1 / 47

ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL. DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI BALAI DIKLAT, CISARUA 13 MEI 2013. P OKOK BAHASAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI. Dasar Hukum JAFUNG, Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina Unsur dan Sub Unsur

xanti
Télécharger la présentation

ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASIBALAI DIKLAT, CISARUA 13 MEI 2013

  2. POKOK BAHASANJABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI • Dasar Hukum • JAFUNG, Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina • Unsur dan Sub Unsur • Pjbt YBW Menetapkan AK, Tim Penilai, dan Pjbt YBW Menetapkan PAK • PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • FORMASI • PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN/PERALIHAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS RADIASI • Penyesuaian/Inpassing • Ketentuan Peralihan • Tabel AK ntkPengangkatandanKenaikanJabatan/Pangkat • TunjanganJafungdanKeuntungannya

  3. DASAR HUKUM YANG TERKAIT • UU Nomor 8 Th 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimanatelahdiubahdengan UU Nomor 43 Th 1999 • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994tentangJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 tentangWewenangPengangkatan, PemindahandanPemberhentian PNS • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 tentangDisiplin PNS • KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999tentangRumpunJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil • PER MENPAN NOMOR 46 TAHUN 2012 tentangJabatanFungsionalPengawasRadiasidanAngkaKreditnya • PER BERSAMA KA BAPETEN DAN KA BKN NO 19 TAHUN 2012 TTG JUKLAK JFPR DAN AK NYA • Perka BAPETEN Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara PelaksanaanInpassingJafungWasrad

  4. 10 JABATAN ( pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 ) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 4

  5. Jabatan Karier jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh pns . Mutasi dan Jabatan Fungsional 5

  6. jabatan karir dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis : 1. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam memimpin suatu satuan organisasi. (PP 100/2000 & PP 13/2002) 2. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorangPegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan padakeahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. (PP 16/1994 & Keppres 87/1999) Sub Mutasi dan Jabatan Fungsional 6

  7. jabatan fungsional • JabatanFungsionalTertentu • JabatanFungsionalUmum 7

  8. penetapan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja dimungkinkan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional • sistem karier adanya jenjang jabatan • sistem prestasi kerja Pengukurannya dengan angka kredit 8

  9. JENIS-JENIS JAFUNG TERTENTU 1. PENELITI 2. PRANATA NUKLIR 3. PENGAWAS RADIASI 4. PEREKAYASA 5. DLL ... JENIS-JENIS JAFUNG UMUM • Pengadministrasi Tata Usaha • Pengevaluasi …. • Penganalisis ..... • Caraka …..dll

  10. JAFUNG PENGAWAS RADIASI: Jabfung yg mempunyai ruang lingkup tugas ntk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.

  11. PENGAWAS RADIASI: PNS yg diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.

  12. TUGAS POKOKPENGAWAS RADIASI: Melaksanakan kegt inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi.

  13. ANGKA KREDIT: Adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yg harus dicapai oleh pejabat fungsional Wasrad dlm rangka pembinaan karier ybs.

  14. PENGAWAS RADIASI termasuk dalam RUMPUN FISIKA, KIMIA DAN YANG BERKAITAN RUMPUN JABATAN:himpunan jabatan fungsional yg mempunyai fungsi dan tugas yg berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan INSTANSIPEMBINA: BAPETEN

  15. TUGAS INSTANSI PEMBINA, antara lain : • Menyusun juknis pelaksanaan JFPR • Menyusun pedoman formasi JFPR • Menetapkan standar kompetensi JFPR • Mengusulkan tunjangan JFPR • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan JFPR • Menyusun kurikulum dan penyelenggaraan diklat JFPR dan teknis • Mengembangkan Sistem Informasi JFPR • Mengadakan fasilitasi Pelaks JFPR, pembentukan Org Profesi dan Kode Etik • Menyelanggarakan uji kompetensi JFPR dan Monev JFPR

  16. JENJANG JABATAN DAN PANGKATPENGAWAS RADIASI • Pengawas Radiasi Pertama (pangkat Penata Muda gol III/a, dan pangkat Penata Muda Tk.I gol III/b); • Pengawas Radiasi Muda (pangkat Penata gol III/c, dan pangkat Penata Tk.I Gol III/d); • Pengawas Radiasi Madya (pangkat Pembina gol IV/a, pangkat Pembina Tk.I Gol IV/b, dan pangkat Pembina Utama Muda Gol IV/c); • Pengawas Radiasi Utama (pangkat Pembina Utama Madya gol IV/d, dan pangkat Pembina Utama Gol IV/e);

  17. UNSUR DAN SUB UNSUR PENGAWAS RADIASI

  18. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN PAK

  19. AngkaKreditadalahsatuannilaidarisetiapbutirkegiatandan/atauakumulasinilaibutirkegiatan yang harusdicapaiolehseorangPengawasRadiasidalamrangkapembinaankarierjabatandankepangkatannya. PengawasRadiasimengusulkansecarahirarkiDaftarUsulan PAK kepadaPjbygberwenang paling kurang 1 (satu) kali dalamsetahun.

  20. PJB YG BW MENETAPKAN ANGKA KREDIT • Kepala BAPETEN ataupjbEs.Iygditunjukntkmenetapkan AK PR jenjangMadyaGol IV/b s.d PR UtamaGol IV/e dilingkungan BAPETEN, danuntukInstansiPemerintahlainnya; • Sekretaris UTAMA Bapetenntkmenetapkan AK PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkungan BAPETEN ; • Sekjen/Pimpinan LPNK atauPjbygditunjuk paling rendah Es II ntkmenetapkan AK PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkunganmasing-masing. • SekdaProvinsiatauPjbygditunjuk paling rendah Es II ntkmenetapkan AK PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkunganPemdaProvinsi

  21. PJB YG BW MENETAPKAN ANGKA KREDIT ……………….. • SekdaKabupaten/Kota atauPjbygditunjuk paling rendah Es II ntkmenetapkan AK PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkunganPemdaKabupaten/Kota • PAK digunakansbgpertimbanganpengangkatan/ kenaikanjabatan/pangkat; • PAK ygtelahditetapkan, tidakdapatdiajukankeberatan.

  22. PENDIDIKAN DAN PELATIHANJAFUNG PENGAWAS RADIASI • Pengangkatan pertama kali dari CPNS untuk mengisi formasi Wasrad; • Pengawas Radiasi yg akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi ; • Pengawas Radiasi sebagaimana butir 2 harus pula mengikuti dan lulus uji kompetensi. • Ketentuan uji kompetensi dan diklat penjenjangan berlaku paling lambat Desember 2014

  23. FORMASIJAFUNG PENGAWAS RADIASI • Formasi Wasrad di lingkungan BAPETEN paling banyak 320; • Formasi Wasrad di lingkungan Kementrian/LPNK paling sedikit 30 dan paling banyak 80; • Formasi Wasrad di Provinsi/Kabupaten/Kota paling sedikit 10 dan paling banyak 50.

  24. TIM PENILAI JFPR • Tim PenilaiWasrad BAPETEN atau Tim PenilaiPusatmembantuKepala BAPETEN ataupjbEs.Iygditunjukntkmenilaiprestasi PR jenjangMadyaGol IV/b s.d PR UtamaGol IV/e dilingkungan BAPETEN, danuntukInstansiPemerintahlainnya; • Tim PenilaiWasradSettamaatau Tim Penilai Unit KerjamembantuSekretaris UTAMA Bapetenntkmenilaiprestasi PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkungan BAPETEN ; • Tim PenilaiWasradInstansiPusatatau Tim PenilaiInstansimembantuSekjen/Pimpinan LPNK atauPjbygditunjuk paling rendah Es II ntkmenilaiprestasi PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkunganmasing-masing. • Tim PenilaiWasradProvinsiatau Tim PenilaiProvinsimembantuSekdaProvinsiatauPjbygditunjuk paling rendah Es II ntkmenilaiprestasi PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkunganPemdaProvinsi

  25. TIM PENILAI ……………….. • Tim PenilaiWasradKabupaten/Kota atau Tim PenilaiKabupaten/Kota membantuSekdaKabupaten/Kota atauPjbygditunjuk paling rendah Es II ntkmenilaiprestasi PR jenjangPertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a dilingkunganPemdaKabupaten/Kota • Anggota Tim Penilai : SeorangKetuadariunsurteknis, Seorang Wk Ketua, seorangsekrsdariunsurkepegdan paling kurang 4 oranganggota • Syaratmenjadianggota Tim Peniai : Mendudukijabtn/pangkat paling rendahsamadenganWasradygdinilai, memilikikeahliandankemampuandi bid Wasraddanaktifmelakukanpenilaian

  26. PEJABAT YANG MENGUSULKAN PAK • SestamaBapeten, Sekjen/Pimpinan LPNK, SekdaProvinsi/Kabupaten Kota kepadaKepalaBapetenntkangkakredit PR MadyaGol IV/b s.d PR UtamaGol IV/e • Pejabat Es II BapetenygmembidangikepegkepadaSekretaris UTAMA Bapetenntkangkakredit PR PertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a • Pejabat Es II ygmembidangikepegkepadaSekjen/Pimpinan LPNK ntkangkakredit PR PertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a • Pejabat Es II ygmembidangipengawasRadiasikepadaSekdaProvinsi /Kabupaten Kota ntkangka PR PertamaGol III/a s.d PR MadyaGol IV/a Usul Penetapan Angka Kredit, diusulkan oleh :

  27. PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN/PERALIHAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS RADIASI. • Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi hrs memenuhi syarat: • berijazah serendah-rendahnya S-1/D-IV dibidang ilmu fisika, kimia, keteknikan dan kualifikasi pendidikan yg terkait diatur lebih lanjut dgn Perat Ka. BApeten; • Pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) • Telah ikut dan lulus Diklat JFPR • Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik dlm 1 Th terakhir Pengangkatan Pertama JFPR adalah pengangkatan ntk mengisi Formasi CPNS

  28. 2. Pengangkatan PNS dari Jabatan lain kedalam JFPR • berijazah serendah-rendahnya S-1/D-IV dibidang ilmu fisika, kimia, keteknikan dan kualifikasi pendidikan yg terkait diatur lebih lanjut dgn Perat Ka. BApeten; • Pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) • Telah ikut dan lulus Diklat JFPR • Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik dlm 1 Th terakhir • Tersedia formasi • Memiliki pengalaman dibidang Wasrad paling kurang 2 Thn • Berusia paling tinggi 50 Thn

  29. 3. Kenaikan jabatan dan pangkat Kenaikan jabatan : • Mencapai AK yg disyaratkan • Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir • Nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; • Telah lulus uji kompetensi; • Tersedia formasi.

  30. Kenaikan pangkat bagi Pengawas Radiasi harus memenuhi persyaratan: • Nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; • Memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; • Sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 2 tahun dalam pangkatterakhir.

  31. 4. Pembebasan Sementara Pembebasan sementara adalah pembebasan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Pengawas Radiasi selama jangka waktu tertentu. Selama dalam pembebasan sementara angka kredit terakhir yang dimilikinya tetap berlaku.

  32. Pembebasan Sementara... Pengawas Radiasi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : • PR Pertama III/a s.d. PR Madya IV/d dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan ntk kenaikan jabtn/pangkat setingkat lebih tinggi • Pengawas Radiasi Utama (IV/e) tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 yang berasal dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

  33. Pembebasan Sementara... Disamping hal tersebut diatas Pengawas Radiasi dibebaskan sementara apabila : a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Radiasi; c. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

  34. 5. Pengangkatan Kembali Kedalam JFPR PengawasRadiasidptdiangkatkembali jika: a)Memenuhi AK utknaikjabatan/pangkatsejakBebasSementara; b)Berdsrkankep. pengadilandinyatakantdkbersalahataudijatuhipidanapercobaan; d)SelesaiditugaskandiluarkegiatanPengawasRadiasi. Ntk PR Pertamausia paling tinggi 54 Thn, ntk PR Muda, MadyadanUtamausia paling tinggi 58 Thn ; e)Diangkatkembalipadainstansisemulasetelahcutidiluartanggungannegara; f)Selesaitugasbelajarlebihdari 6 bulan.

  35. 6. Pemberhentian Dari JFPR. • Dlmjk wk 1 tahunsetelahpembebasansementara, tdkdptmemenuhi AK ygdipersyaratkanntkkenaikanjabatan/pangkat; • Dlmjk wk 1 tahunsetelahpembebasansementarasbgWasradUtamaGol IV/e, tdkdptmemenuhi AK ygdipersyaratkan; • Dijatuhihukumandisiplintkberatselain penurunan pangkatdanjabatan; • Dijatuhihukumanpenjaraataukurunganberdsrkankep. Pengadilan; • Berhentisbg. PNS ataspermintaansendiri/tdkataspermintaansendiriataukrnpensiun. PengawasRadiasiakandiberhentikandarijabatanfungsionalnyaapabila:

  36. Penurunan Jabatan PengawasRadiasiygdijatuhihukumandisiplintingkatberatberupapenurunanjabatansetingkatlebihrendah, melaksanakantugassesuaijenjangjabatanygbaru Penilaianprestasikerjadalammasahukumandisiplin, dinilaisesuaijabatandgnjabatan yang baru

  37. Penyesuaian/ Inpassing • MemilikipengalamankerjadibidWasrad 10 Th; • Pendidkan paling rendah S1/D IV bid Fisika, Kimia Keteknikandanpenddkterkait; • Pangkat paling rendah Pembina (IV/a); • Usia paling tinggi 53 Thntk PR Madya • Usia paling tinggi 58 Thntk PR Utama • NilaiprestasikerjabernilaiBaikdlm 1 Thn • Mengikutidan lulus ujikompetensi • DirekomendasikanolehpimpinanInstansi Pembina JFPR. • Tersediaformasi PNS yg pd saatPermenpaninidittpkanbertugas pd BAPETEN, BATAN dan unit kerjaWasraddptdisesuaikan/diinpassingdgnketentuan: Batas Inpassing sampai dengan 31 Desember 2013

  38. KETENTUAN PERALIHAN • PR Gol II/a s.d. II/d melakskegtnWasradPertamadgn AK 60%; • PR Gol III/a s.d. III/B melakskegtnWasradPertamadgn AK 100%; • PR Gol III/c s.d. III/d melakskegtnWasradMudadgn AK 100% Pd saatPermenpaninidittpkan PNS ygmendudukiWasradTerampildanblmmemilkiijazah S1/DIV berlakuketentuan: PNS tersebut diatas paling lama 10 Thn harus memiliki ijazah S1/DIV Wasrad Gol II/a – III/d apabila dapat S1/DIV diberikan AK 65% AK kumulatif dari Diklat, Tupok, P Profesi dan Ijazah S1/DIV PNS tersebut diatas yg telah menduduki pangkat Penata Tk.I (III/d) per tahun wajib mengumpulkan AK 10 dari kegtn tugas pokok

  39. Administrasi Inpassing (Perka BAPETEN No. 2/2013) • Mengajukankepadaatasanlangsung minimal Es II • Mengisiformulirtidakrangkapjabatan (lamp 2) • Membuatsuratusulanntkmemangkujafungwasrad, ditandatangani minimal Es II. (lamp 3) • Mengisiformulir DRH (lamp 4) • Copy buktipendukungkegiatanWasrad • Copy SK KP terakhir • Copy Ijazahterakhir • Copy Karpeg • Copy DP 3 2 (dua) thterakhir • Bukti lulus ujikompetensiatauSertifikatdiklatinpassing Syaratadmbagi PNS ygakaninpassing :

  40. Administrasi PengajuanAngka Kredit • Mengajukankepadapjbybwmenetapkan AK melaluiatasanlangsung/unit kerja, 3 blnsblmperiode KP • Mengisi form DUPAK, danmelampirkan : 1. Suratpernyataanmengikutifungsional/teknisWasrad 2. Suratpernyataanmelakukankegiataninspeksi 3. Suratpernyataanmelakukankegiatanperijinan 4. Suratpernyataanmelakukankegiatanevaluasinorma std 5. Suratpernyataanmelakukankegiatansertifikasidanval 6. Suratpernyataanmelakukankegiatanpengembprofesi 7. SuratpernyataanpenunjangkegiatanWasrad 8. Buktiphisikkegiatan

  41. Pembinaan Fungsional Wasrad • 1 Wasrad paling kurang 1 th mengajukan DUPAK. • Wasrad Mdy IV/b s.d. Utm IV/e kpd Ka BAPETEN; • Wasrad Ptm III/a s.d. Mdy IV/a kpd Sestama • 2 Wasrad wajib mencatat dan menginventaris kegiatan yg dilakukan • 3 Wasrad harus mengumpulkan bukti phisik • Catatan : • 1 Wasrad Ptm III/a s.d. Utm IV/d apabila 5 th tidak dapat mengumpulkan AK yg disyaratkan ntk kenaikan jbtn/pangkat setingkat lbh tinggi akan dibebaskan sementara • 2 Wasrad Utm IV/e apabila dalam setahun tidak dapat mengumpulkan AK 25 dari Tupok dan Pengembprof akan dibebaskan sementara • Wasrad yang dibebaskan sementara apabila dlm jk wkt 1 th sejak pembebasan tdk dpt mengumpulkan AK yg disyaratkan, akan diberhentikan dari JF Wasrad • Wasrad yang diberhentikan dan telah melewati BUP (56 Th) akan Pensiun

  42. Tabel AK paling rendah ntk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Wasrad pendidkan S1/DIV

  43. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DAN BUP JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI (Perpres Nomor 57 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 46 Tahun 1992)

  44. Keuntungan Jafung dibandingkan dengan Jabatan Umum

  45. Rekapitulasi Jafung Pengawas Radiasi BATAN (aktif) per April 2013

  46. Rekapitulasi Jafung Pengawas Radiasi BATAN (Bebas Sementara) per April 2013

  47. T E R I M A K A S I HSEMOGA BERMANFAAT

More Related