1 / 10

Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis

Jakarta, 28 Pebruari – 1 Maret 2007 Hotel Twin Plasa – Jakarta. Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis. DASAR HUKUM. Dasar Hukum Perpajakan Yayasan. UU NO 16 TAHUN 2000 UU NO 17 TAHUN 2000 UU NO 18 TAHUN 2000. PERPAJAKAN UMUM. SE-34/PJ.4/1995 TANGGAL 4 JULI 1995

hasana
Télécharger la présentation

Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Jakarta, 28 Pebruari – 1 Maret 2007Hotel Twin Plasa – Jakarta Perpajakan Yayasan &Lembaga Non Profit Sejenis

  2. DASAR HUKUM Dasar Hukum Perpajakan Yayasan • UU NO 16 TAHUN 2000 • UU NO 17 TAHUN 2000 • UU NO 18 TAHUN 2000 PERPAJAKAN UMUM SE-34/PJ.4/1995 TANGGAL 4 JULI 1995 TENT. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NO.15) PERPAJAKAN YAYASAN

  3. Yayasan adalah Subyek Pajak Pajak Penghasilan [ UU 17/2000 ps 2 ay (1) hrf b ] UMUM Sekilas SE-34/PJ.4/1995 Bukan Obyek Pajak [ UU 17/2000 ps 4 ay (3) ] PENGHASILAN Obyek Pajak [ UU 17/2000 ps 4 ay (1) ] Biaya yang berhubungan kegiatan [ UU 17/2000 ps 6 ay (1), ps 9 ay (1) ] PENGURANG PENGHASILAN Penyusutan atas perolehan harta [ UU 17/2000 ps 11 ]

  4. Selisih lebih Penghasilan dikurangi Pengurang Penghasilan yang Diperbolehkan dikenakan Pajak Penghasilan [ UU 17/2000 ps 17 ay (1) ] Sekilas SE-34/PJ.4/1995 PENGHASILAN KENA PAJAK Pembukuan dan Pencatatan [ UU 16/2000 ps 28 ] [ UU 28/2004 tentang Yayasan ps 48 ] KEWAJIBAN YAYASAN Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa [ UU 16/2000 ps 3 ay (1,2,3) ps 4 ay (1) ]

  5. NPWP Pendiri Yayasan Pajak disekitar Yayasan Pengurus Pelaksana Pembina Pengawas

  6. Yayasan Pihak ke-3 Dipungut PPh ps 23 (badan/OP pemungut pajak) Pajak disekitar Yayasan Menerima pembayaran Menjual barang / jasa Memungut PPN (jika sudah PKP)

  7. Memotong PPh pasal 23/26 Pihak ke-3 (Badan/OP) Yayasan Pajak disekitar Yayasan Melakukan pembayaran Membayar gaji/honorarium Karyawan / Tenaga Ahli Memotong PPh pasal 21/26

  8. NPWP Mendaftarkan diri Kewajiban Perpajakan Yayasan SSP Menghitung dan membayar sendiri Melaporkan ke KPP SPT LAPORAN KEUANGAN Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

  9. Kewajiban Perpajakan Yayasan(kalau gak dijalanin???) SANKSI PERPAJAKAN SANKSI ADMINISTRASI SANKSI PIDANA

  10. SPT MASA Rp 50.000,- TIDAK MELAPOR SPT MASA/THN SPT THN Rp 100.000,- TIDAK PATUH PPN 2% DARI OMSET/DPP DENDA Sanksi Perpajakan DENDA 200 % MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DENDA 400 % SANKSI ADMINIS TRATIF TERLAMBAT BAYAR 2% PER BULAN MAKS 24 BLN BUNGA TIDAK/KURANG BAYAR DARI SEHARUSNYA KENAIKAN 50% SANKSI PAJAK KENAIKAN KENAIKAN 100% PENJARA MAKS 6 TAHUN dan SENGAJA DENDA MAKS 4X PAJAK TERUTANG SANKSI PIDANA KURUNGAN MAKS 1 TAHUN dan/atau ALPHA DENDA MAKS 2X PAJAK TERUTANG

More Related