PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. MODUL 5 PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 135 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. DAFTAR ISI 1 TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN PELELANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PENGADAAN LANGSUNG PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. TUJUAN PELATIHAN 1 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU : • Memahamiprosespemilihanpenyediapekerjaankonstruksidenganpelelanganumum • Memahamiprosespemilihanpenyediapekerjaankonstruksidgnpemilihanlangsung • Memahamiprosespemilihanpenyediapekerjaankonstruksidenganpenunjukanlangsungdanpengadaanlangsung • Memahamiprosespemilihanpenyediapekerjaankonstruksidgnpelelanganterbatas • MenentukansistemPelelangandenganlatihankelompok Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. PENDAHULUAN 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Konstruksi 2 Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur • Pengumuman pascakualifikasi • Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan • Pemberianpenjelasan • Pemasukandokumenpenawaran • Pembukaandokumenpenawaran • Evaluasipenawaran • Evaluasikualifikasi • Pembuktian kualifikasi • Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) • Penetapan pemenang • Pengumuman pemenang • Sanggahan • Sanggahan banding • Penunjukan penyedia barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur Tahapan sebelum evaluasi 1 • LangkahdanketentuansamadenganpadametodePelelangan Umum PascakualifikasidipekerjaanBarang, kecualidalamPembukaanDokumenPenawaranTeknistidakdiperlukansertifikatgaransi • Pengumuman • Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen • Pemberian Penjelasan • Pemasukan Dokumen Penawaran • Pembukaan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7. Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur 2 • Evaluasi Dokumen Penawaran • Ketentuan umum sama dengan Metode Pelelangan Pascakualifikasi di Pekerjaan Barang • Perbedaannya: • Persyaratan Teknis yang dinilai adalah : • Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaianpekerjaan • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8. Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur 3 • Evaluasi Dokumen Penawaran Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9. Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur 3 • Evaluasi Dokumen Penawaran • Perbedaannya berikutnya: • Persyaratan Kualifikasi yang dinilai adalah : • Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. • Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan. • Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10tahun terakhir dengan ketentuan : • KD = 3 x NPt • KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS • Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilaikontrak dan status pesertapada saat menyelesaikan kontrak • Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10. Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur 3 • Evaluasi Dokumen Penawaran • Perbedaannya: • Persyaratan Kualifikasi yang dinilai adalah (lanjutan) : • Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikutipengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket; • Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. • KP untuk usaha kecil = 5 • KP untuk usaha non-kecil = 6 • KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N bila N>6 dimana N=Jumlah paket pekerjaan terbanyakyang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. • Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaanyang bermitra. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11. Menghitung – KD dan SKP…..? 10 PAKET : PeningkatanJalanKampung TERINDAH Tahap II Kec. Selancar HPS/OE : Rp 2,350,000,000.00 PERHITUNGAN KD Konversidiabaikan Tidak lulus KD SKP tidakdihitung PERHITUNGAN SKP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12. Latihan evaluasi kualifikasi..? 10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

13. Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu Sampul dan Sistem Gugur Tahapan setelah evaluasi 2 • Pembuktian Kualifikasi • LangkahdanketentuansamadenganpadametodePelelangan Umum PascakualifikasidipekerjaanBarang, • Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan • Penetapan dan Pengumuman Pemenang • Sanggah dan Sanggah Banding • Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

14. Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Konstruksi 2 Tahapan Pemilihan Langsung , Pascakualifikasi, Satu Sampul, dan sistem gugur Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung ≈ proses pelaksanaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada Pekerjaan Konstruksi • Perbedaannyapada: • Waktu penayangan pengumuman dilakukan palingkurang 3 (tiga) hari kerja • KD tidak diberlakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15. Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Konstruksi 2 Tahapan Pelelangan Umum, Prakualifikasi, Dua Tahap, sistem nilai dan sistem biaya selama umur ekonomis Proses pelaksanaan ≈ proses pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi dua tahap, sistem nilai dan sistem biaya selama umur ekonomis pada Pengadaan Barang Perbedaannyapada: Dokumen teknis yang dinilai mengacu pada dokumen teknis untuk pekerjaan konstruksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

16. Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Konstruksi 2 Tahapan Pelelangan Terbatas Proses Pelaksanaan ≈ Proses pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi dua tahap, sistem nilai dan sistem biaya selama umur ekonomis pada Pekerjaan Konstruksi Perbedaannyapada: Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-namapenyedia barang/jasa yang akan diundang. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yangtidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhikualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

17. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 3 Tahapan Penunjukan Langsung darurat dan Bukan Darurat Pada dasarnya langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa pemerintah melalui penunjukan langsung untukpenanganan darurat atau bukan untuk penanganan darurat, semuanya mempunyai prosedur dan ketentuanyang sama, baik untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi,jasa lainnya. Perbedaannyahanya pada: Unsur-unsur yang dinilai dalam Dokumen Teknis !!!! Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

18. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung • Tahapan Pengadaan Langsung Pekerjaan • Konstruksi 2 • NilaipekerjaanPengadaanLangsungpekerjaankonstruksi ???? • TahapanPelaksanaan • Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2(dua) sumber Informasi • Pejabat Pengadaan Mengundang calon Penyedia Melampirkan spek. Teknis/gambar/ dokumen lain HPS disusunoleh PPK Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan Negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar PPK melakukan dan mendapatkan Bukti Perjanjian Pejabat Pengadaanmembuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK Penyediamenyampaikanpenawaran Jika tdk sepakat/gagal, PL Ulang Negosiasimenggunakan HPS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

19. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA 1 KewenanganuntukmenyatakandanmenetapkanPelelanganGagalbesertaketentuan-ketentuannyaSAMA DENGAN ketentuan yang adapadaPemilihanPenyediaBarang (Pasal 83) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

20. PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK 10 • Isi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksihampirsamadenganisikontrakpadapengadaanbarang. Perbedaannyaterletakpadasyarat-syaratumumkontrak. • Syarat-syaratumumkontraksecararinci (termasukisikontrakdanbagian-bagian lain darikontrak) dapatdilihatpadaPeraturanKepalaLKPP Nomor 6 tahun 2010 tentangStandarDokumenPengadaanBarang/JasaPemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

21. PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN (1) 5 • Sistempelaporan dan tata cara pelaporansama denganpelaporanpadapengadaanbarangmelaluipenyediabarang. • Hal yang membedakanadalahlaporanhasil pekerjaan padaPekerjaanKonstruksiadalahsebagaiberikut : • Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untukmenetapkan volume pekerjaanataukegiatan yang telahdilaksanakangunapembayaranhasilpekerjaan. Hasilpemeriksaanpekerjaandituangkandalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. • Untukkepentinganpengendaliandanpengawasanpelaksanaanpekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaandicatatdalambukuhariansebagaibahanlaporanharianpekerjaanyang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

22. PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN (2) 5 • Laporanharianberisi: • Jenisdankuantitasbahan yang beradadilokasipekerjaan; • Penempatantenagakerjauntuktiapmacamtugasnya; • Jenis, jumlah dan kondisi peralatan; • Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; • Keadaancuacatermasukhujan, banjirdanperistiwaalamlainnyayang berpengaruhterhadapkelancaranpekerjaan; dan • Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. • Laporanhariandibuatolehpenyedia, apabiladiperlukandiperiksaolehkonsultandandisetujuiolehwakilPPK. • Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisihasilkemajuanfisikpekerjaandalamperiodesatuminggu, sertahalhalpenting yang perluditonjolkan. • Laporanbulananterdiridarirangkumanlaporanmingguandanberisihasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-halpenting yang perluditonjolkan. • Untukmerekamkegiatanpelaksanaanproyek, PPK membuatfoto-fotodokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

23. PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN (3) 2 Padadasarnyaprosesserahterimapekerjaankonstruksisamadenganprosesserahterimabarang, yaitu dilakukan secara bertahap: • Provisional Hand Over (PHO), yaituprosesserahterimapekerjaanberupapekerjaan konstruksi dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan. • Final Hand Over (FHO), yaituprosesserahterimapekerjaankonstruksidari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masa pemeliharaan. • Serahterimabarangdari PPK kepadaKuasaPenggunadengantatacaradanketentuan yang diaturdalamperaturanperundangan yangberlaku. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

24. Latihan Kelompok ? ........ 45 2 kel. pertama, melakukanevaluasi administrasi dan teknis 2 kel. kedua, melakukanevaluasi harga 2 kelompok yang berbedamempresentasikanhasilnya & bandingkandenganjawabankelompok lain diskusikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

25. TES ? ........ 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah