GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

1. GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

2. HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK

3. ASPEK UTAMA PENGELOLAAN DAERAH • Melihatbesarnyasumberdaya yang ada, tantanganutamabukanpadajumlah, tetapi • Bagaimanamengelolasumberdaya yang adasebaik-baiknya • Bagaimanamempertanggungjawabkanpenggunaansumberdaya yang digunakan • AspekPengelolaanKeuanganmeliputi • Perencanaan • Penganggaran • Pelaksanaan • Monitoring danEvaluasi • AspekPertanggungjawabanmeliputi • Penyusunanlaporankeuangan • Audit laporankeuangan • Diseminasipublikdanpelibatanmasyarakat Pengelolaan Pelaporan/ Pertanggungjawaban

4. PenyebabpermasalahanPengelolaanKeuangan Daerah : • PermasalahanPokok: • Rendahnyadisiplinanggaran • Dayaseraprendah • RendahPertanggungjawabanatasKegiatan • Tidaktertibnyapemanfaatankasdaerah • Penyimpanganataspengelolaanpendapatandanbelanjadaerah • Rendahnyaakuntabilitaspertanggungjawabankeuangan • Perubahanregulasi yang sangatcepatbesertaimplikasinya • Belumefektifnyapemahamanatasregulasi (perbedaanpersepsi) • Kepatuhanataspelaksanaanregulasi • TerbatasnyaKapasitas SDM didaerah • KegamanganKepala Daerah mengenaiperandantanggungjawabbidangkeuangandaerah • Strategidanrencanatindak : • Adanyakomitmendarikepaladaerah • KelengkapanRegulasidaninstrumenkerja • Peningkatankapasitas SDM danpengembanganaliansistrategis & sinergitaskurikulumpendidikanakuntansisektorpublik • Concern PemberantasanKorupsi • Quality assurance berupapenataankembalifungsipengawasan internal PETA PENGELOLAAN KEUANGAN

5. DASAR HUKUM

6. PRINSIP AKUNTANSI • Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

7. PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkandalamPP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: • SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, • Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

8. KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrualadalahsuatu basis akuntansidimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dandisajikandalamlaporankeuanganpadasaat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikanwaktukasditerimaataudibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh(earned) danbeban (belanja) diakuipadasaatkewajibantimbulatausumberdayadikonsumsi • Manfaat basis akrualantara lain: • Memberikangambaran yang utuhatasposisikeuanganpemerintah • Menyajikaninformasi yang sebenarnyamengenaihakdankewajibanpemerintah • Bermanfaatdalammengevaluasikinerjapemerintahterkaitbiayajasalayanan, efisiensi, danpencapaiantujuan 8

9. TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

10. PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 Menjadi PP 71 2010 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II(PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 11 PSAP • Tidakberlakumulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 10

11. LINGKUP PENGATURAN PP 71/2010(PENJELASAN UMUM) • Meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual • SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual

12. PUSAP(PASAL6) • SistemAkuntansiPemerintahanpadaPemerintahPusatdanSistemAkuntansiPemerintahdaerahdisusundenganmengacupadapedomanumumSistemAkuntansiPemerintahan. • PedomanumumSistemAkuntansiPemerintahantersebutdiaturdenganPeraturanMenteriKeuangansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13. PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL7) • Penerapan SAP Berbasis Akrualdapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

14. PERUBAHAN PSAP(PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

15. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

16. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN II) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

17. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusununtukmelengkapipelaporandansiklusakuntansiberbasisakrualsehinggapenyusunan LO, LaporanperubahanekuitasdanNeracamempunyaiketerkaitan yang dapatdipertanggungjawabkan BASIS KAS BASIS AKRUAL 17

18. KOMPONEN LK • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) • Neraca • LaporanArusKas • LaporanOperasional • LaporanPerubahanEkuitas • CatatanatasLaporanKeuangan

19. LAPORAN PERUBAHAN SAL • LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihmerupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansecarakomparatifdenganperiodesebelumnya pos-pos berikut : • SaldoAnggaranLebihawal, • PenggunaanSaldoAnggaranLebih, • SisaLebih/KurangPembiayaanAnggarantahunberjalan, • KoreksiKesalahanPembukuantahunSebelumnya, • SaldoAnggaranLebihAkhir.

20. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 20

21. LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakaninformasimengenaiseluruhkegiatanoperasionalkeuanganentitaspelaporan yang tercerminkandalam • Pendapatan-LO darikegiatanoperasional • Beban darikegiatanoperasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO

22. PEMERINTAH PROVINSILAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 22

23. PEMERINTAH PROVINSILAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 23

24. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 24

25. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 25

26. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansekurang-kurangnya pos-pos: • ekuitasawal, • surplus/defisit-LO padaperiodebersangkutan; • koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangiekuitas, • ekuitasakhir. • EkuitashanyasatukomponentidakterbagiatasEkuitasdanaLancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.

27. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 27

28. HUBUNGAN ANTAR LAPORAN • LaporanFinansial: LO LaporanPerubahanEkuitasNeraca LaporanPelaksanaanAnggaran: LRA LaporanPerubahan SAL

29. KETERKAITAN LAPORAN LaporanOperasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 LRA LaporanPerubahan SAL Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520 Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360

30. PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL

31. KONSEPSI BASIS PP 24/2005 PP 71/2010 LRA LRA & LO 31

32. KONSEPSI BASIS • Pendapatan LO danbebandalambentukbarang/jasaharusdilaporkanberdasarkannilaiwajarnyapadatanggaltransaksidandiungkapdalamCaLK • Transaksipendapatandanbebandalambentukbarang/jasaantara lain hibahdalamwujudbarang, barangrampasan, danjasakonsultasi • Pembiayaantidakdiperhitungkandalamperhitungan surplus/defisit LO karenatransaksipembiayaantidakterkaitdenganoperasipadaperiodepelaporan.

33. KONSEPSI BASIS LO menyediakaninformasimengenaiseluruhkegiatanoperasionalkeuanganentitaspelaporan yang penyajiannyadisandingkandenganperiodesebelumnya 33

34. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL • LaporanOperasionalmenyajikaninformasibebanakrual yang dapatdigunakanuntukmenghitung cost per program/kegiatanpelayanan COST untuksetiap program/ kegiatan

35. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Evaluasikinerjaberdasarkankonsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) KonsepVFMdigunakanuntukmenilaiapakahsuatuorganisasitelahmencapai benefit maksimal, denganmengunakansumberdaya yang ada. efektivitas LaporanOperasional efisien LaporanKinerja ekonomi

36. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengaturtentanglaporankeuangandankinerjainstansipemerintah Kinerjaberupakeluaran/hasildarikegiatan/program yang hendakatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaananggaran (beban/cost), dengankuantitasdankualitasterukur Manajemen Kinerja ManajemenKeuangan Beban Kinerja Aset & Kewajiban Pendapatan Cost Mengaitkan cost dengan kinerja LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA

37. LAPORAN KINERJA Denganditerapkannya LO, dapatdihitungbebanakrualuntukdibandingkandenganhasil/keluran

38. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL - ESTIMASI • LaporanOperasionalmemberikaninformasiuntukmemprediksipendapatan LO yang akanditerimauntukmendanaikegiatanpemerintahdalamperiodemendatangdenganmenyajikanlaporansecarakomparatif 38

39. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL - EKUITAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 39

40. STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL 40

41. AKUNTANSI PENDAPATAN Berdasarkan azas bruto Pencatatan Pengakuan Pendapatan LO Pengungkapan Klasifikasi RincianlebihlanjutsumberpendapatandisajikandalamCaLK Menurutsumberpendapatan 41 41

42. AKUNTANSI BEBAN Pengakuan Pencatatan Beban LO Bebanberdasarkanklasifikasiorganisasidanklasifikasi lain yang dipersyaratkanmenurutketentuanperundangandisajikandalamCaLK Pengungkapan Klasifikasi 42

43. CONTOH TRANSAKSI

44. CONTOH TRANSAKSI

45. LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitanlaporankeuanganmengingat dual basis penganggarandanpelaporan. • Keterkaitanlaporankeuangan, terutamaLaporanOperasional, denganlaporankinerja • LaporanOperasionaldisusununtukmelengkapipelaporandansiklusakuntansiberbasisakrualsehingga : • LaporanOperasional, LaporanPerubahanEkuitasdanNeracamempunyaiketerkaitan yang dapatdipertanggungjawabkan • Laporanpertanggungjawabananggarandapatdibedakandenganlaporankinerjakeuangan • Dapatdiketahuikinerjaoperasionalpemerintahuntukperiodepelaporantertentu • LaporanOperasionalmempunyainilaiprediktifkarenainformasinyadapatdigunakanuntukmemprediksipendapatan LO yang akanditerimauntukmendanaikegiatanpemerintahdalamperiodemendatang

46. TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN • Pendapatanmasihharusditerima • Pendapatanditerimadimuka • Beban yang masihharusdibayar • Bebandibayardimuka • BebanPenyusutan

47. TRANSAKSI KAS • TransaksiKasdicatatsebagaipendapatan LRA danBelanja LRA • Beberapatransaksikassebenarnyajugamencerminkanakrual  sehinggasamadenganPendapatanatauBebandalam LO • Pembayarangajipadaperiodeanggaranatasseorang yang telahbekerja • Pembayaranbebansewaselamasatuperiodeanggaran • Penerimaanpendapatanuntukperiodetersebut  retribusi • Beberapatransaksikastidakmencerminkanakrual • Pembiayaan • Belanja modal • Pembayaranbelanjauntukdimanfaatkanjangkapanjang • Penerimaanpendapatanuntukjasadimasadatang

48. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA • Pendapatan masih harus diterima merupakan pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah • Contoh: • Pajak masih harus diterima  PPh, PPN, PBB, Bea Cukai, Bea Masuk. • Pendapatan bukan pajak masih harus diterima  Pendapatan sumber daya alam, Bagian laba atas laba BUMN, PNBP lainnya.

49. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA • PendapatanDiterimaDimukamerupakanpendapatan yang telahditerimaolehpemerintahdansudahdisetorkeKasUmum Negara, namunwajibpajakdan/atauwajibsetorbelummenikmatibarang/jasa/fasilitasdaripemerintah. • Contoh: • PajakDiterimaDimuka PPh, PPN,BeaMasuk. • Pendapatanbukanpajakmasihharusditerima  PendapatanBiayaHakpenyelenggaraanSpektrumFrekuensi Radio, Dividen BUMN yang diterimadimuka, SewaGedungPemerintahditerimadimuka.

50. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR • Belanja Yang MasihHarusDibayarmerupakankewajiban yang timbulakibathakatasbarang/jasa yang telahditerimadandinikmatidan/atauperjanjiankomitmen yang dilakukanolehkementeriannegara/lembaga/pemerintah, namunsampaiakhirperiodepelaporanbelumdilakukanpembayaran/pelunasan/realisasiatashak/perjanjian/komitmentersebut. • Contoh: • BelanjaPegawai yang masihharusdibayar • BelanjaBarang yang masihharusdibayar • Belanja modal yang masihharusdibayar • Belanjalainnya yang masihharusdibayar