KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN

1. KAPITA SELEKTAPEMERINTAHAN Prof. MuchlisHamdi, MPA, Ph.D

2. MAKNA PEMERINTAHAN

3. Pemerintahan • adalah suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial(Brewster 1963, 7) • adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenaipemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat(Mund 1955, 2)

4. Pemerintahan • Pemerintahansebagaisuatuaktivitas, prosesdaninstitusi yang terbentukatasdasarkesepakatanwarganegaraadalahpencerminandariharapan, kebutuhandankeinginanwarganegarauntukmewujudkanhidupbersama yang tertibdanmaju, agar setiaporangdapatmenjalanikehidupannyasecaranyamandanwajar(MuchlisHamdi 2002, 125)

6. Fungsipemerintahansebagaiunsurnegara: • berkaitandenganpertahanan, yaknimelindungidanmengembangkanwilayahnegara. • Berkaitandengankeamananeksternal, yaknipenegakanhukum. • Peningkatankesejahteraanpenduduk. • Pemeliharaanlegitimasiideologi dan simbolik. (Borre dan Goldsmithdalam Borre dan Scarborough 1998, 1-2)

7. Fungsipemerintahansebagaiunsurnegara(Fukuyama 2004, 11): • Fungsi minimal: - penyediaanbarangpublikmurni (pertahanan, trantib, hakpemilikan, manajemenekonomimakro, kesehatanmasyarakat) - perbaikankeadilan (melindungikaummiskin) • Fungsiantara: - menguruseksternalitas (pendidikan, lingkungan) - mengaturmonopoli (regulasikemanfaatan, anti-monopoli) - mengatasiketidak-sempurnaaninformasi (asuransi, regulasikeuangan) • Fungsiaktivis: - kebijakanindustri - redistribusikekayaan

8. Under pluralistic strategies of development, the state retains responsibility for such critical functions as (Esman 1991, 158): • Establishing policy regimes that promote economic efficiency and expansion; • Operating and maintaining the physical and social infrastructures of society; • Enforcing regulations that protect public health and safety, the integrity of financial institutions, natural resources, and the environment; and • Providing services that facilitate economic productivity and social well-being, including management education and training.

9. Bagaimanafungsipemerintahandilakukan? Metode Kegiatan Alokasi Distribusi Stabilisasi • Pengaturan • Pelayanan • Pemberdayaan • Pembangunan

10. Sektor publik berbeda dari sektor privat, karena: • Menghadapi tugas yang lebih kompleks dan “ambiguous” • Memiliki lebih banyak masalah dalam melaksanakan keputusannya • Memperkerjakan lebih banyak orang dengan lingkup motivasi yang lebih besar • Lebih berkaitan dgn pengamanan kesempatan atau kapasitas • Lebih berkepentingan utk mengkompensasi kegagalan pasar

11. Terkait dgn aktivitas yang memiliki signifikansi simbolik lebih besar • Terkait dg standar yang lebih ketat dalam komitmen dan legalitas • Memiliki kesempatan lebih besar untuk merespons isyu keadilan • Beroperasi atau tampak beroperasi dalam kepentingan publik • Harus memelihara level minimal dukungan publik di atas level yang dipersyaratkan dalam industri privat. (W.F. Baber dlm Parsons 1995, 9)

12. Pemerintah dan Bisnis(Osborne & Gaebler 1992) • Pemimpin bisnis digerakkan oleh motif keuntungan, sedangkan pemimpin pemerintahan digerakkan oleh keinginan untuk dipilih kembali. • Bisnis mendapat uang dari pelanggan, sedangkan pemerintah dari pembayar pajak. • Bisnis digerakkan oleh kompetisi; pemerintah biasanya menggunakan monopoli.

13. PolitikdanPemerintahan • Government consists of those institutions that have the authority to make decisions binding on the whole society. • Politics is the activity generated by the conflict over who will run the government and what decisions it will take (Wilson 1997, 3)

14. TUGAS NEGARA • Membangun identitasnya sebagai suatu negara-bangsa yang bersatu dan terintegrasi dan menciptakan suatu sistem baru untuk pembuatan kebijakan dan keputusan. • Membangun sistem untuk menterjemahkan aspirasi dan tuntutan rakyat ke dalam kebijakan dan program yang layak, suatu proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap hal-hal utama.

15. Memperbaiki ketidak-samaan dan ketidak-adilan dalam masyarakat. • Meningkatkan standar kehidupan dan memperbesar kesempatan individual untuk ekspresi dan kemajuan perorangan.

16. TUJUAN PEMBANGUNAN • Penghapusan kemiskinan. • Peningkatan kualitas kehidupan dengan memperhatikan hak-hak martabat dan kebebasan kemanusian. (cara pengungkapannya adalah melalui peningkatan secara progresif pilihan-pilihan dan kesempatan-kesempatan agar setiap orang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan pandangannya mengenai kebahagiaan dan keberhasilan).

17. Kewarganegaraan • “konsepsidenganmanaindividudiberikeanggotaan, hak, dantanggungjawabdalamsuatukomunitaspolitik, khususnyasuatukotaatausuatunegara-bangsa. Iadiberikankepadaindividuolehpemerintah, yang mempunyaiotoritastunggaluntukmenentukankriteriakewarganegaraandanmanfaat yang mengalirdari status tersebut” (Gorman 1996, 177)

18. Warganegaramempunyaiempattujuan, yakni: - Didengardalamsuatucara yang bermakna, diperlakukanseolah-olahpendapatdaninformasi merekabenar-benarpenting. - Mempengaruhiperumusanmasalahdanjuga kebijakanyang disarankan. - Bekerjadengan administrator danpembuat kebijakanuntukmenemukansolusibagimasalah- masalahpublik. - Mempunyaisuara yang samadalamproseskebijakan. (Mary Timneydalam King & Stivers 1998, 200)

19. Warganegaramempertanyakanhubunganmerekadenganpemerintahdanmengalami rasa keterpisahandibawahtigakondisi, yakni: - Ketikawarganegarayakinpemerintahmenggunakan kekuasaanyang menentangmerekaatautidak menolongmereka; - Ketikawarganegaramenemukankebijakandan pelayananmenjaditidakefektif, tidakefisien, atau bermasalah; dan - Ketikawarganegaratidakmerasabagiandari pemerintahan, merasaterabaikan, ataumerasasalah dimengertiolehpemerintah. (Berman 1997, 105-106)

20. Pengembangan masyarakat warganegara • memperkuat kapasitas masyarakat untuk menentukan nilai dan prioritas mereka sendiri, dan untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk bertindak berdasarkan nilai dan prioritas tersebut • meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam proses perubahan dengan suatu fokus pada inisiatif sendiri dan penyediaan bantuan teknis untuk memungkinkan pembangunan kepemimpinan

21. SISTEM PEMERINTAHAN

22. Makna Sistem Pemerintahan

23. Arahan Konstitusional

24. Kelembagaan Pemerintahan Nasional Sempit Luas legislatif, eksekutif, dan yudikatif • Eksekutif

25. Hubungan Fungsional Kelembagaan

26. Kementerian Negara • dipimpin oleh Menteri Negara. • berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. • berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. • setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas: - urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. - urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. - urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

27. Keuangan Negara • Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang • Pengaturan mengenai pengelolaan hak dan kewajiban negara diatur dengan undang-undang

28. PEMERINTAHAN DAERAH

29. ManfaatDesentralisasi(Cheema dan Rondinelli 1983,14-16) • sarana untuk mengatasi limitasi yang akut dari perencanaan nasional terpusat • memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit • meningkatkan pengetahuan dan kepekaan pejabat pusat terhadap masalah dan kebutuhan lokal • memungkinkan “penetrasi” politik dan administratif pemerintah pusat yang lebih baik pada bagian-bagian pelosok negara • memungkinkan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan • mengarah pada pembangunan kapabilitas administratif yang lebih besar • meningkatkan efisiensi pemerintah pusat

30. menyediakan suatu struktur utk lebih mengefektifkan koordinasi • melembagakan partisipasi masyarakat • mewadahi pengaruh dan kontrol elit lokal • mengarah pada pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. • memungkinkan para pemimpin lokal untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif dalam komunitas • meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa • meningkatkan jumlah barang dan layanan publik dengan biaya yang lebih rendah.

32. Makna Pemerintahan Daerah • Daerah otonom adalah suatu istilah yang tak dapat dilepaskan, dan muncul sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara. • Dalam negara kesatuan, daerah otonom dibentuk oleh pemerintahan nasional • Dari segi letaknya, pemerintahan daerah dipahami merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

33. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

34. Kelembagaan Pemerintahan Daerah

35. Keuangan Daerah

38. HUBUNGAN PEMERINTAHAN

39. HubunganNegara danWarganegara • Negara ataupemerintahberkewajibanmembekaliataumempengaruhiwarganegaranyadengannilaidanketrampilan yang akanmembuatmerekamenjadianggotakomunitas yang bergunadansetia. • Kewajibanwarganegaramencakuppreservasidanproteksinegara, dantanggungjawabuntukmembayarbagianmereka yang wajar (fair share) daripembiayaan program publik, biasanyamelaluipajak. Selainitu, setiapwarganegarajugadiwajibkanuntukmematuhihukumnegerinya, dandapatdihukumapabilatidakdemikian(Gorman 1996)

40. Makna Hubungan Pusat dan Daerah

41. Hubungan kewilayahan dan hubungan administratif

42. Binwas Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan spefisikasi yang telah ditentukan, secara proseduraldansubstansial • ditujukan untuk peningkatan kondisi (kinerja dan kapasitas) yang lebih baik dari waktu ke waktu Tercapainyatujuanpembentukanpemerintahandaerahdantujuanpemerintahannegara

43. Kerjasama Daerah

44. Globalisasi Makna Karakter Complexity and diversity. Intense pattern of interaction. The permeability of the nation-state. Rapid and cascade change. The fragility of order and governance (McGrew & Lewis 1992) • Prosesmeningkatnyasalingketergantunganmasyarakatdunia. • Globalisasihubungan-hubungansosialhendaknyadipahamiterutamasebagaipenataankembaliwaktudanjarakdalamkehidupankita(Giddens 1989, 519-20)

45. BIROKRASI PEMERINTAHAN

46. MaknaBirokrasiPemerintahan • Institusi pelaksana untuk mencapai tujuan pemerintahan • Memilikikarakterberupa: - hirarki yang terumuskan dengan baik - adanya sistem aturan - adanyasistemprosedur - hubungan yang bersifat impersonalitas - seleksi dan promosi atas dasar kompetensi

48. Penyakit birokrasi

50. ProfilBirokrasiYang Diharapkan administrator aktif bercirikan perilaku: - memberikan informasi pd warganegara - bermusyawarah dgn warganegara, - belajar dari pengalaman warganegara, - membuat proses dan praktek administratif yang membangun, atau membangun kembali, kepercayaan publik dan rasa keterhubungan dgn pemerintah"(King & Stivers 1998, 197)