1 / 12

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN. Oleh : Askari Razak

june
Télécharger la présentation

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARADALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN Oleh : AskariRazak DisampaikanpadaRakor Para PemangkuKepentinganDalamAktivitasPerlindungandan PemenuhanHakKorbanKejahatanPadaProsesPeradilanPidanadan Penegakan HAM, Tgl. 31 Oktober – 2 November 2013, di Hotel Aston Jakarta PusatJ

  2. RuangLingkup Politik Hukum Negara

  3. DeskripsiPolitik • PolitikberasaldarikataPolis (Yunani), yang berarticity state,dengandemikianpolitikbermaknasesuatu yang berhubungandengannegara. • Dalamperkembangannyakemudianpolitikdiartikansebagaisesuatu yang berhubungandenganbagiannegara, yaknikekuasaannegara, dalamhalinikekuasaanuntukmemilih.

  4. Lanjutan • MenurutHans Kelsen, Politikmemiliki 2 makna, yaitu : 1. Politiksebagaietikadalahmemilihdanmenentukantujuankehidupanbermasyarakat yang harusdiperjuangkan 2. Politiksebagaiteknikadalahmemilihdanmenentukancaradansaranauntukmencapaitujuansebagaimanaditentukanolehpolitiksebagaietik

  5. Pol(huk) adalah: Kebijakandasarpenyelenggaranegaradalambidanghukum yang akan, sedang, dantelahberlaku, yang bersumberdarinilai-nilai yang berlakudimasyarakatuntukmencapaitujuannegara yang dicita-citakan (iusconstituendum), antara lain melindungisegenapbangsanya. Politik (Hukum) SebagaiKebijakan Negara

  6. FilosofiPerlindungan Negara Salahsatutujuan Negara (national goal) adalah“…melindungisegenapBangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia…”, konstruksikalimatfilosofismelahirkanpemaknaanbahwapadaN terletaktanggungjawab yang demikianbesarterhadapBangsanyauntukdiberikanperlindungan.

  7. KontenPerlindungan PerlindunganterhadapBangsadalamkonteksinimengandungduasubstansi yang sangatelementer, terutamaketikadilihatdariperspektifyuridis (hukum).

  8. Lanjutan ElemenpertamadapatdifahamibahwaperlindunganterhadapBangsamenunjukpadaperlindunganbagiseluruhrakyat Indonesia akanhak-hak yang melekatpadadirinyasebagaiwarga Negara Indonesia, baikdalambentuk (hakdasar) ground rechtenmaupunmensenrechten (hakasasimanusia)

  9. Lanjutan ElemenkeduadapatditerjemhkanbahwaperlindunganterhadapBangsaberorientasipadaperlindunganjasmani/fisik(protection of body), baikbangsasebagaiindividumaupunbangsasebagaikollektif (yang berkedudukansebagaikorbankejahatan).

  10. Lanjutan Baikperlindunganatashak (yang melekatpadasuatusubyekhukum), maupunperlindunganterhadaptubuh/fisikdibutuhkanadanyanormaataukaidahhukumsebagaibentukjaminanadanyakepastianhukum

  11. ProdukKebijakan Negara • UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP • UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK • UU No. 26 Tahun 2000 TentangPeradilan HAM • PP No. 44 Tahun 2008 PemberianKompensasi, restitusidanBantuankepadaSaksidanKorban Diharapkandenganadanyainstrumenhukumini Perlindunganterhadapwarganegara (saksidankorban) dapatsemakindiwijudkandenganpenuhkepastianhukum

  12. W A S S A L A MHaktanpaKewajibanadalahkerakusan,KewajibantanpaHakadalahpenindasan

More Related