1 / 18

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN. Imam Taufiq Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Walisongo Semarang , 21 Pebruari 2014. Dasar Hukum. U U RI No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

zahir-robles
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN Imam Taufiq KetuaLembagaPenjaminanMutu IAIN Walisongo Semarang, 21 Pebruari 2014

  2. Dasar Hukum • UU RI No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; • UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional; • UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen; • PP RI Nomor 23 Tahun 2005 tentangPerguruanTinggiSebagaiBadanLayananUmum (BLU); • PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan; • PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; • PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentangDosen; • PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentangTunjanganProfesi Guru danDosen, TunjanganKhusus Guru danDosen, sertaTunjanganKehormatanProfesor, terutama pasal 3 ayat 1;

  3. Lanjutan... PP RI Nomor17Tahun2010tentangPenyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; PP RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun2010tentangPenyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentangSertifikasiPendidikuntukDosen; SK MenkowasbangpanRI Nomor 38 Tahun 1999 tentangJabatanFungsionalDosendanNilaiAngkaKreditnya; KMA RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama; Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. KeputusanDirekturJenderalPendidikanTinggiDepartemenPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 TentangBebanTugasTenagaPengajarPadaPerguruanTinggi. SK RektorIAInWalisongo No. 9 Tahun 2013 tentangPedoman BKD IAIN Walisongo

  4. Perguruan Tinggi, itu apa? Universitas: sendi dan jantung masyarakat sebagai pusat budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan, menguji, menilai, dan menurunkan budaya tinggi melalui penelitian dan pengajaran (Magna Charta Universitatum, 1988); Kumpulan “mahaguru” yang mendidik “mahasiswa”, amanah besarnya mencerdaskan manusia yang memiliki hati nurani yang tinggi (Kristie Purwandari, 2012); Mikrokosmos pendukung terbentuknya kejujuran dan watak pengabdian (Fuad Hassan, 1981);

  5. UU No 14/2005: Guru dan Dosen

  6. UU No 14/2005: Guru dan Dosen

  7. UU No 14/2005, Bab VI: Sanksi

  8. Tiga Isu Penting Pedoman BKD Arah: penjaminan mutu; Dosen: Profesi dan Ilmuan; Ruang Lingkup: Beban kerja pokok dosen; Teknis Implemenyasi: mekanisme, format R/BKD dan sistem pelaporan BKD;

  9. BEBAN KERJA DOSEN • Diberlakukanbagisemuadosentetaptersertifikasi • Jumlah jam kerja PNS adalah 37.5 jam /minggu • Bebankerjadosensepadandengan12 sks, dan paling banyak16 skssetiap semester. • 1 (satu) sks = 3 (tiga) jam bebanbelajarselama 16 (enambelas) mingguefektif. • Penilaianbebankerjadihitungpersemesterdengansurattugas yang diterbitkansetiap semester. • Penilaian BKD olehasesor yang telahmempunyaisertifikatpendidik • Dosen yang tidakmencapaibebankerja minimal 12 sks/ semester atau 24 skspertahunakandihentikansementarapemberiantunjanganprofesidantunjangankehormatan (bagidosenProfesor) untukkurunwaktuenambulanberikutnya.

  10. Tugas Utama Dosen Tugas Utama:Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan Ilmu; dan Pengabdian kepada Masyarakat; Tugas Penunjang; Kewajiban Khusus Guru Besar;

  11. BebanKerjaDosen per semester

  12. Beban Kerja Dosen persemester (2)

  13. Beban Kerja Dosen Minimal 12 sks

  14. Batasan Jabatan Struktural • Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentangdosenpasal 8 ayat (3) • Dosentetap yang mendapatpenugasansebagaipimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampaidengantingkatjurusantetapmemperolehtunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan. • danpasal 10 ayat (5): • Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampaidengantingkatjurusan, program studi, ataunama lain yang sejenis, memperolehtunjangankehormatansepanjang yang bersangkutanmelaksanakan dharma pendidikanpaling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruantinggi yang bersangkutan.

  15. Batasan Jabatan Struktural • Dengan demikian jabatan struktural yang diakui sebagai DT/PT (sesuai dengan penjelasan PP no 37 tahun 2009, psl 8 ayat 3) mencakup: • rektor, pembanturektor, ketuasekolahtinggi, pembantuketuasekolahtinggi, direkturakademik/politeknik, wakildirekturakademik/politeknik, dekan, pembantudekan, direkturpascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, danjabatan yang setarasesuaibentukperguruantinggi.

  16. Sanksi Dosen yang tidak menunjukkan kesungguhan dalamberusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja dalamberbagai Tridharma Perguruan Tinggi sesuai denganbeban kerja minimalnya, yakni 12 (dua belas) SKS,dicabut tunjangan profesinya.

  17. PROSEDUR EVALUASI

More Related