1 / 24

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP. Disampaikan pada : Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Bandung, 21-23 Agustus 2013. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Referensi : V I S I (RPJMN 2010-2014) INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. V I S I

tia
Télécharger la présentation

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP Disampaikan pada : Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Bandung, 21-23 Agustus 2013

  2. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Referensi : V I S I (RPJMN 2010-2014) INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT M I S I MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

  3. SINKRONISASI MINAPOLITAN, INDUSTRIALIASI DAN EKONOMI BIRU P2HP BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY

  4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DITJEN P2HP MISI VISI Mengembangkan Industri Pengolahanhasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing 1 Terwujudnya Produk Perikanan Prima Yang Berdaya Saing Di Pasar Domestik Dan Internasional Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saingsebagai basis ketahanan pangan nasional 2 Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara 3 Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing 4 Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 5 • Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik 6

  5. STAKEHOLDER PERSPECTIVE PETA STRATEGI DITJEN P2HP SS1 Meningkatnyakesejahteraanmasyarakatkelautandanperikanan CUSTOMER PERSPECTIVE MASYARAKAT KP SS6 Meluasnyakesiapanmasyarakatuntukusahadankesempatankerja di bidangP2HP SS5 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP SS3 Meningkatnyapemasaranproduk KP di dalamdanluarnegeri SS2 Meningkatnyaketersediaanproduk KP yang bernilaitambah SS4 Berkembangnyaindustripengolahan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SS7 TerlaksananyakebutuhaninovasiteknologihasilLitbangdanrekayasauntuk modernisasisistempengolahan SS10 Terselenggaranyapengendalianimpor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan SS9 Terselenggaranyamodernisasisistemproduksi KP, pengolahan, danpemasaranproduk KP yang optimal danbermutu SS8 Tersedianyakebijakan P2HP sesuaikebutuhan LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL SS11 Tersedianya SDM DJP2HP yang kompetendanprofesional SS12 Tersedianyainformasi P2HP yang valid, handaldanmudahdiakses SS13 Terwujudnyagood governance & clean government diDJP2HP SS14 Terkelolanyaanggaran DJP2HP secara optimal

  6. STAKEHOLDER PERSPECTIVE PETA STRATEGI DIREKTORAT PEMASARAN DALAM NEGERI SS1. Meningkatnyakesejahteraanmasyarakat KP CUSTOMER PERSPECTIVE MASYARAKAT KP SS2. Meningkatnyapemasaranproduk KP didalamdanluarnegeri INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SS4 Terselenggaranyamodernisasisistemproduksi KP, pengolahan, danpemasaranproduk KP yang optimal danbermutu SS3. TersedianyakebijakanPDN sesuaikebutuhan LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL SS5. Tersedianya SDM Dit PDN yang kompetendanprofesional SS7. Terwujudnyagood governance & clean government diDit PDN SS6. TersedianyainformasiPDN yang valid, handaldanmudahdiakses SS8. TerkelolanyaanggaranDit PDN secaraoptimal

  7. STAKEHOLDER PERSPECTIVE PETA STRATEGI DIT. PEMASARAN LUAR NEGERI SS1 Meningkatnyakesejahteraanmasyarakatkelautandanperikanan CUSTOMER PERSPECTIVE MASYARAKAT KP SS2 Meningkatnyapemasaranproduk KP di dalamdanluarnegeri INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SS3 Tersedianyakebijakansesuaikebutuhanbidang pemasaran luar negeri SS5 Terselenggaranyapengendalianimpor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan SS4 Terselenggaranyamodernisasisistemproduksi KP, pengolahan, danpemasaranproduk KP yang optimal danbermutu LEARN & GROWTH PERSPECTIVE INFORMATION CAPITAL HUMAN CAPITAL FINANCIAL CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL SS7 TersedianyainformasiPLN yang valid, handaldanmudahdiakses SS6 Tersedianya SDM Dit. PLN yang kompetendanprofesional SS8 Terwujudnyagood governance & clean government diDit. PLN SS9 TerkelolanyaanggaranDit. PLNsecara optimal

  8. KEGIATAN STRATEGIS INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DANPEMASARAN HASIL PERIKANAN INDIKATOR OUTCOME KEGIATAN STRATEGIS • Pengembanganusaha pengolahan hasil perikanan skala Industri dan UMKM • Pengembangan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing tinggi • PengembanganSistemLogistikIkanNasional • Branding produk dan Promosihasil perikanan • Intensifikasi GEMARIKAN • Pengkajian, penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan aksespasar • Pengendalianimporhasilperikanan • Penguatanpermodalandaninvestasi, • Pemberdayaanpoklahsarmelalui PUMP-P2HP • Pengembanganusaha dan pemasaranproduknonkonsumsi • Penerapan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • INDUSTRIALISASI • BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN : • Proses perubahansistemproduksihulu-hilirmelaluimodernisasisistempengolahandanpemasaranhasilperikanandalamrangkaakselerasiterwujudnyaprodukperikanan prima yang berdayasaing di pasardomestikdaninternasional Volume & Nilai ProdukOlahan Serapan PasarDomestik Volume & Nilai Ekspor SerapanNaker Pengolah-Pemasar Pendapatan Pengolah-Pemasar

  9. PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL Penempatan tidak sesuai formasi; Pejabat Fungsional ditempatkan di jabatan struktural Penempatan sesuai dengan formasi tetapi didominasi tugas struktural Permohonan izin tugas belajar dan izin belajar Pejabat Fungsional harus sesuai dengan jabatan yang diampu 14

  10. UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAHAN Perlu penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan formasi Pembebasan dari tugas struktural bagi pejabat fungsional Perlu penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Pejabat Fungsional 15

  11. PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

  12. Peran Pejabat Fungsional • Pengawas Perikanan Bidang Mutu: melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten. • Perekayasa : Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. • Analis Kepegawaian : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

  13. Definisi APHP Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) adalah jabataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan atau menganalisa data yang diperoleh dari pasar dalam negeri maupun luar negeri Melakukan kegiatan perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodefikasian, pengurutan, penghitungan, pentabulasian, peringkasan, pelaporan, validasi dan verifikasi serta pemutakhiran data dan informasi hasil perikanan, melakukan analisis pasar dan kegiatan penyidikan pasar (market intellegence) Tugas Pejabat Fungsional APHP

  14. Tujuan dibentuknya APHP • Wahana untuk pengembangan karier • Upaya mendorong peningkatan motivasi dan profesionalisme kerja • Melegalisasi eksistensi APHP sebagai tenaga profesional dalam jabatan karier • Menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja • Mewadahi para pejabat Eselon III dan IV apabila terjadi pengurangan (kaya fungsi miskin struktur)

  15. DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP

  16. DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP

  17. PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PERMEN PAN & RB RANCANGAN PERMEN PAN & RB PERTIMBANGAN TEKNIS BKN PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN NASKAH TUNJANGAN JABATAN NASKAH BATAS USIA PENSIUN JUKNIS & JUKLAK

  18. TIME LINE PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN RANCANGAN PERMEN PAN & RB 11/2s/d 2 th PERMEN PAN & RB 1/2 th PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN 1 th (dapat diperpanjang 2 th) PERPRES TENTANG NASKAH TUNJANGAN JABATAN & BUP

More Related