Intensive Course Human Resources Development Management

1. Intensive Course Human Resources Development Management Industrial Relations in Indonesia Delivered by : Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM

2. Industrial RelationsUntuk Kesejahteraan Karyawan & Industrial Peace

3. Overview on Industrail Relations today • Sejak reformasi, IR bergeser dari kedudukannya semula. • Kebebasan dalam berbagai aspek. • UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja, Multi Unions System. • Conflict Management : Antara kepentingan pengusaha dan kepentingan karyawan. • UU 13/2003 Ketenagakerjaan dan UU 2/2004 PPHI.

4. Pengertian Suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang atau jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai dan merupakan manisfestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945

5. Human Resources Management & Industrial Relations Management • HRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan kerja antara karyawan sebagai individu dengan perusahaan. • IRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan kerja antara kelompok karyawan dengan perusahaan.

6. Tujuan Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu masyarakat adil makmur, melalui penciptaan ketenangan kerja dan usaha, ketertiban dan rasa aman serta kegairahan kerja.

7. Azas-azas • Azas mufakat • Azas usaha bersama dan kekeluargaan • Azas demokrasi • Azas adil dan merata • Azas peri kehidupan dalam keseimbangan • Azas kesadaran hukum • Azas kepercayaan pada diri sendiri

8. Dua Azas Yang Sangat Penting Dalam pelaksanaan HIP, dua azas yang sangat penting adalah : • Azas kekeluargaan dan gotong royong • Azas musyawarah dan mufakat

9. 3 Azas Kerjasama Sebagai manisfestasi dari kedua azas itu HIP mendasarkan diri pada 3 azas kerjasama : • Sebagai teman seperjuangan. • Distribusi hasil usaha secara adil dan layak, serasi dan sesuai dengan prestasi kerja. • Sama-sama bertanggung jawab.

10. Ciri-ciri • Bekerja adalah pengabdian kepada Tuhan, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. • Pekerja dianggap sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya • Mengutamakan kepentingan bersama, yaitu keselarasan usaha. • Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat (kepentingan). • Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

11. Sikap • Sikap sosial, mengutamakan dan mencerminkan kesatuan dan persatuan nasional, tenggang rasa, gotong royong, terbuka, bantu-membantu. • Sikap mental, dimana para pelaku dianggap sebagai teman seperjuangan, saling hormat menghormati, mengerti kedudukan dan peranannya, serta memahami hak dan kewajiban keseluruhan proses produksi.

12. Sarana • Lembaga kerjasama Bipartit • Lembaga kerjasama Tripartit. • Perjanjian Kerja Bersama (KKB) • Perundang-undangan ketenagakerjaan • Lembaga P4D, P4P  Setelah Januari 2005 : PPHI • Pendidikan dan penyuluhan HIP • Organisasi ketenagakerjaan • Kelembagaan lainnya

13. Lembaga Kerjasama Bipartit • Lembaga kerjasama Bipartit • Unsur Wakil Management & Wakil Karyawan • Sebagai forum komunikasi • Menghasilkan rekomendasi kepada Management • Tidak mengambil keputusan, tapi hanya memberikan saran-saran. • Dapat bekerjasama dengan lembaga lain diluar perusahaan. • Lebih konsentrasi kepada kesempatan pengembangan SDM.

14. Lembaga Kerjasama Tripartit. • Terdiri dari : Dept. / Dinas Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja dan Assosiasi Pengusaha (APINDO). • Belakangan jarang kedengaran kegiatan lembaga ini. • Bersifat nasional dan ada juga ditingkat daerah.

15. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) • Hasil rundingan antara Management dan PUK Serikat Pekerja. • Sebagai pengganti Peraturan Perusahaan. • Berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang. • Sebagai kejelasan penjabaran hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak. • Outline PKB digariskan oleh Depnaker. • Haruslah berfungsi sebagai dokumen legal yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. • Kedua belah pihak harus konsekwen dengan isinya.

16. Perundang-undangan ketenagakerjaan • Undang-undang • Kepmen

17. Lembaga P4D, P4P • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah / Pusat. • Panitia Daerah / Panitia Pusat • Labor Court dalam bentuk lain di Indonesia. • Ada 3 unsur Tripartit didalamnya : • Dinas Tenaga Kerja • APINDO • SPSI • Keputusan mengikat. • Veto Menteri

18. Pengadilan PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) • Berdasarkan UU 02/2004 • Berada di Pengadilan Tinggi. • Melalui lembaga / sistim : • Bipartite Body • Mediator • Consiliator • Arbitrator

19. Pendidikan dan penyuluhan HIP • Kursus HIP (Hubungan Industrial Pancasila), yang kemudian diganti dengan HII (Hubungan Industrial Indonesia). • IWLTKP (Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Perusahaan), kemudian diganti dengan DPKK (Dana Pendidikan Keterampilan Kerja) – merupakan dana yang harus dibayar oleh Tenaga Kerja Asing setiap tahun. • Kerjasama DEPNAKER, APINDO & SPSI.

20. Organisasi ketenagakerjaan • SPTP (Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan) • Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP) • SPSI • FPSI • Federasi & Confederasi

21. Serikat Pekerja & Tujuannya • Menciptakan kehidupan dan penghidupan perburuhan yang selaras dan serasi dengan jalan membela dan mempertahankan kepentingan kaum Buruh menuju kearah terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi. • Meningkatkan kesejahteraan kaum Buruh serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja penghidupan yang layak sesusai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

22. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit • Mewujudkan ketenangan kerja, menegakkan disiplin dan menciptakan ketenangan kerja. • Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengembangannya serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. • Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja sebagai partner didalam perusahaan.

23. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit (Lanjutan) • Menampung, menanggapi dan memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan serta menghidari secara dini kemungkinan timbulnya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang menyangkut kepentingan bersama. • Menunjang terciptanya disiplin dan gairah kerja. • Menegakkan eksistensi dan peranan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan.

24. Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit • Bersifat kolektif • Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang semuanya merangkap sebagai anggota, dan tiga orang anggota. • Jabatan Ketua dijabat secara tetap dan periodik. • Pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota. • Pengurus menetapkan jadwal serta waktu rapat dan acara sidang.

25. Ruang Lingkup & Mekanisme Kerja Bipartit • Waktu, acara dan materi sidang dapat diusulkan oleh pengusaha, Serikat Pekerja atau oleh LKS Bipartit sendiri. • Merupakan lembaga tersendiri dan bekerjasama dengan P2K3 atau SPSI. • Hubungan dengan lembaga lain bersifat kordinatif. konsulatitif dan komunikatif. • Tidak mengambil alih tugas-tugas Serikat Pekerja ataupun Management perusahaan. • Hasil konsultasi dan komunikasi hanya merupakan saran, rekomendasi dan memorandum bagi Management dan pekerja secara intern.

26. Kewenangan Bipartit • Saran merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak mengikat. • Rekomendasi merupakan kesepakatan bersama yang mempunyai bobot yang urgent untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan. • Memorandum merupakan hasil kesepakatan yang sudah pernah diajukan kepada kedua belah pihak atau ketentuan-ketentuan lain yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak tetapi belum terealisir atau dilaksanakan.

27. Visi Karyawan Terhadap Perusahaan • Mengerti tujuan perusahaan • Mengerti tugas pokok & fungsi jabatan (job function) • Mengerti tanggung jawab dan job masing-masing • Mengerti peranan dalam organisasi perusahaan • Mengerti mengenai kewajiban & hak

28. Misi & Tanggung Jawab Perusahaan • Mencari keuntungan / laba • Tanggung jawab kepada pemegang saham • Memenuhi kewajiban kepada pemerintah (pajak, devisa, pad) • Penyerapan tenaga kerja • Meningkatkan kesejahteraan karyawan • Tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat.

29. Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (1) • Adanya pelatihan yang memadai • Penghargaan untuk suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik • Lingkungan kerja yang sesuai • Fasilitas dan bahan-bahan yang memadai • Dukungan supervisor • Management yang partisipatif • Pengawasan yang konsisten • Prioritas pekerjaan yang jelas

30. Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (2) • Tekanan pekerjaan minimal • Evaluasi yang terus menerus atas tugas-tugas pekerjaan • Kepemimpinan yang cakap dan berpengetahuan luas • Lingkungan fisik yang menyenangkan • Kesempatan untuk ber-inisiatif dan bereaksi • Kepercayaan • Pemakaian saran-saran yang membangun

31. Usaha Alternative Meningkatkan Produktivitas • Jam kerja dikurangi • Cuti lebih panjang • Kenaikan gaji • Profit sharing (bonus) • Olah raga & rekreasi • Pelatihan : • Human relations • Kepekaan • Leadership • Analisa kerja, perencanaan & pengendalian

32. Semoga Bermanfaat Bagi Pekerjaan & Karir Anda