1 / 35

POKOK-POKOK KEBIJAKAN KEUANGAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM APBD TA 2014

POKOK-POKOK KEBIJAKAN KEUANGAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM APBD TA 2014. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013. ASAS UMUM APBD. Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

braima
Télécharger la présentation

POKOK-POKOK KEBIJAKAN KEUANGAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM APBD TA 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. POKOK-POKOKKEBIJAKAN KEUANGAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM APBD TA 2014 DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013

  2. ASAS UMUM APBD • Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. • Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tunjuan bernegara. • APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi. • APBD ditetapkan dengan PERDA. • Semua Penerimaan dan Pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD.

  3. STRUKTUR APBD APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan

  4. KELOMPOK PENDAPATAN APBD • PendapatanAsli Daerah: • Pajak Daerah • RetribusiDerah • HasilPengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah • Dana Perimbangan: • Dana BagiHasil • Dana AlokasiUmum • Dana AlokasiKhusus • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: • Hibah • Dana Darurat • Dana BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintah Daerah lainnya • Dana Penyesuaian & Dana OTSUS • BantuanKeuangandariProvinsiatauPemdalainnya

  5. KELOMPOK BELANJA APBD • BelanjaTidakLangsung: • BelanjaPegawai • BelanjaBunga • BelanjaSubsidi • BelanjaHibah • BelanjaBantuanSosial • BelanjaBagiHasil • BantuanKeuangan • BelanjaTakTerduga • BelanjaLangsung: (Kegiatan DAK) • BelanjaPegawai • BelanjaBarangdanJasa • Belanja Modal

  6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 17/2003 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 PP 55/2005 PKD PP 58/2005 OMNIBUS REGULATIONS PERDA • PERMENDAGRI 13 /2006 • PERMENDAGRI 59 /2007 • PERMENDAGRI 20/2009 • PERMENDAGRI 59/2010 Peraturan KDH • PERMENDAGRI 21/2011 • PERMENDAGRI 27/2013

  7. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

  8. PENGANGGARAN DAK DALAM APBD 2014Permendagri 27/2013 Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentanglokasiDAKTahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangandimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

  9. PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 MEI-2013 JUNI –JULI 2013 RPJMD • KUA & PPAS • RKPD INFO RESMI KEMENKEU PAGU SEMENTARA PAGU/JUKNIS DAK OKT-NOP 2013 AGUST-SEPT 2013 DES-2013 • RAPBD • RKA-SKPD • PERDA APBD & • PERKADA TTG • PENJABARAN APBD JAN-DES 2014 JANUARI 2014 SEP-OKT 2014 PELAKSANAAN PROG&KEG DPA-SKPD APBD-P

  10. KODIFIKASI PENGANGGARAN DAK PP 41/2007 PP 38/2007 RINCIAN OBYEK DAK 19 BID OBYEK: DAU, DBH, DAK KELOM- POK PENDAPATAN JENIS DANA PERIMBANGAN URUSAN WAJIB/ PILIHAN ORGA- NISASI KEGIATAN PROG RAM RINCIAN OBYEK BELANJA KELOM- POK BELANJA OBYEK BELANJA JENIS BELANJA

  11. KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAK DALAM APBD SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK SETELAH KUA/PPAS DITETAPKAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK SETELAH PERDA APBD DITETAPKAN

  12. PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK DalamhalPemerintah Daerah menerimapagualokasi DAK setelahkebijakanUmumAnggaran (KUA) danPrioritasPaguAnggaranSementara (PPAS) ditetapkan (mengalamiketerlambatan), dptditampunglangsungdalampembahasan RAPBD dgnterlebihdahulumencantumkanklausulkesepakatan KUA dan PPAS PERMENDAGRI 20/2009

  13. PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA DAN PPAS TUJUAN : utkmenyepakatipagualokasi & penggunaan DAK dalamrancanganPerdatentang APBD utkmenjagakonsistensiantaramateri KUA dan PPAS dgnprog & keg DAK yang ditetapkandalam APBD.

  14. PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK (Permendagri 20/2009) Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS : • “Sambilmenunggupagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah,pagualokasitersebut dapatlangsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”. KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD (Psl 44 (2) PP 58/2005) PAGU DEFINITIF ALOKASI DAK Petunjuk Teknis Masing-masing bidang DAK Persetujuanbersama RAPBD (31 Desember)

  15. Langkah-LangkahPemdauntukPercepatanPelaksanaan DAK SebagaiAkibatAdanyaKeterlambatanPenyampaianJukniskedaerah & PaguAlokasiDefinitifSetelahPerda APBD ditetapkan (Permendagri 27 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan APBD TA2014 • MenetapkanPeraturanKepala Daerah ttgPerubahanPenjabaran APBD danmemberitahukankepadaPimpinan DPRD; • Menyusun RKA-SKPD danmengesahkan DPA-SKPD sebagaidasarpelaksanaankegiatan; • Lebihlanjut, ditampungdalamPerdattgPerubahan APBD pdkode program/kegiatanberkenaan • .

  16. DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN • Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 • Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah. • Daerah diberikandiskresiuntukmenambah/membuat program dankegiatansesuaidengankebutuhandaerah, yang nomenklaturnyabelumterdapatdalamLampiran A.VII PermendagriNomor 13 Tahun 2006 (Lampirankode Program danKegiatan)

  17. KODE URUSAN WAJIB &ORGANISASI Penganggaranbelanja yang bersumberdari DAK dianggarkanpada SKPD yang berkenaansesuaidengantugasdanfungsinya(Permendagri 27/2013)

  18. KODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASI Penganggaranbelanja yang bersumberdari DAK dianggarkanpada SKPD yang berkenaansesuaidengantugasdanfungsinya(Permendagri 27/2013)

  19. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)

  20. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)

  21. TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING 1 3 4 5 6 7 8 9 2 X.XX X.XX.XX XX XX XX XX XX XX XX kode urusan Wajib/Pilihan kode organisasi/SKPD kode Program kode Kegiatan Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

  22. Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Telah DiarahkanPERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b) Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya, Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalamkolompenjelasanPenjabaran APBD. Seperti : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), DanaAlokasi Khusus(DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta Sumber Pendanaan Lainnya Yang KegiatannyaTelah Ditentukan.

  23. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)... PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ….. Urusan Pemerintahan : 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.x.xx xx Dinas/Badan Lingkungan Hidup

  24. Barang/asetatasbelanjakegiatan DAK BidangPertanian, Perikanan & Kehutanan • Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan kriteria yang selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab pokmas. spt : - irigasi, talud (Pertanian) - bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan) - pohon (Kehutanan)

  25. PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASAdalamrangka yang akandiserahkankepadaMasyarakatdanPihak ke-3 Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. (Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011) Penganggaranuntukpengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepadapihakketiga/masyarakatpadatahunanggaranberkenaan, dianggarkanpadajenisbelanjabarang dan jasa. (Permendagri 27 Tahun 2013)

  26. PerubahanTujuan dan SasaranPenggunaanDAK Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD. Permendagri 20/2009Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

  27. Penganggaran DAK di DaerahPasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan • Penggunaan DAK dilaksanakansesuaidenganPetunjukTeknis; • DAK tidakdapatdigunakanuntukmendanai: • Administrasikegiatan • Penyiapankegiatanfisik • Penelitian, pelatihandan • PerjalananDinas.

  28. DANA PENDAMPINGPasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan • Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah. • Kewajibanpenyediaan Dana Pendampingmenunjukkankomitmendaerahterhadapbidangkegiatan yang didanaidari DAK yang merupakankewenangandaerah

  29. DANA PENDAMPINGPasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan • Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik. • kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasiproyek, kegiatanpenyiapanproyekfisik, kegiatanpenelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dankegiatanumum lain yang sejenis.

  30. DANA PENDAMPINGPermendagri 20 tahun 2009 PengelolaanKeuangan DAK di Daerah • Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK. • RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.

  31. KEGIATAN LANJUTAN (DPAL)Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009 KRITERIA atau PRASYARAT DPA-L (Psl 31 Permendagri 20/2009) • Sisa DAK ygakandilanjutkantelahadadiKas Daerah • Memilikiikatankontrakdandimungkinkandilakukanadendumkontrak. • DiakibatkanbukankarenakelalaianPenggunaAnggaranatauRekanan, namunakibatforce major.

  32. SISA DAK Permendagri 27/2013 Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014. Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran2014, digunakan untuk mendanaikegiatanbaru atau untukmenambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama.

  33. SISA DAK DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.

  34. TERIMA KASIH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELP/FAX 021 3504042

More Related