1 / 25

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (2) Hal- hal Khusus. Oleh : M. Rum. Pramudya. PENDELEGASIAN KEWENANGAN. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah .

hiroko
Télécharger la présentation

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2) Hal-halKhusus Oleh : M. Rum. Pramudya

  2. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • PeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggidapatmendelegasikankewenanganmengaturlebihlanjutkepadaPeraturanPerundang-undangan yang lebihrendah. • PendelegasiankewenangandapatdilakukandarisuatuUndang-UndangkepadaUndang-Undang yang lain, dariPeraturan Daerah ProvinsikepadaPeraturan Daerah Provinsi yang lain, ataudariPeraturan Daerah Kabupaten/Kota kepadaPeraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Contoh: Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang Pasal 48 (2) Ketentuanlebihlanjutmengenaiperlindunganterhadapkawasanlahanabadipertanianpangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf e diaturdenganUndang-Undang.

  3. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • Pendelegasiankewenanganmengaturharusmenyebutdengantegas: a. ruanglingkupmaterimuatan yang diatur; dan b. jenisPeraturanPerundang-undangan. • Jikamaterimuatan yang didelegasikansebagiansudahdiaturpokok-pokoknyadidalamPeraturanPerundang-undangan yang mendelegasikantetapimaterimuatanituharusdiaturhanyadidalamPeraturanPerundang-undangan yang didelegasikandantidakbolehdidelegasikanlebihlanjutkePeraturanPerundang-undangan yang lebihrendah (subdelegasi), gunakankalimatKetentuanlebihlanjutmengenai … diaturdengan … . Contoh 1: Pasal … (1) (2) Ketentuanlebihlanjutmengenai… diaturdenganPeraturanPemerintah.

  4. PENDELEGASIAN KEWENANGAN Contoh 2: Peraturan Daerah KabupatenGorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentangPajakReklame Pasal 18 (1) (2) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengisiandanpenyampaian SKPD ataudokumen lain yang dipersamakandiaturdenganPeraturanKepala Daerah. Contoh 3: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPengelolaanSampah Regional JawaTimur Pasal 23 (1) … . (2) … . (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaibentukdantatacaraperansertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturanGubernur.

  5. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • Jikapengaturanmaterimuatantersebutdibolehkandidelegasikanlebihlanjut (subdelegasi), gunakankalimatKetentuanlebihlanjutmengenai … diaturdenganatauberdasarkan … . Contoh: Pasal … (1) … . • Ketentuanlebihlanjutmengenai … diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah. • Jikamaterimuatan yang didelegasikansamasekalibelumdiaturpokok-pokoknyadidalamPeraturanPerundang-undangan yang mendelegasikandanmaterimuatanituharusdiaturdidalamPeraturanPerundang-undangan yang diberidelegasidantidakbolehdidelegasikanlebihlanjutkePeraturanPerundang-undangan yang lebihrendah (subdelegasi), gunakankalimatKetentuanmengenai … diaturdengan … . Contoh: Pasal … (1) … . (2) Ketentuanmengenai … diaturdenganPeraturanPemerintah.

  6. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • Jikapengaturanmateritersebutdibolehkandidelegasikanlebihlanjut (subdelegasi) digunakankalimatKetentuanmengenai … diaturdenganatauberdasarkan … . Contoh: Pasal ... (1) (2) Ketentuanmengenai … diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

  7. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • Jikaterdapatbeberapamaterimuatan yang didelegasikandanmaterimuatantersebuttercantumdalambeberapapasalatauayattetapiakandidelegasikandalamsuatuPeraturanPerundang-undangan, gunakankalimat “Ketentuanmengenai … diaturdalam….”   Contoh: QanunKabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukan Pasal 57 (1) … . (2) … . (3) … . (4) … . (5) … . (6) … . (7) Ketentuanmengenaipedomanpersyaratandantatacarauntukmendapatkan KIPAS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdalamPeraturanBupati.

  8. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • Jikaterdapatbeberapamaterimuatan yang didelegasikanmakamaterimuatan yang didelegasikandapatdisatukandalam 1 (satu) peraturanpelaksanaandariPeraturanPerundang-undangan yang mendelegasikan, gunakankalimat “(jenisPeraturanPerundang-undangan) … tentangPeraturanPelaksanaan ...” • Contoh: PeraturanPemerintahNomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentangBangunanGedung. • Untukmempermudahdalampenentuanjuduldariperaturanpelaksanaan yang akandibuat, rumusanpendelegasianperlumencantumkansecarasingkattetapilengkapmengenaiapa yang akandiaturlebihlanjut. DiambildariUndang-UndangNomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakandanKesehatanHewan Pasal 76 (1) (2) (3) (4) (5) Ketentuanlebihlanjutmengenaikemudahansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

  9. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • Jikapasalterdiridaribeberapaayat, pendelegasiankewenangandimuatpadaayatterakhirdaripasal yang bersangkutan. • Jikapasalterdiridaribeberapaayat, pendelegasiankewenangandapatdipertimbangkanuntukdimuatdalampasaltersendiri, karenamateripendelegasianinipadadasarnyaberbedadenganapa yang diaturdalamrangkaianayat-ayatsebelumnya. Dalampendelegasiankewenanganmengaturtidakbolehadanyadelegasiblangko. Contoh 1: Pasal … Hal-hal yang belumcukupdiaturdalamUndang-Undangini, diaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah. Contoh 2: QanunKabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentangPembentukanSusunanOrganisasidan Tata KerjaBadanPenanggulanganBencana Daerah Pasal 24 Hal-hal yang belumdiaturdalamQanuninisepanjangpengaturanpelaksanaannya, diaturdenganPeraturanBupati.

  10. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • PendelegasiankewenanganmengaturdariUndang-Undangkepadamenteri, pemimpinlembagapemerintahnonkementerian, ataupejabat yang setingkatdenganmenteridibatasiuntukperaturan yang bersifatteknisadministratif. • Kewenangan yang didelegasikankepadasuatualatpenyelenggaranegaratidakdapatdidelegasikanlebihlanjutkepadaalatpenyelenggaranegara lain, kecualijikaolehUndang-Undang yang mendelegasikankewenangantersebutdibukakemungkinanuntukitu. • PendelegasiankewenanganmengaturdarisuatuPeraturanPerundang-undangantidakbolehdidelegasikankepadadirekturjenderal, sekretarisjenderal, ataupejabat yang setingkat. • Pendelegasianlangsungkepadadirekturjenderalataupejabat yang setingkathanyadapatdiberikanolehPeraturanPerundang-undangan yang tingkatannyalebihrendahdaripadaUndang-Undang.

  11. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • PeraturanPerundang-undanganpelaksanaannyahendaknyatidakmengulangiketentuannorma yang telahdiaturdidalamPeraturanPerundang-undangan yang mendelegasikan, kecualijikahaltersebutmemangtidakdapatdihindari. • Di dalamperaturanpelaksanaantidakmengutipkembalirumusannormaatauketentuan yang terdapatdalamPeraturanPerundang-undanganlebihtinggi yang mendelegasikan. Pengutipankembalidapatdilakukansepanjangrumusannormaatauketentuantersebutdiperlukansebagaipengantar (aanloop)untukmerumuskannormaatauketentuanlebihlanjutdidalampasalataubeberapapasalatauayatataubeberapaayatselanjutnya.

  12. PENYIDIKAN • KetentuanpenyidikanhanyadapatdimuatdidalamUndang-Undang, Peraturan Daerah ProvinsiatauPeraturan Daerah Kabupaten/Kota. • KetentuanpenyidikanmemuatpemberiankewenangankepadaPenyidikPegawaiNegeriSipilkementerian, lembagapemerintahnonkementerian, atauinstansitertentuuntukmenyidikpelanggaranterhadapketentuanUndang-Undang, Peraturan Daerah ProvinsiatauPeraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalammerumuskanketentuan yang menunjukpejabattertentusebagaipenyidikpegawainegerisipildiusahakan agar tidakmengurangikewenanganpenyidikumumuntukmelakukanpenyidikan. Contoh: PenyidikPegawaiNegeriSipiltertentudilingkungan (namakementerianatauinstansi) dapatdiberikankewenanganuntukmelaksanakanpenyidikanterhadappelanggaranterhadapketentuanketentuandalamUndang-Undang (Peraturan Daerah ProvinsiatauPeraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini. • KetentuanpenyidikanditempatkansebelumketentuanpidanaataujikadalamUndang-Undang, Peraturan Daerah ProvinsiatauPeraturan Daerah Kabupaten/Kota tidakdiadakanpengelompokan, ditempatkanpadapasalataubeberapapasalsebelumketentuanpidana.

  13. PENCABUTAN • JikaadaPeraturanPerundang-undangan lama yang tidakdiperlukanlagidandigantidenganPeraturanPerundang-undanganbaru, PeraturanPerundang-undangan yang baruharussecarategasmencabutPeraturanPerundang-undangan yang tidakdiperlukanitu. • JikamateridalamPeraturanPerundang-undangan yang barumenyebabkanperlupenggantiansebagianatauseluruhmateridalamPeraturanPerundang-undangan yang lama, didalamPeraturanPerundang-undangan yang baruharussecarategasdiaturmengenaipencabutansebagianatauseluruhPeraturanPerundang-undangan yang lama. • PeraturanPerundang-undanganhanyadapatdicabutmelaluiPeraturanPerundang-undangan yang setingkatataulebihtinggi. • PencabutanmelaluiPeraturanPerundang-undangan yang tingkatannyalebihtinggidilakukanjikaPeraturanPerundangundangan yang lebihtinggitersebutdimaksudkanuntukmenampungkembaliseluruhatausebagiandarimateriPeraturanPerundang-undangan yang lebihrendah yang dicabutitu.

  14. PENCABUTAN • JikaPeraturanPerundang-undanganbarumengaturkembalisuatumateri yang sudahdiaturdansudahdiberlakukan, pencabutanPeraturanPerundang-undanganitudinyatakandalamsalahsatupasaldalamketentuanpenutupdariPeraturanPerundang-undangan yang baru, denganmenggunakanrumusandicabutdandinyatakantidakberlaku. • PencabutanPeraturanPerundang-undangan yang sudahdiundangkantetapibelummulaiberlaku, dapatdilakukandenganperaturantersendiridenganmenggunakanrumusanditarikkembalidandinyatakantidakberlaku.

  15. PENCABUTAN • JikapencabutanPeraturanPerundangan-undangandilakukandenganperaturanpencabutantersendiri, peraturanpencabutantersebutpadadasarnyamemuat 2 (dua) pasal yang ditulisdenganangka Arab, yaitusebagaiberikut: a. Pasal 1 memuatketentuan yang menyatakantidakberlakunyaPeraturanPerundang-undangan yang sudahdiundangkan. b. Pasal 2 memuatketentuantentangsaatmulaiberlakunyaPeraturanPerundang-undanganpencabutan yang bersangkutan. Contoh: Pasal 1 Undang-UndangNomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabutdandinyatakantidakberlaku.  Pasal 2 Undang-Undanginimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

  16. PENCABUTAN • PencabutanPeraturanPerundang-undangan yang menimbulkanperubahandalamPeraturanPerundang-undangan lain yang terkait, tidakmengubahPeraturanPerundang-undangan lain yang terkaittersebut, kecualiditentukan lain secarategas. • PeraturanPerundang-undanganatauketentuan yang telahdicabut, tetaptidakberlaku, meskipunPeraturanPerundang-undangan yang mencabutdikemudianharidicabut pula.

  17. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • PerubahanPeraturanPerundang-undangandilakukandengan: a. menyisipataumenambahmaterikedalamPeraturanPerundang-undangan; atau b. menghapusataumenggantisebagianmateriPeraturanPerundang-undangan. • PerubahanPeraturanPerundang-undangandapatdilakukanterhadap: a. seluruhatausebagianbuku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atauayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atautandabaca.   • JikaPeraturanPerundang-undangan yang diubahmempunyainamasingkat, PeraturanPerundang-undanganperubahandapatmenggunakannamasingkatPeraturanPerundang-undangan yang diubah.

  18. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • PadadasarnyabatangtubuhPeraturanPerundang-undanganperubahanterdiriatas 2 (dua) pasal yang ditulisdenganangkaRomawiyaitusebagaiberikut: • Pasal I memuatjudulPeraturanPerundang-undangan yang diubah, denganmenyebutkanLembaran Negara Republik Indonesia danTambahanLembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkandiantaratandabacakurungsertamemuatmateriataunorma yang diubah. Jikamateriperubahanlebihdarisatu, setiapmateriperubahandirincidenganmenggunakanangka Arab (1, 2, 3, danseterusnya). • JikaPeraturanPerundang-undangantelahdiubahlebihdarisatu kali, Pasal I memuat, selainmengikutiketentuanpadahuruf a, jugatahundannomordariPeraturanPerundang-undanganperubahan yang adasertaLembaran Negara Republik Indonesia danTambahanLembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkandiantaratandabacakurungdandirincidenganhuruf (abjad) kecil (a, b, c, danseterusnya). • Pasal II memuatketentuantentangsaatmulaiberlaku. Dalamhaltertentu, Pasal II jugadapatmemuatketentuanperalihandariPeraturanPerundang-undanganperubahan, yang maksudnyaberbedadenganketentuanperalihandariPeraturanPerundang-undangan yang diubah.

  19. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Contoh 1: Pasal I BeberapaketentuandalamUndang-UndangNomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) diubahsebagaiberikut: 1. KetentuanPasal 6 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: … 2. Ketentuanayat (2) danayat (3) Pasal 8 diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut: … 3. danseterusnya … Contoh 2: Pasal I KetentuanPasal ... dalamUndang-UndangNomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: …

  20. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Contoh 3: Pasal I Undang-UndangNomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor … ) yang telahbeberapa kali diubahdenganUndang-Undang: a. Nomor… Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …); b. Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …); c. Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor …); diubahsebagaiberikut: 1. Bab V dihapus. 2. KetentuanPasal 11 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 3. danseterusnya ...

  21. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JikadalamPeraturanPerundang-undanganditambahkanataudisisipkanbab, bagian, paragraf, ataupasalbaru, makabab, bagian, paragraf, ataupasalbarutersebutdicantumkanpadatempat yang sesuaidenganmateri yang bersangkutan.  a. PenyisipanBab Contoh: Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IXA sehinggaberbunyisebagaiberikut:  BAB IXA INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL b. PenyisipanPasal: Contoh: Di antaraPasal 128 danPasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakniPasal 128A sehinggaberbunyisebagaiberikut: Pasal 128A Dalamhalterbuktiadanyapelanggaran paten, hakim dapatmemerintahkanhasil-hasilpelanggaran paten tersebutdirampasuntuknegarauntukdimusnahkan.

  22. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Jikadalam 1 (satu) pasal yang terdiridaribeberapaayatdisisipkanayatbaru, penulisanayatbarutersebutdiawalidenganangka Arab sesuaidenganangkaayat yang disisipkandanditambahdenganhurufkecil a, b, c, yang diletakkandiantaratandabacakurung( ). Contoh: Di antaraayat (1) danayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakniayat (1a) danayat (1b) sehinggaPasal 18 berbunyisebagaiberikut: Pasal 18 (1) … . (1a) … . (1b) … . (2) … .

  23. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JikadalamsuatuPeraturanPerundang-undangandilakukanpenghapusanatassuatubab, bagian, paragraf, pasal, atauayat, makaurutanbab, bagian, paragraf, pasal, atauayattersebuttetapdicantumkandengandiberiketerangandihapus.   Contoh 1: 1. Pasal 16 dihapus. 2. Pasal 18 ayat (2) dihapussehinggaPasal 18 berbunyisebagaiberikut: Pasal 18 (1) … . (2) Dihapus. (3) … .

  24. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Contoh 2: Peraturan Daerah tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentangPengujianKendaraanBermotordanRetribusi  5. KetentuanPasal 4 ayat (1) danayat (2) dihapus, sehinggaPasal 4 berbunyisebagaiberikut: Pasal 4 (1) Dihapus. (2) Dihapus. (3) LokasiPengujiandanPengujiditetapkandenganKeputusanKepalaDinasPerhubungan.

  25. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JikasuatuperubahanPeraturanPerundang-undanganmengakibatkan: a. sistematikaPeraturanPerundang-undanganberubah; b. materiPeraturanPerundang-undanganberubahlebihdari 50% (lima puluhpersen); atau c. esensinyaberubah, PeraturanPerundang-undangan yang diubahtersebutlebihbaikdicabutdandisusunkembalidalamPeraturanPerundang-undangan yang barumengenaimasalahtersebut. • JikasuatuPeraturanPerundang-undangantelahseringmengalamiperubahansehinggamenyulitkanpenggunaPeraturanPerundang-undangan, sebaiknyaPeraturanPerundang-undangantersebutdisusunkembalidalamnaskahsesuaidenganperubahan yang telahdilakukan, denganmengadakanpenyesuaianpada: a. urutanbab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, ataubutir; b. penyebutan-penyebutan; dan c. ejaan, jikaPeraturanPerundang-undangan yang diubahmasihtertulisdalamejaan lama.

More Related