1 / 55

KONSULTASI PUBLIK BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN GIANYAR

KONSULTASI PUBLIK BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN GIANYAR. Om Swastyastu. Latar Belakang. efluen industri di kawasan pemukiman. MCK yang tidak berfungsi. buang air besar sembarangan. selokan tersumbat. Jamban yang asal-asalan. mencuci dan mandi di sungai tercemar.

eaton-watts
Télécharger la présentation

KONSULTASI PUBLIK BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN GIANYAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSULTASI PUBLIK BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN GIANYAR

  2. Om Swastyastu

  3. LatarBelakang efluen industri di kawasan pemukiman MCK yang tidak berfungsi buang air besarsembarangan selokan tersumbat Jamban yangasal-asalan mencuci dan mandi di sungai tercemar pembuangan liar lumpur tinja

  4. Institusipengelola yang kurang professional Belumtersediarencanaindukpengelolaansanitasi Permasalahan Pembangunan Sanitasi Ketersediaansumberdana yang minim Kesadaranpelaku yang masihrendah Rendahnyaaksespendudukterhadap air minumdansanitasi Perangkatperaturanbelummemadai Under investment

  5. ApaItu PPSP? • UpayaTEROBOSANuntukmengejarketertinggalandalampembangunansanitasi • Menjadikansanitasisebagaiurusanbersama Pemerintahkabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, donor, danmasyarakat • Mendorongpemerintahkabupaten/kotauntukmenyusunsuatuperencanaanstrategispembangunansektorsanitasiyang komprehensifdankoordinatifStrategiSanitasi Kota (SSK)

  6. Esensi PPSP Maksud: pengarusutamaanpembangunansanitasipermukiman Tujuan: mewujudkankondisisanitasipermukiman yang baikdi Indonesia Dengancara : • Mempertegaspendekatanpembangunansanitasipermukiman (komprehensif, terintegrasi/lintassektor, dan “berskalakota/kawasan”; berdasarkan data empiris; dari, untukdanolehkabupaten/kota; top-down meets bottom-up) • Menetapkan PPSP sebagaipayungpercepatanpembangunansanitasipermukiman (mobilisasisumberdayaberdasarkan target dankebutuhanpembangunansanitasipermukimandidaerah)

  7. Target PPSP Mendukungpencapaian target RPJMN 2010 – 2014 : TerbebasdariBuang Air BesarSembarangan (BABS) Pelaksanaanpraktik 3R & peningkatan TPA menjadisanitary landfill Pengurangangenangan air di 100 wilayahperkotaanseluas 22.500 ha Dengancara : Membangunsinergivertikaldan horizontal dalampembangunansanitasipermukiman Meningkatkankapasitaspemerintahdalammelaksanakanpembangunansanitasipermukiman Memaksimalkankontribusisemuapihakdalampembangunansanitasipermukiman

  8. Tahapan PPSP

  9. Pelaksana PROGRAM PPSP • PEMERINTAH PUSAT • Koordinasi program secaranasional: harmonisasiperencanaan, pendanaanhinggaimplementasipembangunansanitasidikementerian, monevnasional : PPSP & pembangunansanitasi, advokasitingkatnasional, koordinasi CSR tingkatnasional, koordinasi PHLN untuksanitasi, capacity buildingke stakeholder pusat, pembentukankebijakan pro sanitasitingkatnasional. • Koordinasifasilitasikeprovinsi: peningkatankapasitas, advokasi, fasilitasipelaksanaan PPSP ditingkatprovinsi • Koordinasipenyiapanpanduan /pedoman & konsolidasipenyalurandekon/TP kekab./kota • PEMERINTAH PROVINSI • Input strategiskepemerintahpusat • Koordinasipelaksanaan PPSP tingkatprovinsi: harmonisasiperencanaan, pendanaanhinggaimplementasipembangunansanitasidi SKPD, monevprovinsi : PPSP & pembangunansanitasi, advokasitingkatprovinsi, penjaringankab./kotapelaksana PPSP, koordinasi CSR tingkatprovinsi, capacity building ditingkatprovinsi, pembentukankebijakan pro sanitasitingkatprovinsi. • Koordinasifasilitasikekabupaten/kota: peningkatankapasitas, advokasi, fasilitasipelaksanaan PPSP dikab./kota • PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA • Konsolidasi /pelaksanaan internal: menyiapkankelembagaan, menyusun SSK, PM, implementasi, danmonevpembangunansanitasiskalakab./kota • Konsolidasikeprovinsi: konsolidasi MP & implementasi program/kegiatan yang dibiayaiprovinsi, konsolidasimonevskalakab./kota & provinsi • Konsolidasikepusat: konsolidasi MP & implementasi program/kegiatan yang dibiayaipusat.

  10. AKTIVITAS POKJA SANITASIKABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 MONEV PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI KOTA Aktivitas Strategis & Teknis IMPLEMENTASI PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI KOTA 2011 INTEGRASI PROGRAM & KEGIATAN SANITASI DALAM PROSES MUSRENBANG PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KAB. PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI KOTA AktivitasTeknis PELAKSANAAN SURVEY SANITASI STUDI EHRA

  11. Buku Putih SanitasiKabupatenGianyar • GambaranUmumKabupaten • ProfildanKondisi Sanitasi

  12. GambaranUmumKabupaten

  13. VISI & MISI RPJMD 2008-2013 V I S I Penuntasan kemiskinan dankerawanan sosial. Kualitas dandaya saing SDM/Masyarakat. Perekonomian masyyang menitikberatkan bidang pertanian, kepariwisataan, industri kecil & usaha kerakyatan. Peran serta adat dan budaya daerah dalam pembangunan. Keamanan dan ketertiban melalui penciptaan kepastian hukum. Pelayanan kepada masyarakat melalui tatanan kepemerintahan yang baik. M I S I Pemerataan pembangunan. Kelestarian lingkungan hidup. “MAJU BERSAMAUNTUK GIANYARYANG SEJAHTERA DAN BERBUDAYA,BERLANDASKANTRI HITA KARANA” Bakti kepada TYME sesuai srada danajaran agama.

  14. KONDISI SOSIAL PENDUDUK Jumlah = 470.380jiwa (SENSUS 2010) Perempuan 232.711jiwa (49,47%) Laki-laki 237.669jiwa (50,53%) Kepadatan 1.278 Jiwa / Km2 Laju Pertumbuhan 1,81% per tahun (Periode Sensus 2000-2010) 14

  15. PerkembanganKetenagakerjaan • Penduduk yang bekerja dalam periode 2007 s/d 2010 mengalami rata-rata pertumbuhan 1,38% yakni sebanyak 256 .205 orang pada tahun 2007 meningkat menjadi 266.950 orang tahun 2010 • Pada tahun 2010 jumlah pencari kerja sebanyak 7.720 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 2,81% ProsentasePenduduk yang BekerjaMenurutLapangan Usaha Tahun 2010 • Sektor Unggulan (Industri, Perdagangan, Hotel & Res tdan Sektor Pertanian )masih dominan dalam penyerapan lapangan kerja

  16. ProfildanKondisiSanitasi

  17. Perkembangan APBD dan PAD Kab. GianyarTahun 2005-2010

  18. LajuPertumbuhanEkonomi & PDRB Perkapita

  19. Kondisi Umum Sanitasi • Aspek Teknis • Limbah Cair Domestik • Persampahan • Drainase • Air Bersih • Aspek Non Teknis • PMJK • Komunikasi dan Pemetaan Media • Sanitation Supply Assessment

  20. AspekTeknis • Limbah Cair Domestik • Kondisi Umum : • Masyarakat yang BABs masih terdapat di seluruh kelurahan/desa. Tempat BABs bisa di sungai, saluran drainase, kebun maupun tanah kosong. • Belummelakukanpengelolaanlimbahcairsecaraterpadu (IPLT) • Permasalahan/prediksi: • Dapat menimbulkan polusi • Dapatmendatangtkanpenyakit

  21. Persampahan • Kondisi Umum : • TPA yang dimilikiKabupatenGianyarmasihsistemControll Landfill • Pelayananpengangkutansampah 64% hanyapadawilayahperkotaan, pasar, dantempat-tempatumum • Terdapatpelayananpengangkutansampahsecaraswakelola (Ubud, Keramas, Sukawati) • Program 3 R masih belum menyeluruh dilakukan oleh masyarakat • Permasalahan/prediksi: • Revitalisasi TPA menerapkansistem Sanitary Landfill • TPA tidak bisa menampung sampah setelah 5 tahun mendatang

  22. PEMBUANGAN AKHIR (TPA TEMESI) PENGUMPULAN DI TPS-TPS SUMBER SAMPAH (RT, KEG. KOMERSIL) PENGANGKUTAN OLEH DKP Pengelolaan Sampah Daerah Perkotaan

  23. Drainase • Kondisi Umum : • Infrastrukturdrainasemengalirkan air secaragravitasi. Sungaisebagaimain drainutama (Petanu, Oos, Pakerisan, Sangsang) • Drainase tidak hanya menampung air hujan juga menampung limbah cair domestik • Prilakumasyarakatmembuangsampahpadasalurandrainasedanmembangundiatasbadandrainase • Permasalahan/prediksi: • Akan terjadi pendangkalan dan penyumbatansaluran apabila tidak dinormalisasi berpotensi mengakibatkan banjir

  24. Air Bersih • Kondisi Umum : • Cakupanpelayanandaerahperkotaandandaerahpedesaanmencapai 74,51 % untukwilayahperkotaandan 56,26 % untukwilayahpedesaan. • Sumber air menggunakansumber air permukaandansumber air tanah • Permasalahan/prediksi: • Keterbatasan sumber air baku baik secara kuantitas maupun kualitas • Jenis pipa transmisi dan distribusi yang terpasang. sebagian besar telah berumur > 20 tahun • Sumurbor dapat menimbulkan menurunnya debit sumur penduduk di sekitar pompa

  25. AspekNon Teknis • PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender Kemiskian dan Higenie) • Kondisi Umum: • Kurangnya partisipasi masyarakat miskin dan perempuan dalam perencanaan proyek Sanitasi. • Masyarakat masih belum sadar tentang PHBS dan masih mudah terpengaruh • Program pelayanansampahdirasakanMasyarakatbelummeratasampaikedesa-desasehinggaMasyarakatmerasatidakmendapatpelayanan yang memadai.

  26. Komunikasi dan Pemetaan Media • Kondisi Umum : • Anggaran komunikasi terkait sanitasi masih minim. • Isu sanitasi belum menjadi hal yang menarik, menghibur dan menguntungkan • Rubrik/kolom terkait sanitasi masih kurang • Media siarberupa radio belummengakomodasipermasalahansanitasi

  27. SSA (Sanitation Supply Assessment) • Kondisi Umum : • Keterlibatan swasta dan organisasi masyarakat cukup potensial dalam menangani sampah • Inisiatif Desa Pakraman dalam penanganan masalah sanitasi terutama sampah di masing-masing wilayah

  28. VISI & MISI SANITASI KABUPATEN GIANYAR V I S I Terwujudnyainfrastruktursanitasi yang mudah, murah, danramahlingkunganuntukmasyarakatGianyar Terwujudnyaakses air bersihdiKabupatenGianyar Meningkatkanperanaktifseluruhanggotamasyarakatuntukberpartisipasisecaraluasdalampembangunansanitasi (Sanitasiurusanbersama) Meningkatkan upaya pencegahan, penangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pencemaran lingkungan Mendorong polakehidupansanitasimasyarakat Gianyarberperilakuhidupbersihdansehat. M I S I “Mewujudkan Sanitasi Sehat Kabupaten Gianyar 2015 Berdasarkan Tri Hita Karana”

  29. Penetapan Area Beresiko

  30. PENETAPAN AREA BERESIKO BERDASAR DATA SEKUNDER

  31. Lanjutan……..

  32. PENETAPAN AREA BERESIKO BERDASAR PERSEPSI SKPD

  33. Lanjutan……..

  34. Lanjutan……..

  35. PENETAPAN AREA BERESIKO BERDASAR STUDI EHRA

  36. PENETAPAN AREA BERESIKO BERDASAR KESEPAKATAN POKJA

  37. Lanjutan……..

  38. Lanjutan……..

More Related