1 / 12

HAK SIPIL DAN POLITIK

HAK SIPIL DAN POLITIK. Definisi Ha k S ipil dan P olitik.

adia
Télécharger la présentation

HAK SIPIL DAN POLITIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HAK SIPIL DAN POLITIK

  2. DefinisiHakSipildanPolitik Secarajelasundang-undangtidakmenyebutkanpengertiantentanghaksipildanpolitik, namundapatdisimpulkanbahwaHak-haksipildanpolitikadalahhak yang bersumberdarimartabatdanmelekatpadasetiapmanusia yang dijamindandihormatikeberadaannyaolehnegara agar menusiabebasmenikmatihak-hakdankebebasannyadalambidangsipildanpolitik yang pemenuhannyamenjaditanggungjawabnegara

  3. KarakteristikHakSipildanPolitik: • Negara bersifatpasif • Dapatdiajukankepengadilan • Tidakbergantungpadasumberdaya • Non-ideologis Di dalamperlindungannyaperannegaraharusdibatasikarenahak-haksipildanpolitikmerupakan Negative Right (hakdankebebasanakanterjamindanterpenuhiapabilaperannegaradibatasi)

  4. .Hak-HakSipil Dan PolitikMeliputi 1. Hakhidup 2. Hakbebasdaripenyiksaandanperlakuantidakmanusiawi 3. Hakbebasdariperbudakandankerjapaksa 4. Hakataskebebasandankeamananpribadi 5. Hakataskebebasanbergerakdanberpindah 6. Hakataspengakuandanperlakuan yang samadihadapanhukum 7. Hakuntukbebasberfikir, berkeyakinandanberagama 8. Hakuntukbebasberpendapatdanberekspresi 9. Hakuntukberkumpuldanberserikat 10. Hakuntukturutsertadalampemerintahan

  5. Instrumen HAM Yang MengaturHak-HakSipil Dan Politik • UUD 1945 (Pasal 28 ) • Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 TentangHakAsasiManusia • Undang-undangNomor 7 Tahun 1984 TentangPengesahanKonvensiMengenaiPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiTerhadapWanita • Undang-undangNomor 5 tahun 1998 TentangPengesahanKonvensiMenentangPenyiksaandanPerlakuanatauPenghukuman Lain Yang Kejam, TidakManusiawiatauMerendahkanMartabatManusia • Undang-undangNomor 29 Tahun 1999 TentangPengesahanKonvensiInternasionalPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiRasial • UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Pasal 9-Pasal 35) • UU No. 12 Tahun 2005 TentangPengesahaanKonvenanInternasionalHak-hakSipildanPolitik • KeputusanPresiden No. 36 Tahun 1990 TentangPengesahanKonvensiHak-hakAnak • Deklarasi Universal HakAsasiManusia PBB.

  6. Upaya yang dilakukan Indonesia dalamMenjamin Dan MelindungiHakSipildanPolitik • Indonesia telahmeratifikasisejumlahinstrumenHakAsasitentangHakSipol • AmandemenUUDasar 1945 denganmemasukan BAB yang mengatur HAM • HarmonisasiberbagaiPeraturanPerundang-undangan • MelakukanSosialisasidiseluruhwilayahRepublik Indonesia terkaitdenganHak-hakSipildanPolitik • PembntkanKomnas HAM, KomnasPerlindungananak & KomnasPerempuan • PembentukanKemnegUrusan HAM yang menanganimasalah HAM yang kemudiandigabungdenganDepartemenKehakimandan HAM yang sekarangberubahmenjadiDepartemenHukumdanHakAsasiManusia • Mengadiliparapelakupelanggaran HAM beratdimasalalumelaluiPengadilan HAM Ad Hock • Pembentukan RAN-HAM 2004-2009 , yang berisitentangpedomankerjamengenailangkah-langkah yang akandisusunsecaraberencanadanterpadupadatingkatnasionaldalamrangkamewujudkanpenegakandanperlindunganHakAsasiManusia.

  7. PerbedaanHakSipil Dan Politik • Haksipiladalahhakkebebasan fundamental yang diperolehsebagaihakikatdarikeberadaanseorangmanusia • Hakpolitikialahhakdasardanbersifatmutlak yang melekatdidalamsetiapwarga Negara yang harusdijunjungtinggidandihormatioleh Negara dalamkeadaanapapun

  8. PerbedaanHakSipilPolitikDan HakEkosob 1. Haksipildanpolitik Hak negative Hakindividualis Pemenuhannyabersifatmutlakdanharusdijalankanoleh Negara  2. Hakekonomi social danbudaya Hakpositif Hakkolektif Mengupayakanlangkah-langkahdanmemaksimalkansumberdayadalampemenuhannya (progessif realization)

  9. Non Derogable Right (Hak Yang TidakDapat Di Abaikan • Hakhidup • Hakuntukbebasdaripenyiksaan • Laranganperbudakan • LaranganuntukmemenjarakanorangKarenaketidakmampuanmemenuhikontrak • Hakpengakuandidepanhukum • Hakkebebasanberagamadanberkeyakinan

  10. PengecualianPemenuhanHakSipilPolitik • Kondisidarurat yang mengancamkehidupandaneksistensibangsa yang secararesmiditetapkan • Memenuhiasasproporsionalitasdan non diskriminasi • Berdasarkanaturan yang jelas • Tidakterhadap non derogable right • Harussegeramemberitahukankepada Negara-negarapihaklainnyamelauiperantaraansekretarisjenderalperserikatanbangsa-bangsamengenaiketentuan yang dikurangidanmengenai alas an-alasanpemberlakuannya.

  11. PenafsiranHakSipilPolitik • Negara tidakbolehmelakukanpenafsiranterhadaphak-hakdankebebasan fundamental yang diaturdidalamkomvenan • Penafsiranharuslahmerujukkepadakomentarumum (generan comment) PBB danlemmbarfakta (fact sheet)

  12. Covenan Civil Politic : • ProtokolOpsionalSipilPolitik : mengaturtentang : haksipilpolitikdankomiteHakAsasiManusia (HAM) • Second Optional Protocol Mekanismepengawasanhaksipilpolitik • Penyampaianlaporandari Negara pihakwajib • Prosedurkeluhandanpengaduan

More Related