UU KEUANGAN NEGARA

1. UU KEUANGAN NEGARA

2. REGULASI KEUANGAN NEGARA

3. POKOK BAHASAN Identifikasi kelemahan manajemen keuangan pemerintah yang lama Cakupan agenda reformasi keuangan negara Perangkat peraturan per-uu-an Filosofi dan pokok-pokok reformasi masing-masing bidang manajemen keuangan negara Pokok-pokok materi UUKN (UU 17/2003)

4. KELEMAHAN DI BIDANG PENGANGGARAN Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran; Institusi penganggaran yang terbelah antara anggaran rutin dan pembangunan; Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes; Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif yang belum tersedia.

5. KELEMAHAN DI BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN Fungsifinancial management yang tidakterpadu, dan fungsioperasional yang belum optimal (let the managers manage); Dukunganpembiayaanalternatif yang belumtersediasetelahindependensi BI; Duplikasi dan akumulasisehubungandenganpemisahananggaranrutin dan pembangunan; Penyelenggaraanfungsitreasury (kas, piutang, utang, investasi, aset lain) yang jauhdari optimal.

6. KELEMAHAN AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Tanggung jawab kementerian thp penggunaan anggaran belum cukup tegas; Belum tersedia standar akuntansi bagi pelaporan keuangan pemerintah, dan belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud. Laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajiannya sangat lambat. Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih;

7. AGENDA REFORMASI: Dari Hulu SampaikeHilir ReformasibidangPerencanaan & Penganggaran. ReformasibidangPelaksanaanAnggaran. ReformasibidangPerbendaharaan, danSistemPenerimaan & Pembayaran. ReformasibidangPengelolaanKas, Piutang, BarangMilik Negara, danKewajibanPemerintah ReformasibidangAkuntansi, Pelaporan, danPertanggungjawaban ReformasibidangPemeriksaandanSistemPengendalian

8. AGENDA REFORMASI: Perangkat Perubahan PerubahanHukum & Peraturan Per-UU-an Penataanulangsistem, prosedur, dankalender Penyesuaiankelembagaan/organisasi Perubahankerangkaperilaku Peningkatankapasitaspersonil Penyediaansaranakerja Perwujudankepemimpinan/leadership baru

9. PERANGKAT HUKUM UU Keuangan Negara (UU No.17/2003, 5 April 2003) UU Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004, 14 Januari 2004)  Menggantikan ICW & RAB UU PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (UU No.15/2004, 19 Juli 2004)  Menggantikan IAR Note: Paket RUU inidisiapkanoleh Tim ke XIV dandiajukankpd DPR pada 29 Sept. 2000

10. PP PELAKSANAAN UU No 17/2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Rencana Kerja & Anggaran Instansi Pemerintah Pengendalian Pinjaman Pusat & Daerah; Standar Akuntansi Pemerintahan;

11. PP PELAKSANAAN UU No 1/2004 PERBENDAHARAAN NEGARA Pelaksanaan APBN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)]; PengelolaanUang Negara/Daerah [Ps 28 ayat (1)]; PengelolaanBarangMilik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)]; LaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah [Ps 55 ayat (5)]; PengelolaandanPertanggungjawabanAnggaranPembiayaandanPerhitungan [Pasal 3 ayat (6)]; PengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganBadanLayananUmum [Pasal 69 ayat (7)]; Tata Cara PemberianPinjamanatauHibah [Pasal 33 ayat (3)]; Tata Cara PenyelesaiandanPenghapusanPiutang Negara/Daerah [Pasal 37 ayat (5)]; Tata Cara PelaksanaandanPenatausahaanUtang Negara/Daerah [Pasal 39 ayat (4)]; InvestasiPemerintah [Pasal 41 ayat (3)]; Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)]; PenyelesaianKerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)].

12. PERATURAN PELAKSANAAN UU 15/2004 TENTANG PPTKN Standar Pemeriksaan; Tata cara Pemanggilan; Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif; Tata cara Tindak Lanjut; Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.

13. REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN Filosofi: Basis KINERJA  Outputs & Outcomes Diferensiasi dan Integrasi fungsi Perencanaan & Penganggaran Klasifikasi universal: (i) organisasional, (ii) fungsi/ subfungsi/program/kegiatan, dan (iii) jenis belanja Budget horizon extension (MTEF), untuk 2 thn Kalender perencanaan dan penganggaran yang jelas Peranan legislasi yang lebih jelas

14. REFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN Filosofi: Let the manager manage Fungsieksekusi program/kegiatansecaraparipurna Penyerahanotorisasipembebanananggarankepadapengguna/kuasapenggunaanggaran Fleksibilitasdalamrincian DIPA dan revisi POK Dukunganimprest funds melaluiBendahara Penyediaan Pola PengelolaanKeuangan BLU

15. REFORMASI PERBENDAHARAAN & SISTEM PENERIMAAN/PEMBAYARAN Filosofi: Pelayanan yang cepat FungsiMenkeuselakutreasurer: efficient collection, secured deposit, and immediate payments Simplifikasidokumenpendukung SPM Percepatanpelayananpencairan dana Pemberianuangpersediaanbagisatker Perencanaan kas jadwalpenerimaan dan pembayaran

16. REFORMASI MANAJEMEN ASET & KEWAJIBAN Filosofi: (i) Kas, Piutang, dan BMN adalahasetekonomis, (ii) Kewajibanmengandungrisiko IntroduksiTreasury Single Account (TSA) Perubahanhubungandgn BI thprekeningpemerintah Operasi pasar uangterhadap surplus ataudefisitoperasional Manajemen BMN yang komprehensif (perencanaan, sertifikasi, pemanfaatan, pengalihan/penghapusan, pelaksanaankerjasama) Manajemeninvestasi (jkmenengah & panjang) Manajemenpiutang (termasukpenghapusan) Manajemen utang (termasukrisiko)

17. REFORMASI AKUNTANSI & PELAPORAN Filosofi: Akuntabilitas & Transparansi SetiapPengguna/KuasaPenggunaAnggaranwajibselenggarakanakuntansi MenkeutetapkansistemakuntansiberdasarkanStandarAkuntansiPemerintahanygdisusun oleh komiteindependen Laporankeuangankomprehensif (LRA, Neraca, LAK & CaLK) dihasilkandari proses akuntansi Kalenderakuntansi & pelaporan yang timeliness Merger LaporanKinerja pada LaporanKeuangan Pernyataantanggungjawab oleh Kasatker/KDH/Menteri

18. REFORMASI AUDITING & SISTEM PENGENDALIAN Filosofi: Revitalisasi Audit Eksternal dan Simplifikasi Audit Internal Pemberian OPINI audit oleh BPK atas LK BPK dapat pula melakukan (i) audit kinerja dan (ii) audit dengantujuantertentu (special examinations) Tanggapanpihak yang diperiksawajibdicantumkan pada laporan audit BPK Laporan audit terbukauntukumum Tingkat tanggungjawab yang berbeda: Kebijakan – PelaksanaanKegiatan – Administratif - Fiduciary Penyederhanaanorganisasi audit internal pemerintah

19. POKOK-POKOK MATERI UUKN Pengertian “KEUANGAN NEGARA” (psl 1, 2, penjelasan) Pengaturankekuasaankeuangan negara (psl 6) PengaturantugasPengelolaFiskal vs. PenggunaAnggaran Ketentuanpenyusunan dan penetapan APBN/D  gross principle, comprehensive, result based Ketentuanpelaksanaan APBN/D  allotment, perubahan, dan laporanperkembangan Ketentuanpertanggungjawaban pelaporankeuanganberdasarkanakuntansi Pengaturanhubungankeuanganantar-pemerintahan, BI, BUMN/S, dan lembagaasing Ketentuanpidana/sanksi

20. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA KN adalahsemuahak dan kewajiban negara yang dptdinilaidgnuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dptdijadikanmilik negara berhubungdenganpelaksanaanhak dan kewajibantersebut Obyek : semuahak dan kewajiban, termasukkebijakan dan kegiatanfiskal, moneter, dan pengelolaankekayaan Subyek : Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain ygadakaitandgn KN Proses : Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampaipertanggungjawaban Tujuan : Dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan negara untukmencapaitujuanbernegara

21. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA (Pasal 2) Hak negara memungutpajak, mengeluarkan & mengedarkanuang, dan meminjam; Kewajiban negara menyelenggarakanlayananumumpemerintahan dan membayartagihanpihakketiga; Penerimaan Negara/Daerah; Pengeluaran Negara/Daerah; Kekayaan negara/daerahygdikelolasendiriatau oleh pihak lain, termasukkekayaanygdipisahkan Kekayaanpihak lain ygdikuasai oleh pemerintahdlmrangkapenyelenggaraantugaspemerintahanatauuntukkepentinganumum; Kekayaanpihak lain ygdiperolehdgnmenggunakanfasilitas yang diberikanpemerintah.

22. KEKUASAAN KEUANGAN NEGARA (Pasal 6) Presidenmemegangkekuasaanumumkeuangan negara. Pengelolaanfiskal, termasukkekayaannegara yang dipisahkan, dikuasakankpd Menteri Keuangan; Penggunaananggaran/barangdikuasakankpdmenteri/pimpinanlembaga; Pengelolaankeuangandaerah, termasukkekayaandaerahygdipisahkandiserahkankpd KDH; Kekuasaanumumpresiden tidak termasukbidangmoneter, yang diaturdalam UU tersendiri.

23. TUGAS PENGELOLA FISKAL (Pasal 8) Menyusunkebijakanfiskal dan kerangkaekonomimakro; Menyusunrancangan APBN dan APBN-P; Mengesahkandokumenpelaksanaananggaran; Melakukanperjanjianinternasional di bidangkeu. negara; Melakukanpemungutanpendapatan negara; Melaksanakanfungsibendaharaumum negara; Menyusunlaporankeuangansbgpert.jawaban APBN; Melaksanakantugas-tugas lain di bidangpengelolaanfiskal.

24. TUGAS PENGGUNA ANGGARAN (Psl 9) Menyusunrancangananggaran K/L ybs; Menyusundokumenpelaksanaananggaran; Melaksanakananggaran; Melaksanakanpemungutan PNBP dan menyetorkannya; Mengelolapiutang dan utang negara pd K/L ybs; Mengelola BMN di lingkungannya; Menyusunlaporankeuangansbgpert.jawaban K/L; Melaksanakantugas-tugas lain.

25. PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN (Pasal 11 s.d. 15) APBN terdiridaripendapatan, belanja, dan pembiayaan; Belanjadirinci m/ organisasi, fungsi, dan jenisbelanja; RAPBN disusunberpedoman pd RKP ygdidahului dg penyampaian pokok2 kebijakanfiskal dan kerangkaekonomimakro pd bln Mei kpd DPR; K/L menyusun RKA berdasarkanprestasikerja yang akandicapaibesertaprakiraanbelanja 1 tahunberikutnya; RKA dibahasdgn DPR, dan hasilnyadigunakanutkpenyusunan RAPBN oleh Menkeu; RAPBN dibahasberdasarkan UU Susduk; DPR berhakmelakukanperubahan; Persetujuan RAPBN oleh DPR terincisd unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenisbelanja, paling lambat 2 blnsebelumtahun APBN.

26. PELAKSANAAN APBN (Pasal 3 sd 5 dan 26 SD 29) Tahun APBN adalah 1 Januari sd 31 Desember; APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; APBN yg sdh disetujui dirinci lebih lanjut dalam Keppres; Semua penerimaan dan pengeluaran pada tahun APBN dimasukkan dalam tahun APBN ybs; Penggunaan Surplus diutamakan utk pembentukan cadangan; Laporan Realisasi Semester disampaikan bln Juli; Perubahan APBN dpt diajukan dan dibahas dgn DPR sebelum tahun anggaran berakhir; Dalam keadaan darurat, Pemerintah dpt melakukan pengeluaran, dan diajukan dlm APBN-P; Ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dlm UU perbendaharan negara.

27. PERTANGGUNGJAWABAN (Pasal 30 s.d. 33) Pelaksanaan APBN dipertanggungjawabkan dgn UU berupa Laporan Keuangan yang sdh diaudit BPK; LK terdiri paling tidak LRA, Neraca, LAK, dan CaLK serta dilampiri LK perusahaan negara; LK disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen dan dituangkan dalam PP; UU tentang pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir; Pemeriksaan BPK diatur dgn UU tersendiri;

28. HUBUNGAN LEMBAGA (Pasal 21 sd 25) Pem Pusat dan Bank Sentralmemiliki hub koordinasidlmhalpengelolaanfiskal dan moneter; Pem Pusat menyediakanalokasi dana kepadaPemda, dan juga dapatmemberihibahmaupunpinjaman; Pemdadptmemberipinjamanataumeminjamdenganpersetujuan DPRD (PP23/2003 memberibataspinjaman); Pemerintahdptmelakukaninvestasi, memberihibahkpd, ataumelakukandivestasi pd perusahaan negara/swastaataspersetujuan DPR/D; Menteri Keuangan/KDH melakukanpembinaanatasperusahaan negara/daerah; Menteri Keuangan/KDH melakukanpembinaanatas badan-badan pengelola dana masyarakatdgnfasilitaspemerintah.

29. PIDANA, SANKSI & GANTI RUGI (Pasal 34 & 35) Penyimpanganterdiridari (i) kebijakan, (ii) kegiatan, (iii) administratif, dan (iv) fiduciary bendahara; Menteri/Pimpinan Lembaga/KDH dikenakansanksidendaataupidanathppenyimpangankebijakan; Kasatkeranggarandikenakansanksidenda/pidanathppenyimpangankegiatan ; Setiappegawaiataupihak lain dikenakansanksiadministratifkrntidakmemenuhikewajibannya; Bendaharamemilikitanggungjawab fiduciary; Ketentuankerugian negara diaturdlm UU perbendaharaan negara; Catatan: Psl 35 ttgbendaharamunculsbgpasalkompromiantaraPemerintah dan BPK.

30. PERALIHAN & PENUTUP (Pasal 36 sd 39) Penerapan basis akrualdlmpendapatan dan belanjaadalah 5 tahunkemudian; Pemeriksaan BPK mulaithp APBN TA 2006; ICW, IBW, dan RAB tidakberlakulagisepanjangtelahdiatur oleh UU ini. Catatan: UU 17/03 diundangkantanpapengesahan oleh Presiden Megawati (kurangberkenankrnprotesKetuaBappenas dan Menteri BUMN, keduanyadari PDIP).

31. UU No. 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara

32. Keuangan Negara Pemerintahan Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan BUMN/D Keuangan Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) BUMN/D Non Keuangan Lembaga Moneter termasuk bank sentral Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *) Lembaga Non Moneter LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

33. PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Akuntabilitasberorientasipadahasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaandalampengelolaankeuangannegara, Pemeriksaankeuanganolehbadanpemeriksa yang bebasdanmandiri.

34. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD

35. ParadigmaBarudalampengelolaanKeuangan Negara dari Financial Administration Ke Financial Management Perubahan mendasar Semangat yang melandasi let the managers manage Check & Balance Mechanism Pengendalian

36. AsasUmumPerbendaharaan Negara Asaskesatuan Asasuniversalitas Asastahunan Asasspesialitas Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitasdalampelaksanaananggaran

37. PengertianPerbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1) Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

38. RuangLingkupPerbendaharaan Negara (Pasal 2 ayat 1) Pelaksanaanpendapatandanbelanjanegara Pelaksanaanpendapatandanbelanjadaerah Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarannegara Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarandaerah Pengelolaankas Pengelolaanpiutangdanutangnegara/daerah Pengelolaaninvesasidanbarangmiliknegara/daerah Penyelenggaraanakuntansidansisteminformasimanajemenkeuangannegara/daeah Penyusunanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD Penyelesaiankerugiannegara/daerah PengelolaanBadanLayananUmum Perumusanstandar, kebijakan, sertasistemdanprosedur yang berkaitandenganpengelolaankeuangannegaradalamrangkapelaksanaan APBN/APBD

39. Asas Umum (Pasal 3) UU tentang APBN merupakandasarbagiPemerintahPusatuntukmelakukanpenerimaandanpengeluarannegara; Semuapengeluarannegara, termasuksubsididanbantuanlainnya yang sesuaidengan program pemerintahpusat, dibiayaidengan APBN; Anggaranuntukmembiayaipengeluaran yang sifatnyamendesakdan/atautidakterdugadisediakandalambagiananggarantersendiri yang selanjutnyadiaturdalamperaturanpemerintah.

40. Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10) Menteri/pimpinanlembagaadalahPenggunaAnggaran/PenggunaBarangbagikementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya; MenteriKeuanganadalahBendaharaUmum Negara; Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotamengangkatBendaharaPenerimaan/BendaharaPengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatan/belanjapadakantor/satkerdilingkungan K/L/satkerperangkatdaerah

41. PelaksanaanPendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 11s.d 12) Tahunanggaranmeliputisatutahunmulaidaritanggal 1 Januarisampaidengan 31 Desember; APBN dalamsatutahunanggaranmeliputi : • Hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih; • Kewajibanpemerintahpusat yang diakuisebagaipengurannilaikekayaanbersih • Penerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaranybsmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya PenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara

42. Implikasi padaaspek : Penyusunan, Pelaksanaanpenerimaandanpengeluaran, Audit, Pelaporan.

43. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Perubahanmendasar: Pembagiankewenangan, Sistempembayaran, Pengelolaan kas.

44. Pembagian kewenangan

45. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

46. PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM

47. PemisahanKewenangan PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis Menteri Keuangan administratief beheer Comptabel beheer

48. Yang berlaku sebelum PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Keuangan Menteri Teknis administratief beheer Comptabel beheer administratief beheer

49. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis SelakuPenggunaAnggaran Menteri Keuangan Selaku BUN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer)

50. Sistem Pembayaran