1 / 14

Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan. Materi Kuliah Kebijakan Pajak. PENGHASILAN. OBYEK PAJAK. BUKAN OBJEK PAJAK. TDK FINAL. FINAL. PEMOTONGAN. DIBAYAR SENDIRI. PEMOTONGAN. DIBAYAR SENDIRI. Th Berjalan = Kredit Pajak. Th Berjalan = Pelunasan Pajak. Akhir Tahun = PPh Dihitung

hilda-glover
Télécharger la présentation

Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan Materi Kuliah Kebijakan Pajak

  2. PENGHASILAN OBYEK PAJAK BUKAN OBJEK PAJAK TDK FINAL FINAL PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = Kredit Pajak Th Berjalan = Pelunasan Pajak Akhir Tahun = PPh Dihitung Kembali atas seluruh pengh setahun.

  3. SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SELF ASSESSMENT OFFICIAL ASSESSMENT WITHHOLDING SYSTEM

  4. KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN (CURRENT PAYMENT) ESTIMATED TAX WITHHOLDING TAX • TUJUAN: • KELANCARAN KAS NEGARA • MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK

  5. WITHHOLDING TAX PEMBERI PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN OBYEK TARIF TATA CARA HAK DAN KEWAJIBAN JENIS PAJAK

  6. ASPEK PPh PASAL 21/26, 22, 23/26 & 4 AYAT (2) PASAL 15 DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI SIAPA -SIAPA YANG BERPERAN SUBJEK APA-APA YANG DIKENAKAN PAJAK OBJEK TARIF DAN PERHITUNGAN DPP & TARIF KEWAJIBAN MENURUT PERATURAN ADMINISTRASI BAGAIMANA CARA MENGHINDARI TIMBULNYA MASALAH STRATEGI

  7. KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK • DAFTAR NPWP • MELAKSANAKAN PEMOTONGAN • MEMBUATKAN BUKTI POTONG • MENYETOR PAJAK • MELAPORKAN PEMOTONGAN PAJAK • MENYIMPAN DATA-DATA SELAMA 10 TAHUN

  8. HAK PEMOTONG PAJAK • MEMINTA BUKTI POTONG • PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK • PEMBETULAN SPT (PASAL 8 UU KUP) • MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING • MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAU SSP

  9. SANKSI-SANKSI • TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT • PEMBETULAN SPT • A. SPT BELUM DIPERIKSA • B. SPT SUDAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN • C. JANGKA WAKTU 2 TAHUN SUDAH LEWAT • TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK • PENELITIAN SPT • SKPKB • SKPKBT • BUNGA PENAGIHAN • MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK • ALPA • SENGAJA

  10. PROSES ADMINISTRASI MAX. AKHIR BULAN SAAT TERHUTANG PEMBUATAN BUKTI POTONG SETOR PPh 23/26, PPh FINAL MAX. HARI KE 10 LAPOR SPT MAX TANGGAL 20 SANKSI-SANKSI 2 % X KURANG SETOR PER BULAN TELAT SETOR 2 % X KURANG SETOR PER BULAN DAN 100 % X POKOK PAJAK TIDAK SETOR Rp 50.000,- TELAT LAPOR SPT

  11. TARIF DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21/26 = Trf Psl 17 x (Ph Bruto- B.Jab-Pensiun-PTKP) Peg Tetap Peg. Tidak Tetap = Trf Psl 17 x (Ph Bruto-PTKP) Penerima Honorarium/ Bukan Pegawai = Trf Psl 17 x Ph Bruto Tenaga Ahli = 7,5% x Ph Bruto Penerima Pesangon/ Pensiun Sekaligus = Tarif Khusus x Ph Bruto dan bersifat Final JIKA DITERIMA WPLN = 20% X Ph BRUTO

  12. TERUTANGNYA PPh PASAL 23/26 • Umum: • Akhir bulan pembayaran atau terutangnya • penghasilan, mana yang lebih dulu. • Khusus: • Saat jatuh tempo  bunga dan sewa • Saat tersedia untuk dibayarkan  dividen • Saat yang ditentukan dalam kontrak/ • perjanjian atau faktur  royalti, jasa • JIKA PEMBEBANAN BIAYA MASIH BERSIFAT CADANGAN • BELUM TERUTANG PPh PASAL 23 • Di PPh BADAN BIAYA TSB DIKOREKSI (NDE)

  13. PEMOTONGAN PPH 21 DAN PPH 26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN • PEKERJAAN ATAU JABATAN • JASA DAN KEGIATAN • YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA: GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

  14. PPh PASAL 22 • Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. • Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

More Related