurang responsif • Kurang informatif • Kurang accessible • Kurang koordinasi • Kurang keterbukaan • Birokrasi rumit • Kurang efisien

  24. Konsep Reformasi Layanan Pendidikan

  25. Konsep Reformasi Layanan Prima Solusi TIK dengan e-Layanan + Standar Pelayanan Publik (UU No 25 Tahun 2009) + Kriteriastandar TIK Fungsi Pengawasan Eksternal & Internal G2B: Government to business G2G: Government to government G2C: Government to citizen • Reformasi Layanan Konvensional menuju Layanan Prima dengan menggunakan Pendekatan TIK yang berupa e-Layanan (layanan secara elektronik) dengan berlandaskan kriteria standar TIK dan Standar Layanan Publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Penilaian Kinerja dilakukan oleh penyelenggara layanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang berdasarkan standar layanan • Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Publik dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas fungsional) dan pengawas eksternal (masyarakat, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota).

  26. Standar Layanan Publik Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, makaasas standarlayananpublikadalahsebagaiberikut : • Kepentingan umum • Kepastian hukum • Kesamaan hak • Keseimbangan hakdan kewajiban • Keprofesionalan • Partisipatif • Persarnaan perlakuan/tidak diskriminatif • Keterbukaan • Akuntabilitas • Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan • Ketepatan waktu • Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

  27. Kriteria Standar e-Layanan Kemdiknas Manfaat Partisipatif • PublikmaupunKementerianmendapatkanmanfaat yang maksimaldari e-Layanan, yakni penerima layanan mendatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan layanan, sedangkan kementerian mendapatkan kematangan data permintaan dari partisipasi aktif masyarakat. • Publikmendapatkankemudahandalammengakses e-Layanan, sistemmemberikanperingatan-peringatanapabilaadamasukan yang tidaksesuaidenganketentuan (validasidanverifikasiawal) dan sistemmemberitahukan status pemrosesanlayanan (kepastianbagipublik). • Data yang sudahdimasukkandandiverifikasiolehpengguna, tidakdiketikulangoleh operator serta data dalambentuk database. • Layanan yang diberikanuntukindividuatausatuanpendidikantertentuharusmemakaiotentifikasi yang memadai dan setiapisian yang melewatiotentifikasiberkekuatanhukum (UU ITE). • Semuainformasiataulayanandisajikanataudimintarelevandengankonteksnya dan datatetap (non transaksi) yang sudahpernahdimasukkantidakperludimintaberulang-ulang. • Perludijagakesinambungan e-Layananmelaluidatasupport, process supportdan pemantauankinerjalayanan. • Integrasi pada level data base dan/atau web service untuk mendapatkannilaitambah yang tinggi dan mempertinggikonsistensi. Kemudahan User Flow and Share Keamanan Konsistensi Sustainability Integrasi dan Arsitektur

  28. Model Pengembangan e-Layanan

  29. Kondisi Sebelumnya KondisiSaat Ini Portal Informasi dan Layanan Terintegrasi Unit III Unit I Unit III Unit II Unit II Unit I Unit IV Unit IV PusatLayanan Prima PendidikanNasional Publik Informasi Publik Layanan • Mengintegrasikansumber-sumber data ke portal yang menjadi “pintumasuk” utama. • Mengintegrasikanlayanan-layanan yang diberikan unit utamamelalui portal utama.

  30. PemangkuKepentingan PesertaDidik OrangTua PTK SatuanPendidikan DUDI Pegawai Media PengelolaPendidikandi Daerah Portal PusatLayanan Prima PendidikanNasional Model e-Layanan e-Layanan e-Layanan e-Layanan e-Layanan Infrastruktur Bersama Integrasi Proses Integrasi Data Data Induk SatuanPendidikan (NPSN) Data Induk PTK (NUPTK) Data Induk PesertaDidik (NISN) Data Induk Pembelajaran Intergrasi dari data, integrasi proses dan penggunaan infrastruktur bersama dalam semua e-Layanan akan dihubungkan dalam Portal Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional yang merupakan pintu masuk bagi semua pemangku kepentingan Kemdiknas untuk mendapatkan semua layanan pendidikan.

  31. PROSES Konsep Integrasi e-Layanan (Contoh) PERIJINAN PRODI BARU PT BARU AKREDITASI PRODI SERTIFIKASI DOSEN PERIJINAN PT PERIJINAN PRODI BARU PT LAMA PENYALURAN HIBAH MUTASI DOSEN DATA SPESIFIK STUDI KELAYAKAN PENILAIAN PERSEPSIONAL PROPOSAL HIBAH MONEV HIBAH PROSES EVALUASI DIRI (RUTIN AKTIF) DATA EVALUASI DIRI (ED) PRODI DATA ED DOSEN EPSBED BORANG AKREDITASI PAK EWMP DATA INDUK Data Induk PT Data Induk PS Data Induk Mahasiswa Data Induk Lulusan Data Riwayat Hidup Dosen Data Induk Dosen Pembuatan e-Layanan mengacu pada prinsip single source of data. Dengan kata lain bahwa segala aliran informasi dan sharing data bersama melalui prinsip single source of data.

  32. PIH Arsitektur Portal Layanan Prima Manajemen Portal Portal PusatLayanan Prima PendidikanNasional Publik Web Telepon Call center : 177 PesertaDidik SMS PTK OrangTua Fax Web SatuanPendidikan DUDI e-Mail Helpdesk Pers Pegawai Kunjungan Berita PengelolaPendidikandi Daerah Integrasi Integrasi Integrasi Kotak Saran Unit Utama Unit Utama Unit Utama Pengaduan DB DB DB Distribusi Media Cetak Humas

  33. Portal Layanan Prima Pendidikan Nasional • Situs web “kemdiknas.go.id” secaraterintegrasidapat : • MenampilkaninformasidanlayananKemdiknas yang dibutuhkanolehsemuapemangkukepentingan. • Memudahkanpublikuntukmendapatkanlayanandanmenyampaikankeluhan/permasalahan • Rancangansitusberorientasipada “penerimalayanan” bukan “pemberilayanan”

  34. Peta Jalan e-Layanan

  35. RuangLingkup • PAUD • PD • PM • Nonformal & Informal • PT • SatuanPendidikan • SatuanPendidikan • SatuanPendidikan • SatuanPendidikan • SatuanPendidikan • PesertaDidik • PesertaDidik • PesertaDidik • PesertaDidik • PesertaDidik • PTK • PTK • PTK • PTK • PTK • Substansi Pendidikan • Substansi Pendidikan • Substansi Pendidikan • Substansi Pendidikan • Substansi Pendidikan

  36. RuangLingkup • NFI • PAUD • PD • PM • PT

  37. Kedewasaane-Layanan • Horizontal Integration (H): • Systems integrated across different functions • Real one-stop shopping for citizens kompleks • Vertical Integration (V): • Local systems linked to higher level systems • Within similar functionalities • Collaboration (C): • Community participation • Enhanced collaborations • Reduce intermediaries kompleksitasteknologi & organisasi • Transactions (T): • Services & forms online • Working database supporting online transactions • Information Dissemination (D): • Online presence • Catalogue presentation sederhana sparse lengkap integrasi

  38. Ijin WNA Bimbel Ijin WNI Kedewasaane-Layanan Saat Ini PerijinanLembagaKursus PerijinanProdi BeasiswaUnggulan NUPTK Online MutasiDosen PenyetaraanIjazah PerjalananDinasLuarNegeri Edukasi.net Glosarium Garuda KBBI Info Penyelenggara Uji Kompetensi PKBM vv Horizontal Integration (H): kompleks Vertical Integration (V): Collaboration (C): kompleksitasteknologi & organisasi Transactions (T): Information Dissemination (D): sederhana sparse lengkap integrasi

  39. Ijin WNA Ijin WNI Kedewasaane-Layanan yang Dituju NUPTK Online PKBM PerijinanProdi KBBI Glosarium Garuda Edukasi.net MutasiDosen PenyetaraanIjazah BeasiswaUnggulan PerjalananDinasLuarNegeri Bimbel Hibah Info Penyelenggara Uji Kompetensi PerijinanLembagaKursus vv Horizontal Integration (H) : kompleks Vertical Integration (V): Collaboration (C): kompleksitasteknologi & organisasi Transactions (T) : Information Dissemination (D): sederhana sparse lengkap integrasi

  40. Metodologi Pengembangan e-Layanan

  41. Metodologi Reformasi e-Layanan Analisa Arahan Strategis dan Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Nasional Layanan Prima Layanan Konvensional Identifikasi dan Evaluasi Layanan Konvensional Perancangan e-Layanan Sosialisasi dan Implementasi e-Layanan Evaluasi e-Layanan Reformasi layanan dari Layanan Konvensional menjadi Layanan Prima di Kemdiknas melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari analisa arahan strategis Kemdiknas mengenai layanan, evaluasi layanan konvensional, perancangan e-Layanan, sosialisasi dan implementasi e-Layanan baik kepada pengguna maupun pengelola, serta evaluasi e-Layanan.

  42. Tahapan Umum Rencana Aksi Tahap Pembangunan dan Penataan Sistem Keterangan : Tahap 1: Perencanaan Tahap 2: Pembangunan

  43. Tahapan Umum Rencana Aksi (Lanjutan) Tahap Sosialisasi dan Implementasi Tahap PengukuranDampakReformasi Tahap 3: Sosialisasi Tahap 4: Implementasi Tahap 5: Operasional

  44. Daftar Layanan Kemdiknas

  45. Keterangan Tabel Daftar Layanan • Kelengkapan Penilaian kelengkapan diukur berdasarkan kriteria berikut : • Kompleksitas Penilaian kompleksitas diukur berdasarkan jumlah proses yang terwadahi oleh sistem

  46. Reformasi Layanan kepada Satuan Pendidikan

  47. Reformasi Layanan kepada Peserta Didik

  48. Reformasi Layanan kepada PTK

  49. Reformasi Layanan kepada PTK (Lanjutan)

  50. Reformasi Layanan kepada PTK (Lanjutan) • Reformasi Layanan Subtansi Pendidikan

More Related