1 / 65

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Jakarta, Oktober 201 3. VISI. Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Hun i. MISI.

betty
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, Oktober 2013

  2. VISI Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni MISI Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. STRATEGI Pengembangan regulasi dan kebijakan Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan PKP Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan

  3. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 28 H a (1) Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kalimat bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat pada dasarnya adalah identik dengan perumahan dan permukiman yang berarti sebagai Hak asasi manusia.

  4. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Tugas Pemerintah : • Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; • Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; • Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba; • Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; • Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman; (Ini dapat menjadi landasan tugas eksekusi pelaksnaaan pembangunan)

  5. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Tugas Pemerintah : • Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; • Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; • Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional. • Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; • Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (perlu dicheck : karena mungkin sama dengan fungsi LPJK) • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

  6. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Wewenang Pembinaan Pemerintah : • Menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat dan aman; • Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman; • Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; • Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; • Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim; • Mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

  7. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Wewenang Pembinaan Pemerintah : • Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; • Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; • Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; • Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; • Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; • Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan • Memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

  8. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun • Tugas Pemerintah : • merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional; • menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat nasional; • menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional; • menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dari permukiman pada tingkat nasional; • memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional; • menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun; • menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat nasional;

  9. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun • Tugas Pemerintah : • mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; • memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR; • memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR; • menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun; dan • melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

  10. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun • Wewenang Pembinaan Pemerintah : • menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional; • menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah susun; • mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun pada tingkat nasional; • mengawasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional; • memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;

  11. LINGKUNGAN STRATEGIS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun • Wewenang Pembinaan Pemerintah : • memfasilitasi kerja sama pada tingkat nasional antara pemerintah dan badan hukum atau kerja sama internasional antara pemerintah dan badan hukum asing dalam penyelenggaraan rumah susun; • menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan; • menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan • memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat nasional.

  12. LINGKUNGAN STRATEGIS Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 Perumahan adalah hak asasi manusia yang sangat penting. Hak atas perumahan sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan.

  13. LINGKUNGAN STRATEGIS United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT) UN-HABITAT membantu mendorong terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan di Indonesia. Karena itu Kementerian Perumahan Rakyat termasuk menjadi salah satu mitra utama UN Habitat. Indonesia menjadi salah satu fokus area program UN-HABITAT yang penting. Karena itu sinergi dalam mengatasi tantangan pembangunan perumahan dan permukiman menjadi sangat penting. Bahkan Kementerian Perumahan Rakyat dapat memiliki visi selangkah lebih maju.

  14. LINGKUNGAN STRATEGIS Millennium Development Goals (MDG’S) Pembangunan perumahan dan permukiman memiliki keterkaitan kuat dengan sasaran MDGs terutama yang berkaitan dengan kemiskinan atau masyarakat berpendapatan rendah (MBR) serta mengurangi penduduk yang tinggal di daerah kumuh.

  15. LINGKUNGAN STRATEGIS Konferensi tingkat Menteri tentang Perumahan dan Pengembangan Perkotaan se-Asia Pasifik (APMCHUD) APMCHUD terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan dan pembangunan perkotaan dengan semakin pesatnya urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi area kumuh (Slum Area ) sehingga dapat diwujudkan tata kelola perkotaan yang baik .

  16. LINGKUNGAN STRATEGIS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 Pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang proporsional adalah tantangan besar di masa sekarang dan yang akan datang, yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (cities without slum) sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs)

  17. UU NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Pasal 4 SetiapMenterimembidangiurusantertentudalampemerintahan. Urusantertentudalampemerintahansebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiriatas: urusanpemerintahan yang nomenklaturKementeriannyasecarategasdisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; urusanpemerintahan yang ruanglingkupnyadisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Pasal5 ……. ……. UrusanpemerintahansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (2) huruf c meliputiurusanperencanaanpembangunannasional, aparatur negara, kesekretariatannegara, badanusahamiliknegara, pertanahan, kependudukan, lingkunganhidup, ilmupengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usahakecildanmenengah, pariwisata, pemberdayaanperempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunankawasanataudaerahtertinggal.

  18. PERPRES NO 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA • Pasal 3 • KecualiKementerianKoordinator, setiapKementerianmembidangiurusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : • urusanpemerintahan yang nomenklaturKementeriannyasecarategasdisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • urusanpemerintahan yang ruanglingkupnyadisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan • urusanpemerintahandalamrangkapenajaman, koordinasi, dansinkronisasi program pemerintah. • Pasal 47 • Kementerian yang menanganiUrusanPemerintahanDalamRangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program PemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf c terdiriatas: • KementerianSekretariat Negara; • KementerianRisetdanTeknologi; • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; • KementerianLingkunganHidup; • KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; • KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi; • Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; • KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional; • Kementerian Badan Usaha Milik Negara; • Kementerian Perumahan Rakyat; dan • Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

  19. PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTASUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal672 Kementerian Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggungjawabkepadaPresiden. Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Pasal 673 Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dalam pemerintahanuntukmembantuPresidendalammenyelenggarakanpemerintahannegara.

  20. PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTASUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 674 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

  21. PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTASUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 674 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

  22. KELEMBAGAAN YANG IDEAL • Berdasarkan tuntutantersebutKementerianPerumahan Rakyat termasukdalamKluster 3, sehinggadalammelaksanakantugasnyatidak optimal karena kewenangannya terbatas. • Perlu peningkatan kelembagaan (kluster 2), sehingga memiliki peran dan kewenangan lebih besar untuk menjawab tantangan tersebut diatas

  23. PERBANDINGAN KLUSTER 2 & 3 KEMENPERA (1)

  24. OUTLINE

  25. EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENPERA • Perlu dilakukan penataan kelembagaan Kemenpera sebagai berikut : • Penataan kembali organisasi dan tata kerja Kemenpera, melalui penataan tugas dan fungsi • Dalam masa transisi sebelum dilakukan perubahan perundang-undangan dan pergantian kabinet (KIB jilid II) perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan sesuai dengan arahan dari KemenPAN dan RB sesuai surat nomor B/3499/M.PAN-RB/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 • Penyesuaian kelembagaan dalam masa transisi sebagaimana dimaksud diatas meliputi : • Restrukturisasi dan penguatan fungsi operasionalisasi kebijakan • Penambahan fungsi pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penambahan fungsi pembinaan penyelenggaraan Rumah Susun.

  26. FUNGSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PKP (Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011) • Pasal 5 • Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: • Menteripada tingkat nasional; • gubernur pada tingkat provinsi; dan • bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. • Pasal 6 • Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: • perencanaan; • pengaturan; • pengendalian; dan • pengawasan. • Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimanadimaksudpada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal. Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi: pembinaan; tugas dan wewenang; penyelenggaraan perumahan; penyelenggaraan kawasan permukiman; pemeliharaan dan perbaikan; pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penyediaan tanah; pendanaan dan pembiayaan; hak dan kewajiban; dan peran masyarakat.

  27. FUNGSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN RUSUN (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2011) • Pasal 5 • Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: • Menteripada tingkat nasional; • gubernur pada tingkat provinsi; dan • bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. • Pasal 6 • Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: • perencanaan; • pengaturan; • pengendalian; dan • pengawasan. • Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal. Pasal 4 Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi: pembinaan; perencanaan; pembangunan; penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; pengelolaan; peningkatan kualitas; pengendalian; kelembagaan; tugas dan wewenang; hak dan kewajiban pendanaan dan sistem pembiayaan; dan peran masyarakat.

  28. RUANG LINGKUP FUNGSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PKP PENYELENGGARAAN RUSUN PERENCANAAN (Ps.7) PERENCANAAN (Ps.7) 1 1 PENGENDALIAN (Ps.9) 3 PENGATURAN (Ps.8) 2 Tingkat Nasional Tingkat Nasional Rumah Pembangunan Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; Perumahan Tingkat Kab/Kota Tingkat Kab/Kota Permukiman 3 PENGENDALIAN (Ps.9) Lingkungan Hunian Pengelolaan PENGATURAN (Ps.8) 2 Menjamin penyelenggaraan Rusun sesuai dengan tujuannnya Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Penyediaan Tanah Kelembagaan Pembangunan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan PENGAWASAN (Ps.10) 3 Pemanfaatan PENGAWASAN (Ps.10) 3 Pemantauan Pemeliharaan Pemantauan Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan Evaluasi Koreksi Koreksi

  29. TUGAS DAN FUNGSI PERMENPERA NO. 21 Tahun 2010 dan No. 31 Tahun 2011 Kementerian Perumahan Rakyat Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan Rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan Penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

  30. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan SEKRETARIAT KEMENTERIAN Sekretariat Kementerian mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: Koordinasi kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat; Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perumahan Rakyat; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perumahan Rakyat; Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan dan bantuan hukum; Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tugas dan Fungsi : Tidak ada perubahan

  31. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA USULAN KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

  32. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas: Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan. Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas: Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan. Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan; dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

  33. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang strategi pembiayaan perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang strategi pembiayaan perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  34. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan (ASDEP II) Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan inovasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi skim pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan konvensional; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan syariah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan (ASDEP II) Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan inovasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi skim pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan konvensional; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan syariah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  35. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi (ASDEP III) Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan fasilitasi investasi; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang peningkatan kapasitas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi (ASDEP III) Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan fasilitasi investasi; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang peningkatan kapasitas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  36. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan (ASDEP IV) Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar primer perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar sekunder perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan (ASDEP IV) Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar primer perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar sekunder perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  37. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang evaluasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang analisis dan pelaporan pembiayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang evaluasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang analisis dan pelaporan pembiayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  38. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA USULAN KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

  39. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan; dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

  40. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasanmenyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan, di bidang strategi pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan; Pelaksanaan penyusunan perencanaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan (ASDEP I) Tugas dan Fungsi : Tidak ada Perubahan

  41. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Kebijakan, Kerjasama dan Kemitraan (ASDEP II) Asisten Deputi Kebijakan, Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangpenyiapan kebijakandankerja sama antar lembaga untuk pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten DeputiKebijakan, Kerjasama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangpenyiapan kebijakan dan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyiapan kebijakan dan kerja sama pemerintah pusat-daerah dan antar daerah dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyiapan kebijakan dan kerja sama swasta dan masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga (ASDEP II) Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangkerja sama antar lembaga untuk pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangkerja sama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah pusat-daerah dan antar daerah dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama swasta dan masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  42. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan (ASDEP III) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang penyediaan prasarana kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasanmenyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pendataan lahan dan prasarana kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang bina penataan prasarana; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyiapan dan pendayagunaan lahan untuk pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang fasilitasi penyediaan prasarana kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan (ASDEP III) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang penyediaan prasarana kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasanmenyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pendataan lahan dan prasarana kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang bina penataan prasarana; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyiapan dan pendayagunaan lahan untuk pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang fasilitasi penyediaan prasarana kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  43. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan (ASDEP IV) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan rumah susun dan rumah tapak; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas kawasan; Pelaksanaan penataan kawasan kumuh; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pemasaran dan pelayanan konsumen; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan (ASDEP IV) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan rumah susun dan rumah tapak; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas kawasan; Pelaksanaan penataan dan pembinaankawasan kumuh; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pemasaran dan pelayanan konsumen; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  44. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Evaluasi Kawasan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Kawasan, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan kinerja pengembangan kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Evaluasi Kawasan (ASDEP V) Tugas dan Fungsi : Tidak ada perubahan

  45. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA USULAN KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

  46. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya. Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat. DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya. Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan swadaya; dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan Swadaya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

  47. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya; dan Pelaksanaan penyusunan perencanaan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  48. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan(ASDEP II) Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan dan keswadayaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan pemerintah, lembaga perumahan swadaya, lembaga swadaya daerah dan adat; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan usaha perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inisiatif keswadayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Kebijakan, Kerjasama dan Kemitraan (ASDEP II) Asisten Deputi Kebijakan, Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kebijakan dan kerjasamakemitraan dan keswadayaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kebijakan, Kerjasama dan Kemitraanmenyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kebijakandan kemitraan pemerintah, lembaga perumahan swadaya, lembaga swadaya daerah dan adat; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kebijakandan kemitraan usaha perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kebijakandan keswadayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  49. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya (Asdep III) Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pertanahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan stimulan, serta penyusunan laporan di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ekonomi, sosial dan budaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya (Asdep III) Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pertanahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan stimulan, serta penyusunan laporan di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ekonomi, sosial dan budaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  50. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Usulan Perubahan Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya (ASDEP IV) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan pemberdayaan komunitas swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan pembangunan perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendampingan dan pemberdayaan komunitas perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya. Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya (ASDEP IV) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan pemberdayaan komunitas swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan pembangunan perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendampingan dan pemberdayaan komunitas perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

More Related