Korupsi , Pembangunan Ekonomi , dan Peran Perguruan Tinggi Memerangi Korupsi

1. Korupsi, Pembangunan Ekonomi, dan Peran Perguruan Tinggi Memerangi Korupsi Edy Suandi Hamid

2. Pengantar • Persoalan korupsi, dengan variannyaancient problem, • Terjadi di seluruh dunia . • Indonesia masalahnya menjadi sangat kompleks korupsi sangat meluas dan melingkupi semua lini, semua golongan, dan semua institusi, termasuk instansi yang bertanggung jawab memerangi korupsi tersebut.

3. Pengantar • Indonesia masuk dalam peringkat negara terkorup di Asia dan juga dunia (Transparency Internasional) • Pada waktu lalu (1997) Indonesia termasuk negara terkorup di Asia dan ketiga di dunia. • Belakangan ini kasus korupsi menjadi bahan pemberitaan, yang terkait dengan (sinyalemen) korupsi di KPU dan Bank Mandiri. • Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru saja dilantik lagsung menangani empat kasus dugaan korupsi besar di Pertamina, Jamsostek, Sekretariat Negara, dan Gelora Senayan..

4. Pengertian Korupsi • Yao (1997: 157): “the obtaining of goods and service by the misuse of political power”. • Collier (2004: 1) menyatakan korupsi sebaga aktivitas “related to procurement, nepotism, delivery of public services”. • Bardhan (1997: 1321) mendefinisikan korupsi sebagai “the use of public office for private gains, where an official (the agent) entrusted with carrying out a task by the public (the principal) engages in some sort of malfeasance for private enrichment which is difficult to monitor for the principal”. • World Bank: the abuse of public power for private benefit

5. Pengertian Korupsi Substansi dari definisi tersebut hampir sama: berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang berakibat pada kerugian bagi kepentingan publik. Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas ini sangat gampang dan transparan dilihat di tanah air. Berurusan dengan birokrasi mulai level bawah untuk hal-hal yang sangat kecil, sampai ke jenjang birokrasi yang tinggi, hampir selalu menemui hambatan yang ujung-ujungnya harus mengeluarkan dana untuk birokrasi tersebut.

6. Why is Corruption bad? *The World Bank has identified corruption as the single greatest obstacle to economic and social development. *It undermines development by distorting the rule of law and weakening the institutional foundation on which economic growth depends. BAD for GROWTH!!!

7. Why is Corruption Bad? • Corruption reduces the effectiveness of public administration and distorts public expenditure decisions, channeling urgently needed resources away from sectors such as health and education to corruption-prone sectors or personal enrichment. It erodes the rule of law and harms the reputation of and trust in the state. BAD FOR INSTITUTIONS BUILDING Source: World Bank – Anticorruption unit - http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm

8. Cost of Corruption • Researchers at the World Bank estimate that worldwide bribery totals at least $1 trillionper year, just over 3% of world income in 2002. • This is an estimate of the volume of bribes, not the impact of corruption on economic growth and global income.

9. Cost of Corruption • In economic terms bribes are transfers from one pocket to another and are not an accurate measure of corruption’s impact. • the economic costs are the distortions induced by these transfers. • Those costs might be higher than the volume of bribes themselves, or they might, under some conditions, be lower. • Bribes might be small in some countries because bribe payers have bargaining power and do not need to pay much to get large benefits. In other countries, public officials may be able to extort large payoffs that represent most of the benefits of the corrupt transaction.

10. Korupsi dan tingkat ekonomi • Jika dlihat secara empirik, praktik korupsi banyak terjadi di negara-negara ekonomi relatif terbelakang. • Dalam tahun 2004 negara yang masuk peringkat teratas menurut TI adalah Bangladesh, Haiti, Nigeria, Chad, Myanmar, Paraguai, dan Azerbaijan. Sedang Indonesia tahun 2004 masuk dalam kelompok peringkat kelima paling korup besama-sama dengan Angola, Kongo, Cote d’Ivore dan lain-lain yang skor CPI nya sama-sama 2,0. • Sedang negara yang tingkat korupsinya rendah adalah negara-negara maju seperti Finlandia, Selandia Baru, Denmark, Iceland, dan Singapura.

11. Korupsi dan HDI (IPM) • Kondisi seperti ini sejalan dengan temuan banyak studi yang menyatakan bahwa semakin suatu negara mengalami kemajuan, maka semakin berkurang tingkat korupsinya. Suatu studi yang melihat hubungan antara Human Develompent Index (HDI) dengan Corruption Perception Index (CPI) ditemukan suatu negara yang HDI nya tinggi tingka kuripsinya rendah, dan sebaliknya

12. Source:http://www.copenhagenconsensus.com

13. Korupsi dan tingkat ekonomi Dalam skala individual, hubungan negat1f antara tingkat ekonomi dan korupsi tidak berlaku. Jika dilihat praktik korupsi di Indonesia: mereka yang menerima suap, melakukan mark up, atau menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tersebut umumnya oknum-oknum yang secara ekonomi sudah berkecukupan. Dari level pejabat tinggi negara, direktur Bank, anggota legislatif, kepala daerah, dan sebagainya. Korupsi kecil-kecilan juga dilakukan oleh sementara pegawai negeri level bawah sebagai akibat penghasilan yang tidak memadai.

14. Beberapa Penyebab korupsi • MASYARAKAT MEMPUNYAI MENTAL SUKA MENERABAS (KOENTJARANINGRAT) • MASYARAKAT TIDAK ENGANGGAP KORUPSI SEBAGAI ‘AIB’. RENDAHNYA BUDAYA MALU. • NILAI EWUH PAKEWUH MELEKAT PADA MASYARKAT INDONESIA • KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KORUPSI MASIH LONGGAR • NILAI KEJUJURAN KURANG MENDAPAT PENGHARGAAN TINGGI DIMASYARAKAT • KURANGNYA KETELADANAN DARI PIMPINAN • MASYARAKAT MENGUKUR STATUS SOSIAL DARI ‘KEKAYAAN’ (UANG DAN KEKUASAAN)

15. Beberapa Penyebab korupsi • BELUM ADA KESADARAN BERSAMA BAHWA KORUPSI MEMBUAT HANCURNYA SEBUAH NEGARA, PENYEBAB KEMISKINAN, MENIMBULKAN BANYAK PENGANGGURAN, MENINGKATNYA HUTANG. • APARAT PENEGAK HUKUM (POLISI, JAKSA, HAKIM)TDK MEMBERI SKALA PRIORITAS UTAMA PADA PEMBRANTASAN KORUPSI. • DISKRIMINASI HUKUM YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN. • LEMAHNYA KOMITMEN MAHKAMAH AGUNG • KOMITMEN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MEMBRANTAS KORUPSI TIDAK KUAT DAN KURANG KONSISTEN

16. Mengapa Korupsi Meluas di RI? • Luasnya kesempatan untuk melakukan tindak korupsi • Risiko yang rendah dibandingkan keuntungan yg diperoleh  Marginal cost vs marginal benefit • Rendahnya law enforcement

17. Korupsi dan pertumbuhan ekonomi Beberapa penulis berpendapat korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini melalui dua tipe mekanisme (Mauro, 1995). Pertama, praktek korupsi yang dengan pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan (speed money) sehingga memungkinkan pelaku ekonomi terhindar dari penundaan-penundaan urusannya.  Ini dapat mendukung pertumbuhan apabila negara tersebut aturan birokrasinya sangat buruk. Kedua, adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutinnya menjadi terstimulasi untuk bekerja karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapat terjadi di negara manapun.

18. Corruption and Growth • banyak studi cenderung berpandangan: korupsi memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat. • Temuan-temuan dari Murphy, Shleifer, dan Vishny (1991) menunjukkan bahwa negara-negara yang banyak aktivitas korupsi atau “rent seeking activities”-nya cenderung lambat pertumbuhan ekonominya. • Pandangan ini lebih mudah dipahami, karena adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain, atau akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, yang akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga mengganggu kelancaran pertumbuban ekonomi.

19. Corruption and Growth • Dari penelitiannya di 58 negara, termasuk Indonesia, Mauro (1995) mempertegas pandangan yang menyatakan korupsi cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi. • Ia beranggapan, korupsi yang minimal akan melahirkan birokrasi yang efisien sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. • Dengan mempertimbangkan aspek-aspek moral, politik, sosial, budaya, dan keamanan, memang sulit melegitimasi adanya suatu praktek korupsi bagaimanapun juga dampak negatif praktek korupsi jauh lebih banyak dibandingdampak positifnya, terutama bagi masyarakat

20. Mengapa pert ek bisa tinggi padahal korupsi tinggi pada periode Orba? • Dibarengi eksploitasi SDA besar2an • Utang luar negeri yg meningkat • Adanya oil boom dan perbaikan nilai tukar • Pembangunan yg bias pada usaha besar

21. Corruption and Public Investments • Corruption increases public investment while decreasing its quality and productivity. Construction companies mark up their bids in order to include kickbacks for public officials presiding over procurement decisions and other counterparts demanding bribes throughout the construction process. • Furthermore sectors which offer less opportunities for bribes tend to attract less public spending. Mauro found tentative evidence that corruption alters the composition of public expenditures: higher levels of corruption are correlated with lower levels of spending on education. [Mauro 1997.].  

22. Corruption and Private Investments • A large portion of how corruption hampers growth, however, is through its deterring effect on private investment. “In Indonesia, 56% of firms would be willing to pay additional taxes, and 50% of these up to 5% of their revenue if corruption were to be eliminated, which serves as a proxy for estimating the cost of corruption on businesses. “ (Partnership for Governance Reform. 2002) Source: World Bank Anticorruption Unit

23. Corruption and Innovation • Another channel through which corruption affects growth is through the effects of rent-seeking activities on innovation. • In countries with a weak legal framework, rent-seeking activities reduce the incentives to invest in innovation, therefore reducing the opportunities for in expanding economic activity

24. Baltic Countries Source: World Bank

25. Baltic Countries Source: World Bank

26. Measuring Corruption Table 1

27. Solusi/Langkah ... • MEMBENTUK PERILAKU ANTI-KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN • PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR PADA MASYARAKAT (KEJUJURAN, BUDAYA MALU, DISIPLIN, KESEDERHANAAN, DAYA JUANG) • TELADAN DARI KELUARGA DAN PEMUKA MASYARAKAT • MEMBANGUNKAN KESADARAN MASYARAKAT BAHWA KORUPSI SAMA BAHAYANYA DENGAN TERORIS. MENJADIKAN KORUPSI MENJADI MUSUH BERSAMA MASYARAKAT • CARROT AND STICK UNTUK BIROKRASI DAN APARAT PENEGAK HUKUM

28. Solusi/Langkah.. • TRANSPARANSI PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN. • PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK SECARA MURNI DAN MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI PELAPOR. • HUKUMAN YANG SANGAT BERAT PADA APARAT PENEGAK HUKUM YG KORUPSI PADA WAKTU MENANGANI KASUS KORUPSI. • PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMPUNYAI KOMITMEN YANG KUAT DAN KONSISTEN DALAM PEMBRANTASAN KORUPSI. • MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM YANG TELAH BERHASIL DILAKUKAN OLEH KPK. (MEREALISIR RUU ANTI-KORUPSI; RUU KPK; UU PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI)

29. Apakah reformasi perbaiki governance di Indoensia? Study Kaufman, Kraay &Masturuzzi 2003 • Pengendalia korupsi 2002 < 1996 • Rule of law 2002 < 1996 • Regulatory quality 2002 < 1996 • Efektivitas pemerintahan 2002 < 1996 • Stabilitas politik 2002 < 1996 • Suara rakyat dan akuntabilitas 2002 > 1996 Kes: Demokratisasi blm diimbangi kualitas pemerintahan yg baik!!

30. Simpulan • Terdapat dua fenomena unik korupsi di Indonesia. Pertama, adalah fenomena gunung es (iceberg). Korupsi yang muncul ke permukaan dan menjadi diskusi publik sangat sedikit, namun yang tidak terlihat jauh lebih besar. Fenomena yang kedua adalah fenomena tuyul: kehilangan dan kerugian negara jelas terjadi dan sangat besar, namun pelakunya nyaris tak pernah kelihatan dan sulit sekali diungkap. Masyarakat sepertinya pasrah dan nrimo, membiarkan kehilangan terus berlanjut karena tidak bisa berbuat apa-apa.

31. Simpulan 2. Korupsi dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sudah sangat meluas di tanah air, dan berdampak negatif pada pembangunan ekonomi Indonesia. Praktik yang dalam pengertian umum dan akademik lazim disebut korupsi, telah menjadi hal yang lumrah karena demikian meluasnya praktik tersebut. Perbuatan tercela tersebut dianggap biasa, dan baru menjadi masalah ketika kasus tersebut dipersoalkan dan dibawa ke ruang publik.

32. Simpulan 3. Meluasnya korupsi di masyarakat melahirkan sikapacuh, permisif, dan tidak peduli terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan, bahkan larut di dalamnya. Pemberian uang siluman atau sogokan bukandianggap sebagai sesuatu yang salah dan berdosa. Dengan kondisi demikian sangat sulit memberantas korupsi tanpa suatu gerakan yang sistematis, frontal, dan menyeluruh, yang dilakukan dan didukung oleh suatu rezim pemerintahan yang kuat. Sejauh ini gerakan seperti itu belum terjadi. Walaupun Presiden SBY sudah menunjukkan sikap yang cukup tegas untuk memerangi praktik korupsi tersebut, namun sikap tersebut belum sepenuhynya mendapat dukungan jajaran birokrasi lainnya termasuk lingkungan elit birokrasi yang dekat dengan puncak kekuasaan tersebut.

33. Simpulan 4. Pengungkapan kasus korupsi yang berskala besar umumnya terjadi karena karena terkait dengan klepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak melulu karena keinginan menyelematkan uang negara. Kasus-kasus dana Bulog, kredit macet Bank Mandiri, ataupun juga pengungkapan kasus koruspi di KPU, ditengarai tidak “steril” dari adanya vested interest, konflik kepentingan, dan intrik-intrik yang terkait dengan elit kekuasaan

34. Simpulan 5. Dengan praktik korupsi yang meluas tersebut konsekuensinya melambatnya pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak efisien dan biaya investasi yang menjadi sangat mahal untuk memperoleh hasil yang sedikit. Suatu proyek pembangunanmenjadi tidak optimal karena dana riel teralokasi hanya sekitar separo dari yang dianggarkan, sebagai akibat alokasi dana siluman dan pengusaha yang merasa aman untuk mengambil untung besar atau menyalahi bestek karena sudah memberi suap pada pihak yang terkait dengan pengawasan pekerjaannya.

35. Simpulan 6. Upaya untuk memerangi praktik korupsi yang sangat meluas memang tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat dan gerakan yang parsial. Tindakan harus dilakukan secara komperhensif, tegas, dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan agenda-agenda aksi yang bersifat penegakan hukum (law enforcement) yang benar-benar tegas, melakukan tindakan pencegahan (prevention) dengan lebih meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan publik; dan melalui proses pendidikan (education) untuk secara eksplisit mengenalkan tentang praktik-praktik korupsi serta hak dan kewajiban publik untuk ikut terlibat dalam memerangi korups tersebut. ***