GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

1. GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

2. HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK Propinsi Kabupaten

3. HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK Kota

4. HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK

5. ASPEK UTAMA PENGELOLAAN DAERAH • Melihatbesarnyasumberdaya yang ada, tantanganutamabukanpadajumlah, tetapi • Bagaimanamengelolasumberdayasebaik-baiknya • Bagaimanamempertanggungjawabkanpenggunaansumberdaya yang digunakan • AspekPengelolaanKeuanganmeliputi • Perencanaan • Penganggaran • Pelaksanaan • Monitoring danEvaluasi • AspekPertanggungjawabanmeliputi • Pencatatan atas pelaksanaan kegiatan • Penyusunanlaporankeuangan • Audit laporankeuangan • Diseminasipublikdanpelibatanmasyarakat Pengelolaan Pelaporan/ Pertanggungjawaban

6. DASAR HUKUM

7. PRINSIP AKUNTANSI • Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

8. PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkandalamPP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: • SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, • Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

9. KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrualadalahsuatu basis akuntansidimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dandisajikandalamlaporankeuanganpadasaat terjadinya, tanpa memperhatikanwaktukasditerimaataudibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh(earned) danbeban (belanja) diakuipadasaatkewajibantimbulatausumberdayadikonsumsi 9

10. TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

11. PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 Menjadi PP 71 2010 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II(PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 11 PSAP • Tidakberlakumulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 11

12. PUSAP(PASAL6) • SistemAkuntansiPemerintahanpadaPemerintahPusatdanSistemAkuntansiPemerintahdaerahdisusundenganmengacupadapedomanumumSistemAkuntansiPemerintahan. • PedomanumumSistemAkuntansiPemerintahantersebutdiaturdenganPeraturanMenteriKeuangansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13. PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL7) • Penerapan SAP Berbasis Akrualdapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

14. PERUBAHAN PSAP(PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

15. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

16. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN II) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

17. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusununtukmelengkapipelaporandansiklusakuntansiberbasisakrualsehinggapenyusunan LO, LaporanperubahanekuitasdanNeracamempunyaiketerkaitan yang dapatdipertanggungjawabkan BASIS KAS BASIS AKRUAL 17

18. KOMPONEN LK – PP 71/2010 • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) • Neraca • LaporanArusKas • LaporanOperasional • LaporanPerubahanEkuitas • CatatanatasLaporanKeuangan

19. LAPORAN PERUBAHAN SAL • LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihmerupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansecarakomparatifdenganperiodesebelumnya pos-pos berikut : • SaldoAnggaranLebihawal, • PenggunaanSaldoAnggaranLebih, • SisaLebih/KurangPembiayaanAnggarantahunberjalan, • KoreksiKesalahanPembukuantahunSebelumnya, • SaldoAnggaranLebihAkhir.

20. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 20

21. LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakaninformasimengenaiseluruhkegiatanoperasionalkeuanganentitaspelaporan yang tercerminkandalam • Pendapatan-LO darikegiatanoperasional • Beban darikegiatanoperasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO

22. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 22

23. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 23

24. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansekurang-kurangnya pos-pos: • ekuitasawal, • surplus/defisit-LO padaperiodebersangkutan; • koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangiekuitas, • ekuitasakhir. • EkuitashanyasatukomponentidakterbagiatasEkuitasdanaLancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.

25. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0(Dalam rupiah) 25

26. HUBUNGAN ANTAR LAPORAN • LaporanFinansial: LO LaporanPerubahanEkuitasNeraca LaporanPelaksanaanAnggaran: LRA LaporanPerubahan SAL

27. KETERKAITAN LAPORAN LaporanOperasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 LRA LaporanPerubahan SAL Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520 Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360

28. TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN • Pendapatanmasihharusditerima • Pendapatanditerimadimuka • Beban yang masihharusdibayar • Bebandibayardimuka • BebanPenyusutan