1 / 41

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI , PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI , PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA. Muhtar Mahmud 14 Mei 2011. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH. METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA. I . PELELANGAN UMUM. II . PELELANGAN TERBATAS. III. PEMILIHAN LANGSUNG. IV. PENUNJUKAN LANGSUNG

tova
Télécharger la présentation

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI , PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI , PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA Muhtar Mahmud 14 Mei 2011

  2. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA I . PELELANGAN UMUM II . PELELANGAN TERBATAS III. PEMILIHAN LANGSUNG IV. PENUNJUKAN LANGSUNG V . PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM

  3. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH I. PELELANGAN UMUM • Segmen pasar dan kualifikasi • Jadual waktu pelaksanaan pelelangan umum • Syarat peserta lelang • Isi pengumuman • Prakualifikasi dan Pascakualifikasi • Undangan dan penjelasan lelang • Pembukaan dokumen penawaran • Evaluasi umum ( umum ) • Evaluasi administrasi • Evaluasi teknis • Evaluasi harga • BA Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan pengaduan, penunjukan pemenang, dan tanda tangan kontrak • Pelelangan gagal dan pelelangan ulang

  4. No. SEGMEN PASAR Kualifikasi Kemampuan Dasar 1. Usaha Kecil 0-1.000 Juta Rupiah K3 0 - 100 Juta Rp K2 100 – 400 Juta Rp K1 400 – 1.000 Juta Rp. 2. Usaha Menengah 1.000 – 3.000 Juta Rupiah M2 1.000 – 3.000 Juta Rp Dengan memperhatikan KD 3. Usaha Besar > 3.000 Juta Rupiah M1 3000-10.000 juta Rp B > 10.000 Juta Rp Dengan memperhatikan KD PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI PBJ PEMBORONGAN KONSTRUKSI Masa transisi ( hanya untuk jasa pemborongan konstruksi )

  5. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASIPBJ PEMBORONGAN/BARANG/JASA LAINNYA Setelah 1 Januari 2006

  6. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 2. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI BATAS AKHIR PEMASUKAN DOK.PQ PEMASUKAN PENAWARAN PENETAPAN HASIL PQ UNDANGAN LELANG PENGU- MUMAN LL PENGAMBILAN DOK,PQ HR HR HR PENGUMUMAN HASIL PQ BATAS AKHIR AMBIL DOK PQ PENJELASAN DOK LELANG PENAYANGA N PENGUMUMAN PROSES EVALUASI PQ MIN 7HR MIN 3 HR PENGAMBILAN DOK LELANG MIN 7 HR MIN 7 HR HR MIN 7 HR

  7. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 2. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PENJELASAN LELANG PEMASUKAN PENAWARAN PENGU- MUMAN LL 1 HR MIN 7 HR PENAYANGAN PENGUMUMAN MIN 7HR I HR 1 HR PENGAMBILAN DOK .LELANG

  8. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 3. SYARAT PESERTA LELANG • Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. • Memiliki keahlian,pengalaman,kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa. • Memiliki Surat Ijin Usaha (SIUJK) • Harus mendaftarkan diri dan mengikuti prakualifikasi yang dilakukan panitia • Lulus prakualifikasi/pasca kualifikasi. • Tidak membuat pernyataan tidak benar/palsu atas pernyataan dalam dokumen prakualifikasi • Diundang untuk mengikuti pelelangan ( untuk pbj • dengan metoda prakualifikasi ) • 8. Tidak masuk daftar hitam .

  9. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 4. ISI PENGUMUMAN • Nama dan alamat pengguna barang/jasa • Uraian singkat pekerjaan. • Perkiraan nilai pekerjaan. • ( dapat dicantumkan pagu anggaran ) • 4. Menunjukkan copi SIUP pada waktu pendaftaran

  10. 4. ISI PENGUMUMAN 4. Syarat peserta lelang : a. Penggolongan dan segmen pasar b. Kualifikasi dan Klasifikasi BU ( bidang / sub bidang apa ?, usaha kecil / bukan kecil ? ) c. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen lelang ( mis : untuk pekerjaan spesifik ). d. Menandatangani pakta integritas pada waktu pendaftaran 5. Tempat , tanggal , waktu pengambilan dokumen lelang

  11. HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN • ADANYA PENGATURAN LELANG PADA KEGIATAN PENGUMUMAN.( kasus palembang : hanya 10 exp yang ada pengumumannya, pembelian koran besar-besaran ). • PENGUMUMAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA DENGAN METODA PELELANGAN TERBATAS, PEMILIHAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG. 3. PENGUMUMAN PAKET – PAKET OLEH INSTANSI PADA SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN. 4. BOLEH LELANG SEBELUM DIP TERBIT ? 5. BAGAIMANA PROSES PENGADAAN KEBUTUHAN BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET, SEBELUM DIP TERBIT ?

  12. HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN • PENGUMUMAN DI MEDIA CETAK (KORAN), CUKUP 1 KALI DIAWAL MASA PENGUMUMAN, DAN PENAYANGAN DI PAPAN PENGUMUMAN RESMI DAN ATAU INTERNET MINIMAL 7 HARI KERJA. • UNTUK PEKERJAAN NILAI KECIL/TEKNOLOGI SEDERHANA, PENGUMUMAN LELANG DAN PRA/PASCAKUALIFIKASI DAPAT DILAKUKAN SEKALIGUS, DAN UNTUK PEKERJAAN TEKNOLOGI TINGGI/RESIKO TINGGI/NILAI BESAR, PENGUMUMAN PRA/PASCAKUALIFIKASI DAN PENGUMUMAN LELANG DAPAT DILAKUKAN SECARA TERPISAH. ( contoh pengumuman lelang dan contoh pengumuman prakualifikasi bisa dilihat di “Pedoman standar penilaian kualifikasi” ).

  13. HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN • TATA PENGUMUMAN LELANG : a). Untuk usaha kecil , menggunakan surat kabar dan siaran radio di kabupaten setempat, dan papan pengumuman resmi dan papan pengumuman pengguna b/j. Bila di kabupaten setempat tidak ada surat khabar, maka harus menggunakan surat kabar propinsi ybs. b). Untuk bukan usaha kecil, menggunakan surat kabar propinsi dan nasional, papan pengumuman resmi, serta mengupayakan menggunakan internet. c). Calon peserta lelang dari luar propinsi/kabupaten/kota yang lain, tidak boleh ditolak untuk mengikuti pelelangan di propinsi/kabupaten/kota lokasi pelelangan.

  14. HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN 9.LELANG ULANG YANG HARUS MENGUMUMKAN LAGI DI KORAN ANTARA LAIN DALAM HAL : a). YANG MEMASUKAN PENAWARAN < 3 , DALAM PROSES PASCAKUALIFIKASI. b). CALON PESERTA LELANG YANG LULUS PRAKUALIFIKASI < 3 . c). SANGGAHAN ATAS KESALAHAN PROSEDUR TERNYATA BENAR d). SANGGAHAN DAN ATAU PENGADUAN ATAS TERJADINYA KKN/ PENGATURAN LELANG TERNYATA BENAR. e). APABILA PENAWAR TERENDAH 1 , 2 , DAN 3 MENGUNDURKAN DIRI DAN SISA PENAWAR YANGMEMENUHISYARAT < 3 .

  15. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 5. PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI • Syarat peserta kualifikasi • a.Memiliki Surat Izin Usaha yang masih berlaku • b. Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak dan tidak dalam pengawasan pengadilan/bangkrut/sanksi pidana. • c. Telah melunasi kewajiban wajib pajak • d. Memiliki pengalaman/sub kontraktor dalam 4 tahun • terakhir • e. Memiliki kinerja baik/tidak masuk daftar hitam • f. Memiliki kd pada bidang dan sub bidang yang • sesuai

  16. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 5. PRAKUALIFIKASI DANPASCAKUALIFIKASI • g. Memiliki surat dukungan bank • h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan dan personil • i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan • Tidak membuat pernyataan palsu atas kompetensi/kualifikasi yang dimilikinya • Masih memiliki skp,skk,untuk jasa pemborongan

  17. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 6. UNDANGAN DAN PENJELASAN LELANG • Peserta lelang yang diundang disahkan pengguna jasa • Hanya peserta yang diundang yang boleh memasukan penawaran • Peserta yang lulus PQ < 3, lelang ulang (PQ ulang). • Hanya peserta yang diundang berhak mengambil dokumen • Ketidakhadiran dalam penjelasan, tidak menggugurkan • penawaran.

  18. 6. UNDANGAN DAN PENJELASAN LELANG 6). PENJELASAN LELANG ADALAH MENJELASKA PASAL- PASAL DALAM DOKUMEN LELANG, BILA ADA PERUBAHAN / TAMBAHAN PASAL HARUS DITUANGKAN DALAM ADENDUM DOKUMEN LELANG 7. BERITA ACARA PENJELASAN ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN LELANG 8. NILAI HPS DIUMUMKAN PADA PENJELASAN LELANG. ( RINCIANNYA TIDAK DIUMUMKAN ).

  19. 7. PEMBUKAAN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH • Panitia harus secara tegas pada pembukaan penawaran • Tidak memundurkan batas waktu penutupan penawaran untuk hal yang tidak penting. • Menolak tambahan dokumen penawaran • Tidak menggugurkan penawaran pada pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat. • ( panitia memeriksa,membacakan,mencatat saja ) • Syarat administrasi yang telah diminta pada prosees prakualifikasi,tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran. • Pelelangan dinyatakan gagal dalam pembukaan penawaran, apabila : • a. Penawaran yang masuk < 3 ( apa tindak lanjutnya ? ) • b. Seluruh penawaran diatas pagu DIP. • ( apa tindak lanjutnya ? ). • Panitia membuat BA pembukaan penawaran.

  20. 7. PEMBUKAAN PENAWARAN • URUTAN PELAKSANAAN PEMBUKAAN PENAWARAN : a. panitia menunjuk 2 wakil peserta / kuasanya sebagai saksi. b. panitia membuka kotak penawaran, menghitung penawaran yang masuk, yang mengundurkan diri, dll. c. Sistim satu sampul : panitia memeriksa, menunjukan, dan mem bacakan kelengkapan dukumen penawaran ( nama peserta lelang ,nilai penawaran angka dan huruf, masa laku surat penawaran, daftar kuantitas dan harga ) d. Sistim dua sampul : yang dibuka sampul I data administrasi dan teknis, sampul II tidak dibuka, ditulis identitasnya,diparaf oleh panitia dan wakil peserta, disimpan oleh panitia, dibuka hanya peserta yang lulus administrasi dan teknis. e. Sistim dua tahap : sampul I dibuka,dan sampul II disampaikan kemudian oleh perserta lelang yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis. f Buat Berita Acara Pembukaan Penawaran, diparaf oleh 2 wakil peserta , dibagikan kepada seluruh peserta lelang.

  21. HAL YANGPERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKAAN PENAWARAN • APA YANG HARUS DILAKUKAN, BILA KOTAK SURAT PENAWARAN DIKUASAI PREMAN. • PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN, PENAMBAHAN, SEBELUM PENUTUPAN PENAWARAN DIPERKENANKAN. • TIDAK DIPERKENANKAN TAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN SETELAH WAKTU PENUTUPAN PEMASUKAN PENAWARAN BERAKHIR. • SURAT PENAWARAN YANG TIDAK DI LAK, DAN ALAMAT PADA SAMPUL LUAR YANG SALAH, TIDAK MENGGUGURKANPENAWARAN.

  22. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKAAN PENAWARAN • APA YANG DIMAKSUD “ TIDAK BOLEH MEMUNDURKAN WAKTU PENUTUPAN PENAWARAN UNTUK HAL YANG TIDAK PENTING “ , PERUBAHAN WAKTU PENUTUPAN PENAWARAN HARUS DITUANGKAN DALAM DOKUMEN LELANG. ( contoh kasus pelelangan di Lampung )

  23. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 8. EVALUASI PENAWARAN (UMUM) Evaluasi penawaran dilakukan terhadap semua penawaran yang masuk pada pembukaan penawaran • Dilakukan koreksi aritmatik sekurang-kurangnya 3(tiga) penawaran terendah • Pengertian penawaran terendah yang responsif • 3. Pengertian the lowest responsible bid • 4. Pengertian lelang ulang dan evaluasi ulang • 5. Sebab-sebab kegagalan dalam evaluasi • Kemampuan panitia/pemahaman dokumen lelang lemah • Kemauan untuk mengubah paradigma untuk tidak melakukan KKN masih belum ada • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lemah • Dokumen lelang tidak jelas/tidak lengkap/salah

  24. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 8. EVALUASI PENAWARAN (UMUM) • 6. Ada indikasi kuat KKN pada evaluasi penawaran • 7. BA Evaluasi rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak • 8. Adanya perbedaan pengertian tentang AHS dengan BPK • 9. Pengertian penting pada proyek-proyek dengan PHLN • unbalanced bid • substantially responsive • evaluated bid

  25. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 9. EVALUASI ADMINISTRASI • Penawaran memenuhi syarat administrasi apabila: • Syarat yang diminta dokumen lelang dipenuhi • Isi setiap dokumen benar • Dokumen penawaran menunjukan persaingan yang sehat • Jaminan penawaran • Dari bank umum atau asuransi yang mempunyai program Surety Bond dan punya dukungan reasuransi • Redaksi, masa laku, nama penawar, nilai, nama proyek, penulisan nama paket yang dijamin benar sesuai ketentuan dokumen lelang

  26. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 9. EVALUASI ADMINISTRASI • 5. Surat penawaran • Redaksi sesuai dokumen lelang • Ditandatangani oleh orang yang berhak • Masa laku penawaran sesuai dokumen lelang • Bermaterai dan bertanggal • Daftar kuantitas dan harga setiap jenis pekerjaan diisi lengkap • AHS pekerjaan utama yang diminta dalam dokumen lelang dirinci dengan lengkap • 8. Melampirkan copy bukti tanda terima SPT-PPH tahun terakhir dan kopi setoran pajak SPP pasal 29 dari kantor pajak setempat • Bila ada yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi, tanpa mengubah • substansi penawaran terhadap penawaran yang tidak memenuhi syarat • administrasi, tidak dilakukan evaluasi teknis.

  27. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 10. EVALUASI TEKNIS • 1. Penawaran memenuhi syarat teknis apabila : • Metoda pelaksanaan diyakini memenuhi perysaratan substantif dan diyakini menggambarkan penyelesaian pekerjaan. • jangka waktu pelaksanaan tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam dokumen lelang • Jenis, kapasitas dan jumlah alat, memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dokumen lelang • Spesifikasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan

  28. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 10. EVALUASI TEKNIS • e. Personil inti yang ditempatkan sesuai persyaratan • f. Pek yang disubkontrakkan sesuai dipersyaratkan • Memenuhi syarat teknis lain yang ditetapkan • 2. Dapat dilakukan klarifikasi • 3. Tidak menggugurkan teknis dari analisa • harga satuan • 4. Metode kerja sesuai dengan syarat-syarat • yang ditetapkan dalam dokumen lelang • 5. Gugur teknis bila tidak dapat membuktikan • dan meyakinkan

  29. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 11. EVALUASI HARGA • Panitia melakukan koreksi aritmatik • Diperiksa total harga penawaran apakah melalui pagu Anggaran dalam DI P • Unsur–unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup / kualitas pekerjaan. • 4. Nilai penawaran angka dan huruf sama. • 5. Cek harga satuan timpang > 110%, dan cek • harga satuan nol • 6. Preferensi harga sesuai yang ditetapkan.

  30. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 11. EVALUASI HARGA • Cek kewajaran harga dengan cara : • a. Klarifikasi komponen dalam negeri • b. Bila harga penawaran terlampau rendah , • Sanggup mengerjakan, naikkan jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya menjadi 5% dikalikan80% HPS • Tidak sanggup mengerjakan, sita jaminan penawaran dan black list 1 tahun • c. Bilat erlampau tinggi ( > OE tapi < Pagu DIP ) • Cek indikasi KKN

  31. 12. BERITA ACARA PELELANGAN, PENETAPAN PEMENANG, PENGUMUMAN PEMENANG, SANGGAHAN DAN PENGADUAN, PENUNJUKAN PEMENANG, DAN TANDA TANGAN KONTRAK • Berita Acara Pelelangan Berita Acara Pelelangan rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak.

  32. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH • 2. Penetapan pemenang lelang • Adalah penawaran terendah terevaluasi yang responsif • Bila pejabat yang menetapkan tidak sependapat dengan panitia lelang / pengguna barang / jasa. • Bila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang • 3. Pengumuman pemenang( 2 hari kerja setelah diterima surat penetapan pemenang ) • 4. Sanggahan dan pengaduan • Kriteria sanggahan, pengaduan, dan sanggahan banding (15 hari sejak diterima) • Hak dan kewajiban masyarakat dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam bekerja dan berusaha • Tujuan jawaban sanggahan/pengaduan • Proses pbj jalan terus • Yang menjawab sanggahan/pengaduan • sanggahan dalam proses prakualifikasi

  33. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH • Penunjukan pemenang lelang • Bila tidak ada sanggahan / sanggahan tidak benar • atau sanggahan melewati masa sanggah Pengunduran diri dengan alasan yang diterima/tidak diterima , jaminan penewaran tetap disita. • Bila terendah ke 1 mengundurkan diri , maka ditetapkan Lagi terendah kedua sebagai pemenang • Surat penunjukan dibuat 5 hari kerja setelah pengumuman. • Tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal.

  34. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH • Tanda tangan kontrak • Jaminan pelaksanaan 5% • Bila penyedia jasa gagal menandatangani kontrak • Larangan mengubah dokumen lelang sebelum tanda tangan kontrak • Urutan hirarki kontrak • Banyaknya rangkap kontrak • Penyelesaian asuransi • Pendapat ahli hukum kontrak

  35. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG • Pelelangan dinyatakan gagal apabila: • Yang mendaftar/yang lulus PK < 3 • Penawaran yang masuk < 3 • Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat • Semua penawaran di atas Pagu dana tersedia • Sanggahan atas kesalahan prosedur benar • Sanggahan atas KKN oleh peserta urutan 1, 2, 3 benar • Calon pemenang urutan 1, 2, 3 mengundurkan diri • Pelelangan tidak sesuai dokumen lelang/prosedur • Pengaduan terjadinya KKN ternyata benar

  36. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG • Pelelangan diulang apabila : • Karena tersebut 1, 2, 5 : diumumkan kembali. • Karena tersebut 1, 4, 8 : mengundang calon peserta yang terdaftar. • Karena tersebut 3, 9, : • Bila panitia/pejabat tidak terbukti KKN. • Mengundang yang terdaftar/bila perlu peserta baru. • Tidak mengundang yang terlibat KKN. • Bila panitia terlibat KKN : panitia dikenakan sanksi.

  37. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG • 4. Karena tersebut 7 : mengundang peserta yang memenuhi syarat. • 5. Bila lelang ulang pesertanya < 3 : • Bila hanya 2, dilakukan seperti pemilihan langsung. • Bila hanya 1, dilakukan penunjukan langsung. • 6. Bila lelang ulang masih terjadi KKN, proses lelang dihentikan, dilakukan pembindahan alokasi dana. • 7. Indikasi kuat KKN diantara peserta lelang.

  38. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH II. PELELANGAN TERBATAS • Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum • Dilakukan apabila diyakini pesertanya terbatas dan untuk pekerjaan bersifat kompleks • Pengumuman mencantumkan peserta yang diundang • Bila ada peserta lain di luar yang diundang dan memenuhi kualifikasi, wajib diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. • Pesertanya harus lulus prakualifikasi

  39. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH III. PEMILIHAN LANGSUNG • Hanya untuk PBJ bernilai sampai dengan Rp.100 juta • Tetapkan calon peserta yang diundang dan diumumkan pada papan pengumuman resmi • Sekurang-kurangnya 3 penawaran • Dilakukan prakualifikasi • Tetap harus memenuhi prinsip-prinsip PBJ • Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran • Tidak memerlukan persetujuan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota • Tetap diumumkan pemenangnya • Diberikan kesempatan sanggahan dan pengaduan

  40. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH IV. PENUNJUKAN LANGSUNG • Kriteria: • Keadaan tertentu: • Penanganan darurat/bencana alam • Pekerjaan perlu dirahasiakan • Pekerjaan < Rp. 50 juta • Keadaan khusus: • Tarif resmi • Spesifik/satu penyedia jasa / hak paten • Kompleks/teknologi khusus / hanya satu penyedia jasa. • Memenuhi asas keterbukaan dan keadilan • Dengan prakualifikasi dan diumumkan di papan pengumuman resmi • Dilakukan klarifikasi dan negosiasi • Tanpa persetujuan Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota • Diberikan kesempatan pengaduan masyarakat.

  41. PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH V. PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM • Pemasokan barang untuk keperluan bencana alam • PL untuk penanganan darurat/konstruksi darurat • BA yang tidak masuk cakupan kontrak • PL kepada BU yang melaksanakan pek.terdekat, • diyakini mempunyai kemampuan • SPMK diterbitkan setelah persetujuan penanggung • jawab keuangan,dan pernyataan bencana alam • Opname pek.bersama-sama BU yang ditunjuk,proses • PBJ diproses simultan • DIP bencana alam untuk penanganan darurat • Penangan permanen dilakukan dengan lelang • BA yang masuk cakupan kontrak • a. Pengangan darurat dengan CCO • b. CCO /pek.tambah boleh > 10% NK

More Related