1. OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN

2. TUJUAN PENGADAAN

3. URUTAN PROSES PENGADAAN Transfer of Title Acceptance Certificate Disposal Request Purchase Request & Specification Contract

4. HASIL PENGADAAN • Penyediaterpercaya & mampu Persyaratankualifikasi • Administrasi terpenuhi Persyaratanadministrasi • Teknis (jml, mutu, waktu) sesuai Persyaratanteknis • Harga murah/ sepadan PenawaranHarga Menguntungkan GUGUR

5. LATAR BELAKANG PENERAPAN E-PROCUREMENT Mendukung pelaksanaanprinsip-prinsippengadaanbarang/jasa (Perpres No. 54 Th.2010): • Efisien • Efektif • Terbuka danbersaing • Transparan • Adil/tidakdiskriminatif • Akuntabel PUSAT

6. ASPEK HUKUM E-PROCUREMENT Kewajiban Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik • UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; • Perka LKPP No. 1/2011 tentang Tata Cara e-Tendering; • Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-633/MK.1/2011 Tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012.

7. ASPEK HUKUM E-PROCUREMENT Perpres 54 KETENTUAN UMUM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Pasal 106 (1) PengadaanBarang/JasaPemerintahdapatdilakukansecaraelektronik. (2) PengadaanBarang/Jasasecaraelektronikdilakukandengancarae-tenderingataue-purchasing. Pasal 107 PengadaanBarang/JasaPemerintahsecaraelektronikbertujuanuntuk: a. meningkatkantransparansidanakuntabilitas; b. meningkatkanaksespasardanpersainganusaha yang sehat; c. memperbaikitingkatefisiensiprosesPengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan • memenuhikebutuhanaksesinformasi yang real time. Pasal 131 (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

8. MANFAAT DAN TUJUAN E-PROC Standard Framework: Strategic e-GP (Multilateral Development Bank)

9. Data KPK menunjukan adanya fakta positif dalam implementasi e-Procurement Secara terbatas di beberapa lokasi pemerintahan sebagai berikut : • Terjadinya efisiensi dalam penggunaan APBN. Penghematan anggaran pada proses pengadaan sebesar 23,5 %. Sementara pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didapatkan penghematan sebesar rata-rata 20 %. • Proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat dari cara konvensional. Cara konvensional membutuhkan waktu 36 hari, dengan menggunakan e-Procurement bisa dilakukan dalam jangka waktu hanya 20 hari • Persaingan yang sehat karena transparansi terjaga, akuntabilitas terjaga, tidak ada kontak fisik dengan penyelenggara lelang, fair, dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat bagi para peserta pelelangan. http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1069

10. RUANG LINGKUP E-PROCUREMENT Berdasarkan Perka LKPP No. 1/2011 tentang Tata Cara e-Tendering

11. JENIS PEMILIHAN E-PROCUREMENT Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari:

12. e-Government Procurement System Standard Framework: Strategic e-GP (Multilateral Development Bank)

13. e-TENDERING LPSE Pengumuman lelang PendaftaranPenjelasan Penawaran Pembukaanpenawaran Pengumuman pemenang PenyiapanDokumenLelang Dokumenlelang Penyiapanpenawaran Evaluasi & klarifikasi Usulanpemenang Persiapan oleh panitia pengadaan Proses evaluasi oleh panitia pengadaan Penyiapan penawaran oleh penyedia

14. INDONESIA “LPSE” SYSTEM • The Indonesia e-procurement are decentralized system for local autonomy and goverrment. • The LKPP has a roll for building infrastructure, promotion and technical support of e-procurement system that LPSE systems are launched over 67sites Indonesia LPSE system LKPP Prov/Local Government NMS System National Audit Office Use Report Government Administrator Network & Firewall Linkage Project Management e- Bidding System E-Call Center User Registration President Education Center Procuring Entity Development Center Education Center Parlaiment Bidding Room Bidder (Supplier) Report User Support & Help Desk Local Assembly

15. PENGHEMATAN MELALUI E-PROCUREMENT

16. PERCEPATAN PENGADAAN MELALUI RUP Pengadaan dituangkandalam RUP Direncanakan sesuai arahan TEPPA Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

17. Arahan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

18. STRATEGI PENINGKATAN PENYERAPAN TAHUN ANGGARAN 2012 • Menyusunrencana pengadaan yang akan dilakukan selama setahun melalui aplikasi Rencana Umum Pengadaan; • Mempercepat penunjukkanpejabatpengelolaanggaransehinggapelaksanaankegiatandapatterlaksanasesuaijadual yang direncanakan; • Mempercepatpelaksanaanpengadaan yang bersifat rutin, dan paket-paket yang telah siap; • Tidak melakukan penumpukan pelaksanaan pengadaan pada akhir tahun; • Melakukanpembinaandanbimbinganteknispelaksanaan pengadaan; • Menambah frekuensi pelatihandansertifikasipengadaanbarang/jasa; dan • Melakukan monitoring danevaluasipelaksanaan pengadaan secaraterusmenerussetiapbulanuntukmengetahuiprogres pelaksanaan pengadaan besertapermasalahan yang terjadi.

19. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Mengumumkan RUP PA/KPA Mengangkat Mengangkat ULP/Pejabat Pengadaan mengangkat PPHP PPK Hasil Pekerjaan Proses Pemilihan dan Penetapan jika memerlukan penyedia Mengangkat TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS TIM PERENCANA

20. PERAN PPK DALAM MEMPERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN

21. Pusat LPSE KementerianKeuangan Key Success Factors • Strong Willingness of Government to Reform • The World-Class Internet Infrastructure • Robust Application Systems for e-Procurement • Training and Education of Users • Employees’ Professionalism and Their Aspiration to Change PUSAT

22. KESIMPULAN • Teknologi Digital telahmengubahtransaksi manual (berbasiskertas) menjadi data elektronik • Sesuai UU no 11 ITE, dokumenelektronik, secarahukumdiperlakukansamadengandokumenkertas • Transaksidokumenelektronikakanlebihefisien, transparan, adildanaman, biladibandingkandengantransaksidokumenkertas

23. TERIMA KASIH