1 / 32

LOKAKARYA PERPAJAKAN– seri PPN

TaxSys - PUSAKA. LOKAKARYA PERPAJAKAN– seri PPN. “PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING SERTA TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT TAHUN 2010 DAN KESIAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU TAHUN 2011”. BREVET PAJAK A & B UNTUK BADAN URUSAN LOGISTIK

arion
Télécharger la présentation

LOKAKARYA PERPAJAKAN– seri PPN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TaxSys - PUSAKA LOKAKARYA PERPAJAKAN–seri PPN “PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING SERTA TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT TAHUN 2010 DAN KESIAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU TAHUN 2011” BREVET PAJAK A & B UNTUK BADAN URUSAN LOGISTIK (Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Dengan Baik & Benar, Disesuaikan Dengan Ketentuan Perpajakan Up Date) By : Muh. Mustafid Amna, Ak., C.P.A., B.K.P Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P MEDAN, 13-14JANUARI 2011

  2. PEMBELIAN PENJUALAN Faktur Faktur Harga Beli = 150 jt PM = 15 jt Jumlah = 165 jt Harga Jual = 200 jt PK = 20 jt Jumlah = 220 jt Pajak Keluaran = 20 jt Pajak Masukan = 15 jt Kurang Setor = 5 jt Lapor SPT Masa KPP

  3. SYARAT PENYERAHAN BARANG/JASA TERUTANG PPN 1.Ada Proses Penyerahan (PASAL 1A), 2. Yang Diserahkan BKP/JKP (PASAL 4A), 3. Yang Diserahkan Oleh PKP, 4. Yang Diserahkan Di Dalam Daerah Pabean , 5. Yang Diserahkan Di Dalam Kerangka Usaha.

  4. PROSES PENYERAHAN BKP :(Pasal 1A UU PPN) 1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; 2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli & perjanjian leasing; 3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara/melalui juru lelang; 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP; 5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; 6. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang/sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang; 7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. 8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

  5. YANG DISERAHKAN BKP/JKP :(Pasal 4A UU PPN; PP 144 Th. 2000) Ada 4 Kelompok Jenis Barang Non BKP : 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

  6. YANG DISERAHKAN BKP/JKP :(Pasal 4A UU PPN; PP 144 Th. 2000) Ada 17 Kelompok Jenis Jasa Non JKP : 1. Jasa pelayanan kesehatan medik; 2. Jasa pelayanan sosial; 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko; 4. Jasa keuangan; 5. Jasa asuransi; 6. Jasa keagamaan; 7. Jasa pendidikan; 8. Jasa kesenian dan hiburan; 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; 10. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; 11. Jasa tenaga kerja; 12. Jasa perhotelan; 13. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

  7. YANG DISERAHKAN BKP/JKP :(Pasal 4A UU PPN; PP 144 Th. 2000) Ada 17 Kelompok Jenis Jasa Non JKP : 14. Jasa penyediaan tempat parkir; 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam ; 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan; 17. Jasa boga atau katering.

  8. OBJEK PPN :(Pasal 4, Pasal 16 C, Pasal 16 D) Ada 10Objek PPN : 1. Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha; 2. Penyerahan JKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha; 3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari LDP Ke DDP; 4. Pemanfaatan JKP Dari LDP Ke DDP; 5. Impor BKP; 6. Ekspor BKP Berwujud O/ PKP; 7. Ekspor BKP Tidak Bewujud O/ PKP; 8. Ekspor JKP O/ PKP; 9. Kegiatan Membangun Sendiri Yg Dilakukan Tidak Dalam Rangka Kegiatan Usahanya; 10. Penyerahan Aktiva Bekas, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. ;

  9. YANG DISERAHKAN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) : Yang dimaksud PKP adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dasar Hukum : PMK-68/PMK.03/2010. Konsekuensi PKP : 1. Memungut PPN -------- Terbitkan FP 2. Menyetor PPN ----------- SSP 3. Melapor PPN ------------- SPT 1107 / 1108 4. Memfile Dokumen ----- Hard/Soft Copy, Selama 10 Tahun

  10. YANG DISERAHKAN DI DALAM DAERAH PABEAN( Pasal 1 UU PPN ) Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. - Seluruh wilayah NKRI (termasuk kawasan berikat) adalah Daerah Pabean. - Hanya penyerahan dilakukan di wilayah NKRI saja, pembayaran bisa dilakukan dimana saja. - PEMBAYARAN DILAKUKAN DI NKRI TETAPI PENYERAHAN DILAKUKAN DI LUR NEGERI, TERUTANG PPN ?

  11. FASILITAS PPN( Pasal 16 B ) Secara Umum Penyerahan Barang/Jasa Tidak Terutang PPN Terutang PPN Tarif/DPP Normal Tidak Dipungut Tarif /DPP Nilai Lain Ada Fasilitas Dibebaskan

  12. FASILITAS PPN : PPN DIBEBASKAN Fasilitas PPN Dibebaskan Diberikan Atas : - Impor BKP (Tertentu) - Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003 - Penyerahan BKP (Tertentu) - Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003 - Penyerahan JKP (Tertentu) - Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003 - Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis - Lihat PP 7 Th. 2007 Jo. PP 31 Th. 2007

  13. FASILITAS PPN : PPN TIDAK DIPUNGUT Fasilitas PPN Tidak Dipungut Diberikan Atas : - Pelaksanaan Projek Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri - Lihat PP Nomor 42 Th. 1995 Jo. PP Nomor 25 Th. 2001 - Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri - Lihat PMK 43/PMK.03/2007 - Penyerahan BKP Ke Pulau Batam & Pulau-Pulau Disekitarnya Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan berikat - Lihat PP 63 Th. 2003Jo. PP 30 Th. 2005 - Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) - Lihat KEP-229/PJ./2001

  14. FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP. Lihat : Faktur Pajak Standar - PER-13/PJ./2010 Faktur Pajak Sederhana - KEP-524/PJ./2000Jo. KEP-425/PJ./2001 Jo. KEP-128/PJ./2004, Jo. PER-97/PJ./2005 Faktur Pajak Gabungan - PER-13/PJ./2010 Dokumen Lain - PER-10/PJ./2010 F P STANDAR F P SEDERHANA F P GABUNGAN DOK. LAIN

  15. FAKTUR PAJAK STANDAR(Pasal 13 Ayat 5 UU PPN) Paling sedikit memuat : a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak; c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. PPN yang dipungut; e. PPnBM yang dipungut; f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

  16. KODE & NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR ABCDE - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 YANG LAMA : YANG BARU : Kode Transaksi Kode Huruf Kode KPP Nomor Urut 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut Kode Status Kode FP Standar Nomor Seri FP Standar

  17. KODE TRANSAKSI 01 Peny. Kpd Selain Pemungut PPN 02 Peny. Kpd Pemungut Bendaharawan 03 Peny. Kpd Pemungut PPN lainnya 04 Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg menggunakan DPP Nilai Lain 05 Selain Pemungut PPN, yang PM-nya di-Deemed 06Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, Peny. Lainnya (Tarif selain 10%) 07Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg PPN-nya Tdk Dipungut 08 Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg dibebaskan dr PPN 09Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, Peny. Aktiva Bekas

  18. KODE STATUS 0  FAKTUR PAJAK NORMAL; 1  FAKTUR PAJAK PENGGANTI TAHUN PENERBITAN Diisi dengan Tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar Tahun 2010 diisi dengan 10; Tahun 2011  diisi dengan 11.

  19. Nomor Urut FP Standar • Dibuat secara berurutan tanpa membedakan Kode Transaksi, Status, dan mata uang; • Dimulai dari No.Urut 1 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan dimulai sejak Masa Pajak dikukuhkan; • Dalam hal sebelum Januari tahun berikutnya, No.Urut telah mencapai 99999999, maka dimulai lagi dari No. Urut 1, dan PKP wajib menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP, paling lmaa pada akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor Urut 00000001 digunakan kembali.

  20. KODE CABANG PKP ygtelahmelakukanpemusatan PPN terutang, yg : a.Sistempenerbitan FP-nyabelum online; b. Kantor Pusat / Cabangada yang sbgPengusaha di KB dan/ataumendapatfasilitasKemudahanImporTujuanEksporan/atau berada di Kawasan Ekonomi Khusus. Kode Cabang diisi sendiri secara berurutan kode '000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor Cabang Menyampaikan Pemberitahuan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penggunaan Kode Cabang PKP Lainnya Kode Cabang diisi kode ‘000’

  21. PENANDATANGANAN FAKTUR PAJAK • Surat pemberitahuan ttg.pejabat yang berhak menandatangani FP & contoh tanda tangan, paling lambat akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak; • Dalam hal Penandatangan = Pihak lain  surat kuasa.

  22. SAAT PENERBITAN FAKTUR PAJAK Faktur Pajak harus dibuat pada: a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau ; d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Faktur Pajak (Gabungan) diterbitkan meliputi seluruh penyerahan yg dilakukan kpd pembeli BKP atau penerima JKP yg sama selama 1 bulan kalender. Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir bln penyerahan.

  23. PENGISIAN FAKTUR PAJAK • Lengkap; • Jelas; dan • Benar. Tidak Faktur Pajak Cacat PKP Penjual PKP Pembeli Ya Tidak Dapat Dikreditkan Sanksi Psl 14 (4) UU KUP Bukti Pengkreditan Pajak Masukan

  24. FAKTUR PAJAK CACAT • Isi tidak lengkap dan jelas sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN; • Diterbitkan setelah 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat; • Ditandatangani oleh bukan pejabat/kuasa yang ditunjuk; • Tidak / terlambat memberitahukan Pejabat/Kuasa yg berhak menandatangani FP; • Kode dan No.Seri FP, tidak sesuai ketentuan; • Tidak / terlambat memberitahukan Kode Cabang, penambahan / penghentiannya; • Mengubah peruntukan Kode Cabang; • Nomor urut tidak dimulai dari 1 pada awal tahun; • Penggantian/pembatalan FP tidak dibuat sesuai ketentuan;

  25. FAKTUR PAJAK CACAT PENGECUALIAN FAKTUR PAJAK & TIDAK DIKENAKAN SANKSI DLM HAL FAKTUR PAJAK TIDAK MEMUAT KETERANGAN MENGENAI: a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran. NAMUN DEMIKIAN, FAKTUR PAJAK TERSEBUT MERUPAKAN FAKTUR PAJAK YG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN BAGI PENERIMA

  26. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN) Pajak Masukan (PM) dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK lebih besar daripada PM, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PM yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PK, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. RESTITUSI dpt diajukan pada akhir tahun buku.

  27. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN) Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan PMK.

  28. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN) PM tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk : a. perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; b. perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;

  29. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN) e. perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN; g. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN ; h. perolehan BKP/JKP yang PM-nya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; i. perolehan BKP/JKP yang PM-nya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

  30. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

  31. SPT MASA PPN(PER-146/PJ./2006 Jo. PER-142/PJ./2007) SPT terdiri dari : a. Induk SPT - Formulir 1107 b. Lampiran I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM - Formulir 1107 A ; dan c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPn BM - Formulir 1107 B

  32. SPT MASA PPN SPT Masa PPN Per Januari 2011????? Lihat Ketentuan : 1. SE-98/PJ./2010 2. PER-44/PJ./2010 3. SE-99/PJ./2010 4. PER-45/PJ./2010 ( T E R L A M P I R )

More Related