Prinsip Equal Treatment & Kepastian Hukum

1. Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebasdisampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak

2. PembayaranPajak adalah Salah satu pencerminan kegotongroyongan nasional dalam bentuk pemenuhan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang pemungutannya harus berdasarkan undang-undang

3. Prinsip Equal Treatment & Kepastian Hukum Prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan antara lain: • Perlakuan yang sama; • Kepastian hukum

4. Kemudahan • Kalau benar-benar di perlukan, dapat diberikan kemudahan dalam bidang perpajakan. • Setiap kemudahan dalam bidang perpajakan harus mengacu pada kaidah di atas dan harus dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut

5. Tujuan Diberikannya Fasilitas Perpajakan • Berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional; • Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing; • Mendukung pertahanan nasional; • Memperlancar pembangunan nasional.

6. Contoh Fasilitas Yang Diberikan • Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000. • Untuk Kawasan Berikat diatur dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 30 Tahun 2005

7. Fasilitas untuk Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang • Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada di dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai.

8. Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas: • Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor; • Impor BKP yang dilakukan oleh PDKB sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

9. Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain mengatur bahwa: • Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan.

10. Bentuk Fasilitas PPh • pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan; yangdapat dinikmati selama 6 tahun, • penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; • kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan • pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

13. Kesimpulan • Peraturan Perundang-undangan Perpajakan telah memberikan payung fasilitas untuk mendukung pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud pengembangan ekspor;

14. Bentuk Kemudahan Yang Telah Diberikan Antara Lain • Untuk free port & free trade zone (Sabang) tidak terutang Bea Masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI); • Untuk DKB Batam: • Atas penyerahan BKP kepada PDKB tidak dipungut PPN dan PPn.BM • Atas impor BKP oleh PDKB tidak dipungut PDRI sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor; • Dapat diberikan fasilitas PPh sesuai Pasal 31A UU PPh.

15. SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN SAUDARA