1 / 15

PELATIHAN TEKNIK PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( TRAINING ON LEGISLATIVE DRAFTING )

KELOMPOK I Ratna Indah Cahyaningsih Zaelani Maharani Siti Sophia Syahmardan Andriana Krisnawati Widodo Indah Febrianti Ibnu Triwijaya Yudith Agustinawati. PELATIHAN TEKNIK PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( TRAINING ON LEGISLATIVE DRAFTING ).

cybil
Télécharger la présentation

PELATIHAN TEKNIK PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( TRAINING ON LEGISLATIVE DRAFTING )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KELOMPOK I Ratna Indah Cahyaningsih Zaelani Maharani Siti Sophia Syahmardan AndrianaKrisnawati Widodo Indah Febrianti IbnuTriwijaya YudithAgustinawati PELATIHAN TEKNIK PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(TRAINING ON LEGISLATIVE DRAFTING)

  2. RANCANGANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN ...TENTANGPELARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN

  3. Konsiderans Menimbang : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal 8 ayat (6) Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikananperlumenetapkanPeraturanPemerintahtentangPelaranganPenggunaanBahan Kimia dalamPenangkapanIkan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun2004, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  4. DIKTUM: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELARANGAN PENGGUNAANBAHAN KIMIADALAM PENANGKAPAN IKAN.

  5. BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: • PengelolaanPerikananadalahsemuaupaya, termasukproses yang terintegrasidalampengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatankeputusan, alokasisumberdayaikan, danimplementasi, sertapenegakanhukumdariPeraturanperundang-undangandibidangperikanan, yang dilakukanolehPemerintahatauotoritas lain yang diarahkanuntukmencapaikelangsunganproduktifitassumberdayahayatiperairandantujuan yang telahdisepakati. • Ikanadalahsegalajenisorganisme yang seluruhatausebagiandarisiklushidupnyaberadadidalamlingkunganperairan. • Penangkapanikanadalahkegiatanuntukmemperolehikandiperairan yang tidakdalamkeadaandibudidayakandenganalatataucaraapapun, termasukkegiatan yang menggunakankapaluntukmemuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya.

  6. Bahan kimia adalah bahan anorganik maupun organik mati yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan. • Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan mendukung operasi penangkapan ikan. • Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. • Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan. • Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

  7. Pasal 2 PeraturanPemerintahinidimaksudkansebagaidasarhukumdalampelaksanaanpengawasankegiatanPenangkapanIkan. Pasal 3 PeraturanPemerintahinibertujuanuntuk: • menjagakelestariansumberdayaikandan/ataulingkungannya; • memberikanperlindunganterhadapmasyarakatatasmutudankeamananhasilperikanan; • melindungikesehatankonsumen; dan • mengamankankawasanlingkungansumberdayaikan. Pasal 4 PeraturanPemerintahiniberlakuuntuk: • setiaporang, baikwarganegara Indonesia maupunwarganegaraasingdanbadanhukum Indonesia maupunbadanhukumasing, yang melakukanpenangkapanikandiwilayahpengelolaanperikananRepublik Indonesia; • setiapkapalperikananberbendera Indonesia dankapalperikananberbenderaasing, yang melakukanpenangkapanikandiwilayahpengelolaanperikananRepublik Indonesia; dan • setiapkapalperikananberbendera Indonesia yang melakukanpenangkapanikan, baiksendiri-sendirimaupunbersama-samadalambentukkerjasamadenganpihakasing.

  8. BAB II LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA Pasal 5 • Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. •  Nahkoda dan/atau pemilik kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. • Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

  9. BAB IIIJENIS BAHAN KIMIA YANG DILARANG Pasal 6 Bahankimia yang dapatmerugikandan/ataumembahayakankelestariansumberdayaikandan/ataulingkungannyadiwilayahpengelolaanperikananRepublik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 meliputi: • pestisida; • anti biotik; • semuabahankimianuklir; dan • bahan-bahanlogamberat.

  10. BAB IVKEGIATAN PENELITIAN Pasal 7 • LarangansebagaimanadimaksuddalamPasal 5 dikecualikanapabilakegiatantersebutdilakukanuntukkepentinganpenelitian. • Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat (1) hanyadapatdilakukanolehlembagapenelitianmilikpemerintah. • LembagaPenelitianmilikpemerintah yang menyelenggarakanpenelitianperikanandenganmenggunakanbahankimiasebagaimanadimaksuddalamPasal 6, wajibterlebihdahulumendapatkanizintertulisdariMenteri. Pasal 8 HasilpenelitiansebagaimanadimaksuddalamPasal 7 ayat (2) wajibdilaporkankepadainstansipemberiizindalamjangkawaktu paling lambat 1 (satu) bulansetelahpenelitianselesaidilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  11. Pasal 9 • Bahankimiayang dapatmerugikandan/ataumembahayakankelestariansumberdayaikandan/ataulingkungandapatdipergunakandalampelaksanaanpenelitianperikanan, sepanjangbahantersebutmerupakanobjekpenelitianperikanan. • Bahankimia yang dapatmerugikandan/ataumembahayakansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputibahan-bahan yang karenasifatdan/ataukonsentrasinyadan/ataujumlahnya, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdapatmencemaridan/ataumerusaklingkunganhidupdan/ataudapatmembahayakanlingkunganhidup, kesehatan, kelangsunganhidupmanusiasertamakhlukhiduplainnya. Pasal 10 Pemerintahmelakukanevaluasidampakdaripemberianizinpenelitianterhadapkelestariansumberdayaikandankelestarianlingkungannya, dalamjangkawaktu paling lambat 1 (satu) bulansetelahpenelitianselesaidilakukan.

  12. BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 • Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya. • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi tingkat bahaya atas penggunaan bahan kimia terhadap penangkapan ikan. • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

  13. BAB VIKETENTUAN PENUTUP Pasal 12 PadasaatPeraturanPemerintahiniberlaku: • beberapaketentuanmengenaipenggunaanbahankimia yang dapatmerugikandan/ataumembahayakan yang diperbolehkandalampelaksanaanpenelitianperikanan yang diaturdalamPeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraanPenelitiandanPengembanganPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840), dicabutdandinyatakantidakberlaku; dan • semuaPeraturanPerundang-undangan yang merupakanperaturanpelaksanaandariPeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraanPenelitiandanPengembanganPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840) dinyatakanmasihtetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalamPeraturanPemerintahini.

  14. Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

  15. TERIMA KASIH THANK YOU Email aku : udith@legalitas.org ato judithagustina@yahoo.com

More Related