SOSIOLOGI HUKUM

1. SOSIOLOGI HUKUM Dr. Bambang Widodo Umar UNIVERSITAS JAYABAYA

2. BUKU ACUAN : • A.A.G. Peters & Koesriani. 1988. Hukum & Perkembangan Sosisl.I, II, III. Pustaka Sinar Hrapan. Jakarta. • Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan. 1987. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. Bina Aksara.Jakarta. • Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. • B.R. Rijkschroeff. 2001. Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. CV. Mandar Maju. Bandung. • Friedman, L.M. 1977. Law & Society. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. New Jersey. • Hans Kelsen, 2004. Teori Umum Hukum dan Negara. Media. Jakarta. • Soerjono Soekanto. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raya Grafindo Persada . Jakarta. • Taufiq Abdullah, 1986. Sosiologi Moralitas, Yayasan Obor Indonesia.Jakarta • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Catatan Kriminalitas. Jayabaya University Press. Jakarta. • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat. Peradaban. Jakarta. • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah. Peradaban. Jakarta.

3. KULIAH 1

4. KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM • SOSIOLOGI : mempelajari masyarakat dlm konteks hubungan atau interaksinya antar warga. • ILMU HUKUM : mempelajari sekumpulan aturan-aturan untuk membimbing perilaku manusia yang diterapkan & ditegakkan diantara anggota masyarakat (Negara). • SOSIOLOGI HUKUM : Ilmu pengetahuan ttg interaksi manusia yg berkaitan dg hukum dlm kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum sbg pengetahuan yg bersifat multi disipliner approach.

5. HUKUM* Perwujudan nilai-2 normatif (abstrak)* Instrumen utk pengendalian sosialSOSIOLOGIMemenuhi kebutuhan konkrit (aturan main)dalam kehidupan msyarakat (Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)

6. ABSTRAKSI HUKUM Universalitas hukum itu diperoleh dg cara mengabstraksikan realita dg pola perilaku manusia, kmdn dikembangkan dalam suatu norma sosial REALITA HUKUM FENOMENA Unsur-2 - Ciri-2 - Sifat-2 Definisi kategori klasifikasi NORMATIF SOSIOLOGIS (Aspek Kualitas) (Aspek Kuantitas) SOCIAL RELATIONSHIP (Causality) (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

7. PERILAKU SOSIOLOGIS(Emile Durkheim) • Mengarahkan • Mengubah • Mengendalikan PERILAKU MASA DATANG • Kepaduan (cohesiveness) • Komitmen (commitment) POTENSI MANUSIA PERILAKU MASA LALU • Apa yg jadi motif • Bgm pola perilakunya • Apa ciri individu PERILAKU TERAPAN • Dari hasil belajar • sosial • Mencoba-coba • Mempraktekkan (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

8. MASYARAKAT NORMA UKURAN TTG SEJUMLAH PERI- LAKU YG DITERIMA & DISEPA-KATI SECARA UMUM OLEH MASYARAKAT (VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS, LAWS). NILAI MENTALITA (AKTIVITAS JIWA, CARA BERFIKIR, BERPERASAAN) YG TERBENTUK DR PERILAKU MANUSIA MENJADI SEJUMLAH ANGGAPAN BENTUK-BENTUK SOCIAL RELATIONSHIP : KERJASAMA (COOPERATION), PENYESUAIAN (ACCOMODATION), PERSAINGAN (COMPETATION), PERTENTANGAN (CONFLICT), PENGUASAAN (DOMINATION). (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

9. PERILAKU HUKUM TERPOLA KRITIS AKAL BUDI SUBYEKTIF OBYEKTIF REALITA HUKUM MENEKANKAN PD TUJUAN MENEKANKAN PD PROSES (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

10. KONSEP KEBENARAN KEBENARAN : • Absolut (kitab suci). • Otoriter (kekuasaan) • Mistik (Dewa, Paranormal, Dukun dll). • Logika rasional (Pemikiran manusia = Wisdom). • Ilmiah (pakar, ilmuwan). KEBENARAN HUKUM→ Normatif KEBENARAN SOSIOLOGIS →Bebas Nilai (values free) FAKTA SOSIAL KEBENARAN SOSIOLOGI HUKUM NORMA-NORMA Tidak sama dg kebenaran hukum (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

11. HUKUM DAN MORALITAS(Emile Durkheim) KETERATURAN TINDAKAN OTORITAS KEPENTINGAN KOLEKTIF KETERIKATAN KELOMPOK Mayarakat Moralitas Masyarakat MILIEU SUI GENERIS Otonomi Disiplin Ilmu Pengetahuan (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

12. PENERAPAN HUKUM SOSIOLOGIS(Emile Durkheim) KEWIBAWAAN HUKUM ATMOSPHERE Suasana HUKUM NGR STRUKTUR KEPATUHAN HUKUM LEMBAGA PENEGAK HUKUM Pengembangan & Pemeliharaan UNITY Kekompakan FUNGSI/TUGAS HUKUM ADAT PRESSURE Desakan (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

13. PERKEMBANGAN HUKUM DLM MASYARAKAT • Fungsi Sosial : sbg himpunan moralitas & wahana utk mencapai cita2 sosial (Durkheim). Masa itu hk dianggap satu-satunya perekat sosial. • Struktur Sosial : hukum lahir scr bertahap, dipaksakan olh pemegang kekuasaan, dipengaruhi olh kepentingan material, ideal, cara berfikir kelas-2 sosial, dan kelompok-2 kepentingan dlm masyarakat (Weber). • Perubahan Sosial : keberadaan hukum hrs mengabdi pd kepentingan rakyat, dan utk menekan kaum borjuis (Karl Marx). (Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)

14. ASPEK BEKERJANYA HK DLM MASYARAKAT • SBG SARANA KONTROL SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi orang-2 agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas alat ngr utk mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg ada. • SBG SARANA REKAYASA SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku masyarakat, bukan utk memecahkan masalah sosial. • SBG ALAT KEJAHATAN. Law as a tool of crime, perbuatan jahat dg menggunakan hukum sbg alatnya sulit dilacak karena diselubungi olh hk dan berada dlm hukum. (Baca Ketika Kejahatan Berdaulat, Tbg Ronny Nitibaskara)

15. (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff) NORMAL LAW PARADIGMA I (Pra Normatif) ANOMALI PARADIGMA HUKUM LAW REVOLUTION KRISIS ANOMALI BARU PARADIGMA II (Normatif) NORMAL LAW dst PARADIGMA : PANDANGAN FUNDAMENTAL TTG APA YG MENJADI POKOK PERSOALAN (SUBJECT MATTER) DALAM HUKUM

16. PEMAKNAANNYA : • Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : Tindakan (act), sesuatu (thing), dan makna (meaning). • Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dlm arti tertulis tetapi juga yg tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yg melatar belakangi penerapan hukum. • Hukum memiliki daya mengatur jika scr relatif sdh dipersatukan dlm kelompok-2 sosial, apalagi dlm sistem sosial.

17. Hukum bersifat memaksa ttp paksaan itu bukanlah merupakan syarat utama, kemanfaatanlah yang menjadi ukuran utama. • Pemaksaan itu lebih utk melindungi sistem sosial daripada hukum. • Obyek Sosiologi hukum : karakteristik hukum masyarakat, ideologi, kelembagaan sosial, organisasi formal dan sosial, dan dinamika sosial.

18. MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM • Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tdk tertulis) di dalam masyarakat. • Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. • Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. • Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat. • Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

19. NEGARA HUKUM • Eropa Kontinental–Ngr Hk adl ngr yg berdiri di atas hk yg menjamin “keadilan” kpd wrg ngr nya (Aristoteles) • Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup utk wrg ngr dan sbg dasar ap keadilan itu perlu diajarkan rasa susiak kdp setiap manusia. • Paham laissez faire laissez aller – biarlah setiap angt masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya • Dua unsur pokok ngr hukum(Imanuel Kant) : 1. Perlindungan thd HAM. 2. Adanya “pemisahan kekuasaan” • Tipe Ngr Hk : Ngr Kesejahteraan(welfare State) (Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

20. Anglo Saxon– tdk mengenal ngr hk ttp mengenal “the rule of law” – pemerintahan olh hukum (Dicey – kelanjutan dr ajaran John Locke). • Tiga unsur rule of law : 1. Supremacy of the law. 2. Equality befor the law (kdkn sama di dpn hk) 3. Hak asasi tdk bersumber pd konstitusi/UUD (penegasan)ttp sdh ada sejak manusia dilahirkan

21. KEDAULATAN HUKUM • Sbg kelanjutan dp keadaulatan rakyat. • Hukum berdaulat kr sifatnya imperatif, tanpa diterima olh rakyatpun hk tetap berlaku (Kelsen) • Hukum berdaulat kr bersumber pada kesadaran hk rakyat. • Hukum yg baik adl hukum yg dierima olh rakyat karena mencerminkan harapan rakyat. (Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

22. MODEL HUKUM (Donald Black) KOMPONEN YURISPRUDESIAL SOSIOLOGICAL Fokus Peraturan-Peraturan Struktur Sosial Proses Logika Perilaku Cakupan Universal Bervariasi Perspektif Partisipan Pengamat Kegunaan Praktis Alamiah Tujuan Pengendalian Keseimbangan PENGEMBANGAN HK TDK TERLEPAS DR ASPEK NORMATIF DAN SOSIOLOGIS. DALAM KENYATAAN KEDUA MODEL TSB SALING TERKAIT, SALING MELENGKAPI, DAN SALING MEMBERIKAN SUMBANGAN DLM APLIKASI (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

23. REALITAS HUKUM(Law on books & Law in action) Terjadinya perbedaan karena : • Apakah “pola tingkah laku sosial” tlh mengungkapkan materi hk yg diumuskan dlm peraturan. • Apakah keputusan pengadilan sama dg apa yg diharuskan dlm peraturan. • Apakah tujuan yg dikehendaki hukum sama dg efek peraturan itu dlm kehidupan masyarakat. * SIKAP AMBIVALEN MERUPAKAN PENGHALANG BAGI TEGAKNYA HUKUM * KEKUASAAN YG TDK BERPARADIGMA HK MERUPAKAN PELUANG TERJADINYA PELANGGARAN HAM (D.L KIMBAL) (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

24. KULIAH KE 2

25. SISTEM HUKUM 1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) • Dari Romawi berkembang ke Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Indonesia • Bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum, dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. • Adagium: “tidak ada hukum selain undang-undang”. Dengan kata lain, hukum selalu diidentikkan dengan undang-undang. • Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakanhukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak dapat mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. • Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu: • Hukum Publik: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana • Hukum Privat: Hukum Perdata, Hukum Dagang 2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law) • Dianut negara-negara anggota persemakmuran Inggris, AS, Kanada, Amerika Utara. • Bersumber pada putusan hakim/putusan pengadilan/yurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan2 hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. • Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan2 hukum dan menciptakan prinsip2 hukum yang baru yang berguna bagi pegangan hakim2 yang lain dalam memutuskan perkara sejenis. • Asas doctrine of precedent, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis. • Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu hukum publik dan hukum privat. 3. Sistem Hukum Adat • Bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. • Sifat: tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. 4. Sistem Hukum Islam • Bersumber pada Al Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas. • Baca buku Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara.

26. PRANATA HUKUM 3. Peranan Hukum Terdiri dari hak (fakultatif) dan kewajiban (imperatif). • Subyek Hukum • Adalah pengemban hak dan kewajiban. • Siapa saja? Orang pribadi dan badan hukum • (Criminal Justice System) 4. Peristiwa Hukum Merupakan perbuatan hukum yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban 2. Masyarakat Hukum Kumpulan dari subyek hukum di dalam suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur dan hukum yang tercipta dalam hubungan dengan masyarakat itu sendiri, bersifat abstrak dan memerlukan adanya relation and communication. 5. Hubungan Hukum Bisa sederajat, timbal baik, dan timpang 6. Obyek Hukum Segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum, meliputi: materiil dan immateriil

27. HUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL S O L I D A R I T A S S O S I A L O R G A N I S M E K A N I S KESADARAN KOLEKTIF (Collective Conscience) Masyarakat modern Masyarakat segmental HUKUM REPRESIF HUKUM RESTITUTIF (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

28. MEMAHAMI MASYARAKAT Auguste Comte menggambarkan masyarakat : • Statika Sosial : Menganalogikan masy spt “onatomi” tubuh manusia yg terdiri dr organ, kerangka & jaringan. Hal Ini = mempelajari masy dlm keadaan statis sbg pendekatan yg bersifat sinkronik. • Dinamika Sosial : Menganalogikan masy spt berfungsinya tubuh manusia, pernafasan, metabolisme, sirkulasi darah dll. utk menggambarkan pertumbuhan organik dr embrio ke arah kedewasaan. Hal ini = mempelajari masy dlm keadaan dinamis, proses berlangsungnya kehidupan masy (perubahan sosial) yg bersifat diakronik. Baca: buku Sosiologi Perubahan Sosial

29. PERUBAHAN SOSIAL DLM KONTEKS PEMBANGUNAN • Perubahan sosial adl transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berfikir dan dalam pola perilaku pd wakt tertentu (Macionis). • Perubahan sosial adl modifikasi dlm pengorganisasian masyarakat (Persell). • Perubahan sosial adl perubahan pola perilaku, hub sosial, lembaga dan struktur sosial pd wkt tertentu (Farley). • Kesimpulan : • Perubahan sosial mengacu pd variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pd wakt tertentu. • Proses penggantian nilai-nilai budaya & institusi-institusi sosial dalam konteks struktur dan organisasi masyarakat, menyangkut pula orientasi berfikir, & gaya hidup manusia yang berlangsung dlm kehidupan bersama sbg masyarakat.

30. PEMBANGUNAN • Kata “Pembangunan” secara umum diartikan sbg ush utk memajukan masy & warganya. Kemajuan dimaksud terutama menyangkut segi material, shg pembangunan sering diartikan sbg kemajuan yg dicapai masy hanya di bidang “ekonomi” dengan tdk melihat segi moralitas manusia. • Ada perbedaan prinsipiil antara konsep pembangunan yg dianut olh “ngr berkembang” dg pembangunan “ngr maju” (Adikuasa). • Di Ngr berkembang persoalan pembangunan adl bgm mempertahankan kehidupan sos, & bgm meletakkan dasar-dasar ekonomi kehidupan masy yg mampu bersaing di pasar internasional (Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan pembangunan manusia (human development). • Di Ngr maju (adikuasa) persoalan pembangunan adl bgm melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yg sdh mapan.

31. Antara “Perubahan Sosial” dg “Pembangunan” terdapat hubungan yang bersifat : • Resiprokal : saling berbalasan, saling bermanfaat, saling tergantung, juga saling mengisi atau saling mengurangi. • Dialektika : penalaran dg dialog sbg cara utk menyelidiki suatu masalah. Segala sesuatu yg terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan dua hal & yg kemudian bertentangan dg yg lain shg menimbulkan hal yg lain lagi.

32. POLA PERUBAHAN SOSIAL 1. Pola Linear: Perkembangan masyarakat mengikuti pola yg pasti. • Auguste Comte - Tiga tahap dlm peradaban: 1. Teologis & Militer : semua hub sos bersifat militer; masy/pok bertujaun menundukkan masy/pok lain; semua konsepsi teoritik didasarkan pd pemikiran mengenai adikodrati; dan kebijakan dilandasi imajinasi, penelitian tdk dihargai. 2. Metafisik & Yuridis: jembatan perubahan dr bentuk masyarakat militer dg masyarakat industri; kebijakan masih dilandasi pd imajinasi ttp mulai bergeser kearah landasan penelitian. 3. Ilpengtek & Industri: industri mendominasi hub sosial & produksi jadi tujuan utama masy; imajinasi tergeser olh hasil penelitian & konsepsi-2 teoritik. Baca: buku Sosiologi Perubahan Sosial

33. Unlinear: perkembangan masyarakat tidak selalu menuju kearah kemajuan tetapi bisa juga ke arah kemunduran (primitivisme). • Spenser : struktur sosial berkembang secara “evolusioner” dari struktur yg homogen ke arah heterogen. Perubahan struktur sosial sll diikuti dg perubahan fungsi sosial. Masy sederhana bergerak maju scr evolusioner ke arah ukuran lebih besar, terpadu, majemuk, dan kepastian terjelma menjadi bangsa yg beradab atau sebaliknya menjadi bangsa yg primitif. 2. Pola Siklus : perkembangan masyarakat laksana st roda, kadang di atas kadangkala turun ke bawah. • Oswald Spengler: kebudayaan tumbuh, berkembang & pudar laksana gelombang yg muncul mendadak, berkembang kemudian lenyap, atau laksana tahap perkembangan seorang manusia melewati masa muda, dewasa, tua, dan akhirnya punah ( contoh : bangsa Yunanai, Romawi, Indian, Aborigin dll).

34. MASALAH YG MENJADI PERHATIAN DLM PERUBAHAN SOSIAL • APA YANG BERUBAH. (Kependudukan, Pembagian Kerja, • Perburuhan, Peranan Keluarga dll). • KEMANA ARAH PERUBAHAN. (Tradisional, Modernisasi). • BAGAIMANA KECEPATAN DARI PERUBAHAN. (Evolusi, • Reformasi, Revolusi dll). • MENGAPA TERJADI PERUBAHAN. (Kesenjangan budaya, • Demoralisasi, Disorganisasi, Involusi, Polarisasi, Erosi • Kepemimpinan dll). • FAKTOR APA YG TERKANDUNG DLM PERUBAHAN. (Inovasi, • Invensi, Difusi dll).

35. BIDANG-2 YG TERKAIT DLM PERUBAHAN SOSIAL Baca: buku Sosiologi Sistematik

36. INTERFACE DALAM PERUBAHAN SOSIAL POLITIK (ORIENTASI KEKUASAAN) EKONOMI TRADISIONAL FOKUSNYA ADL : Proses sosial yg memungkinkan elit ekonomi & politik mengelola alokasi sumberdaya produksi PERAN KEKUASAAN DALAM KEPUTUSAN EKONOMI MRPKN PIJAKAN UTAMA. EKONOMI MODERN FOKUSNYA ADL : Alokasi efisien atas sumberdaya produksi scr berkesinabungan dg memperhatikan mekanisme sosial politik, baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah utk memper- tahankan/memperbaiki “standar kualitas hidup manusia”. PERUBAHAN EKONOMI (ORIENTASI PROVIT) SOSIAL (ORIENTASI MORAL) PEMBANGUNAN (ORIENTASI MATERIAL) SOSIAL

37. PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI SOSIALIS PHERY-PHERY (NGR PINGGIR) METROPOLITAN (NGR PUSAT) • KETDK SEIMBANGAN EKONOMI • NGR BERKEMBANG DG NGR MAJU • EKSPLOITASI NGR MAJU THD NGR • BERKEMBANG • COMPARATIVE ADVANTAGE MUNCUL NEGARA LEPASNYA PAHAM MANUSIA DALAM IKATAN-2 KOLEKTIF MENUJU INDIVIDUALISM FAKTOR PENYEBAB • NEGARA- EROPA • (Trickle Down Efect) • ROSTOW • SUKSES • Free fight compatation • Invisible hand • devision of labour • spealization LIBERALISME MASHAB KLASIK FAK INTERNAL • PSIKOLOGI - VIRUS N’ACH • SPIRIT • KREATIFITAS • RASIONAL → SELESAI PD I & II AMERIKA SERIKAT BANTU • KEBUD KEHANCURAN EKONOMI • NEGARA-2 ASIA • AFRIKA • AMERIKA LATIN • GAGAL • KETERGANTUNGAN SUATU • NGR KPD NGR LAIN FAK EKSTERNAL • WELFARE STATE • DEMOKRATISASI • POLITIK CHECKS & • BALANCES • PERKUATAN • KEKUASAAN YUDICEEL KESEIMBANGAN DLM PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN PEMBANGUNAN POLITIK DALAM HAL : EKONOMI POLITIK EKONOMI PEMBANGUNAN → AWAL PERKEMBANGAN NEGARA BANGSA NEGARA KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (UNDP) KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY)

38. AKIBAT PERUBAHAN SOSIAL(Abad ke-20) • Jumlah penduduk dunia meningkat sangat tinggi • Tuntutan bangsa untuk merdeka meningkat • Polarisasi kekuasaan berkembang meluas • Berkembangnya organisasi & oligarkhi menuntut perluasan spesialisasi • Bertambah lebar jurang pemisah antara yang memerintah dg yang diperintah • Hilangnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif & yudikatif • Krisis kekuasaan yudiceel yg disebabkan oleh jumlah gol semakin membesar, masing-2 berusaha merebut kekuasaan. • Perundang-undangan yg lambat mengantisipasi, shg kekuasaan yudiceel dipengaruhi oleh kekuatan-2 dominan dlm masyarakat (politik, ekonomi).

39. CIVIL LAW (Eropa Kontinental) Peranan ngr dlm pembuatan UU dominan Hk tertulis sbg andalan bagi kepastian hk PERGESERAN SISTEM HUKUM KOMPONEN CIVIL LAW CAMMON LAW Sentralistik karena pembuatannya lbh banyak ditentukan olh lbg-2 ngr trtm pemerintah Partisipatif dg mengundangkan seluas-luasnya parmas baik scr individu maupun kelompok PEMBUATAN ORIENTASI MASYARAKAT Positivis instrumen talis dlm arti isinya lbh mencerminkan kehendak atau alt justifikasi atas pro gram yg akan dilakukan pmrth Aspiratif, memenuhi kehen- dak masyarakat yg dkontestasikan scr demokratis FUNGSI CAMMON LAW (Anglo Saxon) Hk tertulis & konvensi Mendapat tempat yg penting Hakim dpt membuat hk mll Vonis-2 tanpa hrs terikat pd hk tertulis Keadilan diutamakan Interpretatif krn hanya memuat mslh-2 pokok utk ditafsirkan dg prtn rendah yg dibuat olh pemrth, dmn interpretasi seke- dar menyangkut hal-2 teknis Limitatif karena memuat kttn prin- sip scr rinci & ketat shg tdk dpt diinter- pretasikan scr sepi- hak olh pmrth, kecuali hal-2 teknis PELUANG

40. ALIH-ALIH PELEMBAGAAN HUKUM GOVERNMENT POLITIC (Subyektivasi) RULE MAKING INSTITUTION NORM (Obyektivasi) RULE MAKING INSTITUTION SANCTION (Internalisasi) ALL OTHER SOCIETAL ALL PERSONAL FORCE STATE Rule Occupation FEED BACK (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

41. ARUS POLITIK GLOBAL PERUBAHAN SOSIAL vs NETRALITASHUKUM NETRALITAS HUKUM MASALAH SOSIAL • TUJUAN HUKUM • KEADILAN SOSIAL • KEBENARAN • KEMANFAATAN SOSIAL PERUBAHAN SOSIAL KEBERFIHAKAN HUKUM PEMBANGUNAN NAS

42. MASALAH SOSIAL Masalah sosial adalah penyimpangan perilaku individu maupun lembaga di dalam masyarakat sebagai akibat dari kebijakan atau penerapan kebijakan tidak tepat dalam mengelola masyarakat sehingga menimbulkan patologi sosial. PERMASALAHAN SOSIAL MENYANGKUT : • Sistem kelembagaan. • Fungsi lembaga. • Peranan lembaga. • Sarana dan prasarana. • Pengorganisasian lembaga. • Manajemen lembaga. Folkways, Mores, Customs & Law

43. Bentuk-2 Permasalahan Lingkungan hidup rusak akibat diskriminasi dlm peruntukan tanah, dan kebuasan eksploatasi sumber daya alam Kehidupan ekonomi kian mahal dan sulit • Rakyat kecil dipakai untuk mendukung politik massa • Rakyat kecil di pelosok terperangkap dalam tarik-ulur politik lokal Manipulasi sentimen etnis dan agama untuk kepentingan elit politik Marginalisasi hak hidup warga asli/suku terasing

44. DESAS-DESUS (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller) • Berita yg menyebar secara cepat, tidak berdasarkan fakta (kenyataan), dr persoalan moral hingga mslh kenegaraan. • Tersebar karena orang perlu & suka. • Menarik ketika terjadi ketegangan sosial. • Dpt merusak nama baik (reputasi), kaburkan tujuan, lemahkan semangat – digunakan utk propaganda. • Tdk dpt dibantah scr efektif hanya dg menggunakan penjelasan yg rasional. • Desas-desus yg berlangsung lama & diterima sbg kebenaran bisa menjadi legenda.

45. P A N I K (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller) • Kondisi emosional yg diwarnai olh keputusasaan & ketakutan yg tdk terkendali, disertai penyelematan diri scr kolektif yg didasari olh sikap histeris. • Terjadi pd pok yg mengalami keletihan kr tekanan jiwa (stress) sesaat atau berkepanjangan, berada dalam keadaan sangat berbahaya & hanya memiliki kemungkinan membebaskan diri scr terbatas. • Setiap orang menempuh cara utk melindungi dirinya sendiri. • “Kepemimpinan” sangat diperlukan dlm suasana panik guna mengorganisasi agr kerjasama; hilangkan ketidakpastian dg cara memberi arahan & membangun kepercayaan diri.

46. GERAKAN SOSIAL (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller) • Perilaku masa yang melakukan kegiatan secara berkesinabungan untuk menunjang atau menolak kebijakan yg dianggap merugikan masyarakat atau kelompok. • Awal mula gerakan dilakukan olh suatu kelompok yg merasa tdk puas thd suatu keadaan; pribadi kecewa; penyaluran kegagalan; atau mereka yg merasa hidup kurang berarti. • Semula bentuk gerakan tidak terorganisasi, terarah dan terencana selanjutnya terorganisasi. • Contoh: Gerakan demo, gerakan ekspresif, gerakan utopia, gerakan reformasi, gerakan revolusioner, (KAMI 1966, Reformasi 1998). • Faktor pendorong: kemiskinan, ketidakadilan, korupsi yg parah, kekejaman, konsumerisme, individualisme, gila materi & jabatan, hedonisme dll

47. CIVIL DISOBEDIENCE (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller) • Pembangkangan sipil adl penyimpangan hk secara umum dan terbuka karena terdorong oleh kata hati serta pandangan moral, disertai dengan kesediaan menerima sanksi hukum. • Aksi tsb merupakan teknik paksaan tanpa paksaan yang menggunakan tuntutan dr sejumlah orang yang rela menderita demi menegakkan suatu pandangan moral.

48. Pembangkangan sipil disebabkan kr muncul-nya kasus-2 yang berkaitan dengan adanya perasaan kurang puas atas sistem hukum yang tidak adil. • Aksi ini merupakan tindakan politik yang bukan merupakan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk mengubah hukum atau kebijakan pemerintah. • Pembangkan sipil diilhami oleh pemikiran bhw keadilan yg berlaku di masyarakat hanya untuk golongan tertentu saja dan kurang memperhatikan golongan yang lain.

49. Pembangkangan sipil bisa mencapai tuntutan yang dikehendaki apabila memiliki disiplin diri yg kuat dari para pelaku, dan tdk mengarah ke tindakan kekerasan. • Cara ini umumnya berlaku di negara-negara demokrasi di mana para pelaku telah memiliki kesadaran cukup tinggi dlm hidup bernegara. Dengan kata lain tuntutannya benar-benar utk kepentingan bangsa dan negara.

50. Social disobidience = Paksaan tanpa kekerasan (nonviolent coercion) sbg teknik perlawanan (non resistance) atau perlawanan pasif (pasif resistance). • Sasarannya ialah membangkitkan perasaan simpati masyarakat dan mempermalukan partai dominan agar partai dominan mau membuat kelonggaran. • Teori dasar: ketidakpuasan (discontent theory), ketidakmampuan menyesuaikan diri (malajusment theory), kesenjangan (deprivasi).