GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

1. GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

2. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2012PEMERINTAH DAERAH Sumber: IHPS BPK Sumber Rakernas 2014, untuk 2013 jumlah WTP 13 Propinsi dan 125 kab/kota, untuk opini lain belum selesai seluruhnya

3. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2012PEMERINTAH DAERAH Wapre Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK

4. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2012KEMENTERIAN LEMBAGA Sumber: IHPS BPK Untuk tahun 2013, berdasarka datan Rakerna Akuntanasi 2014, WTP 65. WDP 19 dan 3 TMP

5. Permasalahan Yang MempengaruhiOpini OPINI LKPD 2013

6. PENGELOLAAN DAERAH • Otonomi • Pengelolaan sumber daya diberikan kepada daerah • Perlu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada rakyat dan Pemerintah Pusat • Koordinasi diperlukan untuk sinkronisasi kebijakan • PengelolaanKeuangan • Perencanaan • Penganggaran • Pelaksanaan • Monitoring danEvaluasi • AspekPertanggungjawabanmeliputi • Pencatatan atas pelaksanaan kegiatan • Penyusunanlaporankeuangan • Audit laporankeuangan • Diseminasipublikdanpelibatanmasyarakat Otonomi Pengelolaan Pertanggungjawaban Pelaporan

7. DASAR HUKUM

8. PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkandalamPP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: • SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, • Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

9. KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrualadalahsuatu basis akuntansidimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dandisajikandalamlaporankeuanganpadasaat terjadinya, tanpa memperhatikanwaktukasditerimaataudibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh(earned) danbeban (belanja) diakuipadasaatkewajibantimbulatausumberdayadikonsumsi 9

10. TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

11. PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 Menjadi PP 71 2010 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II(PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 11 PSAP • Tidakberlakumulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 11

12. PUSAP(PASAL6) • SistemAkuntansiPemerintahanpadaPemerintahPusatdanSistemAkuntansiPemerintahdaerahdisusundenganmengacupadapedomanumumSistemAkuntansiPemerintahan. • PedomanumumSistemAkuntansiPemerintahantersebutdiaturdenganPeraturanMenteriKeuangansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13. PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL7) • Penerapan SAP Berbasis Akrualdapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

14. PERUBAHAN PSAP(PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

15. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

16. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN II) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

17. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusununtukmelengkapipelaporandansiklusakuntansiberbasisakrualsehinggapenyusunan LO, LaporanperubahanekuitasdanNeracamempunyaiketerkaitan yang dapatdipertanggungjawabkan BASIS KAS BASIS AKRUAL 17

18. KOMPONEN LK – PP 71/2010 • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) • Neraca • LaporanArusKas • LaporanOperasional • LaporanPerubahanEkuitas • CatatanatasLaporanKeuangan

19. LAPORAN PERUBAHAN SAL • LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihmerupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansecarakomparatifdenganperiodesebelumnya pos-pos berikut : • SaldoAnggaranLebihawal, • PenggunaanSaldoAnggaranLebih, • SisaLebih/KurangPembiayaanAnggarantahunberjalan, • KoreksiKesalahanPembukuantahunSebelumnya, • SaldoAnggaranLebihAkhir.

20. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 20

21. LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakaninformasimengenaiseluruhkegiatanoperasionalkeuanganentitaspelaporan yang tercerminkandalam • Pendapatan-LO darikegiatanoperasional • Beban darikegiatanoperasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO

22. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 22

23. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 23

24. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansekurang-kurangnya pos-pos: • ekuitasawal, • surplus/defisit-LO padaperiodebersangkutan; • koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangiekuitas, • ekuitasakhir. • EkuitashanyasatukomponentidakterbagiatasEkuitasdanaLancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.

25. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 25

26. HUBUNGAN ANTAR LAPORAN • LaporanFinansial: LO LaporanPerubahanEkuitasNeraca LaporanPelaksanaanAnggaran: LRA LaporanPerubahan SAL

27. KETERKAITAN LAPORAN LaporanOperasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 LRA LaporanPerubahan SAL Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520 Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360

28. APLIKASI AKRUAL DI DAERAH • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH • Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. • Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. • Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi • pemerintah daerah • Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD • Lampiran III : Bagan Akun Standar • Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA

29. SUBTANSI PERATURAN Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement)

30. LAPORAN KEUANGANPEMDA Pendapatan-LRA 1 4 7 LRA SAL C A L K **) Belanja Transfer Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO LPE Beban Kas & Setara Kas KebijakanAkt & SAPD Permen dagri 64/2013 Piutang Persediaan 3 Neraca Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan 6 LAK Dana Cadangan Aset Lainnya Transaksi Transitoris Kewajiban Koreksi Kesalahan *) **) Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan ***)

31. LAPORAN KEUANGAN SKPD 1 5 C A L K Pendapatan-LRA LRA Belanja Pendapatan-LO 2 4 LO LPE Beban PP 71/2010 Permendagri 64/2013 Kas & Setara Kas Piutang Persediaan 3 Neraca Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda 31

32. TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN • Pendapatanmasihharusditerima • Pendapatanditerimadimuka • Beban yang masihharusdibayar • Bebandibayardimuka • BebanPenyusutan

33. POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL

34. POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL DAERAH • Perbedaanakunanggarandenganakunpertanggungjawaban • Belumadanyapengaturantentangpenyusutanasetbaikpenyusutanpertama kali maupunpenyusutanberkala • Penyajianneracapadasaatpenerapanakuntansiakrual • Capaian opini WTP atas LKPD masih rendah (data sementaraKemendagri: Opini LKPD 2013 WTP 15Provinsi dan 125Kabupaten/Kota) ; • Lemahnyasistempengendalian intern • MasihbelumoptimalnyapenatausahaanasetBarangMilik Daerah (BMD) • Keterbatasan SDM Akuntansi pada SKPD/PPKD; • Belumsepenuhnya SKPD/PPKD memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologiinformasi;

35. PENERAPAN AKRUAL • Untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis Akrual dapat ditempuh dengan dua pendekatan. • Melakukan perubahan total sistem sehingga penerapan basis akrual dimulai pada pencatatan awal transaksi. Merubah titik awal pencatatan  pengakuan akrual. • Menyusun laporan keuangan berbasis akrual namun tetap mempertahankan proses pencatatan dengan basis CTA • Kedua proses akan menghasilkan laporan keuangan yang sama namun akan memiliki prosedur pencatatan yang berbeda. • Pendekatan kedua dapat dilakukan dalam proses transisi pada awal penerapan akrual namun entitas harus tetap menyusun sistem dengan mendasarkan pada pendekatan pertama. • Untuk pendekatan pertama, entitas dapat mencoba menyusunnya untuk laporan keuangan 2013 dan 2014 sebagai upaya untuk berlatih menyiapkan informasi yang diperlukan dalam rangka akrual.

36. ALTERNATIF PROSES 2 • Transaksianggarandanakuntansidilakukansecaraparalel, end user akan melakukan pencatatan baik di siklus anggaran, maupun siklus akuntansinya. • Transaksianggarandicatat saat terjadinya dantransaksiakuntansidicatatmelalui proses penyesuaiansecara batch (bulanan, semesteranatautahunan). • Transaksianggarandanakuntansidilakukansecaraparalel, end user akan melakukan pencataan anggaran, sistemsecaraotomatismembuattransaksiakuntansinya • Transaksianggarandanakuntansidilakukansecara paraleltetapi end user akanmenghadapitransaksiakuntansi, sistem akan membuat secara otomatis transaksi anggaran jika transaksi tersebut berhubungan dengan kas

37. Open Balance Neraca Akrual • SaldoEkuitasdi CTA  ditutup • Ekuitasdanalancar (piutang, persediaan) • Ekuitasdanadiinvestasikanpadaasettetap • Ekuitasdanadiinvestasikanpadaasetlainnya • Ekuitasdanadiinvestasipadacadangan • Ekuitasdanauntukpembayarankewajiban • SaldoekuitasdanadipindahkankeEkuitas • Pastikan nilai dalam neraca, aset, kewajiban memenuhi definisi aset dan kewajiban dan pastikan bahwa semua aset dan kewajiban Pemda telah disajikan dalam laporan keuangan. • Sebaiknya Penetapan Neraca Awal Akrual dibuat dalam dokumen legal sebagai bukti dan landasan hukum.

38. Perhatian • Aset yang belumdidepresiasi didepresasikan • Untukmenghindariasetnilainyalebihtinggi, namun tidak memiliki manfaat di masa mendatang. • Aset yang belumdimasukkankeneraca • Setelahdinilaidengannilai yang tepat dimasukkanbesertabuktiberitaacarapenyerahanataubuktiperolejannya • Piutang dan persediaan yang belum dimasukkan. • Aset yang bermasalah ?? • Bolehkahdibersihkandarineraca jikasudahadabuktihukumdanmengikutiprosedurmanajemen BMD • Aset yang tidakjelaskeberadaannya • Piuatang yang tidak dapat ditagih

39. Mekanisme Penyesuaian • Dalam rangka pelaporan, PSAP Akrual dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan Laporan Keuangan CTA yang saat ini dilakukan. • Jika mekamisme ini dilakukan, sebaiknya hanya dilakukan untuk sementara / masa transisi. • Proses ideal sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lengkap sehingga tercipta sistem akuntansi yang dapat diandalkan. • Untuk penyesuaian diperlukan beberapa informasi akrual sehingga setiap kenaikan dan penurunan aset dan kewajiban dapat direkonsiliasikan dengan LRA.

40. PENYESUAIAN CTA – AKRUAL 1 • Untuk melakukan proses penyesuaian harus dipastikan bahwa neraca CTA sudah mencerminkan semua akrual yang telah ada di akhir tahun. • Aset tetap  depresiasi, aset rusak, aset belum dicatat • Persediaan  persediaan rusak, hilang, persediaan belum dicatat • Piutang  piutang tidak dapat ditagih, piutang yang belum dicatat • Hutang  utang yang belum dicatat • Reklasifikasi Ekuitas Dana  EKUITAS

41. PENYESUAIAN CTA – AKRUAL 2 • Data dalam Neraca dapat direkonsiliasikan dengan data dalam LRA contoh: • Kenaikan aset tetap  belanja modal + perolehan aset hibah – penjualan / pelepasan aset • Kenaikan investasi  penerimaan pembiayaan investasi – pengeluaran pembiayaan investasi - • Pastikan semua data untuk melakukan penyesuaian tersedia. • Pendapatan yang masih harus diterima  piutang • Pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi pendapatan atau pendapatan diterima dimuka dari transaksi yang telah ada. • Biaya dibayar dimuka  aset • Biaya yang masih harus dibayar - utang • Beban depresiasi, penyisihan piutang  transaksi non kas • Penjualan aset, aset yang diterima dari hibah • Pendapatan investasi yang telah diakui secara akrual

42. TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN • TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatanmasihharusditerima • Pendapatanditerimadimuka • Beban yang masihharusdibayar • Bebandibayardimuka • BebanPenyusutan

43. PENYESUAIAN CTA - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja dan Beban LO LRA LO LRA Belanja Sekaligus Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD)

44. TRANSAKSI KAS • TransaksiKasdicatatsebagaipendapatan LRA danBelanja LRA • Beberapatransaksikassebenarnyajugamencerminkanakrual  sehinggasamadenganPendapatanatauBebandalam LO • Pembayarangajipadaperiodeanggaranatasseorang yang telahbekerja • Pembayaranbebansewaselamasatuperiodeanggaran • Penerimaanpendapatanuntukperiodetersebut  retribusi • Beberapatransaksikastidakmencerminkanakrual • Pembiayaan • Belanja modal • Pembayaranbelanjauntukdimanfaatkanjangkapanjang • Penerimaanpendapatanuntukjasadimasadatang

45. TRANSAKSI AKRUAL • TransaksiAkrual kadangkala tidak terkait dengan kas, karena kasnya belum diterima atau dibayarkan. • Untuk transaksi ini, harus disediakan informasi pada tanggal pelaporan. • Piutang (pendapatan yang masih harus diterima) • Pendapatan diterima dimuka • Beban dibayar dmuka • Utang (Beban yang masih harus dibayar) • Persediaan terpakai • Depresiasi

46. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA • Pendapatanmasihharusditerimamerupakanpendapatan yang sampaidengantanggalpelaporanbelumditerimaolehsatkerkarenaadanyatunggakanpungutanpendapatandantransaksilainnya yang menimbulkanhaktagihsatkerdalamrangkapelaksanaankegiatanpemerintah • Contoh: • Pajakmasihharusditerima Pajak, Retribusi daerah. • Pendapatanbukanpajakmasihharusditerima  Pendapatansumberdayaalam, pendapatan bunga, pendapatan sewa BagianlabaataslabaBUMD.

47. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Des. 20X2 Pembayaran 1 Februari 20X3Rp. 250 Jt. Pendapatan tahun 20X2 Pembayaran atas piutang yang telah diakui pada 31 Des 20X2 Diakui sebagai pendapatan pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Pendapatan yang masih harus diterima = Aset” 47

48. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar 250.000.000. Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20X3 Pada 31 Desember 20X2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20X2 sebesar 500.000.000 berbunga 6%, jangka waktu 3bulan, jatuh tempo 1 Februari 20X3

49. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA • PendapatanDiterimaDimukamerupakanpendapatan yang telahditerimaolehpemerintahdansudahdisetorkeKasUmumDaerah, namunwajibpajakdan/atauwajibsetorbelummenikmatibarang/jasa/fasilitasdaripemerintah. • Contoh: • Pajak / Retribusi DiterimaDimuka Pajak / Retribusi yang diterima lebih dari satu periode. • Pendapatanbukanpajakmasihharusditerima  Dividen BUMD sudah diputuskan/diumumkan namun uangnya belum dterima. • Penerimaan sewa yang diterima untuk jangka waktu lebih dari satu periode

50. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Des. 20X2 Des. 20X3 Pembayaran 1 Juli 20X2Rp. 100 Jt. Berakhir 30 Jun 20X4 50 Jt. 25 Jt. 25 Jt. Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20X4 • 18bulansebagai : • Kewajiban (Pendapatan DiterimaDimuka); • PengurangPendapatan Akrual 6bulansebagai “PendapatanAkrual” 12 bulan pendapatan 20X3, 6bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20x4 50