PERAN PENGAWASAN INTERNAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

1. PERAN PENGAWASAN INTERNAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Disampaikan Oleh: Bambang Widjojanto Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Juni 2013 Disiapkan oleh: Direktorat Pengawasan Internal KPK

2. KERANGKA PEMBAHASAN

3. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-02/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. DEFINISI PENGAWASAN INTERNAL

5. DEFINISI PENGAWASAN INTERNAL

6. DEFINISI (lanjutan)

7. PENGAWASAN INTERNAL

8. DARI HARD CONTROL KE SOFT CONTROL • Menjadi : • Penerapannilai-nilaidanetikaorganisasi • Terbangunnyamanajemenintegritasorganisasi • Terbangunnyakompetensipegawai • Penekananpada : • Penyusunan Perencanaan Kinerja • PenyusunanSistem • PenyusunanLaporanKeuangan • EvaluasiKinerjadll

9. DARI CONTROL EVALUATION KE SELF ASSESSMENT • Sebagai fasilitator bagi proses pembangunan secara mandiri terhadap sistem pengendalian dan pengelolaan risiko melalui sebuah diskusi kelompok atau teknik lainnya. (Contoh: Siemens membentuk compliance officer di setiap unit kerja) Unit kerja • Pengawasan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Organisasi Dalam Mengantisipasi Risiko • Evaluasi Atas Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Desk Evaluation, Pengamatan dan Wawancara) • Identifikasi Risiko • Analisis Risiko • Penilaian Risiko • Respon Risiko • Evaluasi Risiko

10. DARI CONTROL KE RISIKO Pengelolaan Risiko Mengidentifikasi dan mendeteksi risiko yang ada/yang akan terjadi. KPK membangun Sistem Pengendalian Intern KPK (PER KPK Nomor 06 Tahun 2012) Sistem Pengendalian (Committee of Sponsoring Organization). Contoh: proses pengendalian operasional.

11. DARI DETECTIVE KE PREVENTIVE • Pendekatan : Preventif • Proses : Audit Operasional • Fokus : Nilai • Impact : JangkaPanjang • Sikap : MitraKerja • Komunitas : Luas • JenjangKarir : DapatBerkarir di Unit/Bagian Lain • Pendekatan : SepertiDetektif • Proses : Audit Kepatuhan/Compliance Audit • Fokus : Penyimpangan, Kesalahan, Kecurangan • Impact : JangkaPendek • Sikap : SepertiPolisi • Komunitas : Terbatas • JenjangKarir : Terbatas

12. DARI AUDIT KNOWLEDGE KE BUSINESS KNOWLEDGE Seluruh aspek strategis mencakup: akuntansi, keuangan, teknologi informasi, hukum, dan kegiatan operasional yang menekankan pada manajemen risiko, sistem pengendalian dan tata kelola yang baik. Kompetensi : Auditing, Akuntan, Teknologi informasi

13. DARI OPERATIONAL AUDIT KE STRATEGIC AUDIT • Dominasi : • Pemeriksaanpada level atasorganisasi, melalui : • Audit Policy • Audit Strategy • Audit padatingkatstrategis, seperti: penetapankebijakanorganisasi • Dominasi : • Pemeriksaanpada level bawahorganisasi, melalui : • Audit Kepatuhan • Audit Operasional • Audit Keuangan

14. DARI INDEPENDENCE KE VALUE Fokus pada pembentukan/peningkatan value atau nilai organisasi sesuai dengan pencapaian visi dan misi organisasi Fokus dalam menjaga dan memelihara sikap independesi agar tidak terjadi Conflict of Interest

15. PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL • More as strategic business partner • Business consultant/advisor • Risk and business process focus • Agent of change • Training ground for the future leader • Communication skill • Better use of technology, tools and knowledge

16. PENGAWASAN INTERNAL KPK • Multidisiplinilmu • Akuntan, Hukum, TeknologiInformasi, Penyidik. • Sertifikasi: CFE, CIA, JFA, QIA, PIA, CRMP, PBJ, CISA. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

17. STRUKTUR ORGANISASI

18. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL KPK

19. TANGGUNG JAWAB

20. TANGGUNG JAWAB (lanjutan)

21. WEWENANG

22. TUGAS POKOK & FUNGSI DIREKTORAT PI

23. TUPOKSI DIREKTORAT PI (lanjutan)

24. UPAYA INTERNAL PENCEGAHAN KORUPSI PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR PRIBADI: (INTEGRITAS, PROFESIONALISME, INOVASI, TRANSPARANSI, PRODUKTIVITAS, RELIGIUSITAS, KEPEMIMPINAN) PEMBENTUKAN AKTOR PENGGERAK INTEGRITAS

25. AKTOR PENGGERAK INTEGRITAS • Tujuan: • Terbentuknya motor penggerakintegritas KPK yang kompetendalammelakukaninternalisasidanpembangunansistemintegritas KPK. • Sasaran: • Memilikikesadaransecarakompehensifuntukberintegritassecarapribadimaupunsistem; • Memilikikiatakselerasipembentukanpribadidanlingkungan yang berintegritas; • Mampumelakukanpemetaandiridalamperspektifagent of change; • Memahamisistempengendalian internal menurutperspektifindividudanorganisasisebagaiagent of change; • Menyusunrencanaaksidalamrangkapencapaianzonaintegritas di masing-masing unit lingkungankerja KPK secaraefektifdanefisiensertaberkelanjutan.

26. AKTOR PENGGERAK INTEGRITAS (lanjutan) • BentukKegiatan: PelatihanToT Tunas Integritas KPK

27. INTERNAL WHISTLEBLOWER SISTEM

28. INTERNAL WHISTLEBLOWER SYSTEM

29. UPAYA INTERNAL PEMBERANTASAN KORUPSI • KOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM • PENEGAKAN ETIKA DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN • KEGIATAN AUDIT DAN REVIU • DEWAN PERTIMBANGAN PEGAWAI (DPP) & KOMITE ETIK

30. HASIL PEMERIKSAAN 2012

31. REKOMENDASI PENINGKATAN PERAN PENGAWASAN INTERNAL Adanyadukungan yang maksimaldaripimpinantertinggilembagauntukmenjadikanPengawasan Internal lebihefektifdalamhalpengelolaanrisiko, sistempengendalian intern, dan proses governance; Mereviudanmemperkuatruanglingkupkegiatan, tanggungjawabdanwewenangPengawasan Internal dalamPedomanUmumPengawasan Internal (audit charter);

32. REKOMENDASI (lanjutan) Pembangunan SDM dengan berbagai latar belakang (multidisiplin ilmu) dan peningkatan kompetensi aparat pengawasan internal; Merubah paradigma pengawasan internal dari watchdog menjadi katalis; Menindaklanjuti secara konsisten semua temuan dan memberikan sanksi yang tegas; Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.