1 / 9

MSH Program Review: Trust Building and Policy Formulation for Post-Disaster Recovery

This document outlines the progress and activities of the MSH Engagement's Q1-Q2 review, focusing on trust building and the development of policy suggestions for post-disaster recovery. Discussions from plenary meetings and workshops have led to recommendations for improving public services, ensuring basic rights for victims, and including gender perspectives in program planning. Key challenges and strategies for enhancing coordination among stakeholders are also highlighted, along with upcoming activities for Q3-Q4, aimed at further integrating these policies into institutional frameworks.

siran
Télécharger la présentation

MSH Program Review: Trust Building and Policy Formulation for Post-Disaster Recovery

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MSH ENGAGEMENT PROGRESS REVIEW PROGRAM

  2. REVIEW PROGRAM MSH ENGAGEMENT Q1-Q2 Activities Establishing the MSH trust building

  3. Review RAD rehab dan rekon DIY tahun 2006-2007 Hasil rumusan dibahas pada plenary FYB II Plenary FYB I Coordination meeting per cluster Rumusan berdasarkan cluster Workshop per cluster Upaya pencapaian tujuan

  4. Kondisi sekarang pasca bencana Kondisi yang diharapkan Mendorong upaya dialog dengan pihak terkait • Merumuskan alternative perbaikan kebijakan yang terarah (melalui Perda) • Output yang diharapkan • Hak dasar korban terpenuhi • Arah kebijakan yang jelas • terkait percepatan pemulihan • pasca bencana • Masyarakat • Pemerintah(eksekutif • Legislatif • LSM • Akademisi • ormas

  5. Kendala Yang Dihadapi • Secara substansi, kendala yang dihadapi adalah mensinergikan ide dan usulan dari multipihak untuk merumuskan issue-isue penting dan menjadi skala prioritas serta paling mudah untuk diupayakan dan dimonitor prosesnya. • Kurangnya perspektif gender dalam setiap aktivitas penyusunan program. • Secara tehnis, koordinasi masih kurang berjalan dengan baik, terutama dari sisi mempertemukan multipihak sesuai dengan waktu yang telah disepakati serta dukungan dari Project Support Management.

  6. Rekomendasi untuk perbaikan • Komunikasi informal dengan multipihak perlu lebih diintensifkan. • Perlu menjaga kelangsungan issue dan action plan yang telah disepakati agar dapat dijalankan dengan maksimal. • Harus diupayakan agar dalam setiap aktivitas penyusunan program serta kegiatan berspektif gender dan melibatkan kelompok-kelompok minoritas. • Perlu tool monitoring dan evaluasi terhadap proses-proses yang sudah dilakukan FYB sebagai upaya perbaikan pada masa selanjutnya.

  7. Rumusan rekomendasi FYB Rujukan penyusunan model kebijakan yang TPA Hasil yang diharapkan di Q3 dan Q4 Kerjasama dengan TIMPII Pencapaian: Hasil rumusan dapat masuk dalam dokumen SKPD di setiap instansi terkait (dgn wajib menggunakan perspektif gender) Perbaikan layanan publik di dgn basic right approach bidang kesehatan dan pendidikan

  8. Rencana aktivitas Q3 dan Q4 • FGD pararel berdasarkan cluster merumuskan rekomendasi menjadi lebih konkret. • FGD cluster menurunkan program untuk masuk ke dalam dokumen SKPD 2008. • Seminar hasil aktivitas FYB penyampaian informasi kpd khalayak. • Penyusunan formulasi kebijakan perbaikan layanan publik yang TPA (kerjasama dg TIMPII).

  9. Penyusunan formulasi kebijakan perbaikan layanan publik yang TPA(Policy formulation) • Aktivitas pendukung: expert meeting for policy formulation (fasilitasi dengan TIMPII)

More Related