KURNALI SAP MAKUL KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN STAIHAS

MATA KULIAH KAPITA SELEKTA PAI OLEH DR. H. KURNALI, M.M. Semester VII STAIHAS CIKARANG KAB. BEKASI 2014

SEKILAH TENTANG DOSEN • Nama : Dr. H. KURNALI, M.M. • TTL : Cilamaya, 02-09-1970 • Alamat : Kp. Bulaktemu Rt 04/02 Desa Sukabudi Kec. • Sukawangi Kab. Bekasi 17620 • Pendidikan : a. SDN Tegal Waru II 1984 b. MTsN Serang Banten 1987 c. MAN Ciwaringin Cirebon 1990 d. IAIN SGD Cirebon 1995 e. STIMA IMMI Jakarta 2008 f. SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010-2014

Potret Pendidikan Islam Di Indonesia Pendidikan Islam dapat dipahami melalui 3 sudut pandang: 1. Pendidikan agama Islam menunjukan proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran agama Islam 2. Pendidikan dalam Islam bersifat sosio-historis dan menjadi bahan kajian “sejarah pendidikan Islam” 3. Pendidikan menurut Islam Potret pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat dari 3 aspek, yiatu • Pembaruan Pemikiran Epistemologi Pendidikan Islam • Pembaruan kelembagaan pendidikan Islam kaitannya dengan kondisi riil kelembagaan Islam • Isu-isu kontemporer pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan Islam

Lanjutan A. Pembaruan Pemikiran Epistemologi Pendidikan Islam. Menurut Abuddin Nata setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi corak dan dinamika pendidikan Islam: 1. Aspek perkembangan IPTEK Secara epistemologis dan ontologis 3 macam ilmu: yaitu • IPA (natural scinces) seperti Biologis, Fisikan dan Kedokteran • Ilmu sosial (social scinces) seperti ekonomi, politik, pendidikan, antropologi, dan kebudayaan • Ilmu agama (religion sciences) seperti ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu tasawuf, ilmu tauhid Ilmu tersebut sedang berkembang amat pesat ini akan mempengaruhi pendidikan khususnya pada aspek kurikulum Di dalam teori ilmu sosial dikenal dengan Shifting Paradigm yaitu teori yang menyatakan bahwa semua ilmu pengetahuan dalam 3 kategori di atas adalah mengalami perubahan, pergeseran, perumusan kembali, penyempurnaan, nasikh mansukh serta penyempurnaan rancang bangun epistemologi keilmuan. Maka upaya untuk melakukan integrasi ilmu agama dan umum secara utuh bukanlah sesuatu yang tabu

Lanjutan 2. Aspek perkembangan masyarakat, menurut seorang futurolog (peramal masa depan) Alvin Toffler perkembangan masyarakat dilihat dari 3 kategori, yaitu: a. Masyarakat agraris cirinya berorientasi ke belakang, bertumpu pada alam, kurang menghargai waktu, komunikasi secara personal, dan bekerja tanpa perencanaan b. Masyarakat industri cirinya berorientasi ke masa depan, bertumpu kepada mesin-teknologi, menghargai waktu, komunikasidengan media massa, bekerja dengan perencanaan, kreatif, dinamis, inovatif, dan percaya diri. c. Masyarakat informatif cirinya selain ciri masyarakat industri, juga masyarakat yang telah mampu memanfaatkan teknologi informasi ke dalam skala yang lebih luas

Lanjutan 3. Aspek perkembangan politik. Politik secara sederhana adalah istilah yang merujuk pada kekuasaan dalam arti seluas-luasnya.politik biasanya digunakan untuk penguasaan kelompok terhadap corak, bentuk dan pengelolaan terhadap suatau negara dengan segala aspek di dalamnya, termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian corak, bentuk, maju dan mundurnya pendidikan dipengaruhi oleh politik 4. Aspek perkembangan ekonomi. Beraitan dengan sumber ekonomi berada, proses mendapatkannya, sistem pengelolaan dan memanfaatkannya. Secara teoritis praktis terdapat beberapa sistem ekonomi yang diterapkan bercorak kapitalis, komunis dan perpaduan antara keduanya. 5. Aspek perkembangan agama dan budaya masyarakat di mana pendidikan diselenggarakan. Seperti India mayoritas hindu. Arab mayoritas Islam

Lanjutan Pembaruan epistemologi pendidikan Islam yang dimaksud adalah seluruh Ilmu berasal dari Allah swt, tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama Islam dan pendalaman keduanya adalah manifestasi ibadah. Lihat dalam Azyumadi azra, Kemunduran umat Islam pada upaya mendikotomikan ilmu umum dan agama, padahal tidak ada proses dikotomi jika kita mendasarkan atas wahyu pertama surat Al-Alaq, ayat 1-5 Namun pada kenyataan telah terjadi upaya dikotomi sehingga implikasinya sekolah umum berdiri tegak gagah sementara pendidikan Islam sedang berjuang mencari jati diri agar eksis dan berkualitas. Laporan Malik Fajar Mendikbud, berdasarkan penelitian PERC berbasis di Hongkong bahwa pendidikan Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam berada pada urutan 12 setelah Vietnam. Belum lagi dalam tataran normatif-filosofis pendidikan Islam terjebak di dalam semantik menggunakan kata ta’lim, ta’dib, atau tarbiyah

LANJUTAN 2. Pembaruan kelembagaan pendidikan Islam kaitannya dengan kondisi riil kelembagaan Islam. Secarahistoris, menurutDasimBudimansyah, perjalanansistempendidikanIslam di Indonesiatelahdimulaidariperiodesejarah. 1. Padafasepertamaini, masyarakat Nusantara telahmengenalsistempendidikankeagamaan, yakniIslam, Budha, dan Hindu.

Lanjutan 2. Fase Kedua masa penjajahan Pendidikan Islam pada fase penjajahan sesuai dengan misi kolonialisme A. Pendidikan Islam dianaktirikan, dikategorikan pendidikan liar dengan memproduk PP yang membatasi bahkan mematikan sekolah partikelir seperti pesantren, madrasah dengan mengeluarkan perauran Wilde Schoolen Ordonantie 1933. Sebelumnya peraturan Ordonansi Guru (1905 dan 1925) B. Adanya kebijakan yang sangat diskriminatif dari kolonial Belanda sehingga Pendidikan dianggap pendidikan kampungan, terbelakang, ortodoks, sebab berada di pedesaan, masyarakat agraris yang termasuk masyarakat ekonomi lemah

LANJUTAN 3. Fase ketiga masa Kemerdekaan Faseketigayakniakhirfasepertamasampai dikeluarkannyaDekritPresiden5 Juli 1959. Padafase ini, dalamkontekspolitikdikenaldenganDemokrasi Liberal atauDemokrasiParlementer (1951-1959), sehinggasituasisosialpolitiksaatitumempengaruhi kebijakanpendidikan, diantaranya terbentuklah Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar- DasarPendidikandanPengajarandisekolah yang dikenaldengannamaUndang-UndangPendidikandan Pengajaran (UPP).

lanjutan Untuk kasus pendidikan Islam Perkembangandasarhukumtelahdimulaisejak DikeluarkannyaUndang-UndangPokokPendidikanNomor 4 Tahun 1950 danUndang-UndangPendidikanNomor 12 Tahun 1954 Bab XII Pasal 20 tentangpengajaran agama disekolah- sekolahnegeri yang berbunyi : 1)Dalamsekolah-sekolahnegeridiadakanpelajaran agama; orangtuamuridmenetapkanapakahanaknyaakanmengikutipelajarantersebut. 2)Cara menyelenggarakanpengajaran agama disekolah-sekolahnegeridiaturdalamperaturan yang ditetapkanolehMenteriPendidikan, PengajarandanKebudayaandanMenteri Agama. Lihat dalam Haidar Putra DaulaydalamSejarahPertumbuhandanPembaruanPendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 101-114.

lanjutan Pendidikan Islam semakinmenyatudalamsistempendidikan nasionalsetelahdiperkuatdengandikeluarkannyaPeraturan Menteri Agama (PMA)nomor 1 tahun 1946 danperaturan Menteri Agama nomor 7 tahun 1950 tentanglembaga pendidikanIslam madrasahdanpesantren yang mengandung makna: 1. Tempatpendidikan yang diatursebagaisekolahdanmembuatpendidikandanilmupengetahuan agama Islam menjadipokokpengajarannya 2. Pondokdanpesantren yang memberikanpendidikansetingkatdenganmadrasah. LihatPoerbakawatja (1976:221) dalamHaidar Putra DaulaydalamSejarahPertumbuhandanPembaruanPendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 101. Dan lihat pula Haidar Putra DaulaydalamSejarahPertumbuhandanPembaruanPendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 104.

Lanjutan 4. Fasekeempat Masa Kemerdekaan yaitudariakhirfaseketigasampaiberakhirnyamasaDemokrasiTerpimpin(1959-1965), lahirlahManifesto Politik (Manipol).Manipolmempengaruhikebijakanpendidikannasionalpada 3 hal, yaitu; a. pertama, darisisiidiologiManipoldiindoktrinasikanpadaseluruhlapisanmasyarakat Indonesia termasukdisemuajenjangdanjenispendidikan. b. Kedua, darisisikebijakanpendidikan, asaspendidikanadalahPancasiladanManipol UUD 1945, SosialDemokrasi, Ekonomi, danKepribadian (USDEK). c. Ketiga, darisisimateripembelajaran, PancasiladanManipol USDEK dijadikanmatapelajarandiperguruanrendahsampaiperguruantinggi.

lanjutan 5. Masa pembangunan hingga reformasi, Sejak 1966 di masa masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada awal tahun 2001, telah bergulir suatau pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 Jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergeseran paradigma tersebut termasuk ke pada sistem pendidikan, di antaranya; pengelolaan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh sistem luar pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota. Pengelolaan pendidikan juga dilakukan oleh masyarakat baik oleh Yayasan Pendidikan swasta maupun Lembaga-lembaga Profesional. Lihat dalam Dasim Budimansyah, Politik Pendidikan (edit.) Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Imu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2 (Bandung: IMTIMA, 2007), 320.

lanjutan SKB TIGA MENTRI Kemesraanpendidikan Islam dalamsistempendidikanNasional terasameningkatmanakaladiterbitkannyaSuratKeputusan Bersama (SKB) tigaMenteritahun 1975, Bab I Pasal I, menyebutkan: “Yang dimaksuddenganmadrasahdalamkeputusanbersamaini : ialahLembagapendidikanyangamenjadikanmatapelajaran agama Islam sebagaidasar yang diberikansekurang-kurangnya 30%, disampingmatapelajaranumum.” Hakekatdari SKB TigaMenteriadalah: 1. Ijazahmadrasahmempunyainilai yang samadenganijazahsekolahlebihumum yang setingkat 2. Lulusanmadrasahdapatmelanjutkankesekolahumumsetingkat atas 3. Siswamadrasahdapatberpindahkesekolahumum yangsetingkat.

LANJUTAN Isu-isu kontemporer pendidikan Islam • UU guru dan Dosen • Pesantren dan terorisme • Lembaga Pendidikan dan Mall • Sekolah dan tukar guling • Pendidikan Islam dan Kewirausahaan

Perbandingan Sistem Pendidikan Islam Dan Pendidikan Konvensional Sesuai dengan namanya pendidikan Islam dan konvensional maka perbedaannya terletak pada: • Sistem Idiologi Pendidikan Islam memiliki idiologi tauhid bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan konvensional bersumber dari isme-isme materialis, bisa komunis, atheis, sosialis, kapitalis, dsb. Ajaran tauhid tidak hanya mengesakan Allah tapi mengakui: • Unity of creation (kesatuan ciptaan) • Unity of mankind (kesatuan kemanusiaan) • Unity of life purpose (kesatuan tujuan)

lanjutan 2. Sistem Nilai Pendidikan Islam bersumber dari nilai Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan pendidikan konvensional bersumber dari nilai dari hasil pemikiran, hasil penelitian, dan adat kebiasaan masyarakat 3. Orientasi Pendidikan Pendidikan Islam berorientasi kepada dunia dan akhirat, sedangkan konvensional orientasinya hanya dunia saja. Akhirat dalam Islam adalah kelanjutan dunia.

lanjutan Islam sebagai agama universal berisi ajaran yang membawa pemeluknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Mu’minun:77. Berbeda dengan pendidikan konvensional bertitik tolak dari filsafat pragmatisme, yang mengukur kebenaran menurut kepentingan waktu, tempat, situasi, dan berakhir sampai akhir hayat

Lanjutan 5 PRINSIP PENDIDIKAN ISLAM • Prinsip Integrasi (tauhid), memandang adanya wujud kesatuan dunia-akhirat • Prinsip Keseimbangan, keseimbangan kebutuhan ruhaniyah dan jasmaniyah, ilmu murni dan ilmu terapan, antara teori dan praktik. • Prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangakan dari nilai tauhid. Membebaskan manusia dari belenggu nafsu dunia menuju nilai tauhid yang bersih dan mulia. • Prinsip Kontiunitas (istiqamah) dan berkelanjutan (dinamis) • Pendidikan Islam adalah pendidikan universal Lihat dalam Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 28-36.

Lanjutan Ruang Lingkup Pendidikan Islam Dilihat dari pendekatannya pendidikan Islam terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu: • Normatif Ferenialis yaitu PI yang dibangun atas dasar pemahaman terhadap ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Buku-buku yang membahas PI bercorak normatif ferenialis adalah Sistem Pendidikan Islam, karya Muhammad Quthb, Tarbiyatul awlad, karya Nasih Ulwan, Filsafat al-Tarbiyah al-Islamiyah, karya Ali Khalil Abu al-Ainin, Islamic Education: Qur’anic Out Look, karya ShalihAbdullah Shalih, Tadzkirah al-Sami’ wa Mutakallimin fi Adab al-Alim wa al-Mutakallimin, karya Abd al-Fatah Jalal.

Lanjutan 2. Filosofis Berdasarkan filsafat Islam. Buku-bukunya di antaranya Falsafat al-Tarbiyah al-Islamiyah, karya Mohammad Thoumy al-syaibany, At-Tarbiyah fi al-Islam, karya Fuad al-Ahwaniy, Fislasat Pendidikan Islam, karya H.M. Arifin, Fislasat Pendidikan Islam, karya Abuddin Nata, Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, karya Azyumardi azra, Manusia dan Pendidikan, karya Hasan Langgulung, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, karya Ahmad Tafsir.

Lanjutan 3. Historis Empiris Yaitu PI yang dibangun di atas data-data yang dapat dijumpai dalam sejarah dan bahkan masih dapat disaksikan oleh mata kepala atau setidak-tidaknya dari laporan ilmiah yang ditulis oleh para ahli. Di antaranya Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah, karya Ahmad Tsalabi, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Mahmud Yunus, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, karya Abuddin Nata, Pendidikan dan Peradaban Islam, Hasan Langgulung, Pesantren, Madrasah dan Sekolah, karya Karel A. Stenbrink, Dinamika Sistem Pendidikan Islam, karya Mastuhu.

Lanjutan 4. Aplikatif Yaitu PI yang berisi informasi mengenai penerapan dari konsep-konsep atau teori-teori dalam kegian pendidikan dan pengajaran. Banyak buku di antaranya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, karya Zakiyah Daradjat, Pendidikan Islam di Rumah, sekolah dan Masyarakat, karya Abdurrahman al-Nahlawi, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif, karya H.D. Sudjana.

Lanjutan Pendapat Para Ahli A. Hasil penelitian Steenbrink, Pesantren, sekolah, dan Madrasah dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3S, 1986), 24. Perbedaan pendidikan kolonial berpusat pada pengetahuan umum, dan keterampilan dunia sedangkan pendidikan Islam berpusat pada pengetahuan dan keterampilan penghayatan agama.

Lanjutan Wiryosukarto dan Amir Hamzah, Pembaruan Pendidikandan Pengajaran Islam (Jember: Muria Offset, 1985), 47-48 . Ciri corak pendidikan lama adalah: 1. Menyiapkan calon kiayi/ulama hanya menguasai bidang agama 2. Kurang memberikan pengetahuan untuk memperjuangkan hidup sehari-hari 3. Sikap isolasi, nonkooperatif karena dihalangi belanda

Lanjutan Sedangkan ciri-ciri corak baru: • Hanya menonjolkan intelek • Bersikap negatif terhadap Islam • Alam fikirannya terasing dari kehidupan bangsanya

Regulasi Pendidikan Pasca Era Reformasi A. Masa Pra Reformasi 1. Keadaan Pendidikan Islam pada zaman Belanda a. Motif kristenisasi dengan istilah 3 G (Gold, Gospel dan Glory) Gold berkaitan dengan ekonomi, Gospel berkaitan dengan penyebaran agama kristen, dan Glory berkaitan dengan politik. b. Bagi Belanda Pendd Islam adalah hambatan dan halangan kemajuan Belanda c. Perlakuan terhadap umat Islam sebagaimana terhadap pribumi yaitu hanya sampai sekedar sekolah desa (vervlog) 2. Sikap Belanda terhadap Pendd Islam a. Tujuan pendidikan untuk kemajuan dan kemampuan yang berkualitas orang Belanda b. Menghasilkan tenaga dan pekerja yang murah untuk membantu Belanda c. Menanamkan misi kristen d. Memelihara dan mempertahankan perbedaan sosial

Kebijakan Pendidikan Zaman Belanda A. Diskriminasi Sosial 1) 1865 dan 1872 didirikan sekolah raja di tondano 2) 1878 di Bandung, Magelang, dan Probolinggo bahasa pengantar Melayu dan Belanda 3) Didirikan sekolah angka satu untuk anak-anak para pemuka, dan tokoh terkemuka, orang terhormat Bumiputra. B. Diskriminasi Ras 1) ELS (Europeesche Lagre School untuk turunan Eropa 2) HCS (Hollandsche Chinese School untuk turunan Cina 3) HIS (Holland Inlandsche School) untuk turunan Asia Timur di sebut sekolah Bumiputera 4) Inlandsche School untuk anak pribumi umumnya C. Diskriminasi Anggaran 1) Sekolah Bumuputera 162.000 siswa anggaran 1909 f. 1.359.000 anggaran 1915 Rp 321.000 siswa anggaran f. 1.493.000 2)Sekolah Eropa 25.000 siswa anggaran 1909 dua kali lipat f. 2.677.000 anggaran 1915 32.000 siswa anggaran f. 6.600.00 D) Diskriminasi Kepemlukan Agama 1) 1882 membentuk badan Perriesterraden mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam 2) 1925 lahirlah Ordonansi Guru mewajibkan guru agama wajib lapor 3) 1932 lahirlah Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie) menutup madrasah dan sekolha yang tidak ada izinnya

Kebijakan Pendidikan Masa Orde Lama Setelah Indonesia merdeka pemerintah cukup perhatian terhadap pendidikan Islam dengan bukti A. 27 Des 1945 BKPNP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) mengeluarkan garis besar pendidikan nasional hasilnya: 1) Pelajaran agama pada semua sekolah diberikan jam pelajaran agama 2) Guru dibayar pemerintah 3) Pada SD agama mulalui dari kls VI 4) Seminggu sekali 5) Guru agama diangkat Depag 6) Guru agama juga diharapkan cakap pendidikan umum 7) Pemerintah menyiapkan buku agama 8) Diadakan pelatihan guru agama 9) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki 10)Pengajaran B. Arab tidak dibutuhkan

Lanjutan B. 3 januari 1946 didirikan Kementerian agama tugasnya adalah: 1) Memberikan pelajaran agama di sekolah negeri dan swasta 2) Memberikan pelajaran umum di madrasah 3) Mengadakan PGA dan pendidikan Hakil Islam Negeri C. Desember 1950 terbit SKB terjadilah dualisme pendidikan yaitu; pendidikan agama dikelola Kemenag dan umum dikelola DPPK D. Desember 1960 diputuskan pendidikan agama dari SD hingga PT

Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru d. Fase Orde Baru (Peralihan dari orde lama ke orde baru yakni 1965-1998) 1) Pendidikan sentralistik a. agar mudah diatur oleh satu tangan b. Selalau berdasarkan aturan formal atau berdasarkan petunjuk dari atas c. Kelemahan dalam hal kepemimpinan karena mudah dimasuki kepentingan pribadi atau kelompok. d. Landasan pendidikan tsb melahirkan KKN e. Aspek profesionalisme terpinggirkan 2) Lahirnya UUSPN 1989 menghasilkan 5 pokok konsideran, yaitu a. UUSPN mencerdaskan bangsa b. Meningkatkan kualitas manusia menuju masyarakat adil dan makmur c. Peningkatan dan penyempurnaan pendidikan nasional d. Penyesuaian sistem pendidikan nasional e. Memantapkan ketahanan nasional dalam bhineka tunggal ika

Kebijakan Pendidikan Masa Reformasi A. Masa reformasi sejak SI MPR dan mundurnya Soeharto Mei 1998 (berakhirnya masa orde baru) lahirlah UU No 22 tahun 1999 dalam RPJM 2004-2009 pendidikan dasar 9 tahun meluas dan memperbaiki kualitas B. Reformasi bidang Pendidikan 1) Mereformasi UUSPN no 2 Tahun 1989 semula 20 bab menjadi 24 bab dari 59 pasal menjadi 80 pasal. Hal itu didasarkan evaluasi sbb: a. UU belum berpihak pada pendd. seumur hidup b. UU belum memandang pendd sebagai pranata yang kuat dan berwibawa c. UU bersipat sentralistik tidak sesuai dgn UU Otda d. UU menitikberatkan pelaksanaan pada pemerintah mengabaikan pendd berbasis masyarakat 2) UUSPN bersifat sentralistik, politis dan kooperatif direformasi dengan asas demokrasi keterlibatan masyarakat 3) Pendidikan teacher oriented direformasi student oriented 4) Manajemen didasarkan kekuasaan pemerintah sangat politis

Paradigma Baru Pendidikan 1. Mastuhu Pendidikan yang meningkatkan SDM yang dapat mengembangkan kebangsaan dan keberagamaan dengan mengarahkan kurikulum menjadi life skill, guru bertugas agar siswa melaksanakan inspiring teaching (guru yang membangkitkan semangat siswa) 2. A. Malik Fajar Pendidikan tidak hanya mengejar target materi, beri kesempatan siswa mendalami lebih rinci, kegiatan Pendidikan tidak hanya dalam kegiatan komersial saja, dan pendidikan tidak lagi sentralistik tetapi melibatkan Masyarakat. 3. Abuddin Nata Pendidikan lebih ke arah pengembangan SDM, Manajemen pendidikan, dan persoalan pembiayaan

Upaya Mereformasi Pendidikan 1. Mereformasi UUSPN no 2 Tahun 1989 semula 20 bab menjadi 24 bab dari 59 pasal menjadi 80 pasal. 2. Memberi otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga sekolah 3. Mereformasi dilakukan oleh para pakar-pakar pendidikan 4. Mereformasi anggaran dinaikkan semula 4 % hingga 20 % 5. Upaya reformasi diiringi sistem politik yang berlaku

Misi Reformasi Pendidikan 1. Pengelola dan lembaga pendidikan secara profesional 2. Melibatkan spektrum yang lebih lebar yaitu pemerintah, masyarakat dan lembaga profesional 3. Kurikulum nasional mengakomodir kebutuhan nyata 4. SDM pendidikan (guru, pengelola dll) menjadi teladan yang hidup di masyarakat 5. Pembiayaan yang wajar

Pendidikan Dan Daya Saing Bangsa A. Latar Belakang Daya Saing bangsa 1. UNDP (United Nations Development Programme) tahun 2004 Kondisi HDI (Human Development Index) Indonesia di antara negara dunia adalah peringkat ke 111 dari 175 sementara singapur (25), Brunei (33), Thailand (76), atau Filifina (85) 2. Arah Pembangunan jangka panjang 2005-2025 mewujudkan bangsa berdaya saing 3. UU No 17 tahun 2007 menyatakan kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa 4. Hasil Studi Bank dunia tahun 2000 terhadap 150 negara kemajuan negara sangat ditentukan oleh 4 faktor, yaitu: 1) innovation and creativity, (45 %) 2) networking (25%), technology (20%), 4) natural resources (10%)

Lanjutan B. Daya saing bangsa arah pembangunan nasional: 1. Mengedepankan pengembangan SDM 2. Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan 3. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan 4. Membangun infrastruktur yang maju 5. Melakukan reformasi bidang hukum dan aparatur negara

Lanjutan C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tolak ukur produktivitas dan daya saing. Di antara indikator IPM berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM

Tantangan Pembangunan Pendidikan 1. Menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dari pendidikan dasar hingga tinggi 2. Menurunkan jumlah penduduk 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan kualitas pendd antar daerah, gender, penduduk kaya miskin 4. Mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, daya saing. 5. Menyediakan layanan pendidikan sepanjang hayat dan manfaatkan keunggulan sisi demografi (Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri ...Mohammad Ali)

Tantangan fundamental Sejauh mana lembaga pendidikan (SD s.d PT) mampu menghasilkan SDM yang bermutu, profesional, dan kompetitif melalaui manjemen yang akuntabel? Jawabannya adalah pendidikan yang produktif

Produktivitas Sekolah Produktivitas merupakan rasio antara input (masukan) dan out put (keluaran) yang diperoleh. Masukan dapat berupa biaya produksi, peralatan dan lainnya sedang keluaran dapat berupa barang, uang atau jasa. Jika diterapkan pada pendidikan maka produktivitas merupakan hasil segala upaya dari sekolah dengan menghasilkan kuantitas serta kualitas siswa, dan pendidikan. Namun dalam pengertian keluaran atau hasil ini cenderung pada kualitas kelulusan. Demikian pula produktivitas di bidang pendidikan/sekolah menyangkut upaya peningkatan produksi. Sebagai sarana untuk meningkatkan produksi di bidang pendidikan adalah ketenagaan, kepandaian/keahlian, teknik pembelajaran, kurikulum, peralatan atau sarana prasarana pendidikan sebagai sistem pendidikan (Hasibuan, 2005: 128)

Fungsi Prduktivitas Pendidikan Produktivitas pendidikan mencakup tiga fungsi yaitu: 1) the administrative function, 2) the psychology production function 3) the economic production function. Unsur Produktivitas Pendidikan Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sekolah tergantung dari berbagai hal yang saling berhubungan diantaranya adalah dengan guru, sarana prasarana, pemimpin, siswa, aturan serta unsur-unsur lainnya yang terkait.

Prinsip Produktivitas Pendidikan 1) mempercepat produk dapat diimplikasikan dalam dunia pendidikan adalah peningkatan proses pencapaian tujuan pembelajaran; 2) mendapatkan posisi yang tepat diimplikasikan di dunia pendidikan yaitu dengan menempatkan guru sesuai dengan bidang studi yang menjadi latar belakang pendidikannya; 3) jangan menambah kapasitas yang telah ada diimplikasikan di dunia pendidikan adalah memaksakan kerja kepada guru di luar kemampuannya; 4) gunakan informasi yang akurat untuk mengukur kerja.

Pengukuran Produktivitas Pendidikan Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis yang sangat berbeda yaitu: 1) perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan meningkat atau berkurang, 2) perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan) dengan unit lainnya. Pengukuran secamam ini merupakan pencapaian secara relatif, dan 3) perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target yang dicapai. Inilah yang terbaik, sebab memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.

Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional A. Tantangan utama pembangunan pendidikan di Indonesia 1. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatif masih rendah; 2. Dinamika perubahan struktur penduduk 3. Kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat 4. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan 5. Kualitas pelayanan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik 6. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Lanjutan B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH 1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan, 3. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lanjutan Lanjutan KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH 4.Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggaraan pendidikan. 5.Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (good governance) kelembagaan pendidikan. 6.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan dalam

Kajian Utama Kebijakan 1.UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Standar nasional pendidikan dalam PP No. 19 tahun 2005

Strategi Pendidikan Nasional A. Strategi Umum 1. Pemberdayaan dan Pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan 2. Pengakuan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan B. Sasaran Khusus Strategi Pendidikan Nasional 1. PAUD 2. Keluarga 3. Anak penyandang cacat dan berkelainan 4. Anak berkemampuan luar biasa 5. Anak kurang beruntung 6. Kaum perempuan C. Muatan dalam Strategi Pendidikan Nasional 1. Mengutamakan kemampuan pasar 2. Penguasaan kompetensi umum 3. Memiliki pendidikan dan melek IPTEK 4. Pendidikan moral, agama, dan budi pekerti

KURNALI SAP MAKUL KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN STAIHAS