1 / 19

GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010). Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. DASAR HUKUM. PENYUSUNAN SAP AKRUAL.

gaenor
Télécharger la présentation

GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

  2. DASAR HUKUM

  3. PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkandalamPP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: • SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, • Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

  4. LINGKUP PENGATURAN PP 71/2010(PENJELASAN UMUM) • Meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual • SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual

  5. PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL7) • Penerapan SAP Berbasis Akrualdapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

  6. PERUBAHAN PSAP(PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

  7. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

  8. KERANGKA KONSEPTUAL • Dimodifikasi dan diperbarui sehingga menjadi Kerangka Konseptual berbasis akrual

  9. KOMPONEN LK • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) • Neraca • LaporanArusKas • LaporanOperasional • LaporanPerubahanEkuitas • CatatanatasLaporanKeuangan

  10. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1-2) • Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode • Untukmemenuhikewajibanpemerintah yang diaturdalamperaturanperundangan (statutory)

  11. STRUKTUR LRA (2-2) • Pendapatan-LRA • Belanja • Transfer • Surplus/defisit-LRA • Pembiayaan • Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

  12. LAPORAN PERUBAHAN SAL • MelaporkanmutasiSaldoAnggaranLebih (SAL) yang merupakanakumulasisaldo SiLPA/SiKPA dariLRA

  13. STRUKTUR LP SAL • Saldo AnggaranLebihawal; • Penggunaan Saldo AnggaranLebih; • Sisa Lebih/KurangPembiayaanAnggarantahunberjalan; • Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan • Lain-lain

  14. NERACA • Aset • Kewajiban • Ekuitas(tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC) Ekuitasmerupakan surplus/defisitLaporanOperasionalatauselisihantarapendapatandanbebanakrual

  15. LAPORAN OPERASIONAL • Pendapatan-LO darikegiatanoperasional • Beban darikegiatanoperasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO

  16. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitasawal, Surplus/Defisit-LO pada periodebersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangiekuitasdana

  17. HUBUNGAN ANTAR LAPORAN • LaporanFinansial: LO LaporanPerubahanEkuitasNeraca • LaporanPelaksanaanAnggaran: LRA LaporanPerubahan SAL

  18. STRATEGI PENERAPAN SAP AKRUAL (1-2)

  19. STRATEGI PENERAPAN SAP AKRUAL (1-2)

More Related