Download
dimanakah aturan pidana indonesia dapat diberlakukan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dimanakah aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dimanakah aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan?

Dimanakah aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan?

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Dimanakah aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dimanakah aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan? Baca dan diskusikan Ps.2-9 KUHP !!!!

  2. Wilayah suatu negara, meliputi: • Daratan negara; • Perairan laut territorial yang lebarnya ditentukan oleh Hukum Internasional; • Udara di atas wilayah negara itu

  3. Ruang berlakunya peraturan-peraturan pidana berdasarkan tempat, dapat digolongkan beberapa asas: • Asas teritorial; • Asas personal (nasional aktif); • Asas perlindungan (nasional pasif); • Asas universal.

  4. Asas Teritorial Pasal 2 KUHP: “aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia” Maksudnya: • Aturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, WNI ataupun WNA; • Mereka yang melakukan TP di wilayah Indonesia.

  5. Perluasan Asas Teritorial Pasal 3 KUHP: “Peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana dalam perahu Indonesia” Maksudnya: Aturan pidana Indonesia juga berlaku bagi WNI dan WNA yang melakukan TP di kapal/perahu Indonesia

  6. Perubahan mendasar terkait dg asas teritorial dan Universal

  7. Dari Pasal 5 KUHP dapat disimpulkan bahwa: Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang melakukan TP baik di luar negeri. Gol Kejahatan ttt yang dirumuskan dalam Pasal 5 KUHP adalah: Kejahatan yang diatur dlm Ps.160, 161, 240, 279, 450, dan 451; TP yg menurut UU Indonesia dianggap sebagai kejahatan, dan di negara locus delictie juga diancam pidana. Asas Personalitas (nasional aktif)

  8. Asas Perlindungan (nasional Pasif) Prinsip asas ini adalah: Peraturan HP Indonesia berlaku terhadap TP yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan WNI atau WNA, yang dilakukan di luar Indonesia

  9. Kejahatan yang dimaksud asas ini terbagi dalam 5 Kategori: • Kejahatan keamanan negara dan martabat Presiden (Ps. 4 sub 1); • Kejahatan materai atau merk yg dikeluarkan pemerintah Indonesia (ps. 4 sub 2); • Pemalsuan surat hutang dan sertifikat2 hutang beban Indonesia…..dst (baca Ps. 4 sub 3); • Kejahatan jabatan dalam bab XXVIII, yg dilakukan oleh Peg. Neg Indonesia di Luar Indonesia (Ps. 7); • Kejahatan pelayaran dalam bab XXIX (Ps.8)

  10. Asas Universal Prinsip asas ini: Peraturan HP Indonesia berlaku terhadap TP baik itu dilakukan di dalam negeri ataupun di LN, baik dilakukan oleh WNI ataupun WNA. Salah satu TP yg dimaksud di atas, seperti yang termuat dalam Ps. 4 sub 2 dan 4. Kepentingan yang hendak dilindungi dari asas ini adalah kepentingan Internasional, sehingga disebut sebagai: Asas “der Weltrechtpflege”, yakni asas mengenai penyelenggaraan hukum dunia atau ketertiban hukum dunia (Wereldrechtsorde).

  11. Pengecualian Ps. 2-5, 7 dan 8 • Penerapan pasal-pasal tsb di atas dibatasi oleh pengecualian2 yang diakui dalam hukum Internasional. Misalnya: pengecualian terhadap kepala negara asing, duta/duta besar atau perwakilan negara asing, kapal perang asing, dimana Extrateritorialitas atau Imunitas diplomatik mereka diakui hukum internasional.

  12. Reading Task:Bacalah mengenai TP dari beberapa Literature!!! Lebih kurangnya, mohon maaf Sekian, Terima kasih