1 / 11

ISTILAH DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ISTILAH DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Oleh : RUSDIANTO S, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA.

turner
Télécharger la présentation

ISTILAH DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ISTILAH DAN PENGERTIANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: RUSDIANTO S, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

  2. ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN YG MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI GESETZGEBUNGS WISSENSCHAFT ADALAH SUATU CABANG ILMU BARU YG MULA2 BERKEMBANG DI EROPA BARAT, TERUTAMA NEGARA2 BERBAHASA JERMAN • ISTILAH LAIN YG SERING DIGUNAKAN ADALAH WETGEVINGSWETENSCHAP, ATAU SCIENCE OF LEGISLIATION • TOKOH2 YG MENCETUSKAN BIDANG ILMU INI ANTARA LAIN: • PETER NOLL & JURGEN RODING DG ISTILAH GESETZGEBUNGSLEHRE; • BURKHARDT KREMS & WERNER MAIHOFER DG ISTILAH GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT • S.O. VAN POELJE DG ISTILAH WETGEVINGSLEER ATAU WETGEVINGSKUNDE • W.G. VAN DER VELDEN DG ISTILAH WETGEVINGSTHEORIE • SEDANGKAN DI INDONESIA DIAJUKAN OLEH A. HAMID S. ATTAMIMI DG ISTILAH ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  3. MENURUT BURKHARDT KREMS, ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT) ADALAH ILMU PENGETAHUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, YG MERUPAKAN ILMU YG BERSIFAT INTERDISIPLINER (INTERDISZIPLINARE WISSENSCHAFT VON DER STAATLICHEN RECHTSSETZUNG) • ILMU PENGETAHUAN PER-UU-AN MERUPAKAN ILMU YG BERHUBUNGAN DG ILMU POLITIK DAN SOSIOLOGI, SECARA GARIS BESAR DAPAT DIBAGI MENJADI DUA BAGIAN BESAR, YAITU: • TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSTHEORIE), YG BERORIENTASI PADA MENCARI KEJELASAN DAN KEJERNIHAN MAKNA ATAU PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN BERSIFAT KOGNITIF • ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSLEHRE), YG BERORIENTASI PADA MELAKUKAN PERBUATAN DALAM HAL PEMBENTUKAN PER-UU-AN DAN BERSIFAT NORMATIF

  4. DALAM LITERATUR / NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIGUNAKAN BERBAGAI ISTILAH SEPERTI: • PERUNDANGAN; • PERUNDANG-UNDANGAN; • PERATURAN PERUNDANGAN; • PERATURAN NEGARA.

  5. DALAM BHS BELANDA DIGUNAKAN ISTILAH: • WET; • WETGEVING; • WETTELIJKE REGELINGEN. • ISTILAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERASAL DARI KATA “UNDANG-UNDANG” YANG MENUNJUK KEPADA JENIS / PERATURAN YANG DIBUAT OLEH NEGARA

  6. MENRT MARIA FARIDA : ISTILAH PER-UU-AN (LEGISLATON,WETGEVING, ATAU GESETZGEBUNG) MEMPUNYAI 2 PENGERTIAN YG BERBEDA : • MERUPAKAN PROSES PEMBENTUKAN / MEMBENTUK PERAT-PERAT NEGARA BAIK D TK PST MAUPUN DI TK DAERAH • ADALAH SEGALA PERAT NEGARA YANG MERUPAKAN HASIL PEMBENTUKAN PERAT-PERAT BAIK DI TK PUSAT MAUPUN DI TK DAERAH

  7. PJP TAK : PERAT.PER UU (UU DLM ARTI MATERIL) ADLH SETIAP KEPUTS. TERTULIS YG DIKELUARKAN PEJABAT BERWNG YG BERISI ATURAN. TINGKAH LAKU YG BERSIFAT &MENGIKAT SECARA UMUM. BAGIR MANAN & KUNTANA MAGNAR : PERAT.PERUU ADLH SETIAP PUTUSAN YG DIBUAT, DITETAPKAN/DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA/PEJA- BAT NEG. YG MEMPUNYAI (MENJLNKAN) FUNGSI LEGISLATIF SESUAI DG TATA CARA YG BERLAKU A. HAMID S. ATTAMIMI : • PER-UU-AN ADLH PERAT NEG DI TK PST/DAERAH YG DIBTK BERDSR KEWENANGAN PER-UU-AN BAIK BERSIFAT ATRIBUSI MAUPUN DELEGASI. • PER-UU-AN ADLH SEMUA ATURAN HK YG DIBTK OLEH SEMUA TK LEMBAGA DLM BTK TERTENTU DG PROSEDUR TERTENTU,BIASANYA DISERTAI SANKSI/BERLK UMUM SERTA MENGIKAT RAKYAT.

  8. T J BUYS : PER-UU-AN ADLH PERAT-PERAT YG MENGIKAT SECARA UMUM. LOGEMAN: PER-UU-AN ADLH PERAT.-PERAT YG MENGIKAT SECARA UMUM & BERLAKU KELUAR (DITUJUKAN KPD MASY.UMUM). UU NO. 5 TH 1986 : PER-UU-AN ADLH SEMUA PERAT YG BERSIFAT MENGIKAT SECARA UMUM YG DIKELUARKAN OLEH BDN PERWKLAN RAKYAT BERSAMA PEMERINTAH,BAIK DI TK PST MAUPUN DIDAERAH SERTA SEMUA KEPUTS BDN ATAU PEJABAT TUN BAIK DI TK PST MAUPUN DIDAERAH YG JUGA BERSFT MENGIKAT SECARA UMUM.

  9. PENGERTIAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011: • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PERATURAN TERTULIS YANG MEMUAT NORMA HUKUM YANG MENGIKAT SECARA UMUM DAN DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. • PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PROSES PEMBUATAN PER-UU-AN YANG MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN.

  10. MENGENAI PENGERTIAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN TERDAPAT BEBERAPA UNSUR, YAITU: • MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN/PERATURAN YG TERTULIS; • DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YG BERWENANG; • MENGIKAT UMUM • BERDASARKAN BEBERAPA PENGERTIAN TSB DIATAS, PEMBAHASAN ILMU DIBIDANG PERUNDANG-UNDANGAN MENCAKUP PEMBAHASAN TENTANG PROSES PEMBENTUKAN ATAU PERBUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, DAN SEKALIGUS PEMBAHASAN TENTANG SELURUH PERATURAN NEGARA YG MERUPAKAN HASIL DARI PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH

  11. SIFAT ATAU CIRI PER-UU-AN • BERUPA KEPUTS/PERATURAN TERTULIS YG MEMPUNYAI BTK/FORMAT TERTENTU • DIBTK/DITETAPKAN & DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWNANG BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH • BERISI ATURAN POLA TINGKAH LAKU YG BERSIFAT MENGATUR BUKAN EINMAHLIG • MENGIKAT SECARA UMUM TDK BERSIFAT INDIVIDUAL.

More Related