HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK

1. HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIKKONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK Oleh DIAN PUJI N. SIMATUPANG Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2 0 0 7

2. KEUANGAN PUBLIK PEMBIAYAAN ATAU SEGALA SESUATU YANG DINILAI DENGAN UANG SEBAGAI BAGIAN AKTIVITAS NEGARA, BAIK SEBAGAI ORGANISASI KEKUASAAN PUBLIK MAUPUN BADAN KEPERDATAAN, DENGAN MAKSUD MEMPEROLEH MANFAAT DAN TUJUAN TERTENTU

3. KEUANGAN NEGARA Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

4. PERTANYAAN YURIDIS Apakah maksud pengertian hak menguasai oleh negara dalam konsep hukum memiliki kesamaan pengertian dengan hak memiliki oleh negara? Apakah pendefinisian keuangan negara yang diperluas menunjukkan rasionalitas tanggung jawab kolektif negara dalam keuangan publik tidak memiliki batas-batas tanggung jawabnya?

5. Ruang Lingkup Keuangan NegaraPasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 • hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; • kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • penerimaan negara; • pengeluaran negara; • penerimaan daerah; • pengeluaran daerah; • kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; • kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; • kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

6. Konsep Keuangan Negara Indonesia Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 menandakan negara memberikan proteksi yang berlebihan (overprotected) dan peraturan yang berlebihan (overregulated) dalam menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat

7. LATAR BELAKANG Perluasan pengertian keuangan negara yang dianut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK telah mengaburkan konsep keuangan publik dan pemahaman negara menguasai hak

8. KONSEPSI HUKUM KEUANGAN PUBLIK Konsep hukum keuangan publik mengandung prinsip kehati-hatian yang luar biasa dalam menentukan pengelolaan dan tanggung jawabnya terutama agar (1) negara tidak melalaikan kewajibannya, (2) warga masyarakat tidak dirugikan haknya, serta (3) badan hukum tidak diingkari kedudukannya

9. TEORI HUKUM PEMBEDAAN HAK KEPUNYAAN Sejak abad ke-19, kepunyaan badan hukum memiliki ketegasan batasan apakah termasuk kepunyaan publik (domain public) atau kepunyaan privat (domain prive). Keduanya tidak mungkin tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama, baik dalam tata kelola, maupun dalam tata tanggung jawabnya

10. TEORI HUKUM • Proudhon, Ahli Hukum Prancis menguraikan teori kedudukan hukum hak kepunyaan publik dan hak kepunyaan privat. • Kepunyaan publik negara adalah benda yang disediakan pemerintah untuk dipergunakan oleh pelayanan publik dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara. • Kekayaan atau hak kepunyaan publik tidak diatur dalam hukum yang mengatur kepunyaan perdata

11. KONSEP MENGUASAI • Hak kepunyaan publik negara dikuasai (beheren) negara dan dilakukan pengawasan (toezichtouden) oleh alat negara • Benda kepunyaan publik negara tidak dapat menjadi obyek perjanjian perdata • Sifat hukum (rechstkarakter) kepunyaan publik negara ditujukan pada benda atau kekayaan yang digunakan untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik • Hak kepunyaan perdata biasa yang tunduk pada peraturan perdata tidak dapat dapat diklasifikasikan sebagai kepunyaan atau dikuasai negara, apalagi diklasifikasikan sebagai milik negara (staatseigenaar)

12. KEADILAN KOMUTATIF Kepunyaan publik negara dimungkinkan mengalami transformasi menjadi menjadi kepunyaan privat jika para pihak bersepakat dan berdasarkan “kontrak.”

13. Keadilan Komutatif • Kepunyaan publik negara dapat beralih statusnya menjadi kepunyaan privat ketika negara sebagai badan hukum publik melalui “kontrak” yaitu peraturan pemerintah mengenai pemisahan kekayaan negara mendirikan perseroan terbatas bumn yang tunduk pada ketentuan privat

14. TRANSFORMASI HUKUM UANG PUBLIKMENJADI UANG PRIVAT • PERSERO (BUMN) • SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT, • STELSEL AKRUAL • UU No.1/1995, UU NO. 19/2003, • UU NO. 10/1998 (BANK) NEGARA BADAN HUKUM PUBLIK UU 17/2003 jo. UU 1/2004 jis. UU 15/2004 Universaliteit Beginsel Bruto Systeem Stelsel Kas Saham Milik Swasta Saham Milik Swasta

15. KONSEP KEPEMILIKAN PUBLIKVERSI HOBBES • Barang publik adalah yang digunakan untuk membiayai negara pengatur yang fungsi ekonominya terbatas pada fungsi memelihara ketertiban umum dan keamanan nasional. • Negara ‘membisu’ sepanjang menyangkut subansi perdagangan dan kontrak antar-individu. • Konsep Negara minimalis dalam kekayaan privat

16. HAK MENURUT JOHN LOCKE • Proses penciptaan hak milik privat berjalan terpisah dengan hak milik pemerintah (negara). • Negara pada dasarnya adalah perseroan terbatas dengan pemegang saham terdiri dari pemilik tanah. • Hak adalah kemampuan melakukan tindakan secara otonom, hukum adalah pembatasan dari luar.

17. KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 2 UU NOMOR 17 TAHUN 2003 • MENGESAMPINGKAN ESENSI OTONOMI DAERAH, JIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH MENJADI KEUANGAN NEGARA • MENGESAMPINGKAN SYARAT SEBAGAI BADAN HUKUM, JIKA KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DINYATAKAN SEBAGAI KEUANGAN NEGARA

18. Filosofis tentang Perluasan Hak Negara • Klaim mengenai sektor publik yang diperluas sangat mungkin muncul dari kesepakatan bilateral antara semua anggota masyarakat dengan berdasarkan prinsip hak milik privat merupakan suatu klaim moral yang sangat berbeda • Kesepakatan bilateral = DPR dan pemerintah dalam merumuskan UU Nomor 17 Tahun 2003. • Prinsip John Rawls yang menyatakan, “ demokrasi berlandaskan hak milik pribadi.”

19. HAK NEGARA • Hans Kelsen menyatakan negara bisa mempunyai hak dalam pengertian layaknya orang perseorangan. • Negara dalam lapangan hukum privat hadir, tetapi kehadirannya hanya sebagai penengah dari hak dan kewajiban yang ada di antara subyek yang lain. • Dalam hukum publik, negara bukan hanya penengah, tetapi salah satu pihak yang berkepentingan.

20. Negara sebagai Subyek Hukum privat • Negara sebagai badan hukum privat dapat menjelmakan sebagai salah satu pemegang saham dalam perseroan terbatas badan usaha milik negara • Hans Kelsen menyatakan negara memiliki norma yang sama berlaku bagi orang perseorangan dalam lapangan hukum privat. • Hans Kelsen menyatakan meskipun ada negara sebagai salah satu pihak dalam urusan privat, bukan berarti penyelesaian aturannya dikecualikan dari lapangan hukum privat.

21. SYARAT BADAN HUKUM Pasal 1653 KUHPerdata, badan memiliki syarat, yaitu (1) memiliki kekayaan/keuangan terpisah, (2) memiliki tujuan tertentu, (3) memiliki kepentingan tertentu, dan (4) mempunyai kepentingan tertentu

22. PERBANDINGAN UU KEUANGAN PUBLIK

23. PERSEPSI HAK MENGUASAI • Hak Menguasai yang dimiliki negara dalam keuangan publik tidak dapat dimaknai sebagai Hak Memiliki negara. • Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 negara menguasai sekaligus memiliki keuangan publik, bahkan keuangan privat sekalipun.

24. HAK MENGUASAI • HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK SECARA YURIDIS DIMAKNAI “HAK NEGARA UNTUK MENGATUR DAN MENCIPTAKAN KEKUASAAN UNTUK MENGAKUI HAK MEMILIKI.” • PEMERINTAH SEBAGAI REPRESENTASI NEGARA BERTUGAS MEMPERLANCAR DAN MENGATUR PROSES ITU.

25. TERIMA KASIH