ETIKA BISNIS

1. ETIKA BISNIS Maiza Fikri, ST, SE, M.Mmaizafikri@rocketmail.com

2. PengertianEtika • Dua pengertian; 1. Etika  kata Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan.

3. 2. Etika  flsafat moral, ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas.

4. Nietzsche, • etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.

5. Kant, • etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. • Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggungjawab. • Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis.

6. Norma Khusus dan Norma Umum Norma Khusus aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus atau kehidupan khusus, mis. aturan olah raga, aturan pendidikan, lebih khusus aturan sebuah sekolah.

7. Norma Umum bersifat umum dan universal. Norma umum ada tiga yaitu, norma sopan santun, norma hukum, norma moral.

8. Teori Etika. • Etika Deontologi • EtikaTeleologi.

9. Etika Deontologi kata Yunani deon  kewajiban. penekanan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.

10. Suatu tindakan itu baik dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri bukan pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu. Menekankan motivasi, kemauan baik dari pelaku bisnis.

11. Tiga prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai moral: • (1) tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban; • (2) tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu; • (3) dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

12. Etika Teleologi • mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

13. Etika Umum dan Etika Khusus. Etika Umum suatu etika mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi anusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Etika Umum sebagai ilmu atau filsafat moral  etika teoretis

14. Etika Khusus • penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam kehidupan khusus. • Dalam hal ini Etika Khusus mengamati perilaku dan kehidupan manusia dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. • Etika Khusus memberi aturan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus.

15. Etika Khusus dianggap sebagai Etika Terapan. karena aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus dalam kegiatan tertentu.

16. Etika Terapan – Etika Bisnis. • Etika Bisnis merupakan salah satu bentuk dari Etika Terapan. • Dalam Etika Bisnis diterapkan secara khusus prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang bisnis.

17. Beberapa prinsip Etika Bisnis • 1. otonomi; • 2. kejujuran; • 3. keadilan; • 4. saling menguntungkan, • 5. integritas moral.

18. Prinsip Otonomi •  sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri.

19. Prinsip Kejujuran • kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian, • kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, • kejujuran dalam hubungan kerja intern.

20. Prinsip Keadilan • memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, baik dalam relasi eksternal maupun internal perusahaan.

21. Paham Tradisional  Keadilan • 1. Keadilan Legal • Menyangkut hubungan antara individu/kelompok masyarakat dengan negara.  Hubungan vertikal.

22. Dasar moral: • 1. semua orang mempunyai harkat dan martabat yg sama. • 2. semua warga negara  status dan kedudukan yg sama

23. Prinsip dasar  konsekuensi legal dan moral: • 1. perlindungan hukum yang sama; • 2. tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum dan negara;

24. 3. produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang atau kelompok tertentu; • 4. ketaatan yang sama dari semua warga.

25. = Keadilan Legal = + dalam bisnis negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. + dalam perusahaan pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai peraturan hukum yang berlaku.

26. 2. Keadilan Komutatif •  mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yg lain. • Hubungan horisontal

27. interaksi sosial sosial antara warga yg satu dengan lainnya, tidak boleh ada yang dirugikan. • Relasi bisnis harus setara.

28. 3. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi) •  distribusi ekonomi yg merata dan yang dianggap adil oleh semua warga negara.

29. Keadilan Distributif  tidak mengakui prinsip sama rata dlm pembagian kekayaan ekonomi. • Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya masing-masing.

30. Prinsip Saling Menguntungkan  • bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungan.

31. Integritas Moral  • tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis

32. Etika Bisnis • dalam • Hubungan Kerja

33. Hubungan kerja sebagai suatu relasi internal dalam suatu perusahaan harus diberlakukan prinsip Etika Bisnis yang ketiga yaitu prinsip keadilan.

34. Adam Smith • menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. • prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain).

35. Prinsip no harm, • merupakan rumusan lain dari • The Golden Rules (Kaidah Emas) yaitu : “Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang anda sendiri tidak ingin diperlakukan

36. HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA PERATURAN PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERATURAN PER-UU-AN

37. PERJANJIAN KERJA • Pasal 1.14 UU no. 13/2003 • Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

38. KUHPerdata psl. 1601a • Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

39. PERJANJIAN KERJA Pasal 1601a KUHPerdt. • Unsur-unsur: • Pekerja melakukan pekerjaan, • Pengusaha membayar upah, • Bekerja pada pihak lain, • Suatu waktu tertentu

40. Pengusaha membayar upah • Imbalan jasa bagi pekerja • Upah sebagai unsur utama perjanjian kerja, • Prinsip “no work no pay”

41. Bekerja pada pihak lain • Di bawah perintah pengusaha • unsur kewenangan

42. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU WAKTU TIDAK TERTENTU

43. Perjanjian Kerja Waktu Tertentupasal 56 ayat 2, UU no. 13/2003 diadakan • Jangka waktu • Selesainya suatu pekerjaan tertentu

44. PKWT • Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang • Sekali selesai/bersifat sementara • Selesai paling lama 3 tahun • Bersifat musiman • Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.

45. PKWTperpanjangan - pembaruan • Perpanjangan: • Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya. • Pembaruan: • Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.

46. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU • dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan • dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.

47. Perjanjian kerja berakhir jika: • Pekerja meninggal dunia • Berakhirnya jangka waktu perj. Kerja • Putusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Adanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum dlm Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

48. PEKERJA ANAK • Pengusaha dilarang mempekerjakan anak • Pengecualian: • Anak berusia 13 – 15 tahun

49. Syarat mempekerjakan pekerja anak; • Izin tertulis orang tua • Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali • Waktu kerja maksimum 3 jam • Bekerja pada siang hari • Tidak mengganggu waktu sekolah • Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja • Hubungan kerja yang jelas • Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

50. Pekerja Perempuan Persyaratan untuk bekerja pukul 23.00 – 07.00 • Pekerja perempuan di bawah 18 th dilarang bekerja, • Dilarang mempekerjakan perempuan hamil, membahayakan kesehatan, keselamatan, kandungan dan dirinya, • Menyediakan makanan dan minuman bergizi, • Menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja, • Angkutan antar jemput.