Download
menteri koordinator bidang perekonomian republik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

2 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA • Teknis • Online Single Submission • (OSS) • PP 24/2018

  2. KONSEP ALUR PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION Investor • Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP • Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. • Uji coba penerapan OSS perizinan end to end sektor industri akan dilakukan di DPM-PTSP Purwakarta dan DPM-PTSP Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada minggu ke-3 Januari 2018 • PTSP • DPM-PTSP • MALL PELAYANAN PUBLIK Perizinan • K/L (untuk industri tertentu) Offline Sistem Online Perizinan Terintegrasi Online SKPD Pemprov SKPD Pemkab/ Pemkot • Online Single Submission • Data Sharing • Helpdesk/Klinik STANDAR NASIONAL

  3. Reformasi Perizinan Berusaha 3 PelaksanaanReformasiPeraturandanPerizinanBerusahapada: 5 4 3 7 1 6 2 Kelautan Dan Perikanan Ketenaga listrikan Obat dan Makanan Pertanian LHK PUPR Kesehatan 8 14 12 9 13 10 11 Komunikasi & Informatika Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata Keuangan Perindustrian Perhubungan Perdagangan 15 19 17 20 16 18 Pendidikan Tinggi Koperasi & UMKM Ketenaga Kerjaan Kepolisian Keagamaan Nuklir

  4. JENIS PERIZINAN POKOK • Semuaperizinanberusaha/investasidibagidalam 4 kategori, yaitu: • PendaftarandanPerizinan Dasar, yaitukegiatanmendaftarkaninvestasi/berusahauntukmemperolehNomorIndukBerusaha (NIB) danPerizinanDasar yang berupatandapendaftaranBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) ketenagakerjaandankesehatan; sertapengesahanRencanaPenggunaan Tenaga KerjaAsing (RPTKA) bagiperusahaan yang membutuhkanpekerjaasing. • NIB berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan • PerizinanLingkungandanStandarBangunan, yaituizin yang diperlukanuntukmelakukankegiatanusaha yang sesuaidenganketentuan tata ruangdanlingkunganhidup; dankesesuaiandenganstandarbangunan yang ditentukansertakelayakanfungsibangunan (SertifikatLayakFungsi/SLF) • Perizinan Usaha, yaituperizinan yang menyangkutkegiatanusahautama (dalamrangkamemproduksi), seperti: izinusahaindustri, izinusahaperdagangan, izinusahajasakonstruksi, izinusahajasapariwisata, dsb. • PerizinanKomersial, yaituperizinan yang diperlukandalamrangkamemasarkan, mendistribusikan, mengeksporbarang/jasa yang dihasilkan, dan/ataumengimporbahanbaku/komponen/barangjadi.

  5. PENDAFTARAN BERUSAHA Investor/pelakuusahamenguruspendirianbadanusaha Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, yayasan, atauKoperasi di notaris (sekaligusmendapatkan NPWP). Setelah mendapatkanpengesahanaktapendirian, investor/pelakuusahamelakukanregistrasimelaluiSistem OSS di www.oss.go.iddenganmenggunakan NIK atauPasporuntukmendapatkan user id. Setelahberhasil login keSistem OSS, investor/pelakuusahamemilihnomorakta, kemudian melengkapi data investasi/berusahauntukmemperolehNIB danPerizinanDasar. Komponen data yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB dan Perizinan Dasar,yaitu data: Perusahaan(sebagian datanyatelahtersediadariSistem AHU Online) Pemegang Saham(sebagian datanyatelahtersediadariSistem AHU Online) Nilai Investasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Investor/pelakuusahamendapatkan NIB, PerizinanDasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitassecaraotomatis setelah semua data diatas dilengkapi dengan benar. Investor/pelakuusahaotomatismendapatkan notifikasi insentiffiskaljikakegiatan berusaha termasukdalamkriteriayang sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. Dengan dokumen NIB, PerizinanDasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, investor/pelaku usaha dapat melakukan kegiatan berusaha mulai dari melakukan konstruksi (jika dibutuhkan), kegiatan produksi barang atau jasa serta kegiatan komersial dengan kewajiban memenuhi semua komitmen yang disebut dalam Notifikasi Perizinan dan Fasilitas.

  6. PERIZINAN LINGKUNGAN DAN PEMENUHAN STANDAR BANGUNAN Setelah investor/pelakuusahamendapatkan NIB danPerizinan Dasar: Bagi investor/pelaku usaha yang melakukankegiataninvestasi/berusaha di wilayah yang telahmemilikiRencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau berada dalam KEK, KI, KSPN, dan KPBPB, tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan kegiatan berusaha. Bagi yang melakukankegiataninvestasi/berusaha di wilayah yang belummemiliki RDTR, wajibmengajukanIzinLokasimelaluiSistem OSS. Melaksanakan komitmenuntukmenyelesaikanpemenuhanstandardalamjangkawaktutertentu, yaitu: PerizinanLingkungan, yaituAnalisisMengenaiDampakLingkungan (AMDAL) sesuaidenganKerangkaAcuandanPenilaiansertaUpayaKelayakanLingkungan-UpayaPengelolaanLingkungan (UKL-UPL); IzinMendirikanBangunan (IMB), berupaStandarKompositatau per Bagian (SNI) danSertifikatLaikFungsi (SLF). Dalam melakukan kegiatan konstruksi, investor/pelakuusahawajib mematuhistandar UKL-UPL, AMDAL, IMB, dan SLF. Pengawasanpemenuhanstandartersebut dilaksanakanolehchecker atau profesi (auditor). Investor/pelakuusaha yang tidakmemenuhistandarsesuaikomitmenpemenuhanpersyaratandalamjangkawaktutertentumendapatkansanksiberupateguran, pembekuanizin, ataupencabutanizin.

  7. PERIZINAN BERUSAHA Untukmelaksanakankegiatanusahasesuaibidangusahanya (KBLI), investor/pelakuusahawajibmemiliki atau menyelesaikanIzin Usaha sesuaibidang usahanya, seperti Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dsb. yang diberikansecaraotomatissetelahmemenuhikomitmenPerizinanLingkungandanPemenuhanStandarBangunan (bagiIzin Usaha sektor yang tidakmemerlukankomitmenpemenuhanstandar, misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP). BagiIzin Usaha yang sektornyamemerlukankomitmenpemenuhanstandar, investor/pelakuusahawajibberkomitmenuntukmenyelesaikanpemenuhanstandardalamjangkawaktutertentu. Investor/pelakuusahawajibmematuhistandar yang ditetapkandalamIzin Usaha sesuaibidang usahanya (KBLI), seperti pemenuhanstandar (terkaitdenganKesehatan, Keselamatan, danKeamanan, misalnyasektorkesehatan (Cara PembuatanObat yang Baik/CPOB) danperhubunganudara). Pengawasanterhadapkepatuhanstandardilaksanakanolehchecker atau profesi (auditor). Investor/pelakuusaha yang tidakmematuhistandarsesuaikomitmen yang ditetapkandalamjangkawaktutertentumendapatkansanksiberupateguran, pembekuanizin, ataupencabutanizin.

  8. PERIZINAN KOMERSIAL Untukmelaksanakankegiatankomersial (pemasaran, distribusi, eksporbarangjasa yang dihasilkan, dan/atauimporbahanbaku/komponen/barangjadi), investor/pelakuusaha wajib memenuhi komitmen atau mematuhi ketentuan dan/atau standardalamperizinankomersial yang meliputiStandarNasional Indonesia (SNI), BadanPengawasObatdanMakanan (BPOM), dan/atau Tata Niaga. Setelah komitmenpemenuhanstandarsebagaimanadimaksuddipenuhi, investor/pelakuusahadapatlangsungmelakukankegiatankomersialdengankewajibanmematuhistandar yang ditentukan. Pengawasankepatuhanpemenuhanstandardilaksanakanolehchecker atau profesi (auditor). Investor/pelakuusaha yang tidakmemenuhistandarsesuaikomitmen yang ditetapkandalamjangkawaktutertentumendapatkansanksiberupateguran, pembekuanizin, ataupencabutanizin.

  9. PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF FISKAL Fasilitas yang diberikan dalam rangka kegiatan berusaha terdiri atas Tax Holiday, Tax Allowance, pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang dan atas impor barang dan bahan (masterlist),dan fasilitas lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian fasilitas insentif fiskal Tax Holiday berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 100% dengan jangka waktu pemberian 5 tahun s.d. 20 tahun dan diberikan kepada Investor/Pelaku Usaha dengan besaran nilai investasi di atas Rp 500 Milyar serta bidang usahanya masuk dalam cakupan 17 industri pionir.JangkawaktuTax Holiday ditentukanberdasarkannilaiinvestasi, yaitu: i) Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun (5 tahun); ii)Rp 1 triliun s.d. kurang dari Rp 5 triliun (7 tahun); iii) Rp 5 triliun s.d. kurang dari Rp 15 triliun (10 tahun); iv) Rp 15 triliun s.d. kurang dari Rp 30 triliun (15 tahun);dan (v) Rp 30 triliun atau lebih (20 tahun). Pemberian fasilitas insentif Tax Allowance berupa: i) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang berupa aktiva tetap berwujud, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5%; ii) penyusutan dan amortisasi dipercepat; iii) pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut tax treaty yang berlaku; dan iv) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, padabidangusahatertentudan/ataudaerahtertentudengankriteria, antara lain: nilaiInvestasi yang tinggiatauuntukekspor, penyerapantenagakerja yang besar, dankandunganlokal. Pemberianfasilitasmasterlistberupapembebasanbeamasukatasimpormesinuntukpembangunanindustriuntukjangkawaktupengimporanselama 2 (dua) tahunterhitungsejakberlakunyakeputusanpembebasanbeamasuksertadapatdiperpanjang.

  10. SISTEM OSS

  11. STATUS SAAT INI OSS  HTTP://OSS.GO.ID • Portal OSS (http://oss.go.id) sudahdilengkapidengan 2 FasilitasUtama, Yaitu: • LayananPublik/Terbuka, yang terdiridari 4 fiturUtama: • RegistrasiPengguna OSS dengan model Auto Approval • Penjelasantentang OSS • InformasiRegulasiterkaitperijinanberusaha • SimulasiIjinBerusaha • LayananTerbatas, dengan login pascapendaftaran, denganfitur: • PengajuanIjinSecara Tunggal Melalui OSS • Track and Trace permohonanIjin OSS • OSS komuntukpengajuankeluhan layananperijinan

  12. 12 2. Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (1) • Pelaku Usaha melakukanPendaftaran. • Lembaga OSS menerbitikanIzin Usaha dan penerbitanIzinKomersialatauOperasionalberdasarkanKomitmen. • Pelaku Usaha melakukanpemenuhanKomitmenIzin Usaha dan pemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasional. • Pelaku Usaha melakukanpembayaranbiaya (PNBP atauPajak/Retribusi Daerah). • Lembaga OSS melakukanfasilitasikepadaPelaku Usaha (terutama UMKM) untukmendapatkanPerizinanBerusahamelaluiSistem OSS. • Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukanpengawasanataspemenuhanKomitmenIzin Usaha dan pemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasional, pembayaran, dan pelaksanaannya. Lembaga OSS menerbitikanIzin Usaha danpenerbitanIzinKomersialatauOperasionalberdasarkanKomitmen Pelaku Usaha melakukanpemenuhanKomitmenIzin Usaha danpemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasional K/L/D melakukanpengawasanataspemenuhanKomitmenIzin Usaha danpemenuhanKomitmenIzinKomersialatauOperasionaldanpelaksanaannyaolehPelaku Usaha Pelaku Usaha melakukanpembayaranbiaya Lembaga OSS fasilitasi Pelaku Usaha melakukanPendaftaran

  13. ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS 03 05 01 07 KOMERSIAL/ OPERASIONAL USAHA AKTA NOTARIS NIB & IZIN DASAR Pemberian NIB danPendaftaranIzinDasar PengesahanBadan Usaha dan NPWP PenerbitanIzin Usaha Sektoral (Otomatis) PendaftaranIzin/Sertifikasi 30 Menit KOMITMEN & COMPLIANCE IZIN KOMERSIAL KOMITMEN & COMPLIANCE REGISTRASI MONITORING MendapatkanAkseske OSS untukmemasukkan data tambahan PemenuhanStandarLingkungan, Bangunan, & SLF Proses Izin, tindakandanPelaporan PemenuhanStandar/ Sertifikasi 02 04 06 08

  14. MODEL KONSEP PERIZINAN PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR Pendaftarandan Perizinan Dasar Usaha (Standar) Operasional (Standar) Lingkungan& Bangunan (Standar) • Checklist: • SNI • BPOM • Tata Niaga • Checklist: • Perizinan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) • Perizinan Mendirikan Bangunan • Perizinan SLF Bangunan • Akta Pendirian dan SK Pengesahan • Single Identity Number • NPWP • Checklist: • Izin Usaha Sektoral • Sekaligusdiberikan: • SIUP • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • BPJS • IzinLokasi • FasilitasFiskal* • API * • AksesKepabeanan* • RPTKA* • BerdasarkanStandar: • UKL-UPL • Bangunan Gedung • Standar SLF Bangunan Gedung Berdasarkan Standar Masing-masing Kegiatan operasional • Berdasarkan Standar: • Izin Usaha Sektoral Pengawasan Standar oleh K/L/D atau Profesi (auditor) Pengawasan Standar oleh K/L/D atau Profesi (auditor) Pengawasan Standar oleh K/L/D atau Profesi (auditor) Keterangan: * Baru ada 40 Kabupaten Kota yang memiliki RDTR ** UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup *sesuaikebutuhan investor

  15. ALUR SISTEM OSS

  16. Bagaimana Cara MenggunakanSistem OSS • Pendaftaran, Melaluihttps://oss.go.id HarusSamadengan data padafisik KTP-el

  17. JenisPelaku Usaha dalamSistem OSS

  18. 18 Data Elemen yang dibutuhkan di Pendaftaran PelaksanaanPendaftaran pada Sistem OSS (Pasal 21 – 30): Data apasaja yang diperlukanuntukmendaftarbagipelakuusaha non-perseorangan? • Nama penanggungjawab • Bidangusaha • Negara asal bagi PMA • Lokasipenanaman modal • Besaranrencanapenanaman modal • Rencanapenggunaantenagakerja • Nomorkontak badan usaha • Rencanapermintaanfasilitas fiscal • NPWP Badan • NIK penanggungjawabperusahaan

  19. Bagaimana Cara MenggunakanSistem OSS • AktivasiRegistrasiMelalui e-Mail (CekJugaPada Folder SPAM)

  20. TERDAFTAR • PendaftarMendapatKonfirmasi User Password melalui e-mail (Cekjuga SPAM Folder)

  21. Masukkan Data Akta / Lengkapibilasudahterdapat data dari AHU Lengkapi Data Usaha seperti Yang TerterapadaAkta Perusahaan (Nomor NIK yang terdaftarharusmenjadipengurusperusahaan)

  22. BagaimanaMekanismePerekamanAkta PT 22 Masukke Menu PerizinanBerusaha (Non Persorangan)  Perekaman Data AKTA  Ambil Data Perusahaan dari AHU Online  EDIT danLengkapi Data 1 2 3 Back

  23. BagaimanaMekanismePerekamanAkta non PT (CV, Firma, Yayasan, dsb) 23 1. Masukke Menu PerizinanBerusaha (Non Persorangan)  Perekaman Data AKTA 4 1 3 2 Back

  24. Jumlah Proses dalam OSS 24 5 Proses Utamadalam OSS Back

  25. Tracking dan Monitoring dalam OSS SetiapPemegang NIB dapatmelakukan tracking dan monitoring Ijindanchecklistnyadalam portal OSS

  26. HASIL NIB (DihasilkanSistem OSS  Otomatis) 26 Back

  27. 27 Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (5) : TahapPenerbitanIzin Usaha (1) Lembaga OSS menerbitkanIzin Usaha berdasarkanKomitmen (Pasal 31-38): • Lembaga OSS berdasarkanKomitmenmenerbitkan: • IzinLokasi; • IzinLokasiPerairan; • IzinLingkungan; dan/atau • IMB. • Kegiatanberusaha di KEK: • IzinLokasi diberikanlangsungtanpakomitmen. • IzinLingkungan Tidakdipersyaratkan, hanyamenyusun RKL-RPL rinciberdasarkan RKL-RPL Kawasan. • IMB  tidakdipersyaratkansepanjangtelahditetapkanpedomanbangunan (estate regulation). • Izin Usaha berlakuuntukseluruhwilayah Indonesia. • Izin Usaha dan/atauIzinKomersialatauOperasionalberlakuefektifsetelahPelaku Usaha menyelesaikanKomitmen dan melakukanpembayaranbiayaPerizinanBerusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan TERBIT

  28. Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (6) : TahapPenerbitanIzin Usaha (2) 28 • Pelaku Usaha yang telahmendapatkanIzin Usaha dapatmelakukankegiatan: • pengadaantanah; • perubahanluaslahan; • pembangunanbangunangedung dan pengoperasiannya; • pengadaanperalatanatausarana; • pengadaansumberdayamanusia; • penyelesaiansertifikasiataukelaikan; • pelaksanaan uji cobaproduksi (commisioning); dan/atau • pelaksanaanproduksi. • Pelaku Usaha yang telahmendapatkanIzin Usaha namunbelummenyelesaikan: • Amdal; dan/atau • rencanateknisbangunangedung, belumdapatmelakukankegiatanpembangunanbangunangedung. TERBIT

  29. HASIL Checklist KomitmenPrasarana (MerupakanJanjiPengurusanIjin) 29 Back

  30. HASIL Checklist di Aplikasi OSS 30 Back

  31. HASIL Ijin Usaha (Otomatisdarihasilpemetaan KBLI Usaha) 31 Back

  32. HASIL Checklist KomitmenKomersial (UntukKebutuhanOperasional) 32 Back

  33. Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (7) : TahapPenerbitanPenerbitanIzinKomersialatauOperasional 33 PenerbitanIzinKomersialatauOperasional (Pasal 39-41): • Lembaga OSS menerbitkanIzinKomersialatauOperasionalberdasarkanKomitmenuntuk: • standar, sertifikat, dan/ataulisensi; dan/atau • pendaftaranbarang/jasa, sesuaidenganjenisproduk dan/ataujasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melaluisistem OSS. • Lembaga OSS membatalkanIzin Usaha dan/atauIzinKomersialatauOperasional yang sudahditerbitkandalamhalPelaku Usaha tidakmenyelesaikanpemenuhanKomitmen. • IzinKomersialatauOperasionalberlakuefektifsetelahPelaku Usaha menyelesaikanKomitmen dan melakukanpembayaranbiayaPerizinanBerusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. *Mekanisme pemenuhankomitmen : Lampiran

  34. Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Baru dan Pelaku Usaha Eksisting Proses dilakukan di OSS Proses dilakukan di OSS Proses dilakukan di K/L/P * Komitmen Pemenuhan Persyaratan Izin Komersial/Operasional dapat berupa : Izin, Sertifikat, Lisensi, Pendaftaran, Standar, Persetujuan, dan lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran PP 24/2018 kategori Izin Komersial/Operasional

  35. PRODUK PERIZINAN LAINNYA JUGA DIKELUARKAN SETELAH NIB, Ijin Usaha, BPJS 35 Back

  36. BagaimanabilaadakesalahanKomitmen (Perbaikan Non AKTA) 36 Back

  37. Bagaimanabilamenambah Usaha (Cabang, dsb)  Pengembanga Usaha 37 Back

  38. FASILITAS PENGAJUAN PERIJINAN MIKRO Syarat : memilikikekayaan paling banyakRp 50.000.000 (tidaktermasuktanah dan bangunantempatusaha), atau memilikihasilpenjualantahunan paling banyakRp 300.000.000. TidakWajibmemiliki NPWP Data daridukcapil

  39. BagaimanaBilaDalam proses ijinkomersial / lanjutanprosesnya lama / terganggu • Sistem OSS menyiapkanfiturPelayanangangguan yang terhubungke system pengawasanlayanan (OSSKOM) yang dapatmelakukaneskalasikeluhan, dari: • SatgasKabupaten/Kota • SatgasPropinsi • Satgas Leading Sector (K/L) • Satgas Nasional

  40. ContohPerkembanganSetelahPeluncuran OSS

  41. Statistik Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB (30/08/2018) NIB, Izin Usaha, & Izin O/K JENIS PENANAMAN MODAL JENIS PELAKU USAHA SKALA USAHA TENAGA KERJA

  42. PenyebaranInvestasi ( > 1T )

  43. Penyebaran Tenaga Kerja

  44. KomitmenIzinLokasi per Provinsi

  45. KomitmenIzinLokasi per Kabupaten (1/2)

  46. KomitmenIzinLokasi per Kabupaten (2/2)

  47. JumlahIzin Usaha

  48. Ringkas Terawasi Cepat BertanggungJawab TERIMA KASIH Mudah KementerianKoordinatorBidangPerekonomian